Rabu, 27 Agustus 2014

Dipenda Kalbar Puas Dengan pelayanan Publik di UPTD Manado

Tim Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang dipimpin Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan (Wasbin) Pieter Bonis, saat  melakukan study komparasi tentang pengawasan pelayanan publik di UPTD Manado Dipenda Provinsi Sulut, secara kebetulan bertemu langsung dengan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd yang sementara melakukan pemeriksaan mendadak (sidak) di instansi yang di pimpin Drs. Benny Kalonta. Dalam kesempatan tersebut Wagub telah menjelaskan panjang lebar tentang pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kantor pelayanan Samsat Manado, dimana para wajib pajak mengurus langsung tanpa menggunakan perantara (calo) dalam membayar pajak kendaraan bermotor mereka di setiap loket yang tersedia secara cepat dan transparan. Menanggapi penjelasan dari orang nomor dua di Sulut, Pieter Bonis merasa salut dengn pelayanan publik di UPTD Manado,. Selain itu mereka juga memberi apresiasi    
   Samsat Manado





















 

Selasa, 26 Agustus 2014

Sekprov : Jajanan Anak Sekolah Harus Bebas Bahan Berbahaya








Tingkat keamanan dari Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) masih rendah dan banyak ditemui di lingkungan sekolah dan secara umum dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah dan berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM menunjukkan bahwa sekitar 40-44% jajanan anak sekolah tidak memenuh syarat sehingga kondisi ini menjadi sangat serius karena dapat memperburuk status gizi anak akibat terganggunya asupan gizi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dari anak sekolah. Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir. S. R. Mokodongan saat membuka advokasi pencegahan penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan jajanan anak sekolah (27/8) yang dilaksanakan di Swissbell Hotel Manado.
Sekprov Mokodongan lebih lanjut mengatakan keamanan pangan jajanan anak sekolah  sekecil apapun cemaran yang ada harus menjadi perhatian kita bersama apalagi masih banyaknya peredaran produk  pangan jajanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan yang ditemukan di lapangan sehingga memerlukan komitmen semua pemangku kepentingan yang terkait dengan tupoksi masing-masing dan melakukan tindakan pengawasan secara terstruktur dan terpadu sehingga dapat mencegah penyalahgunaan dan penyaluran bahan berbahaya secara ilegal.
Pada kesempatan itu Mokodongan mengharapkan kepada semua pihak terkait dengan pengawasan jajanan makanan, baik aparatur pemerintahan, BPOM maupun advokasi pencegahan penyalahgunaan bahan berbahaya pada jajanan anak  dan pihak swasta serta masyarakat untuk bersama –sama  berkomitmen agar jajanan anak bebas dari cemaran dan bahan-bahan berbahaya.
Sebelumnya didahului laporan oleh kepala balai besar BPOM Manado Dra. Susan Gracia Arpan, Apt, MSi, selaku penyelenggara yang mengatakan  bahwa kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pangan jajanan anak sekolah yang aman, bermutu dan bergizi dengan memberdayakan stakeholder terkait di daerah dan sebagai nara sumber berasal dari pusat Bpk. Drs. Mutofa, Apt, M.Kes dan Ibu Christian Hardayani, SH, MML. (DR. Jemmy S. Kumendong, MSi Kabag Humas selaku Jubir Pemprov)

Pol PP Bakal Periksa PNS Bermasalah






Mulai tahun depan bagi PNS yang tersangkut masalah terkait dengan kedinasan, bakal di periksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pol PP yang bersertifikasi. Hal itu ditegaskan Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan ketika  menyampaikan sambutannya pada pembukaan Rapat Dekonsentrasi Fasilitasi Pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) di daerah. Kegiatan yang digelar Sat Pol PP Provinsi Sulut di hotel grand puri Manado diikuti para Kepala Sat (Kasat) Pol PP dari Kabupaten/Kota se- Sulut, Rabu (27/8) kemarin.
 Menurut Mokodongan, jika selama ini seorang PNS yang bermasah langsung dilaporkan ke pihak kepolisian atau kejaksaan. Namun mulai Tahun depan sebelum ditangani aparat penyidik, terlebih dahulu akan diperiksa oleh PPNS dari Sat. Pol PP. Ini hanya berlaku jika Sat Pol PP kab/ko sudah memiliki PPNS sendiri, Namun bagi Sat Pol PP Provinsi ada 10 orang tahun ini baru selesai mengikuti Diklat PPNS di jakarta dan telah mendapat sertifikat yang telah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM serta Kapolri.  “Jadi kalau ada laporan terkait dengan PNS, nanti akan diperiksa oleh Pol PP terlebih dahulu sebelum di serahkan ke aparat penyidik, ini dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan citra Pol PP, kata Mokodongan yang mendapat tepuk tangan peserta Rakor.   
Selain itu Mokodongan menyebutkan, khusus aparat Pol PP di tujuh daerah yang akan  menghadapi Pilkada tahun depan, seperti Manado, Minut, Bitung, Boltim, Bolsel, Minsel dan Provinsi (pilgub) Kasat Pol PP dapat mengajukan dana tambahan kepada Bupati/Walikota untuk dimasukan dalam draf APBD 2015 mendatang, nanti saya kawal dalam konsultasi nanti di Provinsi, janjinya.

Kasat Pol PP Provinsi Edwin Roring SE ME melaporkan, kegiatan yang akan berlangsung selama Empat hari dimaksudkan dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi dan penyamaan persepsi antara Sat Pol PP Provinsi dengan Sat Pol PP Kabupaten/Kota, serta sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi di lapangan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, trantib, penegakan Perda dan pelindungan masyarakat. Selain itu untuk menjadikan SatPol PP sebagai aparat yang memiliki komitmen dan konsistensi dalam menegakan Perda dan Produk lainnya. Roring menambahkan, Rakor tersebut diikuti 36 peserta dari Provinsi dan kabupaten/Kota sedangkan narasumber yaitu Direktur Pol PP dan Linmas Ditjen PUM Kemendagri Ir. Asadullah dan pejabat pemprov). Kabag humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).  

Gubernur: Mahasiswa Harus Belajar, Belajar dan Belajar!







Belajar, Belajar dan Belajar! Itulah kata yang di ingatkan Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang kepada 4.959 orang mahasiswa baru Universitas Samratulangi Manado pada saat acara penerimaan mahasiswa baru dan pengenalan kehidupan kampus tahun akademik 2014/2015.
“Fokus adik-adik sebagai mahasiswa saat ini adalah belajar, karena sebagai kaum muda mahasiswa mempunyai peranan penting dalam kehidupan berbagsa dan bernegara,” kata Gubernur saat memberikan sambutan yang dilaksanakan di Auditorium Unsrat, Rabu (27/8).
Setiap mahasiswa yang menimbah ilmu di Unsrat diharapkan mempunyai daya saing akademik yang tinggi  menjadi kader bangsa yang mempunyai karakter dan sifat yang mulia dimana kesemuanya itu bisa didapatkan saat pembelajaran di kampus masing-masing.
Sifat mulia itu dapat terwujud dengan menjauhi segala masukan negatif yang selama ini banyak merusak generasi diantaranya narkoba, seks bebas dan tindakan tidak baik lainnya. Selama belajar di Unsrat setiap mahasiswa agar menggunakan waktu sebaik-baiknya agar mampu bersaing di era yang berkompetensi saat ini.
“Siapa yang mempunyai ilmu, dialah yang menang dan bisa bersaing saat ini,” kata Alumni Fisip Unsrat ini.
Gubernur juga sempat bernostalgia dimana dirinya juga pernah merasakan diri sebagai mahasiswa baru yang mengikuti semua perjalanan pendidikan di Unsrat. Banyak pengalaman yang dilalui Sarundajang sehingga menghantar dirinya menjadi orang nomor satu di Sulawesi Utara.  Kepada para senior mahasiswa baru, Sarundajang mengingatkan untuk dapat membimbing adik tingkat dengan baik.
Kepada para pengajar Unsrat, Gubernur mengingatkan supaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi mahasiswa, menciptakan tunas bangsa yang bermartabat, berkompetensi. Rektor dan jaajran agar mampu memberikan fasilitas belajar mengajar yang memadai, sistem belajar yang bersih dan manajemen admisitrasi yang baik bagi mahasiswa
Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Sulut dan Universitas Samratulangi tentang Peningkatan Akses Kerjasama dan Kemitraan Dalam Pengembangan Percepatan Pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.
Rektor Unsrat Prof. DR. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA dalam sambutanya menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemprov Sulut dan Gubernur atas perhatian dan kepedulian terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ada di Unsrat. “Terima kasih kepada Bapak Gubernur ditengah kesibukan masih meluangkan waktu untuk dating menghadiri acara ini,” ucap Kumaat.
Kumaat menambahkan sejak dilantik menjadi Rektor 25 juli lalu dirinya berkomitmen menjadikan Unsrat lebih unggul, berbudaya dan mewujudkan pembenahan disegala bidang. Turut hadir dalam acara tersebut unsur Forkopimda Sulut, seluruh Dekan se Unsrat beserta tamu undangan lainnya.(Kabag humas DR Jemmy Kumendong, selaku jubir Pemprov Sulut)

Senin, 25 Agustus 2014

Mokodongan : Setiap Kendaraan Masuk SPBU Harus Lunas Pajak



Hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan RI pada tahun 2014 terdapat tunggakan pajak kendaraan bermotor kurang lebih 300 ribu kendaraan roda 2 dan 93 ribu lebih kendaraan roda 4 yang tersebar di kab/kota di seluruh provinsi Sulawesi Utara dan harus ditagih oleh dinas pendapatan daerah provinsi sulut melalui UPTD/Samsat di Kab/Kota kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Demikian dikatakan Sekretaris daerah Provinsi Sulut Ir. S. R. Mokodongan saat membuka rapat tim pembina samsat dalam rangka pelaksanaan operasi kendaraan bermotor dan penyerahan bagi hasil pada kab/kota se prov. Sulut bertempat di ruang rapat WOC (26/8) kantor gubernur manado.
Mokodongan mengatakan bahwa dengan adanya temuan dari BPK RI ini sangat berdampak pada penerimaan pendapatan daerah termasuk bagi hasil pajak daerah provinsi ke kab/kota karena itu perlu dilakukan terobosan dan program inovatif untuk ditindaklanjuti dengan serius dan terpadu oleh seluruh unsur terkait dan salah satunya akan dilaksanakan operasi kendaraan bermotor di SPBU se sulawesi utara yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 september 2014 yaitu Setiap kendaraan bermotor yang akan melalukan pengisian BBM di SPBU harus menunjukkan STNK kendaraan yang lunas pajak yang bisa mengisi BBM dan yang belum membayar pajak tidak diijinkan mengisi BBM dan akan ada petugas terkait yang akan melakukan pemeriksaan.
Untuk itu Mokodongan mengharapkan Kepada pemilik kendaraan bermotor roda 2 dan empat 4 bahkan lebih dari 6 roda agar dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo dan kiranya ada kerja sama yang baik agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan hasil yang optimal dalam upaya peningkatan pendapatan  untuk pembangunan daerah dan bangsa.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulut Drs. Marhaen R. Tumiwa, MPd dalam laporannya mengatakan bahwa maksud dari pelaksanaan operasi kendaraan bermotor ini adalah untuk lebih menyadarkan bagi wajib pajak kendaraan agar dapat memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu.
Hadir pada kesempatan itu Dir Lantas Polda Sulut Kombes Pol. Stephen M. Napiun, SIK, SH, M.Hum, Sekda Kab/Kota, Kapolres dan Kasat Lantas Polda se Sulut, Jasa Raharja, Kepala UPTD Samsat 15 Kab/Kota, Pertamina dan pengusaha SPBU (Jemmy S. Kumendong, MSi Kabag Humas selaku Jubir Pemprov).





Pemprov Sulut Gelar Dialog Penanggulangan Kemiskinan





Guna mengurangi dampak kemiskinan di setiap daerah yang ada di Indonesia termasuk di Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Sulut melakukan kegiatan dialog bersama dengan utusan khusus Presiden RI untuk penanggulangan kemiskinan DR H.S Dillon.
 Dialog yang digelar Selasa (26/8) bertempat di ruang Mapaluse Kantor Gubernur Sulut di pimpin oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan Drs S Parengkuan, Map, di damping oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin SIlangen, SE,MS.
Dalam dialog tersebut dibahas bersama langkah yang harus diambil daerah dalam penuntasan kemiskinan dimana setiap daeah harus merubah paradigma mengenai kemiskinan.
“Kita ketahui bersama kemiskinan di Negara kita nilanya cukup tinggi, untuk menanggulangi hal tersebut perlu dilakukan perubahan paradigma, masyarakat harus diajar bagaimana membangun kehidupan yang lebih layak lagi,” ujar Dillon.
Lanjut dikatakannya, perubahan paradigma dilaksanakan dengan cara pendekatan langsung sehingga rantai kemiskinan dapat diputuskan. Negara Indonesia dikenal dengan Negara agraris besar dengan pertanian, utuk itu pemerintah berupaya melakukan pendekatan di bidang pertanian.
Khususnya di daerah Sulawesi Utara, Utusan Khusus Presiden ingin melihat sejauh mana penanggulangan kemiskinan yang ada di Sulut, langkah apa saja yang sudah diambil dalam menanggulangi kemiskinan.
Parengkuan dalam sambutanya menyatakan rasa terima kasih kepada utusan khusus Presiden yang mau mengunjungi Sulut sebagai bentuk kepedulian dan perhatian presiden terhadap eksistensi Sulut dalam dinamika pembangunan. “Segala masukan berharga yang diberikan bagi Sulut untuk menanggulangi kemiskinan memberikan kontribusi yang positif, sehingga kedepan nanti pemerintah akan mengambil langkah cepat untuk mengurangi nilai kemiskinan di tiap daerah,” Ujarnya.
Dialog tersebut turut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Minahasa Utara Sompie Singal, Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Meidy Lensun, serta sejumlah perwakilan dari Kabupaten Kota yang ada di Sulut.

Wagub Tutup Pertemuan BKPRS di Makasar

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, saat mewakili Gubernur Dr. Sinyo Harry Sarundajang untuk menyampaikan pemaparan materi tentang “Harapan dan Kebijakan Provinsi Sulut” terkait dengan pengendalian dan pemanfaatan ruang pulau sulawesi pada pertemuan badan kerjasama pembangunan regional sulawesi (BKPRS) yang diikuti Enam Provinsi di Sulawesi yaitu Provinsi Sulsel, Sultra, Sulbar, Sulteng, Gorontalo dan Provinsi Sulut, di hotel imperial aryaduta Makasar, Senin (25/8) kemarin, didaulat oleh peserta untuk menutup kegiatan tersebut. Wagub menegaskan, kerjasama pembangunan regional di kawasan sulawesi ini, kiranya terus di jaga bahkan ditingkatkan demi kemajuan pulau sulawesi di masa yang akan datang. Berbagai program kegiatan yang sudah kita laksanakan maupun sedang direncanakan bersama perlu ditindak lanjuti dimasing-masing daerah sehingga pulau sulawesi akan semakin maju, ujarnya sembari menambahkan pemerintah pusat terus mendukung BKPRS untuk terus maju, dikatehui pertemuan itu telah dibuka oleh Wamen PU. (kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).