Senin, 27 Maret 2017

Peluang Masih Terbuka Lebar, Gubernur Olly Adakan Pertemuan dengan Peserta Magang di Osaka

Peluang magang kerja ke Jepang masih terbuka lebar. Kesempatan ini terbuka sejak pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), menerapkan kebijakan program magang ke Jepang sejak 1 April 2015 hingga 31 Maret 2021.

Program magang di Jepang ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pemuda Indonesia di bidang industri, keterampilan kerja, menambah wawasan ilmu pengetahuan dan meningkatkan etos kerja.

Kesempatan itu juga dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemuda Sulawesi Utara yang sedang mengikuti program magang di Jepang. Hal itu terungkap saat Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang didampingi Ketua Deprov Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS , anggota Deprov Rocky wowor, Kadis Diknas Gemmy Kawatu dan Pembina Gambatte (Gabungan Alumni Jepang Berusaha Amat Tekun Taat dan Enerjik) Meidy Lensun bertemu dengan peserta magang dalam jamuan malam di Osaka, Minggu (26/3/2017) di sela kunjungan kerja ke negara matahari terbit itu.

Dalam jamuan malam itu peserta magang menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Olly dan rombongan yang dinilai serius untuk mengembangkan program ini. Marco Mailoor, peserta magang dari Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengatakan program magang yang membawanya ke Jepang tidak lepas dari peranan gubernur dan Meidy Lensun yang memprakarsai program tersebut hingga dapat dilaksanakan di tempat tinggalnya. Menurut Marco pengalaman menjadi kenshusei (siswa magang) membuat dirinya dan peserta magang lainnya bisa mendapatkan ilmu, etos kerja, dan disiplin kerja yang baik.

Menanggapi hal itu, Gubernur Olly mengatakan pengembangan kerja sama antara IM Jepang dan Sulut akan lebih difokuskan. Olly bahkan berencana akan membuka lowongan kerja magang sebanyak mungkin.  Nantinya para calon peserta magang itu akan dididik oleh dinas tenaga kerja agar mereka benar-benar siap mengikuti perekrutan. Direncanakan gubernur juga akan mengadakan pertemuan dengan Presiden IM japan Mr Yanagishawa untuk membahas hal tersebut.

Diketahui, khusus bagi putra putri Sulut lulusan SMA sederajat usia 19-26 yang berminat mengikuti magang di Jepang, setelah mendaftar, mereka kemudian mengikuti tahapan proses seleksi. Selanjutnya mengikuti pelatihan bahasa dan keterampilan kerja yang dibutuhkan seperti mekanik, ahli elektronik, las listrik, bangunan, perkayuan, pabrik makanan dan lainnya.

Adapun sejumlah persyaratan lainnya yang harus dipenuhi. Yaitu, sehat jasmani dan rohani, tidak bertindik atau bertato, berkacamata serta buta warna. Calon peserta juga harus mengikuti beberapa tes dasar seperti berhitung, fisik ringan, kesehatan dan wawancara.

Selain itu ada sejumlah dokumen persyaratan administrasi yang harus dilengkapi, yakni fotokopi KTP, ijazah terakhir, kartu keluarga, SKCK, Kartu Kuning dari dinas tenaga kerja dan pas foto terbaru. Setelah lolos proses administrasi, lalu akan diberikan pembekalan tahap awal atau pra magang selama dua bulan di Sulut.

Usai pra magang, calon peserta mengikuti cevest yang berlangsung selama dua bulan juga. Jika dinyatakan lolos, maka calon peserta akan di berangkatkan ke Jepang. Selama di Jepang mereka akan mengikuti pendidikan selama satu bulan sebelum bekerja dan setelah itu langsung mengikuti program magang selama tiga tahun.

Sebagai kompensasi menjadi peserta magang cukup menggiurkan. Setiap peserta magang akan mendapatkan tunjangan sebesar 15 juta setiap bulan dan mendapatkan modal kerja setelah menyelesaikan program. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Jumat, 24 Maret 2017

Sekdaprov Harap Sekretaris Dewan Se-Sulut Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Meskipun telah ditata dengan baik, berbagai tugas dan fungsi sekretaris dewan dalam pelaksanaannya tidak jarang ditemui hambatan dalam pencapaian target yang telah ditentukan.

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Utara, Edwin Silangen, SE, MS yang diwakili Sekretaris DPRD Bartolomeus Mononutu, SH dalam Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sulut yang diadakan di Hotel Gran Puri Manado, Jumat (24/3/2017) siang.

"Karena tantangan dan hambatan itulah, peran dan fungsi para sekretaris dewan menjadi penting dan strategis untuk menjembatani hubungan mitra kerja antara pemerintah dan anggota dewan," katanya.

Untuk mewujudkan hal itu, Sekdaprov berharap para sekretaris dewan dapat bekerja profesional untuk memperlancar tugas anggota dewan. "Sekretaris dewan harus dapat mengatur dengan baik jajarannya, agar dapat memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan tuntas dengan kemampuan handal dan profesional demi memperlancar tugas para anggota dewan," ujarnya.

Diketahui, berbagai pengesahan peraturan daerah melalui program legislasi daerah adalah fungsi anggota dewan. Silangen mengatakan keberhasilan fungsi tersebut erat kaitannya dengan kemampuan dan kesiapan sekretaris dewan. "Kelancaran pengesahan peraturan daerah melalui program legislasi daerah akan meningkatkan akselerasi kinerja pemerintah secara keseluruhan dalam pencapaian program prioritas pembangunan daerah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sekdaprov berharap melalui forum sekretaris dewan tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas sekretaris dewan dalam pengelolaan administrasi kesekretariatan. "Kesalahan pengelolaan dapat dihindari serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dapat diwujudkan," katanya.

Selain diikuti oleh para sekretaris dewan kabupaten dan kota, kegiatan itu turut dihadiri Perwakilan Inspektur Khusus Itjen Depdagri Adi Prayoga, SE dan Drs Kusna Heriman. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gelar Seleksi Terbuka Eselon II.. ini surat resminya

Kamis, 23 Maret 2017

Pemprov Sulut Selalu Prioritaskan Sektor Pendidikan

Realitas peran dan eksistensi dunia pendidikan menuntut pemerintah untuk senantiasa menempatkan pengembangan sektor pendidikan pada porsi yang selalu diprioritaskan.

Hal itu dikatakan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang diwakili Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Dr. Frangky Manumpil saat menyampaikan sambutan dalam acara wisuda sarjana angkatan XIX Universitas Nusantara Manado di Hotel Aston, Kamis (23/3/2017) malam.

"Pengembangan sektor pendidikan selalu diprioritaskan demi terciptanya sumber daya manusia yang kompeten sebagai modal utama bangsa mengarungi persaingan di era globalisasi, modernisasi dan perkembangan teknologi," katanya.

Meskipun diprioritaskan, Olly memahami bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dunia pendidikan yang baik dan berkualitas harus didukung juga oleh lembaga pendidikan. "Namun harus dipahami berbagai program dan kebijakan tersebut tidak akan optimal hasilnya tanpa adanya dukungan dari para akademisi dan lembaga pendidikan," ujarnya.

Lebih lanjut, gubernur berharap para wisudawan dan wisudawati dapat mengimplementasikan semua ilmu yang diperolehnya selama menempuh pendidikan di tengah-tengah masyarakat. "Abadikanlah pengetahuan, kemampuan serya keterampilan yang saudara miliki secara bijak, cerdas dan bertanggungjawab untuk kepentingan masyarakat," imbuhnya.

Gubernur juga optimis bahwa Universitas Nusantara sebagai lembaga pendidikan dapat terus mencetak kader-kader yang cerdas secara Intelegensi, Emosional dan Spriritual serta memiliki keterampilan yang mumpuni. "Itu dapat diwujudkan dengan konsisten melakukan perubahan, terobosan dan inovasi baik dalam administrasi, ketersediaan sarana dan prasarana serta berbagai aspek penunjang lainnya," paparnya.

Kegiatan wisuda dipimpin oleh Rektor Drs. Jan W.G Polii, MS dan turut dihadiri perwakilan dari Kopertis Wilayah IX Sulawesi, dan keluarga para wisudawan dan wisudawati. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

E-Katalog bikin Pemda Lebih Cepat Dapatkan Barang dan Jasa

Pengelolaan belanja negara yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa harus menerapkan metode dan proses yang mengarah pada aspek transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas. Proses itu dapat diwujudkan di semua pemerintah daerah (pemda) di Sulawesi Utara dengan diterapkannya E-Katalog berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dan Nomor 1 Tahun 2015.

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Edwin Silangen, SE, MS yang diwakili Asisten II Rudi Mokoginta, SE, M.TP dalam kegiatan Sosialisasi E-Katalog dan E-Purchasing Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) di  Hotel  Peninsula Manado, Kamis (23/3/2017) pagi.

"Sebab E-Katalog mampu menjadikan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih efisien, meningkatkan transparansi serta mampu memperpendek waktu pengadaan. E-Katalog juga memberi keuntungan bagi pemerintah dalam mendapatkan harga terbaik," katanya.

Meskipun menguntungkan, Sekdaprov menyayangkan tidak semua aparatur penyelenggara pemerintahan memahami sistem informasi E-Katalog, terlebih lagi E-Purchasing. Karena itu peserta sosialisasi diharapkannya dapat memahami semua informasi yang disampaikan.

"Aparatur penyelenggara pemerintahan di daerah belum sepenuhnya memahami sistem tersebut. Kegiatan ini adalah kesempatan untuk meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan atau pengaplikasian E-Katalog dan E-Purchasing. Ikuti dan manfaatkan seoptimal mungkin," ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Biro Infrastruktur dan Pengadaan Barang Jasa Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si. Jemmy berharap kegiatan itu dapat bermanfaat bagi perkembangan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Sulawesi Utara. "Seluruh peserta dapat memahami semua informasi yang disampaikan di sosialisasi," katanya.

Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah J.E Kenap dan para pejabat pengadaan barang dan jasa kabupaten dan kota. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

dr Bahagia Mewakili Sekprov Mengikuti Rakor di Mataram

Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE MS yang diwakili Kepala Biro Protokol Kerjasama Komunikasi Publik dr Bahagia R Mokoagow M.Si M.Kes mengikuti Rakor Urgensi Pedoman Kerjasama Dalam Negeri bertempat di  Golden Palace Hotel Mataram Rabu ( 22/)03) kemarin.

Kegiatan  rencananya berlangsung dari tanggal 22 - 24 maret 2017 yang diikuti Sekretaris Provinsi dan Sekretaris Daerah kabupaten/Kota  se Indonesia yang di buka oleh Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri DR Nelson Simanjuntak SH M.Si.

Tujuan rakor adalah untuk kerjasama dalam negeri yang terencana terintegritas dan berkesinambungan. 
( Humas Provinsi Sulut)

Rabu, 22 Maret 2017

Wagub Kandouw Lantik 15 Pejabat Dukcapil KB

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw  Melantik dan Mengambil Sumpah Janji Pejabat  Struktural  Eselon III (tiga) dan IV (empat ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana ( Dukcapil KB ) di Lingkungan Provinsi Sulut di ruang F. J Tumbelaka Kantor Gubernur Rabu ( 22/)03) Malam

Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Utara) berdasarkan SK Mendagri nomor 821.2-462 tentang Dukcapil tahun 2017 dan SK Gubernur Sulut 821.2/BKD/SK/223/2017.

" Tidak usah lama langsung kerja persiapkan segala infrastruktur yang ada, saya percaya dengan Profesional, Integritas,Disiplin dan Etos Kerja yang tinggi dan tentunya Loyalitas kita sama -sama tunjang program kerja Bapak Gubernur " kata Wagub

Lebih, lanjut Wagub mengatakan pejabat yang dilantik harus mampu koordinasi secara vertikal maupun horisontal untuk membangun senergitas dan jaringan kerja yang terpadu dan berkesinambungan, selamat bertugas dan berkarya kepada pejabat yang baru dilantik,  Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam kerja serta pengabdian kita.

Sumpah/Janji dan Pelantikan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Utara) untuk Pejabat Eselon III berjumlah 4 orang dan Pejabat Eselon IV berjumlah 11 orang total keseluruhannya berjumlah 15 orang .

Berikut nama-nama Pejabat Administrator dan Pengawas jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keluarga Betencana (Dukcapil KB ) Pemprov Sulut yang dilantik oleh Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw :

1. Drs. Wendy Karwur : Sekretaris Dinas Dukcapil dan KB.

2. Dra. Aneke Rondonuwu : Kelapa Bidang Keluarga Berencana Dinas Dukcapil dan KB.

3. Deane Grace Suwuh S.Sos : kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Dukcapil dan KB.

4. Willem Saroisong  S.Sos : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum Sekretariat Dukcapil KB.

5. Jermias Polii SE : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dukcapil KB

6. Afra Johanni Wurangian SE : Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Dinas Dukcapil KB

7. Welly Edmon Mohede SE M.Si : Kepala Seksi Advokasi KB dinas Dukcapil KB

8. Afra J.J Sumendap SH : Kepala Seksi Pembinaan dan Kesetaraan Keluarga Berencana Bidang Keluarga Berencana Dinas Dukcapil KB

9. Jefry Lombogia SH : Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Keluarga Sejahtera Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Dukcapil KB.

10. Fenie Mongkol SH,MH : Kepala Seksi Desain Program Keluarga Sejahtera Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Dukcapil KB

11.Boslar Sanger SE : Kepala Seksi Pembinaan dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Dukcapil KB.

12. Jeane Wowor S.Pd.MM : Kepala Bidang Dukcapil KB

13. Jaiman, S.Sos : Kepala Seksi Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dukcapil KB

14. Flora Pongoh SE
 M. Si : Kepala Seksi Fasilitasi Pencatatan Sipil Dukcapil KB

15. Drs. Tonny CH. Panungkelan : Kepala Seksi PIAK dan Pemanfaatan Data Dukcapil KB.
(Demon)
( Humas Pemprov Sulut )