Selasa, 30 September 2014

Wagub Harap Kegiatan Pelka GMIST berlangsung Meriah


Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil, MPd mengharapkan kegiatan ibadah dan temu konsultasi Pelka Laki-laki sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) yang rencananya akan digelar 21 sampai 25 oktober mendatang, berlangsung meriah.
Hal tersebut disampaikan Wagub saat memimpin rapat koordinasi bersama panitia dan dinas pariwisata provinsi Sulut yang dilaksanakan Rabu (1/10), bertempat diruang rapat Wagub. Rapat tersebut duga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen, SE,MS, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. M Bernardus.
Kegiatan ini dilangsungkan sebagai implementasi dari program kerja tahunan pelayan kategorial laki-laki GMIST, berbagai kegiatan rencananya akan digelar yakni lomba kesenian, pagelaran dan temu konsultasi, dengan melibatkan sebanyak mungkin eksponen kaum laki-laki baik dalam amupun luar pelayanan GMIST.
Pelaksanaan kegiatan ini secara umum bertujuan untuk meingkatkanperan kaum laki-laki dilingkungan persekutuan GMIST dalam kesaksian melalui pujian, sehinga eksistensi kaum laki-laki sebagai pilar penyanggah gereja semakin nyata, sekaligus menjadi sarana untuk membangun kebersamaan,persatuan dan kesatuan kaum laki-laki ditengah dinamika tantangan duniawi., selain itu juga kegiatan ini sebagai media aktif untuk menunjang aktualisasi promosi seni dan budaya daerah baik di tingkat nasional maupun mancanegara.

Untuk itu Wagub mengharapkan semua pihak yang terkait baik panitia maupun Pemprov Sulut untuk mendukung sepenuhnya penyelenggaraan kegiatan ini, karena suksesnya kegiatan tergantung dari kerja keras para pekerja.(Kabag Humas DR Jemmy Kumendong, Msi selaku jubir pemprov Sulut)

Wagub: Paham Radikalisme Bertentangan Dengan Pancasila




Salah satu fenomena dalam era globalisasi terjadinya lintas batas nilai-nilai antar bangsa bahkan antar komunitas atau kelompok masyarakat. Di antara nilai atau paham yang melintas batas tersebut adalah radikalisme. Paham ini selalu memiliki karakter yang paling benar dan mengabaikan hak-hak dasar orang lain. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil, M.Pd selaku inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila,  Rabu (1/10) kemarin di halaman Kantor Gubernur.
Wagub mengakui, sudah tentu radikalisme dan paham sejenis lainnya sangatlah bertentangan dengan Pancasila yang sangat menghormati dan menghargai kebhinekaan. Karena itu, kita harus bersyukur dan terus memperkuat Pancasila yang telah menunjukan bangsa ini mampu hidup berdampingan secara damai, harmonis, dan penuh toleransi dengan siapa saja yang berbeda latar belakang agama, suku, ras, adat istiadat dalam bingkai NKRI, karena paham Radikalisme tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, ujar Kansil.
Kedepan Kansil berharap, nilai-nilai Pancasila harus terus ditumbuhkembangkan kepada semua generasi utamanya generasi penerus bangsa melalui pendidikan secara efektif, karena melalui sistem pendidikan, penggalian, penanaman, pengembangan, dan pengalaman nilai Pancasila dapat dilakukan secara sistemik, sistematik, dan secara masif.

Dalam upacara tersebut Inspektur Provinsi Drs. Mecky M. Onibala, MSi telah membacakan ikrar Hari Kesaktian Pancasila serta doa oleh Kakanwil Kemenag Sulut Drs. H. Sa'ban Mauludin, MPdi. Upacara tersebut diikuti para pejabat eselon III dan IV serta dihadiri Sekprov Ir. Siswa R. Mokodongan dan para pejabat teras Pemprov Sulut. (Kabag Humas DR. Jemmy Kumendong, MSi selaku jubir Pemprov)

Wagub Harap GMIM Lebih Mandiri





Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil, MPd menyampaikan harapannya agar Gereja Masehi Minahasa (GMIM) agar menjadi komunitas gereja yang mandiri.
Hal tersebut disampaikan Wagub saat menghadiri acara ibadah agung HUT ke 80 GMIM bersinode tahun 2014 bertempat di lapangan Koni sario, Selasa (30/9). Ibadah tersebut di pimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM, Pdt. DR Hanny Sumakul, MTh.
Kansil mengatakan GMIM mempunyai segudang potensi sumber daya manusia, hendaknya segenap komponen warga GMIM dapat menjadi komunitas gereja yang dewasa, visioner dan mendiri. Memberikan  inovasi cerdas dan kreatif melalui berbagai program yang bersinergi dengan pemerintah Sulawesi Utara.
Melalui momentum HUT ke 80 GMIM ini, diharapkan bisa menyatukan segenap komponen jemaat GMIM, untuk senantiasa hidup dalam kebersamaan, mempererat ikatan kekeluargaan dan kerukunan dengan jemaat dan masyarakat. Warga GMIM harus memiliki tekad dan komitmen untuk menjadi pelopor bagi terciptanya transformasi dan pembaharuan gereja bagi dunia.
Wagub juga berharap seluruh warga GMIM bisa menjadikan berbagai perbedaan sebagai satu kekuatan untuk membangun gereja, daerah dan bangsa. Keberhasilan pelayanan GMIM di tanah Minahasa yang dicapai saat ini merupakan kasih karunia Tuhan, untuk itu warga GMIM harus mengucap syukur atas anugerah Tuhan itu, dengan usia yang tidak tergolong muda ini, menjadi media untuk evaluasi segala program kerja yang dikerjakan, setiap pelayan Tuhan juga harus memperkuat komitmen untuk mengaktualisasikan pelayanan.
Pembangunan di Sulut bisa berjalan dengan baik tidak lepas dari campur tangan dan doa warga GMIM, kedepan Wagub mengajak semua warga GMIM untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Sulut sebagai salah satu pintu gerbang di kawasan Asia Pasifik.
Turut hadir dalam acara tersebut, Ibu Wakil Gubernur Meike Kansil Tatengkeng, Anggota DPR RI Edwin Kawilarang, Bupati Minahasa Tenggara J Sumendap, sejumlah anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota , para anggota dewan tersebut yang merupakan warga GMIM mendapat doa pengutusan dari warga GMIM. pada kesempatan itu juga di canangkan program Gerakan 1 Triliun  untuk penguatan pendanaan GMIM untuk pelayanan.(Kabag humas DR Jemmy Kumendong, MSi selaku Jubir Pemprov Sulut)

Senin, 29 September 2014

Wagub Lantik 212 Pejabat Eselon III dan IV


 Sespri Wagub Billy Kereh SIP MSi Mendapat Promosi Jabatan Eselon IV sebagai Kasubid Pendidikan Sekretaris KORPRI




               Drs Lucky Taju MSi diangkat Sebagai Sekretaris BKD Sulut
                        sebelumnya kabag Pemerintahan Biro Pem-humas

Gerbong Pemprov Sulut di bulan September 2014 kembali berputar untuk yang kedua kali yang pertama Minggu lalu hanya melibatkan empat pejabat Eselon III, kali ini tak tanggung-tangung putaran gerbong Pemprov  tersebut urut melibatkan  212 pejabat Eselon III dan IV. Rinciannya 70 Pejabat Eselon III serta 112 Pejabat Eselon IV.
Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd yang memimpin pelantikan tersebut di ruang Huyula kantor Gubernur, Senin (29/9) kemarin ikut dihadiri Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan serta para pejabat Eselon II dilingkungan Pemprov Sulut.
Diantara pejabat Eselon III yang ikut dilantik diantaranya Kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Humas Drs Lucky Taju MSi saat ini menjadi Sekretaris BKD Provinsi Sulut, menggantikan Drs Yahya Rondonuwu MSi. Rondonuwu sendiri kini dipercayakan sebagai Kabid Jaringan Informasi dan Keswai BKD Sulut. kepala UPTD Wilayah Satu Manado Dipenda Sulut dari Drs Benny Kalonta kepada Drs Ocvi Leke yang sebelumnya menjabat Kepala UPTD Wilayah Tiga Bitung, sedangkan Kalonta kini dipercayakan sebagai Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut, Sementara yang mendapat promosi jabatan diantaranya Billy Kereh SIP MSi (Sespri Wagub) menjadi Kasub Pendidikan pada Sekretariat Korpri Sulut.   
Dalam sambutannya Wagub minta, pejabat yang baru dilantik, dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan umum kedepan harus ada peningkatan pelayanan publik, mengingat laporan akuntantablitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) mendapat nilai B dari pemerintah pusat.

Bagian lain bagi pejabat yang dipercaya untuk mengelola keuangan supaya cepat beradaptasi ditempat tugas yang baru, melalui berbagai inovasi dan terobosan dalam setiap proses kerja yang tentunya mengacu pada berbagai ketentuan yang ada, hal ini penting untuk digaris bawahi mengingat konsekswensinya tidak hanya pada pribadi tapi juga bagi organisasi, tandas Kansil. (Kabag humas Dr Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).             

Minggu, 28 September 2014

Wagub Harap Petugas BPBD Sulut tetap Sigap




Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil, MPd menyampaikan kepada para petugas penanggulangan bencana daerah yang ada di Kabupaten Kota Se Sulut untuk tetap sigap ketika terjadi gangguan bencana kapanpun.
hal tersebut disampaikan Wagub saat memantau jalanya pelaksanaan lomba bongkar pasang tenda yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulut yang diselenggarakan Senin (29/9) bertempat di lapangan Kantor Gubernur Sulut.
Semua petugas penanggulangan bencana agar tetap sigap ketika terjadi bencana, melalui kegiatan ini Wagub berharap agar keteramppilan para petugas dapat terus di tingkatkan karena bencana alam datang tidak mengenal waktu, tidak mengenal cuaca, tempat, kegiatan ini juga bisa memotifasi seluruh petugas untuk semangat ketika kapanpun tugas kemanusiaan memanggil mereka.
Kepala BPBD Sulut Ir. Noldy Liow juga menyatakan kegiatan ini untuk memotivasi setiap petugas yang ada di kabupaten kota agar keterampilan mereka dalam menanggulangi bencana bisa dimaksimalkan dan semua peralatan yang telah disiapkan pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para petugas. dalam lomba tersebut dinilai kecpatan setiap daerah dalam memasang tenda darurat, bagi pemenang akan mendapatkan bantuan mobil penanggulangan bencana dari Badan Nasional  Penanggulangan Bencana  (BNPB) Republik Indonesia.

Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Segera di Usulkan

Menyikapi situasi dan kondisi di Kabupaten/Kota dalam rangka pengisian alat kelengkapan DPRD yang berjalan lambat, maka Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dra. Lynda Watania, Msi,menghimbau agar pengisian alat kelengkapan DPRD terutama para Pimpinan DPRD segera dilaksanakan, mengingat ada banyak kepentingan rakyat yang tertunda dan sementara menunggu hasil dari pengisian Pimpinan DPRD tersebut, terutama pelaksanaan APBD Perubahan yang harus disahkan oleh Pimpinan DPRD definitif baru bisa dilaksanakan.
“Jika masih terdapat friksi secara internal dari Partai Politik yang secara ketentuan wakilnya berhak menjadi pimpinan DPRD, maka hendaklah hal tersebut segera dapat diselesaikan dengan dengan segera melihat kepentingan rakyat yang lebih besar, karena APBD Perubahan di Kabupaten/Kota tidak bisa berjalan dan harus menunggu pengesahan oleh Ketua DPRD Definitif, di satu sisi banyak terdapat program kegiatan dalam APBD Perubahan tersebut yang mendesak untuk segera dilakukan dan kalau semakin lama maka waktu pelaksanaannya semakin singkat sehingga nantinya tidak akan maksimal” tegas Watania.
Lebih lanjut Watania menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD, pasal 45 ayat (4) bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.
Berdasarkan data di Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota yang telah mengusulkan peresmian pengangkatan Pimpinan DPRD adalah Kota Bitung, Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Minahasa Selatan

“Usulan ketiga daerah ini akan segera diproses, demikian juga dari kabupaten/kota yang lain juga akan sesegera mungkin diproses ketika usulan sudah disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Utara” kata Watania mengakhiri keterangannya. (Kabag Humas DR Jemmy Kumendong, Msi, selaku jubir Pemprov)


Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut Dra. Lynda D Watania, MSi

Gubernur Sulawesi Utara Laporkan Kasus Mami ke Polda



Menyikapi polemik terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD Provinsi Sulawesi Utara yang berakibat pada tuntutan ganti rugi lebih dari 8 Milyar, maka Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang berinisiatif untuk melaporkan hal tersebut kepada Polda Sulut, hal ini merupakan langkah berani dari Gubernur Sarundajang dalam rangka penegakan supremasi hukum dan slogan membangun tanpa korupsi yang digaungkan sejak awal kepemimpinannya.

Sampai saat ini kasus ini terus bergulir dan Gubernur menyatakan bahwa walaupun kasus ini sementara ditangani oleh pihak kepolisian dan ada beberapa orang yang telah atau akan diperiksa namun kita harus tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah, Gubernur berharap bahwa hal ini hanya kesalahan administratif sehingga hanya berakibat pada tuntutan ganti rugi, namun kalaupun ternyata pihak kepolisian menyatakan bahwa ada yang bersalah maka siapapun dia harus menerima konseskuensinya, Gubernur juga berharap agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan saat ini dan semuanya menunggu hasil akhir pemeriksaan pihak kepolisian. (Kabag Humas DR Jemmy kumendong, MSi, selaku Jubir Pemprov)