Rabu, 20 Maret 2019

Sekdaprov Silangen Tinjau Proyek Jalan Bandara-Likupang

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE, MS meninjau pembangunan jalan Bandara Sam Ratulangi Manado-Likupang Minahasa Utara, Rabu (20/3/2019) siang.

Pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 31,5 kilometer yang diperkirakan akan menelan anggaran senilai 631 miliar rupiah ini untuk menunjang rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Pulisan, Likupang.

Silangen menerangkan bahwa pembangunan Jalan Bandara-Likupang dibagi dalam empat segmen.

"Segmen satu Bandara Sam Ratulangi-Talawaan sepanjang 4,6 kilometer, segmen dua Talawaan-Tatelu sepanjang 2,75 km, segmen tiga Tatelu-Wasian sepanjang 4,1 kilometer dan segmen empat Wasian-Marinsouw sepanjang 20,1 kilometer," ungkap Silangen.

Hingga kini pengerjaan jalan selebar 23 meter tersebut sudah mencapai 1 kilometer persisnya di Desa Wasian hingga dekat perbatasan Desa Lumpias. Dari titik itu, pengerjaan akan lanjut ke Desa Marinsow, Likupang Timur melintasi wilayah perkebunan.

"Kalau sudah selesai, nantinya mempermudah pergerakan lalu lintas kendaraan di lokasi KEK Pariwisata Likupang," kata Silangen.

Disamping itu, menurut Silangen, pembangunan jalan Bandara-Likupang akan memberikan keuntungan lain, yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah karena bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan ke Likupang.

"Lebih banyak wisatawan yang tertarik berkunjung ke Likupang karena waktu tempuh dari bandara ke Likupang jauh lebih singkat," beber Silangen.

Peninjauan proyek jalan Bandara-Likupang turut dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Steve Kepel dan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan J E Kenap dan Hukum Tua Desa Wasian. (Humas Pemprov Sulut)


Sekdaprov Silangen Ajak Masyarakat Lestarikan Air


Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE, MS membuka Workshop Hari Air Dunia ke XXVII yang mengusung tema "Semua Harus Mendapatkan Akses Air" di Manado, Rabu (20/3/2019) pagi.

Dalam sambutannya, Sekdaprov Silangen mengimbau semua pihak ikut menjaga kondisi dan kelestarian air karena semua mahluk hidup memerlukan air untuk membantu metabolisme.

"Air juga penting bagi lingkungan dan kelestarian alam beserta isinya. Apabila keberadaan air tidak seimbang dengan keberadan alam maka tidak akan tercipta keselarasan," kata Silangen.

Lanjut Silangen, seiring pesatnya pertumbuhan penduduk, kondisi daerah aliran sungai di Indonesia tidak dapat dipungkiri, semakin hari kian tercemar yang menuntut tindakan nyata dari segenap komponen masyarakat untuk melakukan upaya pelestarian air.

"Marilah kita dukung pelestarian air dengan tidak membuang sampah di sungai, mengendalikan pencemaran air sungai dan membersihkan sungai dari sampah," ungkap Silangen.

Lebih jauh, Silangen mengajak seluruh peserta workshop untuk memberikan perhatian penuh terhadap informasi yang disampaikan para narasumber.

"Workshop ini penting untuk diikuti dan disukseskan untuk meningkatkan kapabilitas kita dalam mengelola air di Sulawesi Utara," imbuh Silangen.

Workshop Hari Air Dunia 2019 turut dihadiri jajaran Balai Sungai Sulawesi I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, utusan perguruan tinggi, sekolah sungai, komunitas serta tokoh masyarakat. (Humas Pemprov Sulut)


Gubernur Olly Resmikan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Victory Kauditan

"Gereja ini tentunya menjadi  suatu pekerjaan yang mulia bagi  kita semua sebagai umat Tuhan apa yang kita bangun tentunya  akan menjadi  berkat yang kita terima,"


Hal ini dikatakan Gubernur Sulawesi Utara  Olly Dondokambey, SE saat Peresmian dan Pentahbisan  Gedung Gereja  Masehi Adven Hari Ketujuh Jemaat Victory Kauditan I  Minahasa Utara selasa ( 19/3/2019 ) siang.


"Puji Tuhan bagi kita semua  apa yang kita  alami hari ini  patut kita syukuri   bisa menyaksikan suatu kemuliaan yang kita lihat sendiri bahwa indahnya rumah Tuhan bisa di bangun," kata Gubernur Olly.


Lanjutnya bahwa salah satu bentuk membangun iman yakni dengan membangun rumah Tuhan. Dijelaskannya bawha iman kita harus terbangun dalam rangka  menjadi Indonesia dan Sulawesi Utara lebih baik ke depan.


Masih ditempat yang sama Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Kandouw  mengatakan bahwa Gereja harus menjadi  sumber  damai, sukacita  pengharapan jangan menjadi  sumber angkara murka dendam dan dengki.


Sejalan dengan itu, Wagub mengharapkan agar nilai dasar seorang manusia menjadi berharga dimata Tuhan juga harus dimiliki.


"Nilai nominalnya gereja ini  sudah bagus mari kita jaga nilai intrinsik supaya kita berharga di mata Tuhan," tutup Kandouw


Turut hadir Sekretaris Daerah Prov. Sulut Edwin Silangen, SE.MS. Wakil Bupati Minahasa Utara Joppy Lengkong, Kepala Dinas Perpustakaan Sulut Yanni Lukas.

Selasa, 19 Maret 2019

Buka PKS Biro Organisasi, Sekprov Silangen Ingatkan Pentingnya Kedisiplinan ASN


Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen SE, MS membuka kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Biro Organisasi Setdaprov Sulut di Ruang FJ Tumbelaka, Kantor Gubernur, Selasa (19/03/2019).

Dalam sambutannya, Sekprov Silangen mengatakan Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri adalah wujud nyata dari komitmen untuk terus memberikan karya dan kerja terbaik bagi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Sulut terlebih khusus dalam upaya meningkatkan disiplin, kapasitas dan profesionalisme kerja ASN.

"Kedisiplinan dan motivasi kerja adalah faktor yang sangat krusial dalam menentukan kinerja seseorang. Oleh karena itu upaya penguatan dan peningkatan pada kedua aspek ini haruslah senantiasa menjadi perhatian bersama utamanya dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berdaya saing tinggi," ujar Silangen.

Karenanya, Sekprov Silangen meminta kepada ASN dan THL dilingkup Biro Organisasi dapat mengikuti kegiatan PKS seoptimal mungkin dan fokus atas setiap substansi materi yang disampaikan narasumber.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sulut Glady Kawatu menerangkan tujuan pelaksanaan kegiatan PKS untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dilingkungan Biro Organisasi baik dalam pelayanan internal maupun eksternal. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Dondokambey Bagi 1.243 Sertifikat Tanah Program Jokowi

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE menyerahkan 1.243 sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Utara.


Penyerahan dilakukan secara simbolis melalui perwakilan warga penerima sertifikat di Kelurahan Mogolaing, Kotamobagu, Selasa (19/4/2019) sore.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly menerangkan bahwa sertifikat tanah PTSL merupakan salah satu program unggulan nasional yang digagas Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai implementasi program Nawacita guna percepatan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah atau legalisasi aset.


"Ini adalah bukti kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat," kata Olly.

Menurut Olly, sertifikat tanah yang telah dibagikan tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah yang sah dan mencegah terjadinya sengketa kepemilikan tanah.

"Sertifikat tanah ini memberikan kepastian hak masyarakat atas kepemilikan tanah yang berkekuatan hukum," beber Olly.

Lanjut Olly, saat ini bidang-bidang tanah secara digital telah terpetakan dan berkoordinat, sehingga dapat dicek melalui aplikasi. Hal ini mampu mengurangi terjadinya tumpang tindih sertifikat tanah.

"Dengan teknologi informasi yang ada sekarang ini, Bapak dan Ibu sudah dapat mengecek sertifikat tanah dengan mudah," ungkap Olly.

Lebih jauh, Olly meminta semua Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait di Sulut dapat berperan aktif mensukseskan program PTSL dengan memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat yang mengurus sertifikat tanah.

"Masyarakat yang sedang mengurus sertifikat tanah harus memperoleh pelayanan yang optimal," imbuh Olly.

Penyerahan sertifikat tanah PTSL turut dihadiri Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, SE, MS, Walikota Kotamobagu Tatong Bara, Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulut Fredy Kolintama dan para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Senin, 18 Maret 2019

Sekprov Pimpin Apel Korpri Di Lingkup Pemprov Sulut

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE, MS. memimpin langsung apel Korpri bulan Maret dihalaman kantor Gubernur, senin(18/03/2019)

Membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE, Sekprov Silangen mengapresiasi kepada segenap anggota Korpri dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang masih tetap setia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, menjalankan roda pemerintahan serta mendukung gerak langkah pembangunan daerah ini.

Pada saat peringatan Hut Korpri ke-47 yang lalu Presiden RI Ir Joko Widodo menyampaikan bahwa ditahun 2019, pemerintah akan melakukan program besar-besaran untuk memperkuat sumber daya manusia dalam rangka menghadapi tantangan zaman yang semakin berat, dimana kualitas SDM  di pemerintahan dan swasta harus selalu ditingkatkan guna mampu menghadapi dan memanfaatkan peluang dari dunia teknologi yang sedang berubah cepat," kata Sekprov

Sejalan dengan itu, segenap Anggota Korpri dilingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar terus berupaya memperkuat diri untuk menjadi agen transformasi dan penguatan SDM didaerah Bumi Nyiur Melambai serta menjadi agen transformasi dalam membangun talenta-talenta anak bangsa.

"Melalui momentum apel Korpri saat ini kiranya akan memantapkan peran anggota Korpri dilingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam memberikan dukungan terhadap upaya transformasi kualitas SDM didaerah dan memberikan hasil yang positif," ujar Sekprov

Lebih jauh lagi, Sekprov Silangen berharap agar kedepannya anggota Korpri dilingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu memberikan kualitas kinerja yang baik, beretika, jujur, berintegrasi, menghormati dan taat hukum, berdisiplin dan bekerja keras. sehingga dengan demikian Korpri terus mampu menjadi pelopor dan suri teladan yang baik dimata publik, reformasi birokrasi akan berjalan dengan baik dan prinsip pelayanan prima juga akan terwujud sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Diakhir sambutannya, Sekprov Silangen mengingatkan kepada segenap anggota Korpri untuk melaporkan SPT Tahunan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) tahun pajak 2018, karena melaporkan SPT Tahunan menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara(ASN) sehingga bisa menjadi panutan dan pelopor bagi masyarakat dalam melaporkan SPT Tahunan.

Turut hadir dalam apel Korpri ini seluruh pejabat eselon II, III dan IV, serta ASN dan THL dilingkup kantor Gubernur. (humas provinsi sulut)

Buka Rakor Evaluasi Pelayanan Publik 2019, Sekprov Silangen Harap PD Terus Ciptakan Inovasi

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE MS membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan Publik 2018 dan Persiapan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2019, diruang FJ Tumbelaka Kantor Gubernur, Senin(18/03/2019).



Dalam sambutannya, Sekprov Silangen memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI Perwakilan Sulut yang telah memberi perhatian kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, terlebih atas kesediaannya melakukan pendampingan pada Perangkat Daerah Provinsi untuk melengkapi persyaratan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Publik yang sesuai ketentuan, khusus dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi kesejahteraan bangsa.


"Seiring dengan tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang, pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah strategis dan menerapkan beberapa program, mulai dari optimalisasi pelaksanaan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2009, peningkatan peran Ombudsman, hingga mendorong setiap instansi untuk menciptakan satu inovasi(one agency,one innovation),"kata Sekprov


Terkait dengan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pun senantiasa mengupayakan peningkatan pelayanan publik dilingkungan perangkat daerah untuk memenuhi kriteria atau standar pelayanan, seperti: SOP, Alur Pelayanan, Dasar hukum, Persyaratan, Sarana Prasarana, Produk Pelayanan dan Kualifikasi pelaksana termasuk peningkatan kebersihan dan perubahan mindset Aparatur.


saat ini, kita harus merubah image, bahwa pelayanan tidak harus face to face, karena sekarang zamannya sudah digital jadi kita harus memanfaatkan itu semua guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat. kita juga harus merubah sikap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta bekerja dengan menggunakan standar," terang Sekprov 

Lebih Lanjut sekprov Silangen, berharap kepada setiap perangkat daerah dilingkup pemerintah provinsi sulawesi utara untuk kedepannya lebih serius merespon perintah standar pelayanan publik ini, memenuhi kriteria ataupun komponen standar pelayanan sebagaimana amanat UU No.25 tahun 2009, serta terus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat sehingga Penghargaan Zona Hijau Pelayanan Publik di tahun 2018 dapat kita pertahankan di tahun 2019.


untuk diketahui bersama bahwa penilaian pelayanan publik dari Ombudsman RI kepada Pemerintah Provinsi Sulut ditahun 2019 ini, akan menggunakan metode penilaian indeks persepsi masyarakat Maladminitrasi, dimana metode ini diterapkan kepada Pemerintah Provinsi yang sudah berada di zona hijau.


kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulut Helda R Tirajoh SH, Ketua Komisi I DPRD Prov. Sulut Drs Ferdinand Mewengkang dan Para Pejabat Pemprov Sulut. (humas provinsi sulut)