Rabu, 07 Desember 2016

Wagub.Warning Sangadi Tentang Penggelolaan Dana Desa.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara  Drs Steven O.E Kandouw membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dana Desa  bertempat di Hotel Sutan Raja Kota Kotamobagu rabu (7/12) kemarin.

Dalam sambutan Wagub mengatakan supaya mempergunakan Dana Desa sesuai dengan peruntukannya karena Desa adalah ujung tombak pembangunan di daerah.

Menggingat kabupaten Bolmong kategori fiskal indeks pembangunan manusia  paling rendah  dibanding dengan kabupaten kota pemekaran di bumi totabuan.

Sudah menjadi tekad Bapak Gubernur  bagaimana  mensejahterahkan masyarakat Bolmong meningkatkan potensi SDM  dan merebut kejayaannya seperti dulu, pemanfaatan dana Desa itu harus betul betul efektif dan Sustianable ( berkelanjutan).

Bagaimana Desa mencari formula atau cara untuk  untuk mendapatkan/meningkatkan  PAD  untuk itu harus melibatkan semua seperti tokoh agama,masyarakat dan semua elemen yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bolmong.

Jangan pernah ada dipikiran untuk menyalahgunakan Dana Desa lebih baik " Tidur Enak Daripada Makan Enak". Kata Kandouw.

Dalam kesempatan itu Wagub juga mengingatkan untuk mensukseskan pilkada di Bolaaang Mongondow tutup Kandouw

Penjabat Bupati Bolmong  Nikson Watung mengatakan dari 200 desa di bolmong  total  anggaran Dana Desa  tahun 2016 sebesar Rp 119.867.236.000 ,- Pagu Dana Desa tahap 1 sebesar Rp.71.920.332.950,- dan yang telah disalurkan ke 200 desa dengan total penyaluran 100%..
Sedangkan pagu Dana Desa Tahap 2 sebesar Rp.47.946.394.400,- minggu pertama bulan desember telah disalurkan ke- 167 desa sebesar Rp.40.024.668.414-, dan  yang belum.disalurkan di 33 desa sebesar 7.922.234.636-, karena belum mengajukan permintaan penyaluran serta sementara melengkapi  persyaratan administrasi untuk pencairan dana desa tahap 2.  ungkap Watumg.


Kepala Badan  Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Ruddy Mokoginta SE.M.TP  melaporkan maksud dan tujuan rapat ini menjadi wadah sinkronisasi  dan senergitas pemerintah sebagai penerima manfaat  guna optimalisasi dana desa tahun 2016, sharing informasi meningkatkan peran pemerintah memantapkan dan memperkuat komitmen membangun desa melalui fasilitas dalam bentuk program  dan dukungan dana yang memadai.


Yang hadir dalam acara tersebut Kepala BPKP Perwakilan Sulut Sihar Pandjaitan dan pejabat esolon 2 di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Humas Pemprov Sulut)


Didaulat Pemda Berkinerja Baik, Jokowi Serahkan DIPA 2017 Secara Simbolis Kepada Dondokambey

Bertempat di Istana Negara Republik Indonesia, Presiden RI Ir Joko Widodo menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) 2017 Kepada Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE, Rabu (07/12). 

DIPA ini diberikan kepada Kementerian Lembaga dan Pemerintah secara simbolis dengan kinerja baik. Penyerahan DIPA tahun 2017 ini merupakan awal dari proses pelaksanaan UU Nomor 18 tahun 2016 tentang APBN tahun 2017. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 

Penyerahan DIPA tahun 2017 dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di Pusat dan Daerah lebih cepat dan segera memberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam APBN tahun 2017, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp2.080 triliun.

 Dari belanja negara tersebut, DIPA yang diserahkan oleh Presiden kepada 87 K/L berjumlah 20.646 DIPA senilai Rp763,6 triliun (36,7%) . Sementara itu, DIPA Dana Transfer ke Daerah dan Dana sebesar Rp764,9 triliun atau 36,8% dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp522 triliun (26,5%). Alokasi belanja kementerian/lembaga difokuskan untuk mendanai program prioritas pembangunan terutama infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial (KIP, KIS dan PKH) serta memperkuat pertahanan dan keamanan untuk mendukung stabilitas. 

Pemenuhan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dan anggaran kesehatan sebesar lima persen dari belanja negara, yang harus dikelola secara efisien dan efektif dengan target yang tepat. Sementara itu besarnya anggaran transfer ke daerah menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan desentralisasi dan keberpihakan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran sesuai semangat Nawacita. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menggunakan anggaran tersebut dengan patut dan tepat. Dengan diserahkannya DIPA 2017, diharapkan kementerian/lembaga dan daerah segera melaksanakan APBN/APBD 2017 sesuai arahan Presiden secara cepat, transparan dan akuntabel.

 Sementara itu Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan Percepatan anggaran perlu dilakukan sebelum tahun dimulai. Yang alami penundaan maka perlu untuk perlu dilanjutkan penyelesaiannya pada tahun 2017. "Untuk DIPA adalah kita lihat beberapa hal sepeti opini BPK, kinerja dan sisi efektivitas kemampuan untuk menunjang kinerja," ujarnya. (Humas Pemprov Sulut)

Selasa, 06 Desember 2016

Balatkop Bangun Koperesi dan UMKM di Daerah 4P.

Pengembangan di daerah Pinggiran, Pesisir Pantai dan Pedesaan  (4P) menjadi fokus perhatian di dalam mendukung program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Balatkop Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Utara, Victory Palar  Senin (05/12) siang.

Ditegaskan Palar akhir pekan lalu pihaknya telah menggunakan kesempatan menggelar pelatihan terpadu perkoperasian pemula bagi kelompok strategis di wilayah perbatasan Sulawesi Utara dengan Negara lain yaitu di Kabupaten Kepulauan Talaud.
Kegiatan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan perekonomian di wilayah yang kurang tersentuh pemerintah sekaligus merespon program Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Steven Kandouw.
Ditambahkan Palar bahwa kegiatan serupa juga dilakukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sejumlah program yang membantu pengembangan koperasi dan UKM di daerah 4P siap digelar pada tahun anggaran 2017. ( Hunas Pemprov Sulut).

Keluarga Dondokambey-Tamuntuan Ajak Anak Yatim Piatu dan Petugas Kebersihan Noreng " Senjakala di Manado'.

Mensyukuri berkat Tuhan dan dalam rangkaian menyambut Natal Yesus Kristus, maka Keluarga Dondokambey-Tamuntuan, akan mengajak para anak yatim piatu serta para petugas kebersihan untuk menikmati hiburan bersama dengan menonton film Senjakala di Manado.

“Keluarga Pak Gubernur Olly Dondokambey dan Ibu Rtha Dondokambey-Tamuntuan, akan mengajak sekitar 200 anak yatim piatu serta para petugas kebersihan di Kota Manado, untuk menikmati hiburan bersama dengan menonton film Senjakala di Manado,” ungkap Victor Rarung, staf khusus Gubernur, siang tadi.

Kegiatan Nontong Bareng (Noreng) bersama anak yatim piatu dan petugas kebersihan di studio XXI Megamall Manado, yang akan dilangsungkan pada besok hari, Rabu (7/12), juga akan diikuti oleh para pejabat Pemprov Sulut.

“Pak Gubernur dan Ibu, telah menyiapkan 247 tempat duduk untuk para anak yatim piatu dan petugas kebersihan, bahkan Pak Wakil Gubernur, Sekprov, Ketua DPRD Sulut dan unsur Forkopimda serta awak media akan ikut serta menonton,” tutup Rarung.

Wagub Kandouw : Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Sulut akan Meningkat Signifikan

Wakil Gubernur Sulawesi Utara  Drs Steven O.E Kandouw, menghadiri  Pertemuan  Tahunan Bank Indonesia   tahun 2016  bertempat di  Grand Kawanua International Center (GKIC) Kairagi Manado, Selasa (6/12) Pagi.  bertajuk " Mengoptimalkan Potensi, Memperkuat Resiliensi" Oleh Wagub  Steven Kandouw  saat tampil selaku Keynote Speaker di Forum tersebut yang di hadiri Jajaran Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia Sulut, OJK, Kalangan Perbankan, Pelaku Usaha, Stake Holder dan Kalangan Praktisi Ekonomi.

 Pada awal  paparan Wagub, sebagaimana di kutip Kabag Humas Pemprov Sulut Roy Saroinsong SH di sela Forum Pertemuan itu menyentil salah satu kendala teknis selama menjalani kepemimpinan Duet OD-SK, di daerah ini, hal mana yang menjadi hambatan  selang kurun waktu 2 semester berjalan (6 Bulan)  di Jazirah Utara  Provinsi Sulut ini (sejak dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut pada medio 12 februari 2016) untuk dicarikan solusi maupun Break Trought menyikapi "Hambatan Regulasi" yang dirasakan menjadi tantangan dalam pencapaian Visi-Misi OD-SK membangun Sulut Hebat,  berupa menggali potensi dan keunggulan-keunggulan diantaranya yakni 'Comparative Advanted' sebagai modal dasar diantaranya : rasa kerukunan antar sesama, maupun cultur masyarakat yang moderat tanpa mempersoalkan hal-hal yang sifatnya konservatif, termasuk kemudahan dan insentif dalam menciptakan kondisi Iklim yang kondusif bagi Investor di Provinsi Sulut. 

Adapun nada optimisme akan capaian Pertumbuhan Ekonomi (PE)  Sulut berkisar pada angka 1.51 % per tahun  berjalan, apabila 6 prioritas pembangunan Sulut yang  sebagian tertuang dalam RPJMD, diantaranya : Pembangunan Jalan Tol, pembangunan Pelabuhan bitung, penataan sektor pariwisata,  Pembangunan pembangkit listrik, peningkatan produksi sektor Pertanian, serta pemanfaatan lama usia Sekolah.

Di tambahkan Wagub Steven Kandouw  bahwa  Proyeksi Ekonomi yang disajikan Bank Indonesia bernilai positif bagi pembangunan daerah khususnya Provinsi Sulut. Orang nomor dua di Sulut ini mengungkapkan, peluang ekonomi yang disajikan ditambah dengan terobosan yang dilakukan Duet  Kepemimpinan ODSK akan terealisasi dalam menopang Program Orientasi Daerah Selesaikan Kemiskinan menuju Sulut Hebat. Hal  mana pula, oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara optimistis target pertumbuhan ekonomi Sulut pada 2021 sebesar 7% akan terlampau mencapai 8,51% dengan realisasi pembangunan prioritas daerah secara signifikan.

Sebut saja, lanjut Wagub Steven Kandouw, semisal  percepatan pembangunan KEK Bitung khususnya infrastruktur KEK, pembangunan pembangkit listrik, peningkatan produktivitas pertanian, pemanfaatan sektor ekonomi hingga peningkatan rata-rata lama sekolah.

Pada triwulan III 2016, pembangunan ekonomi Sulut tercatat 6,01%, Bank Indonesia memproyeksi sepanjang tahun ini, Sulut akan mencatat pertumbuhan berkisar 6% - 6,4%. “Terobosan harus dilakukan, koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Kabupaten/Kota harus terus digalakkan,” Tandas Steven Kandouw yang juga adalah Alumnus Fakultas Ekonomi UI dan Ketua Ikatan Alumni UI (ILUNI) Sulut.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Peter Jacobs mengatakan ada hambatan yang menghalangi akselerasi Sulut, seperti kualitas SDM yang rendah, infrastruktur daya listrik yang belum memadai, runway bandara yang relatif pendek, produksi pertanian yang stagnan, industri yang tidak terdiversifikasi, dan potensi pariwisata yang tidak dimanfaatkan secara optimal. “Tapi dengan pembangunan prioritas yang ada di Sulut, lewat potensi prioritas ekonominya, yang berdampak 1,51% terhadap pertumbuhan ekonomi dapat mencapai pertumbuhan yang positif. 

Dalam agenda ini, turut hadir Direktur Utama Bank Sulutgo Jeffry Dendeng, Kepala OJK SulutGoMalut Elyanus Pongsoda, Kepala KPPU Indonesia Timur, Kepala Perbankan Sulut, dan lainnya.

Demikian Humas Pemprov Sulut memberitakan.


Wagub: SKPD Harus Kooperatif Saat Audit BPK

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw memerintahkan kepada semua SKPD yang ada di lingkup Pemprov Sulut untukq kooperatif selama pelaksanaan audit APBD  tahun 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penegasan tersebut disampaikan Wagub saat menerima tim pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Sulut Selasa, (6/12) bertempat di ruang kerja Wagub.

Selama pemeriksaan para kepala SKPD harus memberikan dokumen penunjang terkait audit BPK, serta berkomunikasi baik dengan para auditor agar pemeriksaan berjalan lancar dan selesai tepat waktu.

Wagub berharap pemeriksaan dokumen penggunaan anggaran tahun 2016 ini bersih dari temuan, jika masih didapati ada kesalahan juga itu berarti pihak yang melakukan kesalahan harus bertanggungjawab.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Inspektur Provinsi Praseno Hadi, Kaban Keuangan Provinsi Olvie Ateng dan para auditor BPK perwakilan Sulut.(humas provinsi sulut)

First Lady Sulut Bangga Hadirnya "Senjakala di Manado


Ketua TP-PKK Provinsi Sulut, Ibu Rita Dondokambey - Tamuntuan, merasa bangga dan terharu saat menyaksikan beberapa adengan dan dialog kental berbahasa Manado yang diperankan oleh salah satu aktor Ray Sahetapi pada film yang berjudul "Senjakala di Manado".

Bangga dan terharu saat First Lady Sulut dan Wakil Ketua TP-PKK Provinsi Sulut dr Kartika Devi Kandouw - Tanos, Ketua Dharma Wanita Persatuan Sulut Ivonne Silangen - Lombok, Istri Ketua DPRD Sulut Irene Angouw - Pinontoan serta para istri Forkopimda Sulut menyaksikan film "Senjakala di Manado" di salah satu bioskop terkemuka di Kota Manado, Senin (5/12/2016) sore

"Saya bangga dengan hadirnya film yang berjudul "Senjakala di Manado". Para pemain di film tersebut, menggunakan bahasa Manado yang sangat kental dengan dialog daerah Minahasa. Ini merupakan citra budaya dalam upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata sebagai ajang promosi daerah demi terwujudnya program pemerintah OD-SK," ungkap First Lady Sulut ini.

Untuk itu, istri Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan istri Wagub Steven Kandouw mengajak kepada seluruh rakyat Sulawesi Utara agar jangan ketinggalan untuk menonton film tersebut.

"Film ini sangat bagus ceritanya. Apalagi para pemain sebagian besar asal Sulawesi Utara, dialognya menggunakan bahasa Manado yang kental bikin tertawa semua orang," pungkas ibu Rita Dondokambey - Tamuntuan. (Humas  Pemprov Sulut)