Senin, 21 Januari 2019

Kukuhkan Anggota DPW Dan DPD MUKI, Gubernur Ingatkan Nawacita Serta Visi Pembangunan Sulut

Pemerintah Sulawesi Utara yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang menghadiri Pelantikan Pengurus DPW dan DPD Sulawesi Utara Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) di ruang C.J. Rantung, Kantor Gubernur, Senin (21/1) sore.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengingatkan kepada setiap komponen anggota MUKI agar selalu berpegang pada nawacita dan visi pembangunan Sulut 2016-2021.

Hal ini mengingat karena pertumbuhan ekonomi Sulut yang terus mengalami peningkatan, begitu juga dengan angka kemiskinan yang terus menurun serta jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang terus meningkat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Gubernur melihat bahwa capaian tersebut merupakan buah dari sinegritas dan dukungan dari segenap komponen pembangunan di daerah ini, termasuk juga didalamnya anggota MUKI.

Diketahui, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pelantikan anggota MUKI. Kepala Biro Protokol dan Humas Danjte Lantang dilantik sebagai Pengurus Biro Kerjasama antar lembaga pada Dewan Pimpinan Wilayah, Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi Sulut. (humas provinsi sulut)

Jerman Beri Bantuan PLTP Binary Cycle 500 KW, Gubernur Olly Dorong Pemanfaatan Energi Geotermal Sulut

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mengapresiasi bantuan dari Pemerintah Jerman berupa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Binary Cycle 500 KW di Lahendong, Tomohon, Senin (21/1/2019) pagi.

Bantuan yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Jerman ini diserahkan langsung oleh Dubes Jerman untuk Indonesia Peter Schoof kepada Presiden Joko Widodo yang diwakili Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir.

"Kami mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Pak Jokowi atas seluruh yang kita terima saat ini," kata Olly usai menyaksikan penyerahan PLTP tersebut.

Lanjut Olly, bantuan ini sangat tepat karena potensi geotermal di Sulut sangat besar sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Geotermal menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sulut.

"Ini sangat menjanjikan untuk jaringan di Sulawesi Utara. Saat ini 40 persen pembangkit tenaga listrik di Sulawesi Utara sudah menggunakan geotermal, ada sekitar 120 megawatt lebih kita menggunakan geotermal," beber Olly.

Karenanya, Olly berharap kerjasama antara Jerman dan jajaran terkait di Indonesia dapat terus terjalin demi kemajuan pembangunan.

"Harapan kami, Pemerintah Jerman terus bekerjasama dengan Kemenristekdikti dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) terkait penggunaan teknologi geotermal yang terbaik di sini, sehingga masyarakat bisa merasakannya," imbuh Olly.

Untuk diketahui, serah terima aset tersebut merupakan bagian dari serangkaian perjanjian antara Kemenristekdikti dengan Kementerian Pendidikan dan Penelitian Federal Jerman (BMBF) yang ditandatangani April 2010 di Denpasar, Bali serta perjanjian pelaksanaan pengembangan energi panas bumi berkelanjutan di Indonesia antara GFZ dan BPPT yang ditandatangani Juni 2010.

Sebelumnya, Menristekdikti M Nasir mengatakan pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan hingga mencapai 23 persen tahun 2025. Sampai tahun ini porsi penggunaan energi terbarukan di Indonesia baru berkisar delapan persen hingga sembilan persen.

"Dari geotermal sendiri baru berkontribusi empat persen dari sembilan persen renewable energy. Jadi potensinya masih sangat tinggi," ujar Nasir.

Tambah Menristekdikti, target penggunaan energi terbarukan 23 persen pada 2025 salah satunya bisa dicapai melalui pengembangan energi panas bumi atau geotermal karena Indonesia memiliki potensi panas bumi yang bisa diolah menjadi listrik dengan kapasitas 28 ribu MW hingga 29 ribu MW.

Adapun pertemuan ini turut dihadiri para Pejabat Pemprov Sulut dan jajaran Pertamina. (Humas Pemprov Sulut)


Wagub Kandouw: Pengelolan Keuangan Daerah Harus Lebih Komprehensif

Wakil Gubernur Steven Kandouw membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019, di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Senin (21/01/19). 

Dalam kesempatan itu dirinya mengingatkan bahwa saat ini pengawasan pengelolaan keuangan daerah telah menjadi lebih komprehensif.

"Di tahun lalu setiap dua bulan ada supervisi dari KPK, belum lagi pengawasan dari BPK. Jadi kita juga mesti lebih intensif, lebih gencar, dan lebih komprehensif lagi dalam pengelolaan keuangan daerah," kata Wagub. 

Untuk itu dirinya berharap fungsi pengawasan internal pengelolaan keuangan segera di realisasikan dengan terkoneksinya seluruh SKPD dengan Command Center Pemprov Sulut. 

"Akhir bulan ini kita targetkan semua SKPD sudah online dengan Command Center, supaya inheren agar kita semua bisa menciptakan mekanisme pengawasan dan tata kelola keuangan sesuai standar KPK dan BPK juga sebagai bagian dari implementasi e-government dan e-budgeting," jelas Wagub Kandouw. 

Dalam kesempatan itu, Wagub juga menyinggung para pengelola keuangan agar  berorientasi pada suksesnya pelaksanaan rencana kegiatan. 

"Sukseskan sepuluh prioritas yang Bapak Gubernur canangkan, pikirkan output dan outcome rencana kegiatan, jangan hanya memikirkan income saja," tegas Wagub. 

Untuk itu dirinya memberi masukan agar kedepan SDM pengelola keuangan lingkup Pemprov Sulut untuk dapat diperbanyak melalui pelatihan dan pendidikan khusus. 

"Harus ada regenerasi jangan cuma satu, supaya apabila tidak benar dalam pengelolaan keuangan bisa ganti di tengah jalan," tandas Wagub Kandouw. 

Sementara itu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulut Gamy Kawatu dalam laporannya mengungkapkan besaran anggaran Provinsi Sulawesi Utara dimana di tahun 2019 alokasi belanja langsung dan tidak langsung sebesar 4,5 Triliun naik dibandingkan tahun lalu sebesar 4,1 Triliun. 

"Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan secara tertib, taat aturan, ekonomis,efisien dan bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat menciptakan para pengelola keuangan yang handal dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah," pungkas dia. 

Nampak hadir mendampingi Wagub, Sekretaris Provinsi Edwin Silangen, Asisten Administrasi Umum Praseno Hadi, dan para undangan yang terdiri dari para Kepala SKPD, Bendahara, PPTK, PPK, serta seluruh pengelola keuangan lingkup Pemerintah Provinsi Sulut.(humas provinsi sulut)

Sabtu, 19 Januari 2019

Uji Coba Palapa Ring Paket Tengah di Sangihe, Olly : Terima Kasih Pak Jokowi

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara melaksanakan kunjungan kerja ke Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Jumat (18/01/2019) pagi.

Kunjungan kerja itu ditujukan untuk melakukan uji coba jaringan Proyek Palapa Ring Paket Tengah yang bernilai Rp. 1,38 Triliun. Ketiganya datang ke  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Stasiun Terminal Palapa Ring Tengah.

Dalam kunjungan ke Kantor KPP Tahuna, Olly, Rudiantara dan Sri Mulyani memantau dan mencoba akses internet yang sudah terhubung dengan jaringan serat optik Palapa Ring Tengah. Akses point-of-presence (PoP) Palapa Ring Tengah yang terhubung dengan jaringan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. itu digunakan untuk mendukung layanan perpajakan secara online. Selain itu, jaringan serat optik ini dapat dipakai untuk layanan publik, seperti pajak dan kesehatan.

Olly mengapresiasi pemerintah pusat atas ujicoba jaringan Palapa Ring Tengah yang mampu membuat semua wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dapat terkoneksi secara online.

"Palapa Ring membuat pembangunan semua daerah termasuk Kabupaten Sangihe dapat berjalan terus dan semakin maju," kata Olly.

Untuk itu, Olly mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla atas pesatnya pembangunan infrastruktur di seluruh nusantara termasuk Palapa Ring Tengah.

"Saya juga berterimakasih kepada Pak Jokowi dan Pak Jusuf kalla. Ini bukan kampanye. Ini kenyataan di lapangan. Palapa Ring salah satu buktinya," tandas Olly.

Lanjut Olly, keunggulan Palapa Ring dapat dimanfaatkan untuk semua sektor termasuk pariwisata.

"Jaringan Palapa Ring ini mampu mendukung pembangunan pariwisata termasuk di Sangihe yang dapat memasarkan produk pariwisatanya secara langsung," ucap Olly.

Ketiganya juga melakukan video conference dengan Menteri Kesehatan Nila Moeloek yang didampingi Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.

Konferensi video ini merupakan inisiasi kerja sama konsultasi kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang telah dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).

Di Sangihe, Bakti Kemenkominfo telah membangun 1 menara telekomunikasi seluler jaringan 4G dan 6 tower 2G. Saat ini Bakti Kemenkominfo tengah mempersiapkan proses migrasi ke 4G. 

Selain itu juga, Bakti telah menyediakan akses internet di 51 lokasi, yaitu satu Puskesmas, tiga kantor desa, satu lokasi layanan publik dan 46 sekolah yang siap terkoneksi dengan jaringan Palapa Ring Tengah.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan Palapa Ring merupakan perwujudan dari Program Nawacita Jokowi.

"Ini adalah komitmen dari Presiden Jokowi untuk membangun dari pinggiran dan memperkuat NKRI yang diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur,"

Sri Mulyani menuturkan, Palapa Ring mampu diselesaikan meskipun dana APBN terbatas. Tambah dia, skema pembiayaan infrastruktur dapat dilakukan bervariasi.

"Walaupun tidak semua proyek infrastruktur bisa dibangun dengan APBN namun dapat diatasi juga dengan instrumen penjaminan oleh PPI (Penjaminan Pendanaan Infrastruktur) sehingga mampu mempercepat proses pembangunan," imbuh Menkeu Sri.

Menkeu Sri juga menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Sulut karena melihat pembangunan di Sulut yang cukup baik. 

"Terima kasih Pak Gubernur, sudah lama saya tidak ke Sulawesi Utara. Saya betul betul melihat kemajuan yang sangat banyak. Termasuk Sangihe salah satu pulau terluar, etalase Republik Indonesia namun sudah dibangun dan dikelola dengan baik," ujar Menkeu Sri.

Untuk diketahui, Palapa Ring Tengah melintasi Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Jaringan serat optik ini terdiri atas kabel darat sepanjang 1.326,22 kilometer kabel darat dan 1.787,06 km kabel laut. 

Menkominfo Rudiantara menerangkan, Palapa Ring merupakan bangunan tol informasi dalam bentuk serat optik yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. 

"Sebagai infrastruktur tulang punggung jaringan telekomunikasi pita lebar, Palapa Ring terdiri dari tiga paket, yaitu Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah, dan Palapa Ring Paket Timur," kata Rudiantara.

Menurut Menkominfo, proyek yang memungkinkan akses kecepatan internet 4G sampai dengan 30 Mbps bakal selesai di seluruh Indonesia pada tahun ini. Adapun Palapa Ring Tengah sendiri baru selesai pada 21 Desember 2018.

"Proyek Palapa Ring ditargetkan selesai di seluruh Indonesia pada pertengahan tahun ini," ungkap Rudiantara.

Pada kesempatan itu, Olly, Sri Mulyani dan Menkominfo menandatangani prasasti konektivitas Palapa Ring Paket Tengah menyatukan 17 Kabupaten di Indonesia.

Adapun kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Gaghana, Direktur Utama PT. PPI Armand Hermawan dan para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Kamis, 17 Januari 2019

Humiang Pimpin Apel Korpri Dilingkup Kantor Gubernur

Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Edison Humiang memimpin apel korpri bulan Januari 2019 dilingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Utara, bertempat dilapangan kantor Gubernur  kamis(17/01/2019).

Saat membacakan sambutan Gubernur, Humiang menyampaikan bahwa harus dipahami bersama tujuan utama dari pelaksanaan Apel Korpri ini.

"Pelaksana apel adalah sebagai refleksi terhadap tanggung jawab segenap anggota Korpri akan keberlangsungan proses pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan," katanya.

Terkait dengan itu, maka diharapkan melalui Apel Korpri pertama ditahun 2019 ini, kedepannya segenap Anggota Korpri dilingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Utara akan terus mampu memperbaiki diri, menunjukkan integritas, profesionalisme dan loyalitas yang tinggi, serta memperkuat semangat "debirokratisasi" guna mencapai visi, misi dan setiap tujuan dari program-program prioritas pembangunan dengan lebih cepat.

Lanjutnya, sebagai sebuah korps profesi, Korpri juga dituntut untuk mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan terobosan layanan publik, serta Korpri  juga ikut menyikapi berbagai permasalahan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Lebih jauh lagi masih dalam sambutan Gubernur, Humiang mengajak kepada seluruh Anggota Korpri untuk dapat menyikapi peningkatan kasus DBD (Demam berdarah) tahun 2018 yang masih berlanjut sampai awal tahun 2019, untuk dapat menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Utara agar melakukan gerakan serentak pencegahan dan pengendalian DBD dengan kegiatan PSN (pemberantasan sarang nyamuk) 3M: Menguras tempat penampungan air, Menutup rapat tempat penampungan air, Memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas.

Wagub Steven Sambut Kedatangan Menteri Keuangan RI












Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjemput langsung Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dan rombongan di Bandara Sam Ratulangi, Kamis (17/1/2019) siang tadi. Tiba di VIIP Room Pemda, Menkeu RI itu disambut dengan tarian kabasaran.

Selanjutnya Menkeu RI beristirahat sejenak di VIIP Room Bandara Samrat, dalam kesempatan tersebut Wagub Sulut Steven Kandouw silahturahmi dan memaparkan kondisi wilayah dan potensi daerah Sulut.

“Saya mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengucapkan selamat datang di Bumi Nyiur Melambai Sulut,” ungkap Wagub Sulut itu.

Kunjungan kerja Menteri Keuangan Republik Indonesia dan rombongan tersebut dalam rangka memberikan kuliah umun di kampus Unsrat. Dan besok Jumat (18/1/2019) sesuai rencana akan melakukan kunjungan kerja ke daerah Kepulauan Sangihe.

Turut menjemput Menkeu RI  dan rombongan, Sekprov Sulut Edwin Silangen, Kepala BKAD Gammy Kawatu, Kepala Inspektorat Praseno Hadi, Kepala Bapenda Olvie Atteng, Karo Umum Clay Dondokambey, Karo SDA Frangky Manumpil, Kasat Pol PP Evans Liow.

Rabu, 16 Januari 2019

Guru THL Pemprov Sulut Bakal Terima Honor UMP

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE MS, memimpin  rapat  terkait dengan penyusunan Draft Peraturan Gubernur (Pergub) tentang honorarium Guru tenaga harian lepas (THL), Guru bantu Non ASN yang dilaksanakan di ruang rapat Dinas pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (16/01/2019).

Sekprov mengatakan setelah proses penyusunan Draft ini selesai, akan dijadikan Peraturan Gubernur (Pergub), tentunya para Guru dengan status THL mendapatkan honor dengan nilai minimal Upah Minimum Provinsi (UMP),
untuk dasar perhitungan dari pemberian honorarium ini mengacu kepada jam mengajar yang akan dijalankan oleh Guru THL di SMA,SMK se Sulut.

Pada kesempatan itu juga, Sekprov memeriksa sampai sejauh mana kesiapan dari Dinas Pendidikan Daerah dan Cabang Dinas terkait dengan program kerja yang akan dijalankan pada tahun 2019 ini, termasuk dengan permasalahan yang ada di sekolah dan cabang Dinas.

Lebih jauh lagi Sekprov mengkonsolidasikan tentang pengelolaan keuangan, oleh karena cakupan wilayah yang luas maka diberikan kewenangan kepada Dinas Pendidikan daerah agar membuat suatu konsep bagaimana proses pendelegasian kewenangan kepada cabang dinas supaya dioptimalkan tugas dan kerjanya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Plt Asisten administrasi umum Praseno Hadi, Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah Asiano G Kawatu, Kepala Dinas Pendidikan Daerah dr. Grace Punuh, Kaban BKD Sulut Dr Femmy Suluh, serta para pejabat dilingkup Dinas Pendidikan dan para Kepala Sekolah. (humas provinsi sulut)