Senin, 30 Juni 2014

SHS: Pemuda Gereja Harus Mampu Membawa Perubahan



Demikian Penekanan Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang ketika membuka Perkemahan Pemuda Remaja GPDI se Sulawesi Utara di Bumi Perkemahan Buha Manado Senin Sore 30 Juni 2014. Dalam acara tersebut Sarundajang didampingi oleh Kapolda Sulut Brigjen Jimmy Palmer Sinaga, SH, MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Djunker Sianturi, SH dan Ketua Pemuda GPDI Pusat Herry Lumatauw, STh, MTh.
Dalam sambutan tanpa teks Sarundajang menyatakan bahwa sebagai tulang punggung gereja, tulang punggung bangsa dan dunia, pemuda gereja harus mampu merenungkan keadaan masa depan bangsa dan dunia, karena disadari bahwa dunia sekarang mengalami berbagai krisis, mulai dari krisis pangan sebagai akibat dari banyak negara-negara penghasil pangan yang gagal panen karena perubahan iklim yang ekstrim, krisis energi sebagai akibat terlalu diekploitasinya sumbar daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan sehingga terjadinya krisis lingkungan, keadaan ini harus mampu dicermati oleh pemuda gereja dan harus beripikiran untuk mampu merubah sesuatu, jika merasa belum mampu merubah sesuatu maka harus menumbuhkan rasa untuk merubah diri sendiri agar menjadi lebih baik, yang pada gilirannya akan mampu merubah keluarga, masyarakat, bangsa bahkan dunia.
Oleh karena itu sebagai pemuda gereja harus mampu mempunyai pendidikan yang tinggi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta terus membekali diri dan mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual agar diri, gereja dan bangsa menjadi lebih baik.
Sarundajang kemudian menguraikan tentang kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual, dimana Kecerdasan intelektual adalah merupakan kemampuan intelektual, analisa, logika dan rasio, Orang yang kecerdasan intelektualnya baik, baginya tidak ada informasi yang sulit, semuanya dapat disimpan dan diolah, pada waktu yang tepat dan pada saat dibutuhkan diolah dan diinformasikan kembali. Ilmu pengetahuan yang tercipta sehingga manusia menjadi modern sampai dengan saat ini adalah bagian dari kecerdasan intelektual.
Berkaitan dengan Kecerdasan emosional, Sarundajang menjelaskan bahwa itu adalah kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain,kemampuan memotivasi diri sendiri,serta kemampuan mengolah emosi dengan baik pada diri sendiri & orang lain. Bagaimana seseorang mengatur tutur kata dan tingkah laku, bagaimana hidup bertoleransi dan bagaimana hidup bergaul dengan bangsa lain adalah bagian dari kecerdasan emosional, Sarundajang menekankan bahwa apabila seseorang mampu mempunyai kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosianal maka biasanya orang itu akan memperoleh sukses dalam hidupnya.
Sedangkan mengenai Kecerdasan spiritual  yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti & menerima makna pada apa yang dihadapi dalam kehidupan,sehingga seseorang akan memiliki fleksibilitas dalam menghadapi persoalan di masyarakat, ciri-ciri orang ini adalah sangat berempati dengan orang lain, menghargai orang lain, menganggap bahwa semua manusia ciptaan Tuhan adalah sama, suka membantu dan suka melindungi.
Pada bagian akhir sambutannya Sarundajang mengajak pemuda gereja yang telah mempunyai hak pilih untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014, dengan menggunakan hak pilihnya, jangan golput, berdemokrasi dengan baik dan bermartabat, menghindari permusuhan dan menghadirkan suasana gembira dalam pesta demokrasi ini.
Perkemahan Pemuda/remaja GPDI ini diikuti oleh sekitar 4000 peserta yang datang dari sekitar 2000-an Sidang GPDI se Sulawesi Utara. (DR Jemmy Kumendong, Msi, Kabag Humas selaku Jubir Pemprov).









Wagub: Proses Pengadaan Barang dan Jasa Harus Transparan dan Sehat






Wakil Gubernur  Sulut DR Djouhari Kansil menyatakan, proses pengadaan barang dan jasa yang ada di lingkup Pemprov Sulut tetap mengedepankan prinsp transparan dan sehat.
Penegasan tersebut disampaikan Wagub dalam acara penandatanganan kontrak kerjasama paket lelang pengadaan barang dan jasa Pemprov Sulut tahun anggaran 2014 tahap II, yang diselengagrakan Senin, (30/6) bertempat di ruang mapaluse Kantor Gubernur Sulut.
Dalam sambutan Wagub mengingatkan kepada semua pihak untuk tetap efisien akuntabel, terbuka dan saling berperilaku adil dalam proses pengadaan sehingga semua hasil pekerjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dari segi fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelanncaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.
Pemprov sendiri ingin transparan, efektif dan efisien dalam hal pengerjaan seluruh proyek pengadaan barang dan jasa, guna menunjang terwujudnya good governance dan clean government dalam upaya mempertahankan prestasi Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diraih Pemprov Sulut beebrapa tahun terakhir ini.
Wagub mengaharapkan dalam penandatanganan kontrak bersama ini pihak terkait agar menjalankan setiap proses pengadaan barang dan jasa, baik kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia penerima, pelayan pengadaan, aparat pengawas intern dan penyedia barang dan jasa untuk menjalankan tanggungjawab yang melekat secara sungguh-sunguh, dengan selalu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien diahrapkan tidak akan merugikan keuangan Negara dan masyarakat karena dapat menghambat pembangunan dalam berbagai sektor.
Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Sulut Farly Kotambunan, SE mengatakan penandatanganan kontrak kali kini sejumlah 36 paket. Paket pekerjaan terdiri dari Sekretariat Daerah 1 paket, DInas  Sosial 3 paket, Disperindag 4 paket, Badan Pengelolah Perbatasan 1 paket, Dinas Pertanian dan peternakan 6 paket, Dinkes 4 paket, Dinas Kelautan dan perikanan 2 paket, Biro Perlengkapan 2 paket, Dinas ESDM 1 paket, Sekretariat DPRD 1 paket, Bandiklat 1 paket, Dispenda 1 paket
dengan total pagu anggaran Rp. 39.229.673.500.
Penandatangana ini dilaksanakan guna mempercepat proses penyerapan anggaran pemprov Sulut dengan memperhatikan peraturan yang berlaku serta tetap memperhatikan mutu dan kualitas pekerjaan,  seta mewujudkan prinsip pengadaan yang transparan, efektis, bersaing, adil dan akuntabel. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Seluruh Asisten dan Kepala SKPD lingkup Pemprov Sulut dan seluruh direktur perusahan pengadaan yang memenangkan proses lelang proyek.(Kabag Humas DR Jemmy Kumendong, Msi selaku Jubir Pemprov Sulut)

Pemprov Godok Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Sebanyak 40  pejabat pengadaan barang dan jasa SKPD Pemprov Sulut di godok selama satu minggu, untuk mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2014. Kegiatan tersebut telah dibuka secara resmi oleh Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan, di Badan Diklat Provinsi Sulut, Senin (30/6) kemarin.
Mokodongan mengatakan, menyikapi tuntutan, perkembangan dan dinamika yang menghadang di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah ini, maka pemerintah telah melakukan kebijakan dan penyempurnaan dengan mengeluarkan Perpres RI No. 70 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien  dengan tetap mengedepankan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakukan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Selain itu telah dibentuk lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP) yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian nasional pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Berbagai regulasi ini tentunya tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya dukungan SDA itu sendiri sebagai pengelola dan motor utama penggerak roda pemerintahan khususnya dibidang pengadaan barang dan jasa, jelas Mokodongan.
 Karena itu Mokodongan berharap, melalui diklat teknis semacam ini peserta akan dapat memberikan nilai tambah dan wawasan sekaligus meningkatkan kapasitas diri menjadi aparatur pemerintah yang berkompeten dan handal dalam proses  pengadaan barang dan jasa pemerintah kedepan.


Kabid Diklat Teknis dan Fungsional Badan Diklat Provisnsi Sulut Olga Saisab S.Sos melaporkan, tujuan diklat adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk memahami prinsip pengendalian dan pengawasan serta proses pengadaan barang/jasa pemerintah, serta untuk meningkatkan pengetahuan tentang penyimpangan yang biasa terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Sedangkan narasumber berasal dari LKPP, Diklat provinsi serta Widyaswara Diklat Provinsi. Turut Hadir Kaban Diklat DR drh FD Rotinsulu serta pejabat teras Bandiklat Provinsi Sulut.  








            

Minggu, 29 Juni 2014

Jemaat GMIM Pniel Tuna Gelar Lomba Kesorga

Jemaat GMIM Pniel Tuna Wilayah Wawonasa Kombos  dalam rangka  menghadapi perayaan HUT Jemaat ke- 38 yang jatuh pada 6 Juli 2014 mendatang, akan menggelar  kegiatan lomba kesenian dan olah raga (kesorga). Hal itu disampaikan Ketua PKB Jemmat GMIM Pniel Tuna Wawonasa Pnt Dr. Djouhari Kansil MPd, usai Ibadah pasutri Jemaat yang dipimpin Ketua BPMJ Pdt Estefanus Katihokang STh , Minggu sore (29/6) kemarin. Kansil yang seharinya di kenal selaku Wakil Gubernur Sulut lebih jauh menyatakan, lomba kesorga ini merupakan kerjasama PKB dan WKI Jemaat, di mana kegiatannya  telah diawali dengan bunyi lonceng sebanyak 38 kali, ibadah di setiap kolom, jalan sehat serta senam bersama, kerja bahkti di setiap kolom,  serta pertandingan sepak bola PKB usia 30 Tahun keatas yang dimulai hari ini (kemarin), yang berhadapan antara Komisi PKB Jemat  berhadapan dengan Pelsus yang ditandai dengan tendangan bola pertama oleh Wagub Djouhari Kansil sekaligus dipercayakan menjadi penjaga gawang dari Tim Komisi PKB Jemaat. Kegiatan lain yaitu lomba masamper dan empat wayer serta orkes se- Provinsi Sulut.  Kegiatan ini akan berakhir sampai pada bulan Agustus 2014 mendatang, ujar Ketua PKB Wilayah Mawakom sembari menyebutkan, tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka membina keluarga harmonis agar generasi muda kita bisa terhindar dari segala bentuk kenakalan seperti mabuk-mabukan, tawuran dan panah wayer. Alasannya karena Wilayah Kecamatan Singkil dan sekitarnya telah mendapat raport merah dari pihak Kepolisian karena hampir setiap minggu terjadi tawuran yang disertai dengan panah wayer. Karena itu kita ganti panah wayer itu dengan empat wayer, karena budaya empat wayer  didalmmnya memiliki nilai-nilai religius, kerjasama dan saling hormat-menghormati antara sesama manusia.
Bagian lain Kansil juga berpesan agar seluruh jemaat GMIM di wilayah Mawakom untuk dapat ikut serta menyukseskan Pilpres pada 9 Juli mendatang, dengan tidak menjadi golput, melainkan ikut memberikan suara di TPS-TPS yang ada sesuai dengan hati nurani. Dengan mengajak  semua anggota keluarga kita untuk memberikan suranya di TPS nanti. Karena suara kita sangat menentukan kepemimpinan nasional lima tahun yang akan datang. Senada dengan Ketua PKB, Ketua WKI Jemaat Pniel Tuna Pnt Ny. Mieke Kansil Tatengkeng berharap kiranya melalui rangkaian kegiatan ini akan lebih meningkatkan peran wanita gereja dalam pemberian diri untuk melayani Tuhan. (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).




Gubernur Hadiri HLUN di Bitung

Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang diperingati setiap Tanggal 29 Mei, merupakan bentuk pengharggaan kepada para orang-orang tua kita yang telah berjasah bagi negara dan bangsa. Hal itu disampaikan Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang ketika menghadiri pembukaan acara HLUN Tahun 2014 yang dipusatkan, di Kota Bitung Sabtu (28/6).
Kegiatan ini dimulai sejak Tahun 1996 yang dicanangkan Presiden Soeharto di pucang gading Semarang. Latar belakang penetapan HLUN merupakan bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai historis dan strategis bangsa Indonesia, dimana pada 29 Mei 1945 dilaksanakan sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dipimpin DR.KRT. Rajiman Wediodiningrat, yang merupakan anggota paling sepuh (Opa)  yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia.  Dengan dasar itulah sehingga tiap tahun diperingati HLUN, bangsa Indonesia sangat mengharggai dan menjunjung  tinggi harkat dan martabat orang-tua, karena keteladanan para pendahulu, sesepuh dan orang-orang tua memiliki nilai spititualis dan moralitas tinggi serta selalu bersandar pada nilai-nilai luhur keagamaan dan budaya,  jelas Gubernur yang juga sudah berstatus sebagai anggota lansia sulut.  
Karena itu sebagai bentuk wujud kepedulian dan pengharggaan terhadap para lansia sulut, Gubernur Sarundajang akan memberikan bantuan mobil ambulans keliling masing-masing satu unit untuk 15 kab/ko se-sulut yang akan di gunakan untuk melayani kaum lansia, sembari  berharap Pengurus Komda Lansia Sulut di bawah Kepemimpinan Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd segera membuat kartu lansia, sembari di-ingatkan, para opa dan oma harus menjaga pola makan karena kehidupan para lansia masih tetap dibutuhkan sampai kapanpun. 
Kadis Diknas Sulut AG Kawatu SE MSi selaku Ketua Panitia menyebutkan, tujuan dari kegiatan HLUN Tingkat Provinsi Sulut adalah untuk melembagakan nilai-nilai sosial masyarakat untuk selalu meneladani dan mengharggai keberadaan lansia terutama yang terkait dengan masalah kesejahteraan sosial dari lansia itu sendiri. Sementara kegiatan yang telah dilakukan Panitia, mantan Kadis Sosial Provinsi Sulut mengatakan,  yaitu  bahkti sosial seperti pemeriksaan kesehatan gratis. Pemberian pengharggaan perkawinan emas, pemberian sembako, pemberian bantuan kursi roda, lomba idol lansia, dan lomba pakaian daerah, sembari menambahkan kegiatan ini  mengambil Tema “Lanjut Usia Indonesia  Sejahtera” sedangkan Sub Tema “Usia semakin tua tetapi lanjut usia sulut tetap berkarya”.

Trurut hadir, Wagu Sulut Dr. Djouhari Kansil bersama Ibu Mieke kansil Tatengkeng, Ketua TP PKK Sulut Nya Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun, Walikota Bitung Hanny Sondakh serta para pejabat sipil dan TNI/Polri. (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).     






Jumat, 27 Juni 2014

Kawatu : Hak Disabilitas Belum Optimal

Penyandang disabilitas atau yang lebih dikenal penyandang cacat harus mendapat perlindungan dan hak-hak  yang optimal karena selama kurang lebih 17 tahun sejak UU No. 4 Tahun 1997 berlaku ternyata perlindungan, pemajuan, penagakan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih belum optimal. Demikian dikatakan Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulut Drs. A. G. Kawatu, MSi saat menerima kunjungan Kerja Bandan Legislasi DPR RI di ruang Mapaluse Kantor Gubernur Sulut ( 27/6).
Kawatu berharap kedatangan Badan Lergislasi DPR RI ke daerah nyiur melambai untuk mendapatkan data yang komperhensif tentang RUU mengenai perubahan atas UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang disabilitas yang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang ini maka sangat diharapkan masukan dan koreksi mengenai draf Penyandang Disabilitas yang telah disusun oleh Badan Legislasi DPR RI.
Pada kesepatan itu ketua Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI untuk Provinsi Sulut M. Sunardi Ayub mengatakan kunjungan  Tim Kerja Badan Legislasi di bagi 3 tim, yaitu selain Provinsi Sulawesi Utara juga di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sulawesi selatan. Adapun maksud dan tujuan dari kunjungan Tim Kerja Baleg ini adalah un tuk mencari data dan masukan serta kritikan terhadap draf Rencana UU bagi penyandang Disabilitas.

Hadir pada kesempatan tersebut Pimpinan DPRD Provinsi Sulut Djendrie Keitjem, SH, Kadis Sosial Star Wowor, Karo Pemerintahan dan Humas DR. N. R P. Tendean, Msi, unsur Forkopimda Sulut, Perguruan Tinggi dan para pejabat eselon III.Acara diakhir dengan pemberian cendramata. (Kabag Humas DR. Jemmy S. Kumendong, Msi selaku Jbir Pemprov).






Kamis, 26 Juni 2014

Perlindungan Anak di Mulai Dari Keluarga



Terjadinya kekerasan seksual semakin marak terungkap secara khusus di lembaga-lembaga pendidikan yang nampaknya sudah tersimpan lama karena ditabuhkan oleh masyarakat untuk dituturkan, hal itu dikatakan Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang dalam sambutan tertulisnya, yang di bacakan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Sulut Ir. Mieke Pangkong MSi saat membuka Seminar bertajuk  Pelayanan Pastoral dan Kekerasan Seksual terhadap anak, di Ruang Mapalus, Kamis (25/6) kemarin.  
Kegiatan yang digelar Tim Kerja Seminar Pastoral dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pengurus Sulutenggo, menurut Sarundajang   Pelecehan dan kekerasan seksual sudah terjadi di semua lini kehidupan manusia, mulai dari kehidupan internal keluarga hingga  keruang publik dan ruang pendidikan yang semestinya harus menjadi tempat pembinaan keilmuan, sikap mental dan moral manusia. Karena itu Gubernur minta, para stakeholder termasuk didalamnya Asosiasi Pastoral Indonesia (API) harus berkomitmen melindungi anak dari berbagai tindak pidana dan perlakuan yang salah terhadap anak yang dimulai dari lingkungan keluarga termasuk gereja,  ujarnya sembari berharap, kiranya seminar ini akan memberikan nilai tambah, pengetahuan dan pengalaman sebagai bekal diimplementasikan melalui pelayanan dengan memberikan informasi dan konseling terhadap anak-anak du sulut.
Sementara Sekretaris Tim Kerja Dra. Paulina Kawatu Mantiri menyebutkan, kegiatan yang berlangsung sehari itu para peserta telah menerima berbagai materi dari nara sumber antara lain  Ketua Komnas Perlindungan Anak RI Arist Merdeka Sirait dengan  materinya Mengungkap realitas dibalik kekerasan seksual anak di berbagai lini komunitas, Ketua Umum Pengurus Pusat API Pdt. Dr Daniel Susanto, MTh Psi Materi Kekerasan seksual terhadap anak mempertanyakan peran konseling gereja serta materi kebijakan dan implemantasi perlindungan anak dari kekerasa seksual di dunia pendidikan di sulut dari Kepala BP3A Sulut Ir. Mieke Pangkong MSi, jelas Isteri tercinta dari Kadis Diknas Sulut Aseano G Kawatu SE MSi. (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selakujubir pemprov).