SHS kunjungi desa korban kerusuhan 1999

Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang dalam kunjungannya ke Ambon untuk mengikuti Rakernas APPSI, Gubernur SHS juga melakukan kunjungan di desa waai kec salahutu kab maluku tengah. Desa ini merupakan salah satu wilayah korban kerusuhan 1999, dimana terdapat ratusan masyarakat yang meninggal saat kejadian tersebut. SHS saat itu merupakan penjabat Gubernur Maluku yang melakukan upaya - upaya perdamaian dan mengajak kembali masyarakat untuk tinggal dan membangun desa waai dlm suasana persaudaraan dan melupakan peristiwa duka yg melanda kampung waai tersebut. Gubernur didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra,Kepala Biro Pemerintahan dan Humas, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Organisasi dan Kabag Protokol. Masyarakat antusias menyambut Gubnerur SHS " beta senang bertemu ale samua, beta pulang dulu ya ... nanti ka torang baku dapa lagi" ucap shs saat meninggalkan wilayah desa waai. (Kabag Humas Drs. Jahja Rondonuwu, MSi)

(Photonews) SHS kunjungi Monumen Gong Perdamaian di Ambon

Disbudapar Gelar Festival Musik Kolintang dan Maengket

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Sulut menggelar festival musik kolintang dan maengket tingkat Sekolah Dasar (SD) se- Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan yang digelar di Taman Budaya Manado, Jumat (27/2) kemarin, diikuti ratusan siswa SD se- Sulut.

Kadis Budpar Ir Happy TR Korah MSi mengatakan, salah satu tujuan dari kegiatan ini dalam rangka membentuk karakter anak bangsa sejak usia dini. Siswa SD diikutsertakan dalam festival ini, selain untuk menumbuhkembangkan kecintaan terhadap musik dan tarian daerah,  tetapi juga untuk melestarikan sekaligus memelihara budaya daerah, yang merupakan khasana budaya nasional, jelas Korah.

Karena lewat musik dan kesenian daerah, kita bisa melihat secara langsung kreatifitas para siswa memainkan musik dan gerak tari yang indah dan harmoni. "Mudah-mudahan melalui kegiatan ini akan semakin menunbuhkembangkan kecintaan anak-anak terhadap musik dan budaya tradisional, " tambah Korah.

Prof. Pery Rumengan sebagai salah satu pemerhati seni budaya daerah, memberikan apresiasi terhadap instansi Disbudpar. yang telah menggelar festival musik kolintang dan maengket. "Saran saya kiranya Disbudpar dapat menggelar festival ini secara berkala. Mengingat pelestarian seni budaya seperti ini, perlu terus di kembangkan terhadap generasi muda kita, sekaligus menangkal masuknya budaya global yang bisa merusak mental dari karakter anak bangsa,". tandas konsultan Disbudpar ini. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).      

Biro Pembangunan Training Personil SPSE

Pemerintah Provinsi Sulut melalui Biro Pembangunan Setda Provinsi Sulut bekerjasama dengan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI,  Kamis lalu di ruang ex WOC melakukan training peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi personil aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE saat membuka kegiatan tersebut mewakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan menyatakan, suksesnya penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik sangat bergantung pada penguasaan, pemahaman serta kemampuan teknis dari pengelola Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

“Bagi saya kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat untuk  menjawab berbagai kendala teknis yang terjadi dilapangan, karena permasalahan SDM (tim pengelola) LPSE yang belum merata khususnya dari sisi infrastruktur, layanan dan pemahaman tentang LPSE”, jelas Kotambunan.    

Apalagi dewasa ini jumlah LPSE sudah semakin berkembang kemudian  meningkatnya volume transaksi lelang, serta perubahan dan peningkatan versi dalam aplikasi SPSE, sehingga perlu dilakukan berbagai langkah solutif dalam mengatasi permasalahan ini, diantaranya berupa training, pelatihan dan bimtek, ujar mantan Kro Umum ini.

 Deputi Monitoring dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP RI Dr Robin Asad Suryo memberi apresiasi positif kepada jajaran Pemprov Sulut yang telah menggelar  bimtek standarisasi dan pelatihan SPSE versi 3.6.

 Kegiatan ini, merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk ikut berkembang, seiring derasnya arus tuntutan globalisasi yang disertai dengan perkembangan kemajuan tehnologi dewasa ini, jelas Suryo sembari menambahkan, terselenggaranya kegiatan ini saya pandang sebagai bentuk pemenuhan peranan Pemprov Sulut melalui Biro Pembangunan yang patut kita apresisasikan, tandas Suryo. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

SHS bersama 19 gubernur menghadiri pembukaan rakernas APPSI

Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang bersama 19 gubernur lainnya di Indonesia mengikuti Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang akan berlangsung tanggal 26 - 28 Februari 2015. Hadir langsung 20 gubernur yakni : sumut gatot pujo nugroho, sumbar irwan prayitno, riau arsyad juliandi rachman, lampung m. Ridho ficardo, jabar achmad heryawan, jateng ganjar pranowo, di yogya sri sultan hb x, jatim sukarwo, kalteng agustinus teras narang, kalsel rudy arifin, kalut irianto lambrie, ntt frans lebu raya, gorontalo rusli habibie, sulteng longki janggola, sulbar anwar adnan saleh, sulsel syahrul yasin limpo, malut abdul gani kasuba, papua barat abraham o atururi, maluku said assagaff dan gubernur sulut SHS.  Sedangkan 14 gub diwakil oleh wagub dan sekda. Pembukaan rakernas dilaksanakan di pendopo gubernur maluku di kawasan mangga dua pada tanggal 26 Februari 2015 malam dengan tema "konsolidasi pemerintah daerah menyongsong implementasi uu no 23 tahun 2014 ttg pemerintahan daerah" yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kala. Turut mendampingi Gubernur Sulawesi Utara adalah Asisten pemerintahan dan kesra Drs. John Palandung Msi, kepala biro pemerintahan dan humas Dra. Lynda Watania, MM, Msi, kepala biro hukum M. sendok SH dan kepala biro organisasi Jemmy Ringkuangan,  Ap, Msi. Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2015 akan memberikan materi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Tjahjo Kumolo. (Kabag Humas Drs. Jahja Rondonuwu Msi)

Wagub Saksikan Penandatangan Kontrak Paket Lelang Pengadaan Barjas

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd di Auditorium Mapalus kantor Gubernur, kamis (26/2) kemarin,  menyaksikan penandatanganan kontrak bersama paket lelang pengadaan barang dan jasa Pemprov Sulut.
 Menurut Kepala Biro Pembangunan Farly Kotambunan ada 72 paket pekerjaan yang telah dilakukan kontrak pertama saat ini dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 260.179.240.425 Miliar , rinciannya Dinas Pendidikan Nasional 2 paket, Dinas Pekerjaan Umum 64 paket, Sekretariat DPRD 1 paket, Dinas Pertanian dan Peternakan 3 paket, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan, Balai Penyantun Lansia serta Balai Kesehatan Mata masing-masinh 1 paket.
Dalam kesempatan itu Wagub mengingatkan, beberapa hal terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan yang akan dikerjakan nanti oleh para kontraktor yang telah menandatanganinya itu, agar pelaksana proyek dapat melaksanakannya dengan penuh rasa tanggungjawab, harus ada komitmen dalam melaksanakan ini agar bisa selesai tepat waktu sehingga tidak akan mengalami kerugian.
"Kerjakan proyek pembangunan yang sudah kalian tandatangani  hingga selesainya seratus persen. Jangan setelah di tengah jalan tidak mampu lagi untuk menyelesaikan, tentu ini ada konsekwensi hukum di kemudian hari, ujar kansil, seraya berharap, penandatanganan kontrak ini , sebelumnya kalian sudah membaca klausul dalam kontrak, dan kami anggap kalian sudah setujuh jangan sebaliknya," tegas kansil.
Kansil juga tak lupa mengingatkan, yang paling penting dalam pembangunan proyek fisik ini yaitu kualitas pekerjaan yang harus di nomor satukan yaitu berdasarkan SPEK yang ada. jangan sampai kalian merobah-robah, kunci kansil  Turut hadir Deputy Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Dr. Robin Asab Suryo. (Kabag Humas Drs jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemlrov)         

Wagub: Kesejahteraan Pegawai Jadi Pemicu Etos Kerja

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd menyatakan, fungsi aparatur sebagai Public Servant yang professional tidak dapat berjalan maksimal apabila tidak dibarengi dengan adanya peningkatan kesejahteraan dari pemerintah. Hal itu dikatakan Wagub saat membuka Rapat Konsolidasi Manajemen Kepegawaian yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut di ruang Mapaluse kantor Gubernur, Kamis (26/2) kemarin.

Kegiatan yang diikuti para Kepala BKD Kabupaten/Kota serta para Sekretaris dan Kasubag Kepegawaian SKPD dilingkungan Pemprov Sulut.

Menurut Kansil, Pemberian kesejahteraan merupakan salah satu program manajemen sumber daya manusia (SDM) yang salah satunya bisa berfungsi meningkatkan kinerja dari pegawai itu sendiri,  sembari menyebutkan, dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang menyatakan, jaminan sosial seperti perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sangat jelas bahwa pemerintah menjamin kesejahteraan para ASN yang dikelola oleh Badan Pengelola jaminan Sosial (BPJS), jelas kansil.

Karena itu Wagub mengajak dengan adanya pemberian kesejahteraan lewat program BPJS termasuk tambahan penghasilan berupa TKD diharapkan,  pegawai harus meningkatkan etos kerja yang baik,  budaya santai dan malas-malasan harus di hilangkan, karena bisa berdampag buruk terhadap pelayanan pada masyarakat.

“Saya ingin jati diri, moralitas dan etos kerja yang baik serta sarat dengan komitmen integritas dan profesionalisme yang tinggi dalam mengemban tugas sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat harus benar-benar di junjung tinggi,”ujarnya.  

Sementara terkait dengan terkuaknya kasus penipuan yang dilakukan seorang oknum pegawai terhadap penerimaan CPNS jalur honor daerah (honda) kategori 2, dilingkungan Pemrov Sulut Kansil mewarning agar supaya kasus tersebut segera di tuntaskan, karena sudah banyak memakan korban serta ratusan juta telah melayang. Bahkan yang Lebih memiriskan lagi nama saya dibawah-bawah dalam kasus tersebut.

Kabag Jaringan Indormasi dan Kesejahteraan Pegawai Drs Andra Mawuntu mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk fasilitasi kesejahteraan PNS di pemprov Sulut, sebagai program bagi PNS dalam mempersiapkan masa pension serta untuk mengembangkan sisten informasi kinerja pegawai. Turut hadir Plt Kepala BKD Sulut Drs Lucky Taju MSi,           

Masuk Purna Bakti PNS Harus Tingkatkan Keterampilan

Tingkat pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan seiring perkembangan teknologi saat ini semakin meningkat, melahirkan pola konsumtif yang tak terbendung. Fenomena ini menjadi perhartian khusus pemerintah terlebih lagi bagi para pegawai yang akan memasuki masa purnabakti atau pensiun.

Mengingat hal tersebut Pemerintah Provinsi Sulut melalui Sekretariat Korpri melaksanakan acara sosialisasi kewirausahaan bagi anggota korpri yang juga merupakan Pegawai negeri Sipil (PNS) se provinsi Sulut. Kegiatan tersebut dilaksanakan Kamis (26/2) bertempat diruang rapat biro umum.

Ketua Korpri Sulut Ir Siswa R Mokodongan dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Korpri Sulut Ir. Janny Lukas,Msi menyatakan kegiatan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas pegawai yang akan pensiun, sehingga dapat menciptakan keunggulan sehingga memiliki keterampilan dalam mengembangkan kewirausahaan pasca mengabdi.

Pemprov Sulut melakukan terobosan dengan pembentukan wirausaha yang dianggap penting, para PNS dalam sosialisasi ini mampu menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat memberdayakan ekonomi masyarakat secara keseluruhan dan dapat berkontribusi juga bagi pembangunan daerah.

Sekprov berharap juga dalam sosialisasi ini dapat mengubah sikap pola hidup konsumtif menjadi pola hidup yang produktif. Dalam kegiatan itu para peserta mendapatkkan sejumlah materi tentang bagaimana membangun kewirausahaan dengan baik.(Kabag Humas Drs. Jahja P Rondonuwu,Msi selaku jubir pemprov Sulut).