Dirjen Otda dan Pemprov Sulut Gelar Dialog Nasional

Dipastikan Rabu (18/11) besok, akan digelar Dialog Nasional Kebangsaan yang mengambil Tema Kinerja Pemerintah Daerah dalam Dinamika Politik Lokal yang digagas Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementrian Dalam Negeri berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan organisasi Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS). Dialog yang akan digelar di Hotel Peninsula Manado pukul 08.00 WITA ini akan menghadirkan nara sumber dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (OTDA) Kementrian Dalam Negeri, Penjabat Gubernur Sulut DR Soni Sumarsono MDM, mantan Gubernur SH Sarundajang dan Bupati Sangihe HR Makagansa. "Kami sudah koordinasikan dengan Ditjen Otda terkait dialog publik ini dan dipastikan akan digelar pada Rabu nanti," tutut Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Pemprov Sulut DR Jemmy Kumendong MSi.
Lanjut Kumendong, acara ini rencananya akan dihadiri seluruh Kepala Daerah se Indonesia Timur. Sementara itu, Koordinator JIPS, Doni Aray menambahkan dialog publik akan disuguhkan musik tradisional Sulut yakni Kolintang. "Acara ini dirangkaikan dengan program Marijo Ka Manado yang digagas Penjabat Gubernur Sulut," ucap Aray.(Humas pemprov sulut].

Kumendong: Buka Bimtek Pemeliharaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi atas nama Sekprov Sulut Ir Siswa R Mokodongan, Senin (16/11) di Hotel Top Manado, membuka acara bimbingan teknis (Bimtek)  pemeliharaan dan pemanfaatan database kependudukan dan pencetakan KTP-El di Provinsi Sulut Tahun 2015.
Kiranya momentum ini bukan sekedar tuntutan dan kebutuhan organisasi semata, namun diharapkan melalui kegiatan bimbtek ini akan memberikan pencerahan sekaligus pemahaman bagi para peserta  mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan database kependudukan dan pencetakan KTP-El, serta peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan dan aset yang didanai dari APBN sesuai dengan peraturan yang berlaku, jelas Kumendong.
Karo menyebtukan, dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa yang dialami oleh penduduk dan atau WNI secara profesional.
Guna menjawab kewajiban itu Kumendong mengatakan, pemerintah kemudian menetapkan UU No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Administrasi kependudukan (Adminduk) yang diikuti dengan pengalokasian anggaran dekonsentrasi kepada seluruh Provinsi dan kabupaten/Kotauntuk melaksanbakan tugas pembantunan dalam memberikan pelayanan Adminduk secara nasional.
Karena itu pada tataran implementasinya, tentu dibutuhkanberbagai upaya konstruktif guna meningkatkan kapasitas  SDA sebagai pelaksanan teknis di lapangan demi suksesnya pelaksanaan pelayanan Adminduk kepada masyarakat, tans Kumendong.
Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE melalui Kasubag Dukcapil Drs Tonny Panungkelan menyebutkan, kegiatan yang diikuti 15 Dinas Dukcapil Kabupaten/Ko se- Sulut itu bertujuan memfasilitasi pemerintah kab/ko dalam melakukan pelayanan penerbitan KTP-EL, kartu keluarga  dan akta pencatatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian pengakuan anak pengesahan anak), dan meningkatkan peran pemprov dalam pengelolaan keuangan, aset, (aset tetap dan aset lancar) yang didanai dari APBN. Turut hadir Kasubag Dekon TP Christian Iroth SSTP dan Kasubag Pemerintahan Umum Jenny Paomey SSTP. (Humas Pemprov Sulut).      
 

28 Nopember Minahasa Jadi Lokasi Pencanangan GSM dan GeBeKa Tingkat Provinsi

Kabupaten Minahasa akan menjadi lokasi pencanangan dimul

ainya Gerakan Sulut Menanam (GSM) dan Gerakan Bersih Kuala (GeBeKa) Tingkat Provinsi Sulut. Hal itu terungkap dalam pertemuan Pemprov Sulut dengan 15 Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sulut, yang dipimpin Asisten Ekonomi Pembangunan Drs Sanny Parengkuan MAP selaku Ketua Umum Panitia, didampingi Kadis Kehutanan Sulut Ir Herry Rotinsulu MSi selaku Wakil Ketua GSM dan Kepala BLH Drs Royke Mewoh MSI selaku Wakil Ketua GeBeKa, di ruang Ex WOC Kantor Gubernur Sulut (16/11) kemarin.

Kegiatan yang dipandu Karo Sumber Daya Alam Dr Fangky Manumpil serta Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi itu, menurut Parengkuan, pencanangan dua kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Sabtu (28/11) mendatang. dipilihnya Minahasa sebagai lokasi tempat pencanangan GSM dan GeBeKa ini, telah melalui suatu kejian yang matang.   

Kadis Kehutanan Herry Rotinsulu mengatakan, untuk GSM dilaksanakan di Desa Koka Kec, Pineleng. Sementara untuk GeBeKa dimulai dari Sungai Sawangan sebut Kaban LH Roy Mewoh. Namun demikian pencanangan dua ke kegiatan tersebut akan berlagsung serentak hingga Kabupaten/Kota, dimana Penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Sumarsono MDM akan melakukan langsung, sebagai tanda dimulainya pencanaganan ini dengan  menghubungi para Bupati/Walikota  via hand Phone di masing-masing lokasi, kabupaten/Kota yang bersangkutan, jelas Rotinsulu dan Mewoh.

Karena itu Rotinsulu berharap, lokasi tempat dilaksanakan pencanangan di kabupaten/Kota segera dimasukan ke Pemprov. Yang paling pokok dalam GSM ini mengatasi pemulihan ekosistem yang rusak akibat musim kemarau  dan kebakaran, karena itu GSM itu menjadi gerakan bersama yang didukung semua pihak termasuk kalangan swasta, harap Rotinsulu.

Karo SDA Dr Frangky Manumpil,  menyebutkan, kegiatan ini juga turut melibatkan, unsur TNI/Polri, Camat, Lurah, Kepala Desa, organisasi wanita, ormas, dan unsur masyarakat (Humas Pemprov Sulut).