Selasa, 31 Juli 2018

Wagub Kandouw : Harus Ada Affirmative Action Untuk Para Disabilitas dan Lansia 




Penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia) harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw  saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Kebijakan Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia di Ruang F.J Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut, Selasa (31/7/18) siang Kemarin

"Harus ada affirmative action untuk para disabilitas dan lansia ini. Jangan hanya melakukan pembangunan fisik daerah namun juga harus memikirkan mereka dalam setiap aspek," kata Wagub.

Lanjutnya Wagub menjabarkan affirmative action harus dilakukan secara tersinkronisasi melibatkan segenap pemangku kepentingan yang ada. Pertama pelayanan kesehatan dengan cover BPJS untuk para Lansia. Yang kedua bisa dengan menyalurkan bantuan sosial berupa pemberian bahan natura maupun bantuan keuangan. Kemudian berikut untuk penyandang disabilitas dapat dibuatkan akses dan fasilitas khusus di tempat-tempat umum seperti tempat duduk khusus, toilet khusus, tempat antrian atau area parkir yang ramah bagi penyandang disabilitas.

"Untuk mereka yang tidak berhak mengambil fasilitas para difabel maka ada sanksi pidana yang menanti," tegas Wagub.

Wagub Kandouw juga menegaskan pentingnya identifikasi informasi para penyandang disabilitas dan lansia di masing-masing Kabupaten /Kota.

"Jangan berharap pada bantuan Non Governmental Organization karena yang selalu ada adalah Pemerintah. Karenanya harus selalu berkoordinasi dengan Pemerintah. Pemkab/Pemkot yang memiliki populasi penyandang disabilitas dan lansia harus membuka diri. Jangan pilih kasih," jelas Wagub.

Kandouw juga menghimbau agar identifikasi dilakukan hingga ke pelosok desa-desa.

"Yang penting data harus betul, banyak jalan cari informasi hingga ke pelosok desa. Para disabilitas dan lansia ini bukan kaum yang so nyanda guna, bila diberdayakan mereka dapat memberi kontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa. Pelayanan kepada penyandang disabilitas dan lansia adalah tanggung jawab kita semua," tegas Wagub Kandouw. 

Sebelumnya Kepala. Bagian Kerawanan Sosial Dampak  Bencana Penanggulangan  Kemiskinan dan Perlindungan Sosial BIro Kesra Setdaprov Sulut  Piter Jacob Toad SE  dalam laporanya mengatakan
Maksud dilaksanakan kegiatan ini untuk menyinkronkan kebijakan pemerintah secara terpadu pada setiap pemangku kebijakan di daerah dalam rangka mewujudkan amanat undang -undang terkait dengan penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas serta lansia
.
Tujuan agar terlaksananya sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan terkait pemenuhan hak-hak penyandang sisabilitas dan lansia, tersedianya usulan rekomendasi penguatan pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia dan terlaksana pelaporan pelaksanaan kegiatan instansi/ lembaga terkait kabupaten/ kota  dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia kepada Gubernur.

Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat selaku penyelenggara sekaligus narasumber dr. Kartika Devi Tanos, MARS beserta jajaran, Perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Setda Provinsi Sulut, perwakilan Pemkab/Pemkot Se Sulawesi Utara, para Penyandang Disabilitas dan Lansia se Sulawesi Utara.


DIBALIK SUKSESNYA PORDASI SULUT DI KEJURNAS PACUAN KUDA SERI 1 TAHUN 2018.

Provinsi Sulawesi Utara di cabang olahraga berkuda dikenal sebagai gudangnya kuda pacu, joki dan pelatih yang berkiprah serta pernah menjadi barometer ditingkat Nasional, bahkan di Provinsi Sulawesi Utara memiliki sarana dan prasarana yang berstandard Nasional serta mungkin juga Internasional yakni
Gelanggang Pacuan Kuda Paniki Manado dan Maesa Tompaso.

Prestasi olahraga berkuda pada tahun-tahun terakhir ini sempat terpuruk bahkan ada beberapa kali tidak mengkuti kejuaraan nasional pacuan kuda seri 1 dan 2 yang dilaksanakan setiap tahun.

Bukan itu saja,cabang olahraga berkuda yang dulunya menjadi primadona dalam mendulang medali emas di setiap kegiatan multi event Pekan Olahraga Nasional (PON), namun di PON XIX Jawa Barat tahun 2016 kontingen Provinsi Sulawesi Utara tidak mendapatkan satupun medali emas sehingga mempengaruhi peringkat secara keseluruhan Provinsi Sulawesi Utara
dalam perolehan medali.

Keterpurukan prestasi olahraga berkuda ini, memicu semangat dari Pengurus Provinsi Pordasi Sulawesi Utara masa bakti 2017-2021 untuk mengangkat kembali kejayaan olahraga berkuda Provinsi Sulawesi Utara ditingkat Nasional. Seperti di Kejuaraan Nasional Pacuan Kuda Seri 1 Tahun 2018 yang dilaksanakan di Gelanggang Pacuan Kuda Tegalwaton Salatiga Jawa Tengah, Tim Pordasi Sulawesi Utara sukses meraih juara 3 umum bahkan tidak menutup kemungkinan kejuaraan nasional pacuan kuda seri 2 yang akan di laksanakan di Gelanggang Pacuan Kuda Maesa Tompaso pada bulan Desember, Provinsi Provinsi Sulawesi akan merajai
sehingga menjadi Juara Umum Kejuaraan Nasional Tahun 2018.

Menurut Ketua Umum Pengurus Provinsi Porda Sulawesi Utara Ferry Wowor bahwa kembali eksisnya Pordasi Sulawesi Utara seperti di kejuaraan nasional Pacuan Kuda seri 1 Salatiga yang lalu dikarenakan ada beberapa hal.

"Pertama, adanya dukungan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dalam memajukan olahraga antara lain di cabang olahraga berkuda, dimana setiap di adakan kejuaraan daerah Gubernur dan Wakil Gubernur dalam sambutannya selalu menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendukung olahraga berkuda sehingga hal inilah memicu Pengurus Provinsi Pordasi Tahun 2017-2021 untuk menunjukkan prestasi yang optimal dan mengembalikan kejayaan olahraga berkuda Sulawesi Utara di kancah nasional" jelas Ferry Wowor.

"Kemudian yang kedua, dalam penempatan personil di struktur Pengurus Provinsi Pordasi Sulawesi Utara dengan prinsip the right man on the right place dalam arti penempatan personil didasarkan atas keahlian, kemampuan dan pengalaman serta mengakomodir
semua potensi yang ada" ujar Ferry Wowor.

Menurutnya, terkait dengan memgakomodir potensi yang ada yaitu dengan menempatkan beberapa personil pelaku olahraga berkuda Sulawesi Utara
baik yang ada di daerah antara lain James Waani, Ferdinand Tumbol dan Capt. Vicky Kainage ataupun di luar daerah seperti Adhi B. Supit, Emil B Karim dan Mario Bahar.

Selanjutnya terakhir atau yang ketiga " Pengurus Provinsi Pordasi Sulawesi Utara selalu mengutamakan kebersamaan, solid dan memiliki semangat juang serta
menjalankan program kerja yang sudah ditetapkan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabel" tegas Ferry Wowor.

Santer Rekrutmen CPNS 2018, BKD Sulut : Belum Ada Jadwal Resmi

Santer beredarnya kabar bakal ada penerimaan CPNS 2018 dalam waktu dekat ini membuat banyak kalangan di Sulawesi Utara menjadi penasaran formasi dan waktu pelaksanaannya.

Namun hal itu belum dipastikan karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) belum menentukan kapan waktu pasti penerimaan CPNS. Hal ini diakui oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara.

Kepala BKD Sulut Femmy Suluh melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur, Olivia Theodore menerangkan belum ada informasi baru yang mereka terima dari Kemen-PAN RB.
 
"Belum ada informasi dan jadwal resmi penerimaan CPNS 2018 dari Kemenpan RB," ungkap Olivia di ruang kerjanya, Selasa (31/7/2018) pagi.

Kendati demikian, Olivia menuturkan, Pemprov Sulut telah mengirimkan formasi jabatan CPNS 2018 ke Kemen-PAN RB.

"Kami telah mengusulkan kuota sebanyak 794 CPNS ke pusat yang terdiri dari formasi tenaga pendidikan, kesehatan serta tenaga teknis yang dibutuhkan di Sulut," bebernya.

Sementara itu, melalui cuitan di Twitternya, BKN menegaskan bahwa saat ini, pihaknya belum mengumumkan waktu pendaftaran CPNS 2018 karena masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

“Mimin tak bosan menjelaskan bhw saat ini penerimaan CPNS blm dimulai. Pengumuman penerimaan #CPNS2018 msh menunggu keputusan Pemerintah,” tulis pengelola Twitter BKN.

Laman resmi BKN, yaitu https://sscn.bkn.go.id, website untuk pendaftaran rekrutmen atau penerimaan CPNS 2018 belum juga aktif.

Sampai Selasa pukul 11.00 Wita, belum ada informasi tambahan tentang penerimaan CPNS 2018.

Sebelumnya, Senin (30/7/2018) siang, Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw kembali menegaskan belum adanya penerimaan CPNS 2018.

"Saya tegaskan, sampai saat ini belum ada penerimaan CPNS di lingkup Pemprov Sulut," tandas Kandouw.

Kandouw juga mengimbau kepada seluruh masyarakat jangan percaya terhadap informasi penerimaan CPNS yang bukan berasal dari pemerintah.

“Semua itu tidak benar, awas jangan sampai terbuai dengan bujuk rayu yang menyesatkan, apalagi hingga minta duit segala," imbuhnya. (Humas Pemprov Sulut)

Senin, 30 Juli 2018

Terkait Pembangunan Bendungan Kuil, Masyarakat, Tokoh Adat dan Pemerintah Sepakat Relokasi Waruga Dengan Cara Adat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs.Edison Humiang M.Si memimpin rapat koordinasi terkait penyelesaian relokasi Cagar Budaya Waruga di Ruang WOC Kantor Gubernur Sulut, Senin (30/7/2018).

Rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pemprov Sulut menengahi soal relokasi makam tua dari para leluhur Suku Bangsa Minahasa yang oleh masyarakat Minahasa disebut Waruga.

Sebelumnya diketahui Waruga yang merupakan situs budaya berusia ratusan tahun ini adalah objek terdampak pada pembangunan Bendungan / Waduk di desa Kawangkoan dan Kuil Minahasa Utara. Balai Wilayah Sungai Sulut sebagai Satuan Kerja Pelaksana Pembangunan telah sepakat menyiapkan lahan untuk tempat relokasi Waruga yang terdampak pembangunan bendungan.

Sejak dimulainya pembangunan Bendungan pada tahun 2016 Pemprov Sulut telah mengadakan mediasi dalam pembentukan tim 9 (Makasiou) yang ditetapkan oleh tokoh masyarakat/adat Minahasa Raya. Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor Hukum Tua desa Kawangkoan. Jumlah Waruga yg di relokasi sebanyak 47 buah dengan cara adat sesuai permintaan organisasi adat yg hadir waktu itu.

Hingga kini dalam proses perjalanan relokasi waruga tersebut Pemprov Sulut kembali mengadakan pertemuan guna menegaskan kembali aspirasi dari Masyarakat sekitar Pembangunan Bendungan bahwa mereka tidak keberatan atas pelaksanaan pembangunan Bendungan dan relokasi Waruga namun dengan mengindahkan kearifan lokal dan prinsip kehati-hatian mengingat kondisi arsitektur Waruga yang begitu rapuh karena usia.

"Sekarang semua sudah terang dan jelas, Pemprov Sulut bersama dengan stake holders terkait mari kita bekerja sama dalam proses relokasi cagar budaya Waruga ini dan mengawal pembangunan Bendungan  sampai selesai, bila tempat tersebut menjadi potensi objek wisata tentu ikut memajukan perekonomian masyarakat setempat dan daerah Sulawesi Utara," ajak Humiang.

Turut hadir dalam rapat tersebut Kasubdit Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Direktorat Kebudayaan Kemendikbud Widiaty, Kadis Kebudayaan Provinsi Sulut Ferry Sangian, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Kepala Arkeolog Manado, Kepala Pelestarian Nilai Budaya Manado, kepala Cagar Budaya Gorontalo, Ormas Brigade Manguni Indonesia, para Hukum Tua, masyarakat, tokoh adat.(humas provinsi sulut)

Minggu, 29 Juli 2018

Wagub Promosi Kesenian Sulut di Serbia dan Montenegro

Komitmen Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw dalam mengembangkan potensi pariwisata Sulut agar dikenal dimata dunia terus mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Hal tersebut dibuktikan dengan diselenggarakannya acara The beauty of north sulawesi yang diprakarsarai oleh Kedutaan Indonesia untuk Serbia dan Montenegro yang digelar 26 Juli 2018 bertempat di metropol palace hotel Belgrade Serbia.

Dalam kegiatan tersebut dipromosikan sejumlah kesenian serta produk budaya hasil karya masyarakat Sulut diantaranya musik kolintang hingga kain kawanua khas daerah Sulut yang dirancang menjadi gaun dan digunakan serta diperagakan oleh para model asal Serbia.

Wagub Steven mendapat kehormatan membuka acara tersebut. Dalam sambutan, Wagub menyatakan terima kasih dan apresiasi kepada pihak Kedubes Indonesia di Serbia dan pemeeintah Serbia beserta seluruh masyarakat yang telah melaksanakan kegiatan spektaluler ini. Melalui  kegiatan ini, banyak orang telah melihat bagaimana indahnya Sulawesi Utara, berbagai macam seni budaya bisa dinikmati para turis jika nanti melakukan kunjungan wisata ke bumi Nyiur Melambai.

Wagub mengajak kepada masyarakat Serbia dan Montenegro untuk bisa melakukan kunjungan wisata ke Sulut.

Dubes RI untuk Serbia dan Montenegro Harry Kandou juga menyatakan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulut dan Kabupaten Kota yang mendukung penuh acara The beauty of north sulawesi, dengan bisa hadir langsung dalam gelaran tersebut. Dirinya berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat mempererat hubungan kedua negara dan Sulut juga bisa mendapat kunjungan wisata dari warga Serbia dan Montenegro sehingga berdampak bagi kemajuan daerah nyiur melambai.

Diketahui KBRI Beograd dalam undangan terbuka mengajak Warga Negara Serbia dan Montenegro untuk menghadiri pameran seni dan budaya, peluang investasi dan industri pariwisata Provinsi Sulut–Indonesia. “Mari, kami membawa anda ke perjalanan indah Sulawesi Utara, Indonesia melalui lokakarya budaya, tari tradisional dan pertunjukan musik dengan pameran budaya, yang diadakan di Perpustakaan Nasional Serbia,” tulis KBRI dalam postingan twitter Indonesian Embassy Belgrade, July 17 2018.

Turut mendampingi Wagub, sejumlah kepala daerah, diantaranya Bupati Minahasa Drs Royke Mewoh, Walikota Bitung Max Lomban, Wakil Walikota Manado Mor Bastian, Penggiat Wisata dan Budaya yang juga Istri Kapolda Sulut Ny Ruthy Bambang Waskito, sejumlah anggota DPRD Sulut, beberapa kepala SKPD Pemprov Sulut.(humas prmprov sulut)

LUAR BIASA KUDA PACU MILIK GUBERNUR " MC KINLY", JUARA NASIONAL SERI 1 TAHUN 2018

Luar biasa kuda pacu Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE "Mc Kinly" Juara Nasional Kelas Remaja 3 Tahun jarak 1.600 m pada kejuaraan nasional pacuan kuda seri 1 yang di laksanakan di Gelanggang Pacuan Kuda Tegalwaton Salatiga pada hari minggu, 29 Juli 2018. Pada Kelas Remaja jarak 1.600 m itu di ikuti 9 kuda pacu yang ditunggangi oleh joki - joki terbaik.

Mc Kinly yang tidak diunggulkan pada Kelas tersebut dan ditunggangi oleh joki Sonny Wenas yang dari start selalu memimpin dan bahkan pada jarak 800 m sampai dengan garis finish sudah meninggalkan jauh lawan -lawannya seperti Kuda pacu Tambak Beras yang hanya menduduki juara dua asal Jawa Tengah dan Kuda Pacu Intan Mustika juara tiga dari Jawa Barat yang diunggulkan untuk meraih juara.

Kemenangan Kuda Pacu milik Olly Dondokambey, SE "Mc Kinly" tersebut, membuat penonton gelanggang pacuan kuda Tegalwaton Salatiga memberikan
standing aplaus ,apalagi pada saat menerima medali dan trophi pemenang yang di serahkan Ketua Komisi Pacuan Kuda PP Pordasi H.Munawir kepada Olly Dondokambey, SE yang diwakili Ketua Umum Pengurus Provinsi Pordasi Sulawesi Utara Ferry Wowor dan didampingi Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara Drs. M.M. Onibala, M.Si. Suasana pacuan kuda Tegalwaton Salatiga seakan menjadi milik Kontingen Pordasi Sulawesi Utara. Prestasi yang diraih kontingen Pordasi Sulawesi Utara di kejuaraan nasional pacuan kuda seri 1 ini, sudah di prediksi oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi Pordasi Sulawesi Utara pada saat pembentukan kontingen di bulan Mei yang lalu.

Selanjutnya raihan prestasi kontingen Pordasi Sulaweai Utara ini, mendapat pujian dari Ketua Komisi Pacuan Kuda PP Pordasi H. Munawir bahwa Sulawesi Utara ternyata tidak pudar dalam pembinaan olahraga berkuda bahkan semakin eksis.

Adapun rincian hasil kontingen Pordasi Sulut di Kejuaraan Nasional Pacuan Kuda Seri 1 di Salatiga sebagai berikut:

1 Kelas Pemula A/B NK, jarak 1.400 m sebagai Juara 1. a.n. Kuda Pacu Sukna Nagari milik Ilham Bahar dan juara 3. a.n. Kuda Pacu Mariah Carey milik Olly Dondokambey, SE.

2 Kelas Pemula A/B NK, jarak 1.400 m sebagai juara juara 1. a.n. kuda pacu Matahari Tonsea milik Emil B. Karim.

3 Kelas 2 Tahun Pemula C/D Kejurnas, jarak 1.200m, sebagai juara 2. a.n. Kuda Pacu Madania Tonsea milik Emil B. Karim.

4 Kelas 4 Tahun C/D Kejurnas, jarak 1.600m, sebagai juara 2. a.n. Kuda Pacu Rhaegar Nagari milik Ilham Bahar.

5 Kelas 3 Tahun Remaja Kejurnas, jarak 1.600 m, sebagai juara 1. a.n. Kuda Pacu Mc Kinly milik Olly Dondokambey, SE.

6 Kelas Derby NK Jarak 2.000 m, sebagai juara 3.a.n. Kuda Pacu Khasmir milik Sehan Landjar, SH.

7 Kelas Derby NK jarak 1.600 m, sebagai Juara 1.a.n. Kuda Pacu Terakota milik Ferry Wowor.

Hadiri Festival Indonesia di Jepang, Gubernur Olly Promosikan Pariwisata dan Produk Daerah Sulut.

Komitmen Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dalam memajukan sektor pariwisata Sulut terus dilakukannya. Setelah melakukan promosi pariwisata di beberapa negara, kali ini Gubernur melakukan promosi pariwisata dan produk daerah Sulut di negara Jepang.

Bertempat di Hibiya Park, Tokyo Jepang, dalam gelaran acara Festival Indonesia yang  diselenggarakan Minggu (29/7/2018) , Gubernur Olly dan Ketua TP PKK Sulut ibu Rita Dondokambey Tamuntuan sekaligus katua Dekranasda Sulut, Sekretaris daerah Edwin Silangen bersama ibu Ivone Silangen Lombok (Ketua Dharma Wanita selaku wakil ketua Dekranasda Sulut), Bupati Mitra James Sumendap, Wakil Walikota kota Bitung Maurits Mantiri bersama rombongan mempromosikan berbagai kerajinan daerah Sulut hingga potensi pariwisata yang bisa dikunjungi oleh turis mancanegara.

Provinsi Sulut menjadi bagian dari tamu kehormatan dengan mendapat kesempatan promosi melalui satu bagian stand pameran. Saat selesai acara pembukaan para tamu kehormatan baik dari pemerintah Jepang dan Indonesia yang hadir antara lain Presiden RI ke 5 Megawati Soekarno Putri, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Utusan Khusus Presiden untuk Jepang Rachmat Gobel, Duta Besar Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif, dan pejabat Kedubes Jepang untuk Indonesia turut mengunjungi stand pameran milik Provinsi Sulut.

Presiden RI ke 5, Megawati Soekarno Putri mengatakan bahwa hubungan antara Indonesia dan Jepang semakin erat. Hubungan atau kerja sama yang terjadi antara Jepang dan Indonesia meliputi berbagai sektor, mulai dari ekonomi, budaya, pendidikan, sosial, politik dan sebagainya.

"Semoga acara ini momentum strategis kedua negara untuk maju bersama," katanya.

Sementara itu, Gubernur Olly menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara yang telah mengundang Sulut sebagai peserta dalam Festival Jepang. Momentum ini merupakan satu peluang yang baik bagi Sulut agar lebih dikenal lagi di mata Dunia, berbagai potensi daerah Sulut dapat dilihat oleh banyak orang di dunia, menjadikan Sulut semakin terkenal dan dapat mengundang banyak wisatawan berkunjung menikmati keindahan daerah san keramahan masyarakat di bumi nyiur melambai.

Diketahui, Festival Indonesia ini diselenggarakan dalam rangka peringatan 60 tahun persahabatan Indonesia Jepang, Festival Indonesia di Hibiya Park dikemas dalam bentuk pagelaran budaya yang melibatkan kedua negara. Festival ini juga dirangkai dengan pameran produk-produk kerajinan tangan asal Indonesia serta pertunjukan seni dan budaya. Sembari menikmati suguhan seni dan pagelaran budaya, festival ini juga menghadirkan sejumlah anjungan untuk menjelaskan Indonesia dan Jepang dari berbagai sudut pandang.(humas provinsi sulut)

Kamis, 26 Juli 2018

Presiden Apresiasi Kinerja Gubernur Olly Dondokambey, Sulut Raih penghargaan TPID Terbaik Tingkat Provinsi

Kerja keras Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw dalam membangun Sulut dalam bidang ekonomi  mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.

Apresiasi tersebut diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo karena Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulut menjadi terbaik untuk wilayah Sulawesi, penyerahan penghargaan diberikan dalam acara Rakornas TPID yang diselenggarakan Kamis, (26/7/2018) di Jakarta.

Rakornas TPID merupakan kegiatan rapat tahunan yang diselenggarakan oleh Pokjanas TPID yakni Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia.

Rapat dipimpin langsung oleh Presiden RI dan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, jajaran Menteri serta seluruh Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) seluruh Indonesia. Rakornas bertujuan untuk memperkuat sinergi dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia dalam upaya pengendalian harga.

Pada tahun ini Rakornas TPID mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas”.

Dalam sambutannya Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi tantangan pengendalian inflasi pada tahun-tahun mendatang, sehingga perdagangan antar daerah dan penggunaan teknologi dalam pemasaran menjadi hal yang penting untuk dapat dikembangkan. Menteri Koordinator Perkonomian, Darmin Nasution menambahkan bahwa inflasi yang terkendali pada tahun-tahun terakhir, memiliki efek positif lainnya yakni turunnya angka kemiskinan, angka ketimpangan dan pengangguran.

Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran anggota TPID di daerah yang telah mampu mengendalikan inflasi sehingga dapat terjaga dibawah 4% selama 3 tahun terakhir.

Presiden juga mengimbau agar koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat terus ditingkatkan. Bersamaan dengan kegiatan Rakornas, Presiden juga memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang telah melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi dengan baik sehingga mampu menjaga stabilitas harga.

Selesai mengikuti kegiatan, Gubernur Olly memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder terkait dan tim TPID Sulut yang selalu bekerja keras dalam menjaga inflasi daerah. Terkendalinya bahan makanan menjadikan faktor rendahnya inflasi di tahun 2017 karena produktivitas dan produksinya terjaga dengan baik.

"Sejak dilantik sebagai Gubernur Sulut, Inflasi menjadi fokus perhatian di Propinsi Sulawesi Utara karena tingkat inflasi di Sulut selama itu paling tinggi di Indonesia berkat kerja keras semua Tim TPID inflasi Sulut bisa ditekan," ujar Gubernur.

Lanjut Gubernur Olly dalam 2 tahun pemerintahannya, inflasi di Sulut  bisa dikendalikan mulai dari produksi sampai dengan distribusi logistiknya di atur dengan baik, seperti contoh "Barito" tim TPID bekerjasama dgn tim PKK Sulut serta semua lembaga masyarakat menyiapkan bibit untuk Petani 5 bulan sebelum pelaksanaan hari besar keagamaan seperti  Natal dan Lebaran, sehingga kebutuhan Barito dapat tersedia dan juga dimonitor bahan apa yg menyebabkan inflasi.

Dengan prestasi ini Gubernur berharap Tim TPID dapat terus bekerja keras dalam menekan angka inflasi daerah. Diketahui pada Januari 2018 Sulut mencatat inflasi sebesar 0,49 persen (mtm) atau secara tahunan sebesar 1,83 persdsen (yoy). Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan bulan Desember yang tercatat sebesar 0,51 persen (mtm) atau secara tahunan 2,44 persen(yoy), dan dibandingkan dengan inflasi pada Januari 2017 sebesar 1,10 persen (mtm).

Diketahui juga dengan kerja keras, kriteria penilaian dari Kementerian Koordinator Pereekonomian dan Bank Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara dinilai terbaik dalam hal; mengendalikan dan menjaga stabilitas harga, ketetsedian pasokan kebutuhan pokok, rantai distribusi (kerjasama perdagangan), dan komunikasi yang efektif dari Tim Ekonomi dengan Pemerintah Pusat dan stakeholder penggerak pertumbuhan eknomi di daerah, termasuk sektor bidang pertanian,  perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta bidang infrastruktur (perhubungan dan ke-PUan) mampu berkolaborasi dengan baik. Tim TPID Provinsi Sulawesi Utara dipimpin langsung oleh Gubernur Olly Dondokambey mampu menekan tingkat kemiskinan 7,8% ditahun 2018 dibanding dengan tingkat kemiskinan Nasional 9.8%, artinya Sulut masih relatif lebih baik. Turut mendampingi Gubernur dalam acara Sarasehan Nasional dan Rakornas TPID Roy Tumiwa Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan & SDM dan Franky Manumpil Karo Ekonomi & SDA.(humas provinsi sulut)

*Poin penilaian TPID Terbaik:
1. Outcome (bobot 40%). Meliputi:
- [ ] Realisasi Inflasi (di akhir tahun, Sulut mencapai 2,44% yoy)
- [ ] Volatilitas Inflasi (dilihat secara bulanan)
2. Process (bobot 60%). Meliputi:
- [ ] Koordinasi (antar seluruh anggota TPID dan Stakeholder terkait, dinilai dari kegiatan koordinasi TPID terutama High Level Meeting yang dipimpin langsung oleh Kepala Daerah sebagai Ketua TPID)
- [ ] Rekomendasi Kebijakan (hasil dari koordinasi anggota TPID yang dibakukan dalam Risalah Rapat lalu menjadi Nota Rekomendasi Kebijakan yang disusun oleh Biro Ekonomi selaku Sekretariat TPID)
- [ ] Inovasi Program (terobosan yang strategis, kreatif, dan memiliki dampak signifikan, dilahirkan melalui Koordinasi anggota TPID dan tercantum dalam Nota Rekomendasi Kebijakan dalam upaya pengendalian inflasi daerah)
- [ ] Akuntabilitas (dinilai dari Laporan TPID setiap triwulan/semester yang dilaporkan kepada Pokjanas TPID selama tahun berjalan dengan memenuhi syarat dokumentasi yang berlaku). (humas provinsi sulut)

Rabu, 25 Juli 2018

Meeting Program PPSP, Mokoginta Serahkan Sanitasi Award

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar agenda meeting program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Rabu (25/7/18)

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan M. Rudy Mokoginta membuka jalannya rapat.

Dalam sambutannya Gubernur mengungkapkan bahwa sejak bergabung dengan program PPSP pada tahun 2012, secara bertahap dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Utara, 14 diantaranya telah memiliki dokumen Strategis Sanitasi Kota (SSK) yang telah dimutakhirkan. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir akses sanitasi layak terus meningkat. Angka BABS di Sulawesi Utara telah mengalami penurunan, bahkan terdapat banyak kelurahan /desa yang telah mencapai target 0 BABS.

"Satu tahun menjelang tahun pencapaian target universal access, yaitu tahun 2019, sudah selayaknya bersama-sama kita mengevaluasi kinerja secara paripurna, guna percepatan pembangunan sanitasi sebagaimana yang ditargetkan," papar Gubernur.

"Lewat rapat ini saya mengharapkan dapat dicapai beberapa tujuan tercapainya kesamaan persepsi dan terevaluasinya pelaksanaan program PPSP 2018 dari tingkat Pokja Provinsi hingga Kabupaten/Kota," harap Gubernur dalam sambutannya.

Dalam agenda kegiatan juga dilakukan pemberian penghargaan Sanitasi Award kepada Kabupaten/Kota yang mampu menunjukkan kinerja membanggakan atas pelaksanaan program PPSP tahun 2017.

Penerima Anugerah Sulawesi Utara 'Sensanitasional Award' Tahun 2017 peringkat pertama di raih oleh Kota Bitung, kemudian posisi peringkat dua di tempati Kota Manado dan peringkat ketiga di isi oleh Kota Kotamobagu.

Turut hadir dalam acara Kepala Bappenas Ricky Toemanduk selaku narasumber, pejabat eselon Biro Pembangunan dan Bappeda, Pokja PPSP Provinsi dan Kabupaten/Kota Sulawesi Utara. (Humas provinsi sulut)

Ratusan ASN Talaud Sampaikan Uneg-Uneg di Gedung Putih

Lantaran tak puas dengan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip yang diduga sewenang-wenang memberhentikan dan mengganti sedikitnya 305 pejabat eselon II, III dan IV usai Pilkada Serentak menyebabkan ratusan ASN Pemkab Talaud yang telah dicopot dari jabatannya itu beramai-ramai mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (25/7/2018) pagi.

Kedatangan para ASN bersama Wakil Bupati Petrus Tuange ke gedung putih diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edison Humiang. Mereka menyampaikan aspirasi bahwa penggantian pejabat yang dilakukan Bupati Manalip adalah ilegal karena melanggar Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

“Penggantian ini telah melanggar UU nomor 10 tahun 2016. Dimana dikatakan bahwa ketika petahana menjadi calon dan bertarung dalam pilkada, maka petahana dilarang melakukan mutasi pejabat sejak 6 bulan sebelum penetapan dan sampai akhir masa bakti, kecuali ada izin dari Menteri Dalam Negeri,” kata Tuange.

Lanjut Tuange, penggantian pejabat yang dilakukan Bupati Manalip adalah bentuk arogansi kekuasaan sehingga membutuhkan campur tangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

“Tidak benar ada stagnasi di Pemerintahan Kabupaten Talaud sehingga harus ada pengantian ratusan pejabat. Yang ada adalah arogansi dengan menggunakan kekuasaan yang ada. Ini harus segera diselesaikan," bebernya.

Sementara itu, Toni Gagola yang dinonjobkan dari jabatan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Talaud menyampaikan uneg-uneg kepada pemerintah untuk bertindak tegas dengan memberhentikan jabatan Bupati Manalip.

"Kami minta Bupati Sri Wahyuni Manalip dapat diberhentikan dari jabatannya," beber Toni.

Diketahui, dari ratusan pejabat yang telah diganti tersebut diantaranya meliputi 18 pejabat eselon II, 9 camat. Juga 100 guru dipindahkan dari tempat mengajarnya. Selain itu pemberhentian dan penggantian juga dilakukan kepada sekitar 315 THL di lingkungan Pemkab Talaud.

Menanggapi aspirasi tersebut, Asisten I Edison Humiang menyampaikan pesan dari Gubernur Olly Dondokambey, SE agar seluruh ASN Pemkab Talaud tetap menjaga suasana kondusif.

"Kami mengikuti setiap gejolak yang muncul. Bapak Gubernur mengimbau semuanya setelah kembali ke Talaud tetap ciptakan kondisi yang aman, nyaman dan tetap kondusif," ungkap Humiang.

Lanjut Humiang, pelayanan terhadap masyarakat Talaud harus diutamakan meskipun terjadi penggantian pejabat.

"Yang utama adalah pelayanan kepada masyarakat. Jauhkan ego pribadi dan fanatisme sempit," ucapnya.

Terkait tuntutan sebagian pejabat Pemkab Talaud agar Bupati Manalip diberhentikan, Humiang meminta semua pihak tetap menghormati ketentuan yang berlaku.

"Kita harus melihat ketentuan yang mengatur semuanya. Yang pasti semua usulan diproses sesuai peraturan yang berlaku," imbuhnya.

Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Meiki Onibala dan Kepala Biro Hukum Grubert T. Ughude. (Humas Pemprov Sulut)

Selasa, 24 Juli 2018

Gubernur Olly Tinjau Proyek Tol Manado-Bitung

Kabar gembira bagi masyarakat Bumi Nyiur Melambai. Pasalnya proyek pembangunan jalan tol Manado-Bitung yang merupakan jalan tol pertama di Sulawesi Utara sepanjang 39,9 km itu terus dikebut pengerjaannya dan diperkirakan bakal rampung tahun 2019.

Pembangunan jalan tol Manado-Bitung ini dibagi menjadi dua tahap yakni, Seksi 1, Manado-Airmadidi dan Seksi 2, Airmadidi-Bitung. Kehadiran jalan tol ini dapat memangkas waktu tempuh dari Manado ke Bitung yakni dari 1,5 hingga 2 jam melalui jalur darat saat ini menjadi 40 menit.

Gubernur Olly Dondokambey, SE meninjau langsung proses pembangunan jalan tol Manado-Bitung, Selasa (24/7/2018) pagi. Olly berharap dioperasikannya jalan tol ke depan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan Manado, Minahasa Utara, dan Bitung serta menjadi jalan akses utama menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pelabuhan Internasional Bitung.

"Jalan tol ini juga akan menjadi jalan akses utama ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung yang akan dibangun," kata Olly.

Gubernur Olly menuturkan, proyek jalan tol Manado-Bitung terus dikerjakan hingga kini sesuai tahapan yang ada.

“Cuma masih ada kendala sekarang tinggal pembebasan lahan yang ada di wilayah Bitung. Wilayah Bitung baru mencapai 65 persen. Dari titik nol sekira 7 Km sudah mencapai 99 persen. Jadi, seksi 2 juga 1B sudah mencapai 96 persen, sedangkan seksi 2A mencapai 98 persen, tinggal wilayah Bitung, seksi 2 B mudah-mudahan bulan Desember tuntas,” ungkap Olly.

Diketahui, pembangunan jalan tol yang merupakan proyek strategis nasional ini merupakan upaya pemerintah meningkatkan konektivitas agar terjadi pemerataan pembangunan.

Peninjauan proyek jalan tol Manado-Bitung turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan perwakilan BPJN XV. (Humas Pemprov Sulut)

Senin, 23 Juli 2018

Pemprov Adakan Evaluasi LPPD Tahun 2017

Senin (23/7/2018) Bertempat di ruang F.J. Tumbelaka, Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Edison Humiang, M.Si yang turut juga didampingi Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Jemmy Kumendong, M.Si membuka acara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Dalam sambutan yang dibacakan, Gubernur mengingatkan bahwa LPPD ini menjadi suatu hal bersifat krusial yang pada prosesnya diperlukan upaya serta langkah strategis. Khususnya dalam menyikapi kemungkinan terjadinya permasalahan terkait akurasi dan kualitas data dalam LPPD.

Oleh karenanya Gubernur mengajak agar semua peserta dapat melihat tujuan utama dari evaluasi kinerja ini, yakni melihat dan mengevaluasi kembali materi yang terkandung dalam LPPD tahub 207, mencermati kesesuaian data dengan dokumen pendukung dalam LPPD tahun 2017, mengedintifikasi dan menginvetarisir berbagai permasalahan dan kendala serta kelemahan yang ditemui dalam penyusunan LPPD 2017.

Sehubungan dengan kegiatan evaluasi ini, Kasubit Evaluasi Kinerja Wilayah 1 Dirjen OTDA Kemendagri selaku ketua tim Suryawan Hidayat menyampaikan bahwa evaluasi kinerja bukan sesuatu evaluasi yang tidak ada perencanaannya melainkan masuk dalam siklus perencanaan terlebih dalam perencanaan LPPD ini. (humas provinsi sulut)

Gubernur Olly Hadiri Hari Bakti Adhyaksa Kejati Sulut

Memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke 58 Senin (23/7/2018) seluruh pegawai di lingkup Kejaksaan Tinggi Daerah Sulawesi Utara mengadakan upacara yang berlangsung di halaman Kantor Kejati Sulut.

Dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE kegiatan yang dilangsungkan juga dengan penyematan dan penyerahan Satya Lencana 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun berlangsung hikmat dan lancar.

Jasa Agung RI H.M. Prasetyo dalam sambutan yang dibacakan, menghimbau serta mengingatkan kepada seluruh jajaran yang ada di lingkup Kejati mengenai tanggung jawab dalam mendukung, menjaga serta mengawal setiap program kerja pemerintah.

Sejalan dengan itu hendaknya peristiwa ini diartikan sebagai saat yang baik dan berkelanjutan untuk melakukan intropeksi dalam badan kejati sendiri.

Dalam rangkaian acara selanjutnya masih di hari yang sama, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Edwin Silangen menghadiri Acara Syukuran HUT Adhyaksa di Graha Gubernuran Bumi Beringin.

Dalam kesempatan itu Gubernur Olly didaulat untuk memberikan potongan tumpeng kepada kategori Pegawai Kejaksaan Tertua, selanjutnya Gubernur memberikan doorprize hadiah utama berupa sepeda motor kepada pemenang dari Kejari Minut, ditutup dengan penyerahkan Sertifikat Tanah BPN oleh Gubernur kepada Kejati Sulut.

Acara berlangsung meriah diisi dengan hiburan tari-tarian tradisional dan paduan suara serta penampilan dari penyanyi jazz Ermy Kullit.

Nampak hadir dalam acara Kepala Kejati Sulut, Ketua DPRD Provinsi Sulut, unsur Forkopimda, para pegawai kejaksaan se Sulawesi Utara serta para undangan. (Humas provinsi sulut)

Bunda Rita Sambut Hangat Siswa PAUD Walanda Maramis

Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 23 Juli 2018, Bunda PAUD Sulawesi Utara, Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan menyambut anak-anak PAUD Walanda Maramis dengan penuh perhatian.

Sapaan dari Bunda Rita ditanggapi antusias anak-anak sembari berlomba menyalami Bunda PAUD mereka. Kunjungan Bunda Rita yang juga Ketua TP PKK Sulut itu dalam rangka penerimaan sebanyak 20 siswa angkatan pertama PAUD Walanda Maramis binaan TP PKK Sulut.

Dalam arahannya, Bunda Rita menerangkan bahwa pendidikan anak usia dini penting dilaksanakan karena merupakan dasar dari proses pembentukan kepribadian manusia secara utuh yang meliputi pembentukan karakter, kecerdasan, keterampilan, budi pekerti serta ketaqwaan terhadap Tuhan.

"Dalam pelaksanaannya, pendidikan anak usia dini menerapkan prinsip belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaannya sesuai dengan tahap perkembangan anak," katanya.

Menurut Bunda Rita, penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas.

"Yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan optimal saat memasuki pendidikan dasar hingga masa dewasa," ujarnya.

Lanjut Bunda Rita, tujuan PAUD tersebut sesuai dengan 10 program pokok PKK, khususnya program Pokja II yaitu berperan serta dalam upaya peningkatan pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Lebih jauh, Bunda PAUD Sulut mengapresiasi penuh seluruh orangtua dan siswa angkatan pertama PAUD Walanda Maramis.

"Saya ucapkan selamat datang dan selamat belajar kepada anak-anak PAUD Walanda Maramis. Juga saya ucapkan terimakasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya di PAUD Walanda Maramis," imbuhnya.

Adapun pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Sulut Grace Punuh dan pengurus TP PKK Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Minggu, 22 Juli 2018

Gubernur Olly Hadiri Pengucapan Syukur Di Minahasa

Masyarakat di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara pada hari ini, Minggu (22/7/2018) merayakan pengucapan syukur.

Sebagai sebuah tradisi yang diemban sejak dahulu kala oleh masyarakat Toar Lumimuut, Olly Dondokambey selaku orang nomor satu Sulawesi Utara ini menyempatkan diri ikut ambil bagian dalam pengucapan syukur ini.

Hal itu nampak ketika Gubernur Olly bersama Ketua TP-PKK Rita Dondokambey Tamuntuan beribadah minggu pengucapan syukur di Gereja GMIM Petra Sawangan Kab. Minahasa pagi.

Harapanya agar pengucapan syukur kali ini dapat menghantar masyarakat Minahasa pada inti dari perayaan syukur yakni ungkapan nyata pada Tuhan.

Turut hadir juga Wakil Bupati terpilih Robby Dondokambey, Asisten Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang, tokoh agama serta jemaat GMIM Petra Sawangan. (humas provinsi sulut)

Jumat, 20 Juli 2018

Gubernur Lantik 37 Pejabat Lingkup Pemprov Sulut

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey melantik 23 pejabat administrator dan 14 pejabat Pengawas yang ada di lingkup pemprov sulut.

Pelantikan tersebut digelar Jumat, (20/7/2018) bertempat di ruang CJ Rantung kantor Gubernur Sulut, turut dihadiri oleh Sekretaris Provinsi Edwin Silangen,SE,MS.

Dalam arahannya Gubernur mengatakan jabatan yang diemban adalah bentuk kepercayaan sekaligus amanah, sehingga harus dijawab dengan profesionalisme, loyalitas, disiplin, integritas dan prestasi serts kerja paripurna yang diwarnai dengan inovasi dsn terobosan positif.

Para pejabat yang baru dilantik harus mampu menjadi penyambung lidah pemerintah dalam mengrksekusi setiap kebijakan pelaksanaan program dilapangan. Pahami setiap program kerja, prioritsd serta seragamkan visi dan misi pembangunan.

Sebagai abdi negara dan masyarakat harus mampu mengembangkan komunikasi publik dengan baik, berdayakan berbagai media untuk berkomunikasi menyampaikan setiap capaian program kerja sehingga tetap menjadi kepercayaan masyarakat.

Diketahui total pejabat yang dilantik berjumlah 37 orang sesuai dengan nomor Surat Keputusan Gubernur 821.2/BKD/SK/37/2018.

Beberapa orang mendapatkan promosi dari jabatan pengawas ke adminkstrator diantaranya Melky Matindas menjadi Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Barang Milik Daerah, John Siby menajadi Kepala Bagian Infrastruktur Kawasan Perbatasan pada Biro Pengelolaan Perbatasan Negara.(humas provinsi sulut)