Mendagri RI Tjahjo Kumolo Bersama Gubernur Olly Hadiri Festival Manado Fiesta 2018

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Gubernur Sulawesi Utata Olly Dondokambey menghadiri acara Festival Manado Fiesta 2018 yang dipusatkan di kawasan Megamas, Jumat (31/8/2018) siang.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Mendagri. Dihadapan masyarakat Sulawesi Utara serta wisatawan asing dan lokal, Mendagri memuji akan keramatamahan masyarakat Nyiur Melambai yang dilihatnya sebagai potensi untuk memajukan Sulawesi Utara.

"Salah satu janji politik Gubernur dengan bagaimana menjadikan Provinsi Sulut menjadi bagian yang disebut provinsi ini menjadi provinsi yang majemuk menerima semua golongan apapun, kuncinya keramatamahan serta stabilitas daerah yg harus kita jaga," ujar Mendagri dalam sambutannya.

Untuk itu, Mendagri mengharapkan agar ivent seperti ini yang dapat menjual daerah Sulawesi Utara baik dikancah Nasional maupun Internasional harus terus dipertahankan dan dijalanakan.

"Diharapkan kegiatan ini dapat berjalan rutin. Karena Sulut ini merupakan pintu gerbang pariwisata," lanjut Mendagri.

Sejalan dengan itu, Mendagri mengajak kepada semua pihak agar terus melibatkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk menjaga kerukuan di Provinsi ini, agar menjadi Provinsi yang aman dan majemuk.

Lebih dalam lagi, Mendagri mengajak kepada mayarakat Sulawesi Utara untuk mempertahankan ekonomi yang telah maju di Sulut.

Sebelumya ditempat yang sama, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengapresiasi atas keterlibatan dari semua pihak demi tersuksesnya ivent Manado Fiesta ini. Terlebih juga akan terus bertambahnya ivent-ivent skala nasional yang diagendakan dari semua kabupaten/kota yang ada di Sulut.

"Apa yang kita liat hari ini hampir 14 kabupaten kota di Sulut memiliki agenda-agenda khusus menampilkan budaya di setiap daerah," kata Gubernur

Dilihatnya, dengan adanya agenda-agenda seperti ini, begitu banyak turis baik domestik dan asing yang datang Sulawesi Utara. Lanjutanya pula, kegiatan berskala nasional dapat tercapai dengan keterlibatan masyarakat Nyiur Melambai yang terkenal dengan kerukunan dan keramatamahan.

"Hal ini tercapai berkat kerjasama semua stakeholders lewat kerukunan bersama yang dapat menarik turis dari mancanegara," lanjut orang nomor satu di Sulut ini.

Disamping itu, Gubernur Olly mengapresiasi kepada Presiden RI yang memilih Sulawasi Utara sebagai tempat diadakanya kegiatan bertaraf nasional.

Sejalan dengan itu, Gubernur mengajak kepada semua lapisan masyatakat yang ada di Sulut untuk menjaga kebersamaan. Karena dengan kebersamaan banyak wisatawan baik lokal dan mancanegara mampir di Sulawesi Utara.

"Daerah kita aman dan tentram sehingga banyak yang datang di Sulawesi Utara," akhiri Gubernur.

Diketahui, selepas Mendagri dan Gubernur menyampaikan sambutannya, kegiatan dilanjutkan dengan melihat parade hias dan atraksi menarik dari peserta festival.

Nampak hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP-PKK Ir. Rita Dondokambey Tamuntuan, Sekretaris Daerah Sulawesi Utara Edwin Silangen, Ketua DWP Sulut Ivonne Silangen Lombok, Unsur Frokopimda Sulut, Walikota dan Wakil Walikota Manado, serta tamu undangan lainnya.(humas provinsi sulut)

Peringati HUT Sulut ke 54, Pemprov Gelar Pameran Pambangunan, Gubernur Olly Harap Keterlibatan Banyak Pihak

Menyongsong agenda Pameran Pembangunan dalam rangka HUT Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ke 54 yang akan di helat pada tanggal 15 - 24 September 2018 nanti, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs.Edison Humiang, M.Si bersama panitia penyelenggara adakan rapat persiapan. Kali ini dengan mengundang peserta pameran dari pihak perbankan.

"Berbeda dibandingkan tahun sebelumnya dimana stand perbankan menjadi satu dibawah koordinasi Bank Indonesia, maka pada pameran kali ini bank yang berpartisipasi akan disediakan tenda khusus masing-masing," kata Humiang saat memimpin rapat di Ruang WOC Kantor Gubernur Sulut, Jumat (31/8/18).

Lanjut dia hal ini dimaksudkan agar pihak bank mendapat ruang lega dimana nantinya diharapkan dapat mengakomodir kegiatan perbankan bersama masyarakat yang berkunjung diantaranya sosialisasi produk keuangan, investasi, maupun pinjaman untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Pameran ini menampilkan produk-produk hasil pembangunan di Sulut, nantinya masyarakat, kalangan pengusaha UMKM yang tertarik berinvestasi bisa langsung mendapat informasi dan pelayanan dari perbankan. Jadi semua bisa bersinergi disana," papar Humiang.

Menariknya pameran pembangunan tahun ini direncanakan akan lebih melibatkan banyak pihak diluar perangkat daerah.

"Pesan Bapak Gubernur Olly Dondokambey agar kalangan swasta, dunia usaha dan perbankan lebih banyak dilibatkan. Pameran itu nantinya juga diharapkan dapat menonjolkan interaksi dengan pengunjung. Misalnya ada pengusaha mie bisa mendemonstrasikan proses pembuatan kepada pengunjung, tentu lebih menarik daripada sekedar memajang produk jadi," pungkas Humiang.

Turut hadir dalam rapat tersebut Kabag Pemerintahan sekaligus moderator Drs.James Kewas M.Si, Sekretaris Disperindag Abd. Mokoginta SH, M.Si, perwakilan Bank Indonesia, Bank Sulut Go, BRI, BNI, BTN.(humas provinsi sulut)

Tunjang Parisiwata Sulut, Wagub Harap Stakeholders Terkait Siapkan Makanan Higienis

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Sulut melaksanakan Rapat Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengawasan Terhadap Obat dan Makanan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara bertempat di ruang F.J. Tumbelaka, Jumat (31/8/2018).

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw membuka langsung kegiatan yang diikuti oleh kepala SKPD lingkup Provinsi Sulut yang terkait serta utusan bagian kesejahteraan rakayat se-Sulut.

Dalam sambutanya, Wagub mengingatkan  akan pentingnya pengawasan obat dan makanan di daerah Sulut. Hal ini dilihat karena tingginya aktivitas wisatawan yang datang di Bumi Nyiur Melambai. Ditakutkan, kurangnya pengawasan terhadap obat dan khususnya makanan dapat mencederai pertumbuhan ekononi di Sulut.

"Bagaimana dasyatanya pariwisata yang sekarang jadi tulang punggung provinsi ini bisa anjlok kalau pengawasan obat dan makan ini tidak diperhatikan," terang Wagub

Sejalan dengan itu, Wagub mengingatkan akan pentingya higienitas makanan yang ada di Sulawesi Utara. Untuk itu Wagub mengharapkan kepada semua pihak baik yang ada di kabupaten/kota agar pengawasan ini dapat ditunjang dengan ketersediaan alat-alat yang memadai.

Diketahui, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penjelasan materi yang dibawahkan langsung oleh Asisten Deputi bagian kesehatan RI.

Nampak hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Ir. Andi Rahadi, M.Sc selaku narasumber pada rakor tersebut, Kepala Biro Kesra Dr. Kartika Devi Tanos, MARS, para peserta rapat.(humas provinsi sulut)

Menkopolhukam: Camat Harus Miliki Loyalitas Tunggal

Menteri Koordinator Politik, Hukum Keamanan RI Jenderral TNI (purn) Wiranto, mengajak kepada para camat yang ada di seluruh wilayah Indonesia untuk memiliki loyalitas tunggal. Loyalitas tunggal itu adalah dimana seorang camat harus patuh kepada pimpinan tertinggi yakni Presiden sesuai dengan konstitusi negara.

Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Camat, yang diikuti 500 orang camat dari Provinsi Sulawesi, Maluku dan Papua, diselenggarakan Kamis (30/8/2018) bertempat di hotel Sutan Raja Minahasa Utara.

Peran stratrgis camat dalam melaksanakan program prioritas nasional dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan penting. Para camat harus loyal agar pelaksanaan pembangunan bangsa bisa searah sesuai dengan fokus yang dijalankan Presiden, dimana saat ini Presiden selalu fokus memperhatikan kepentingan rakyat, tidak merugikan rakyat, semua kebijakan dijalankan untuk rakyat, untuk itu ada 10 prioritas nasional yang dilakukan Presiden demi mensejahterakan rakyat yakni pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, usaha parisiwasata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, pembangunan wilayah, polhukam. Semua program tersebut harus didukung sepenuhnya oleh para camat.

Selain itu Mantan Panglima TNI ini juga mengatakan peran camat dalam konteks NKRI untuk menghadapi persaingan global saat ini sangat penting. Cita-cita negara bisa tercapai karena camat turut ambil andil dalam pembangunan. Posisi camat dalam proses desentraliasi harus jelas, camat memiliki hak mengatur wilayah kearah yang lebih baik, didalam wilayah itu terdapat rakyat. Camat merupakan ujung tombak dalam pembangunan, kecamatan gagal hingga pusat bisa gagal.

Dalam menghadapi dinamika kehidupan saat ini, camat diminta harus terus fokus dan mengembangkan kompetensi sebagai pemimpin karena keadaan semakin berubah, teknologi informasi semakin berkembang, banyak hal positif dan negatif bisa didapat dalam perkembangan teknologi, Camat harus berperan aktif memilah mana yang baik dan tidak, camat harus paham akan teknologi, agar camat  dapat menyampaikan dengan baik semua keberhasilan pembangunan yang dicapai dalam berbagai media.

Khusus Dalam bidang politik, Menko Polhukam mengingatkan camat harus ikut membantu menyelesaikan agenda nasional dalam Pileg, Pilpres, Pilkada agar berjalan lancar. Diakhir arahan Menko Polhukam mengingatkan agar Hukum harus ditegakan dengan baik ditingkat kecamatan, aparatur saling bersinergi agar rakyat tetap sejahtera dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wagub Sulut Steven Kandouw, Irwasum Polri Komjem Pol Eko Putut Bayuseno, Bupati Walikota dan para peserta Rakornas.(humas provinsi sulut)

Hadiri Rakornas Camat, Mendagri: Camat Harus Tegak Lurus, Sampaikan Keberhasilan Pembangunan

Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo menegaskan kepada para camat di seluruh Indonesia untuk memiliki integritas, tegak lurus dalam memimpin dan terus menyampaikan kepada masyarakat tentang keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan Mendagri dihadapan 500 orang camat dari Provinsi Sulawesi, Maluku dan Papua dalam acara pembukaan Rapat koordinasi nasional Camat, yang diselenggarakan Kamis (30/8/2018) bertempat di hotel Sutan Raja Minahasa Utara. Hadir juga memberikan Materi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto.

Rakornas tersebut Mengambil tema peran strategis camat dalam penyelenggaraan pemerintahab diwilayah kecamatan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan.

Dalam sambutan arahan Mendagri menekankan setiap camat harus terus melakukan konsolidasi antar sesama perangkat pemerintahan, Camat harus tegak lurus, semua aparat pemerintahan harus tegak lurus, jangan khawatir dalam melayani masyarakat, para Camat harus mampu sampaikan ke masyarakat semua keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal tersebut bukan kempanye, hal itu adalah untuk menunjukan loyalitas Camat kepada pimpinannya.

Lanjut Mendagri, Rakornas Camat ini dilakukan Untuk melakukan penguatan penyelenggaran pemerintah daerah di wilayah kecamatan, sesuai PP Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan.

Diketahui Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 ini adalah turunan dari pasal 228 dan pasal 230 UU Nomor 23 tahun 2014. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Berdasarkan pasal 225 ayat (1) bahwa Camat juga bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum antara lain pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kerukunan dan stabilitas kehidupan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelayanan serta pembangunan untuk peningkatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembekalan ini nantinya akan dijelaskan tugas camat sesuai dengan PP NO 17 tahun 2018. Dimana Camat dalam memimpin Kecamatan, menurut PP ini, bertugas di antaranya yakni:
 a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum; b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. mengoordinasikan upaya penyeleggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota, yaitu: a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan b. untuk melaksnakan tugas pembantuan.

Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.

“Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria: a. proses sederhana; b. objek perizinan berskala kecil; c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan d. tidak memerlukan teknologi tinggi,” bunyi Pasal 11 ayat (3) PP ini.

Khusus untuk camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos batas lintas negara, menurut PP ini, dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait kepada bupati/wali kota.

Selain itu, camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sakbutan menyampaikan terima kasih kepada Mendagri yang memilih Sulut sebagai tempat berlangsung kegiatan, Gubernur berharap dalam Rakornas ini dapat menghasilkan ide dan gagasan baru dalam membangun NKRI demi kesejahteraan rakyat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Irwasum Polri Komjen Pol Eko Putut Bayuseno, Unsur Forkopimda Sulut, Bupati/Walikota.(humas provinsi sulut)

Cabut 42 Izin Tambang, Gubernur Olly Dondokambey Cinta Lingkungan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat mendukung upaya konservasi, melalui upaya pelestarian alam dengan mengakomodir kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE pada peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) di Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih, Kota Bitung, Kamis (30/8/2018) siang.

"Kita maknai momentum peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini dengan mensyukuri karunia Tuhan akan anugerah sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah serta diwujudkan melalui upaya konservasi guna menjaga kelestarian alam dan kesinambungan daya dukung lingkungan, sebagai warisan untuk generasi mendatang," kata Olly.

Gubernur Olly menuturkan, komitmen untuk menjaga kelestarian alam Sulut telah dibuktikannya dengan tidak menerapkan izin tambang, baik dalam bentuk Kontrak Karya (KK) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang luasnya dibawah 2.000 meter persegi, serta pencabutan IUP.

"Kami sudah menutup 42 tambang supaya pelestarian alam lebih baik," beber Olly lalu disambut tepuk tangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar dan seluruh peserta HKAN 2018.

Menurut Olly, dicabutnya puluhan izin tambang itu berdampak positif pada eksistensi kawasan konservasi serta keanekaragaman hayati yang ada di Sulut karena telah memberikan berbagai manfaat antara lain, ekosistem pendukung jasa lingkungan air dan pariwisata.

Salah satu contoh nyata dari manfaat tersebut adalah berkembang pesatnya sektor pariwisata Sulut yang sangat mengandalkan segala potensi keindahan alam serta keanekaragaman hayatinya.

"Kami juga sedang membangun ekowisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu leading sector pembangunan di Sulut. Selama tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan yang signifikan terkait jumlah kunjungan wisatawan ke Sulut," ungkap Olly.

Untuk diketahui, saat ini dalam setiap minggunya ada 18 trip penerbangan dari Cina ke Manado yang mengangkut wisatawan dari negeri tirai bambu. Pada tahun 2015, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sulut sebanyak 27.059, meningkat menjadi 48.288 pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 jumlah wisatawan mancanegara mencapai angka 86.976, serta selang bulan Januari sampai Juni Tahun 2018, jumlah wisatawan telah mencapai 59.125.

Selain itu, pada tahun 2017 tercatat sebanyak 2,7 juta penumpang pesawat udara yang melakukan perjalanan ke Sulut. Bahkan diprediksi hingga akhir tahun 2018 ini, jumlah penumpang akan meningkat hingga 3 juta penumpang.

Lanjut Olly, pencapaian positif sektor pariwisata itu berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulut meskipun harga sebagian komoditas unggulan Sulut seperti kopra, cengkih dan pala sedang turun.

"Selama tahun 2015 sampai tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Sulut selalu berada pada angka diatas 6 persen atau lebih tinggi dari Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 5 persen," kata Olly.

Kinerja perekonomian Sulut tahun 2017 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku  tahun 2017 mencapai Rp. 110,16 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 79,49 triliun.

Adapun PDRB perkapita mencapai Rp. 44,76 juta rupiah. Ekonomi Sulut tahun 2017 tumbuh 6,32 persen atau menguat dibandingkan tahun 2016 sebesar 6,17; dan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 6,12%.

Pertumbuhan ekonomi tersebut juga berdampak pada menurunnya angka kemiskinan. Persentase tingkat kemiskinan Sulut berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang berada pada range 10 - 11 persen. Bahkan di wilayah Pulau Sulawesi, kemiskinan di Sulut adalah yang paling rendah.

Di tempat yang sama, Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar mengapresiasi Gubernur Olly karena komitmennya dalam melestarikan lingkungan.

"Saya mengapresiasi Bapak Gubernur yang sangat gigih melestarikan alam. Ini harus menjadi sikap hidup dan budaya bangsa," ucap Menteri LHK.

Lanjut Menteri LHK, kampanye konservasi alam harus terus menerus digaungkan oleh seluruh pemangku kepentingan.

"Kehidupan manusia tergantung pada alam, pada sumber daya yang dihasilkan oleh ekosistem alam. Bila semua itu rusak atau musnah pasti berpengaruh kepada kehidupan kita juga," tandas Menteri LHK.

Menariknya, pada peringatan HKAN tahun 2018 yang mengusung tema HKAN “Harmonisasi Alam dan Budaya” itu Menteri LHK memberikan penghargaan kepada Gubernur Olly. Penghargaan itu diserahkan atas peran aktif Olly dalam penguatan fungsi pengelolaan Taman Nasional Bunaken dan melaksanakan konservasi jenis ex situ jalak bali dan rusa tutul.

Selain itu, pada HAKN 2018 dilakukan penandatanganan pernyataan konservasi alam oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Pernyataan itu adalah komitmen menjadikan konservasi alam sebagai sikap hidup dan budaya bangsa Indonesia.

Agenda HKAN 2018 turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Ketua TP PKK Sulut, Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Walikota Bitung, Max Lomban dan para peserta peringatan HAKN 2018 dari seluruh Indonesia. (Humas Pemprov Sulut)

Dra.Ivonne Silangen-Lombok Ajak DWP Sulut Jadi Agen Pencerahan Investasi Keuangan

Tak bisa dipungkiri bahwa sehatnya manajemen keuangan dalam keluarga menjadi salah satu indikator kebahagiaan kehidupan rumah tangga. Tentunya peran perempuan sebagai ibu rumah tangga sangat penting karena berfungsi secara langsung sebagai pengelola keuangan dalam keluarga.

Hal ini disampaikan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Utara Dra.Ivonne Silangen-Lombok saat memberikan sambutannya pada acara Sosialisasi dan Edukasi Waspada Investasi Keuangan bagi pengurus dan anggota DWP se Provinsi Sulut di Hotel Swissbel Manado, Kamis (30/8/18).

Menurut dia peran strategis ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang baik, bahkan terhadap ancaman investasi ilegal atau bodong yang saat ini kerap diberitakan.

"Saya saksikan di media sosial banyak yang tertipu oleh investasi bodong ini. Sehingga melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi seperti ini para ibu mendapatkan pemahaman dan pencerahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan investasi," harapnya.

Dirinya melanjutkan, anggota Dharma Wanita bukan hanya hadir untuk keluarganya sendiri tetapi juga hadir ditengah lingkungan sosial masyarakat.

"Tentu kita juga dapat menjadi agen untuk menyampaikan dan memberi pencerahan kepada masyarakat, kepada ibu-ibu rumah tangga tentang pengelolaan keuangan sekaligus memanfaatkan peluang investasi keuangan yang ada," pesan Ibu Ivonne.

Pada kesempatan yang sama Kepala Bagian EPK, IKNB dan Pasar Modal KOJK Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara Ahmad Husein menyampaikan berdasarkan survei OJK tahun 2016 khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, literasi atau pemahaman terhadap produk jasa keuangan hanya sebesar 28% sedangkan tingkat penggunaan produk sebesar 68%. OJK sendiri menargetkan tingkat inklusi harus tercapai 75% ditahun 2019 nanti.

"Ada gap yang besar antara inklusi penggunaan dan pemahaman terhadap pemanfaatan. Diharapkan dengan acara sosialisasi seperti ini literasi dan pemahaman masyarakat bertambah, menggunakan produknya juga tidak mudah tertipu oleh investasi-investasi yang tidak baik," kata dia.

Dalam kegiatan yang diprakarsai oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan tersebut nampak hadir Kasubdit Perbankan Kepolisian Daerah Sulut Iwan Permadi, Kepala Kantor Perwakilan BEI Provinsi Sulut Fonny The, Certified Financial Planner Imelda Tarigan, Para Pengurus DWP Provinsi serta
Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.

Ramah Tamah Bersama Camat Regional I, Wagub Kandouw : Sulut Aman, Nyaman dan Tenteram

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw menghadiri acara ramah tamah bersama peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Camat Regional I di Minahasa Utara, Rabu (29/8/2018) malam.

Dalam pertemuan yang diikuti ratusan camat dari seluruh Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua itu, Wagub Kandouw mengatakan bahwa rukun dan damainya kehidupan bermasyarakat di Sulut meskipun masyarakatnya sangat majemuk menjadi kunci sukses dipercayakannya Sulut menjadi tuan rumah sejumlah iven nasional.
   
"Sulut aman, nyaman dan tenteram. Suasana kondusif ini adalah buah dari tingginya kesadaran masyarakat Sulut untuk selalu hidup berdampingan satu dengan yang lain dalam kerukunan dan kedamaian," kata Kandouw.

Kandouw menuturkan kerukunan masyarakat itu juga yang membuat Sulut meraih beberapa penghargaan dari pemerintah pusat, yakni Harmony Award (daerah terbaik dalam kerukunan umat beragama) dari Kementerian Agama RI dan daerah paling toleran dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Selain itu, di hadapan para camat regional I, Kandouw juga menerangkan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sulut karena didukung pesatnya perkembangan pariwisata Sulut. Selama tahun 2015 sampai tahun 2017 Pertumbuhan ekonomi Sulut selalu berada pada  angka diatas 6 % atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5 %.

"Kami juga mampu menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 1,08 persen, dari 8,98 persen tahun 2016 menjadi 7,9 persen pada bulan September tahun 2017," ungkap Kandouw.

Untuk diketahui, di sektor pariwisata, dalam tahun-tahun terakhir terjadi peningkatan yang signifikan terkait jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara. Tahun 2015, jumlah wisatawan macanegara sebanyak 27.059, meningkat menjadi 48.288 pada 2016, dan pada tahun 2017, jumlah wisatawan mancanegara mencapai angka 86.976, serta selang bulan Januari sampai Juni tahun 2018 mencapai 59.125. Hal ini berkat dukungan penerbangan langsung Manado-Tiongkok serta berkat sinergitas kerja segenap komponen pembangunan di daerah dan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Pertemuan itu turut dihadiri Bupati Minut Vonny Panambunan, Sesditjen Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Kemendagri, Nugroho, Wakil Ketua TP PKK Sulut, dr Kartika Devi Kandouw-Tanos, MARS, perwakilan Forkopimda dan para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Wakili Gubernur, Humiang Buka Seminar "Pancasila Memberantas Korupsi"

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Edison Humiang, M.Si menerima sekaligus membuka langsung Seminar Bertema "Pancasila Memberantas Korupsi" yang dilaksanakan oleh Komunitas Jas Merah bertempat di ruang C.J. Rantung, Rabu (29/8) pagi.

Dalam sambutan Gubernur Olly Dondokambey yang dibacakan langsung oleh Humiang, Gubernur mengingatkan kembali akan ideologi pancasila. Dimana pancasila adalah berkah yang indah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita melalui perenungan, pergulatan pemikiran para founding fathers Indonesia.

Sejalan dengan itu, Gubernur menekankan akan peningkatan pemahaman akan nilai-nilai pancasila, kecintaan akan NKRI dan upaya pemberantasan korupsi bagi segenap masyarakat secara luas terlebih masyarakat Sulawesi Utara dan generasi muda selaku generasi penerus.

Oleh karena itu, masih dalam sambutan yang dibacakan, Gubernur mengajak kepada segenap peserta untuk mengikuti sebaik mungkin agenda ini dengan menjadikannya sebagai wahana pembelajaran, sharing informasi dan bertukar gagasan.

Nampak juga hadir dalam kegiatan tersebut ketua komunitas Jas Merah bpk. Robert Plangiten, Ketua Dewan Pakar Prof. DR. Drs. Robby Walalangi, MM, M.Pd,  serta utusan dari anak sekolah di Manado. (humas provinsi sulut)

Wakili Gubernur, Humiang Hadiri Pembukaan Kejuaraaan Yongmoodo Pangdam XIII/merdeka CUP 2018

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang, M.Si menghadiri Upacara Pembukaan Kejuaraan Beladiri YONGMOODO Pangdam XIII/Mdk CUP Tahun 2018 di Atrium Megamall Manado. Selasa, (28/08/2018).

Humiang juga menjelaskan bahwa Kegiatan olahraga pasti berimplikasi pada kesehatan tubuh dan jiwa, Yongmoodo adalah olah raga beladiri yang berasal dari Korea dengan keunikan untuk pengembangan mental dan kualitas diri. Beladiri ini juga menekankan pada kesanggupan atlit untuk menjaga kepribadian, mengasah mental dan fisik, belajar dari alam, menjaga sopan santun dan menguasai diri.

Sangat dipandang penting untuk mengembangkan cabang olahraga beladiri Yong Moodo ini terutama di Bumi Nyiur Melambai.
"Kepada pengurus Federasi Yong Moodo Sulawesi Utara agar semakin menguatkan tekad untuk bekerja keras dan menjaga kesolidan organisasi serta mampu menciptakan terobosan baru dalam rangka mengembangkan prestasi para atlit," Harapnya

Hal senada disampaikan Pangdam XIII/Merdeka Mayor Jenderal TNI Tiopan Aritonang bahwa melalui kegiatan ini juga akan dapat menjaring atlit yang berbakat dan bersemangat, dengan harapan akan melahirkan atlit Yong Moodo yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Masih di tempat yang sama Humiang menyampaikan kepada para atlit untuk terus menjunjung tinggi sportivitas dan kejujuran, dan jadikan kegiatan ini sebagai wahana dalam menjalin persahabatan dan persaudaraan, serta hindari tindakan yang dapat menimbulkan perselisihan antar sesama atlit.

"Seorang pemenang sejati tidak akan pernah berhenti berusaha, dan orang yang berhenti berusaha takkan pernah menjadi seorang pemenang, karena hasil tidak akan pernah menghianati proses,"  Tutupnya(humas provinsi sulut)

Sekprov Pimpin Rapat Persiapan Hut Provinsi Ke-54

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawsi Utara Edwin Silangen memimpin jalannya rapat Persiapan Pelaksanaan Hut ke-54 Provinsi Sulawesi Utara yand diadakan di ruang F.J. Tumbelaka, Selasa (28/8/2018) siang.

Pada kesempatan tersebut, Sekporv menjelaskan bahwa maksud diadakannya kegiatan ini guna mengevaluasi kegiatan baik yang sudah dilikasanakan pada saat Hut RI ke-73 sekaligus mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Hut Provisnis ke-54.

Sejalan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya (Hut RI ke 73), mengatasnamakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Sekda memberi apresiasi pada acara puncak hut RI yang telah berlangsung. Dikatakan, ini menjadi modal semangat bagi kita dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan hut provinsi dengan serangkai kegiatan yang telah direncanakan oleh panitia.

Sehubungan dengan pelaksanaan Hut Provinsi ke-54, telah dibicarakan beberapa agenda penting dalam rapat tersebut yakni; Olahraga, pemilihan ASN teladan, Anjangsana yang akan dilaksanakan di panti-panti asuhan, ziarah ke makam pahlawan daerah, upacara puncak akan dilaksabakan di lapangan GOR Wolter Monginsidi tanggal 24 Semptember 2018, Pameran pembangunan yang rencananya dipusatkan di Kayuwatu sejak tanggal 15 dan ditutup pada tanggal 24 september 2018, serta pelaksanan pemilihan nyong dan noni Sulut.

Dijelaskan pula, setelah upacara bendera akan dilaksanakan sidang paripurna DPRD Sulut dalam rangka HUT Provinsi Sulut ke 54. Menariknya, saat sidang paripurna, semua peserta diagendakan mengenakan pakaian adat saat sidang. Sejalan dengan itu, para kepala desa dan lurah se Sulut akan diundang untuk menghadiri upacara puncak dan sidang paripurna pada tanggal 24 September 2018.

Nampak hadir dalam rapat tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edison Humiang, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Muhamad Mokoginta serta kepala SKPD lingkup Pemprov Sulut. (humas provinsi sulut)

Gubernur Olly : TKPRD Sinergikan Tata Ruang Sulut

Kehadiran dan peranan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) diharapkan mampu merumuskan kebijakan penataan ruang dan menangani berbagai permasalahan dan konflik penataan ruang di Sulawesi Utara.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Mokoginta pada rapat pleno perdana TKPRD Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Manado, Selasa (28/8/2018) siang.

"TKPRD bertujuan untuk memadukan, mensinergikan dan memadu-serasikan penyelenggaraan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah," katanya.

Lanjut Gubernur Olly, sebagaimana amanat dalam pasal 22 Permendagri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, pelaksanaan koordinasi TKPRD Provinsi dan TKPRD kabupaten/kota dilakukan melalui rapat koordinasi guna menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.

"Kegiatan ini dapat memberikan efek positif dan manfaat bagi keberlangsungan pembangunan daerah dan kesejahteraan hidup masyarakat Sulawesi Utara," ungkapnya.

Terkait ruang lingkup koordinasi penataan ruang di Sulut, Gubernur Olly menerangkan bahwa hal itu meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

"Dimana dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 245 Tahun 2018, sehingga TKPRD berproses sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan bersama," bebernya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, untuk mendukung beberapa hal tersebut, Gubernur Olly meminta semua perangkat daerah dan lembaga terkait untuk memberikan data dan informasi pemanfaatan ruang yang akan dimuat dalam perbaikan/perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Sulut.

"Setiap kita yang tergabung dalam TKPRD Provinsi harus berperan aktif dalam memberikan informasi dan data pada saat melakukan penerbitan kesesuaian ruang yang dimohon oleh setiap stakeholders/pemrakarsa," imbuhnya.

Untuk diketahui, TKPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas dibantu oleh: Sekretariat TKPRD, dengan dua kelompok kerja, bekerja sesuai dengan fungsi dan perannya dalam penerbitan rekomendasi kesesuaian tata ruang di Provinsi Sulawesi Utara. Sinergitas TKPRD juga untuk mendukung Online Single Submission (OSS) yang akan dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara guna terselenggaranya urusan perizinan dan non-perizinan.

Rapat TKPRD turut dihadiri oleh Kepala Bappeda Ricky S. Toemandoek, perwakilan Forkopimda dan para pejabat di lingkup pemerintah kabupaten/kota se-Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Ibu Rita Motivasi Wanita Bolmut Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara ibu Rita Dondokambey Tamuntuan memberikan motivasi kepada para wanita dan ibu-ibu yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara untuk menjadi wanita tangguh agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan pertemuan TP PKK Provinsi Sulut dan TP PKK Bolmut, Selasa (28/8/2018).

Kegiatan tersebut mengambil tema Penguatan Peran Wanita di Perdesaan menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ibu Rita mengajak para wanita harus mengikuti perkembangan jaman, agar dapat memperhatikan semua kegiatan keluarga baik anak maupun suami, peran wanita penting sebagai penyeimbang kehidupan keluarga. Potensi Perempuan merupakan aset daerah yang besar yang harus terus- menerus dapat dikembangkan untuk membangun daerah dan Negara Indonesia.

Sebaliknya jika penduduk perempuan tidak diberikan ruang dan kesempatan yang cukup untuk mengembangkan potensinya, maka perempuan dapat menjadi beban besar bangsa serta dapat mengurangi nilai dan hasil-hasil pembangunan yang telah dan akan dicapai.

Untuk itu perempuan atau wanita didaerah harus terus mampu mengembangkan potensi diri demi pengembangan keluarga yang sejahtera dan bahagia dalam rangka pengembangan desa dengan perempuan sebagai penggeraknya.

Hadir dalam kegiatan tersebut para pengurus TP PKK Kabupaten Bolmut beserta peserta kegiatan, perwakilan Dinas DPM-DD provinsi Sulut.(humas provinsi sulut)

Pemprov Sulut Mantapkan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah

Dengan memperhatikan manfaat dan strategisnya peran Usaha Kesehatan Sekolah /Madrasah (UKS/M), Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Biro Pemerintahan dan Kesra menggelar Rapat Pemantapan Pembinaan dan Pengembangan Program UKS/M di Ruang WOC Kantor Gubernur Sulut, Senin (27/8/18).

Wakil Gubernur Steven Kandouw selaku Ketua Umum Tim Pembina UKS/M Provinsi Sulut dalam sambutannya yang dibawakan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs.Edison Humiang, M.Si menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya agenda penting ini.

Dirinya memaparkan Pemprov Sulut menyadari bahwa dengan memacu pembangunan pada sektor pendidikan dan kesehatan secara langsung akan memberi dampak pada peningkatan sumber daya manusia suatu daerah.

"Peran UKS/M bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta derajat kesehatan peserta didik," beber Wagub.

Disamping itu Wagub memaparkan mengenai kunci sukses kegiatan UKS/M terletak pada berbagai program kerja dan metode pembinaan yang saat ini menjadi tugas dan tanggung jawab Tim Pembina UKS/M.

"Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mencari, menemukan dan memantapkan metode pembinaan serta program kerja yang tepat sasaran dalam pengembangan UKS/M di Sulawesi Utara kedepannya," pesan Wagub seperti yang disampaikan Humiang.

Sebagaimana diketahui UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. UKS/M bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan pekembangan yang harmonis peserta didik.

Sasaran UKS/M dalam Peraturan Bersama antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri ini meliputi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat sekolah.

Kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan  pembinaan lingkungan sekolah sehat. 

Turut hadir dalam rapat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dr. Kartika Devi Tanos, MARS, Kepala Bappeda Ricky Toemandoek,  perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, para Kabag Kesejahteraan Rakyat, perwakilan Kanwil Agama seluruh Kabupaten / Kota Sulawesi Utara.