Gubernur Olly Kembali Bagikan Sertifikat Redis, Kali Ini untuk 1.000 Warga Tombariri Timur

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey kembali membagikan 1000 sertifikat redis untuk empat desa di Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa, Selasa (25/8/2020).

Beberapa waktu lalu, Gubernur Olly juga pernah membagikan sertifikat redis untuk warga Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kali ini, penyerahan sertifikat di Minahasa dipusatkan di Desa Ranotongkor. Adapun keempat desa tersebut yaitu Desa Ranotongkor Timur 405 sertifikat redis, Desa Ranotongkor 391 sertifikat, Desa Teling 124 sertifikat dan Desa Kumu 80 sertifikat.

Gubernur Olly membagikan sertifikat redis secara simbolis di kepada warga sambil didampingi Kepala BPN Sulut Fredi Kolintama, Bupati Minahasa Roy Roring, Wakil Bupati Robby Dondokambey.

Pada kesempatan itu, Olly menjelaskan kepada warga bahwa objek sertifikat redis merupakan tanah negara yang diberikan kepada masyarakat.

"Kita harus bersyukur karena program redis itu yang berjalan bagus baru ada di Provinsi Sulut, karena redis itu tanah Pemerintah yang diberikan kepada rakyat dan sudah bersertifikat beda dengan tempat lain pemerintah memberikan sertifikat tapi memang rakyat punya, tapi di Sulut yang kita bagikan terus dari Bitung , Mitra, sekarang di Minahasa itu tanah Pemerintah diberikan kepada rakyat dan akan berjalan terus program seperti ini dimana tanah pemerintah yang sudah digunakan oleh masyarakat saya sebagai Ketua Gugus Tugas Reformasi Agraria," kata Olly.

Disamping itu, Olly berharap dengan adanya sertifikat redis dapat mencegah konflik terkait status tanah.

"Makanya saya minta Pak Kakanwil ketua hariannya dan jajaran semua yang seperti ini supaya kita tuntaskan selama pemerintahan kami sebagai gubernur agar supaya masyarakat tidak ada lagi ribut-ribut dengan pemerintah karena tugas pemerintah hadir ditengah masyarakat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan rakyat kase sejahtera pa pemerintah, pemerintah pe tugas mensejahterahkan masyarakat," ungkap Olly.

Olly juga menerangkan kepada masyarakat bahwa sertifikat redis dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

"Torang manfaatkan sertifikat ini dengan baik agar supaya menjadi modal usaha torang kedepan , sehingga ekonomi di Sulut bisa berputar," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Minahasa Roy Roring mengapresiasi perhatian Gubernur Olly kepada masyarakat Tombariri Timur khususnya warga Ranotongkor Raya sehingga mendapatkan sertifikat redis.

"Waktu yang ditunggu-tunggu oleh kita sekalian boleh terlaksana hari ini. Sekali lagi kami atas nama Pemerintah dan rakyat Kabupaten Minahasa lebih khusus yang ada di Tombariri Timur lebih khusus lagi yang ada di Ranotongkor Raya menyampaikan selamat dan terima kasih atas dorongan dari bapak sehingga penyerahan sertifikat bisa dilaksanakan saat ini," kata Roring.

Serahkan Sapi Kurban, Gubernur Olly Imbau Warga Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menyalurkan sapi kurban dari Pemprov Sulut untuk seluruh umat Muslim di kabupaten dan kota se Sulut.

Kamis (30/7/2020), Gubernur Olly berkesempatan menyerahkan sapi kurban di Kota Bitung dan Halaman Kantor Gubernur Sulut.

"Kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara semua mendapatkan bantuan, kurang lebih ada 210 ekor sapi yang kita salurkan dalam rangka hari raya kurban," kata Olly.

Menariknya, dari jumlah tersebut seekor diantaranya merupakan sapi kurban dari Presiden RI Joko Widodo yang telah didistribusikan sebelumnya ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Disamping itu, Olly juga mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan Idul Adha 1441 H dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Tentunya atas nama pemerintah mengimbau kepada masyarakat dalam memperingati hari raya kurban ini, mari kita tetap jaga jarak, cuci tangan dan menggunakan masker, dan kita berdoa bersama-sama di hari raya kurban ini Covid-19 hilang dari Sulawesi Utara," ungkap Olly.

Sementara itu, Kepala Biro Kesra Pemprov Sulut Kartika Devi Kandouw-Tanos menerangkan tujuan penyerahan hewan kurban 1441 H.

"Sebagai wahana religius untuk lebih meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan yang maha kuasa serta makin menumbuh suburkan rasa kepedulian terhadap sesama dengan cara mau berkorban dan membantu saudara - saudaranya yang berkekurangan dan membutuhkan pertolongan," kata Karo Kesra.

Adapun penyerahan sapi kurban turut dihadiri oleh Sekdaprov Edwin Silangen, Ketua MUI Sulut KH. Abdul Wahab Abdul Gafur, Ketua PHBI Sulut Syahrul Poli, para pejabat Pemprov Sulut dan perwakilan dari kabupaten dan kota se Sulut. 

Gubernur Olly Serahkan Santunan Kematian Program Perkasa Bagi 19 Ahli Waris

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey didampingi Sekdaprov Edwin Silangen dan Kadisnakertrans Erny Tumundo menyerahkan santunan jaminan kematian Program Perlindungan Pekerja Sosial Keagamaan (Perkasa) bagi 19 ahli waris pekerja sosial lintas keagamaan di Lobi Kantor Gubernur, Kamis (30/7/2020).

Melalui program Pemprov Sulut bersama BPJS Ketenagakerjaan ini setiap ahli waris mendapatkan santunan sebesar Rp 42 juta yang diharapkan dapat digunakan untuk membantu keluarga yang ditinggalkan.

Adapun penyerahan santunan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Diketahui, pemberian santunan BPJS Ketenagakerjaan tersebut merupakan bentuk kepedulian Olly bagi pekerja sosial lintas keagamaan di Sulut.

Selain itu, masih di tempat yang sama, Gubernur Olly berkesempatan melihat produk pencegahan Covid-19 hasil pelatihan kelompok binaan Disnakertrans berupa wastafel dan tong air 20 buah, makser kain 4000 buah, APD 60 buah, hand sanitizer 750 botol, disinfektan 500 botol dan face shield 500 buah.

Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga, Ibu Rita Salurkan Bantuan Peralatan Catering di Minahasa dan Tomohon

Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Utara Ibu Rita Dondokambey-Tamuntuan menyerahkan Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga berupa peralatan catering yang terdiri dari 9 panstove di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon, Kamis (30/7/2020).

Ibu Rita berpesan agar bantuan tersebut dapat memberi manfaat positif dalam perkembangan anggota PKK.

Sebagai informasi, penyerahan bantuan ini disalurkan di Kelurahan Kakaskasen, Matani I, Wolowan III dan Wolowan I, dan untuk Minahasa di Desa Kopiwangker.

"Saya mengharapkan kepada para penerima bantuan ini, kedepan kiranya dapat memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya," kata Ibu Rita.

Dirinya juga memotivasi anggota PKK agar dapat memperoleh penghasilan tambahan dalam menghadapi kondisi yang sukar akibat pandemi Covid-19.

"Bantuan ini bukan hanya disimpan sebagai aset kelompok PKK atau aset desa, tetapi dapat digunakan seperti disewakan atau pun usaha ketering dari kelompok PKK, yang hasilnya dapat menjadi milik PKK atau kelompok itu sendiri," ungkapnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Minahasa, Ketua TP PKK Minahasa, Ketua TP PKK Tomohon dan Asisten I Pemkot Tomohon.

Sekdaprov Silangen Pimpin Rapat Matangkan Persiapan HUT RI, Ini Poin-Poin Pentingnya

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mematangkan pelaksanaan peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI di Sulut.

Bertempat di Kantor Gubernur, Kamis (30/7/2020), Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen memimpin rakor persiapan secara virtual bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota se Sulut.

Rapat turut dihadiri Sekretaris Panitia Kepala Biro Umum Clay Dondokambey dan Kepala Biro Adpim Dantje Lantang.

Pada kesempatan itu, Silangen mengatakan bahwa dasar pelaksanaan peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI adalah Keputusan Menteri Sekretaris Negara No.205 Tahun 2020 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan digital kreatif dalam rangka peringatan HUT ke-75 kemerdekaan RI tahun 2020.

Disamping itu, Silangen menjelaskan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI dan upacara penurunan bendera sang merah putih tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Upacara dilaksanakan secara sederhana, hikmat dan sangat minimalis.

Adapun Komposisi petugas upacara terdiri dari : Komandan Upacara sebanyak 1 orang, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) sebanyak 3 orang berasal dari cadangan Paskibraka tahun 2019, Pasukan Upacara sebanyak 20 orang berasal dari TNI/Polri, Korps Musik sebanyak 24 orang dan MC sebanyak 2 orang.

Selain itu, upacara hanya diikuti oleh Gubernur (selaku inspektur upacara) dan Wakil Gubernur serta petugas upacara, yaitu Ketua DPR (selaku pembaca Teks Proklamasi), Kakanwil Kemenag (selaku pembaca Doa), Para anggota Forkopimda serta tidak mengundang Pejabat dan Masyarakat.

"Pemerintah provinsi dan kabupaten kota berkewajiban untuk menindaklanjuti arahan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat terkait Pelaksanaan Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI," kata Silangen.

Lebih lanjut, dalam rangka memeriahkan Peringatan HUT ke-75 kemerdekaan RI, Silangen mengingatkan kembali semua pihak terkait di Sulut untuk memasang bendera merah putih dan umbul-umbul sesuai dengan desain yang telah ditetapkan Kementrian Sekretariat Negara RI, didepan rumah mulai tanggal 1 s.d. 30 Agustus 2020.

Berikut tahapan penting lainnya terkait peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI :

- Pada tanggal 14 Agustus 2020, seluruh masyarakat Sulut juga diajak mengikuti siaran langsung Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia melalui berbagai kanal media massa (televisi, radio dan media online).

- Pada tanggal 17 agustus 2020 pukul 11.17 s/d 11.20 wita (selama 3 menit), segenap warga Sulut wajib menghentikan aktivitasnya sejenak.

Seluruh masyarakat berdiri tegap saat pengumandangan lagu Indonesia Raya secara serentak diberbagai lokasi secara menyeluruh, gedung perkantoran dan sarana perbelanjaan juga turun andil dalam pemutaran lagu Indonesia Raya.

Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan.

- Jajaran TNI dan Polri serta perangkat daerah agar dapat membantu keberhasilan pelaksanaan hal tersebut didaerahnya masing-masing, antara lain dengan memperdengarkan sirine kendaraan dinasnya atau suara penanda lain sesaat sebelum lagu Indonesia Raya berkumandang dan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Gubernur OD Penuhi Janji, Sulut Akhirnya Punya Mobil PCR

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin Gubernur Olly Dondokambey menerima bantuan satu unit Mobil laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) berstandar WHO dari Rajawali Foundation.

Bantuan senilai Rp 4,2 miliar ini secara simbolis diserahkan perwakilan Rajawali Foundation yakni Rudi dan Satrio kepada Kepala BPBD Sulut Joy Oroh sambil disaksikan Kepala BNPB Letjen Monardo di Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Mobil PCR ini dapat menjangkau kabupaten dan kota di Sulut yang membutuhkan tes PCR.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bolaang Mongondow pada Senin, (20/7/2020).

"Dua minggu lagi ada oto PCR yang bisa 120 sampel bisa didapat dalam waktu cuma 8 jam, jadi kalo ada tes massal bagini trus banyak orang telepon Pemprov kita datang karena itu tadi torang harus lawan ini Covid-19 karena kalo torang nyanda lawan ini Covid-19 torang tidak bisa bergerak apapun," kata Olly.

Diketahui, mobil laboratorium ini memiliki bio safety cabinet untuk pengerjaan sampel serta ruangan dengan negative pressure yang difiltrasi menggunakan HEPA filter serta fasilitas pengaman lainnya untuk meminimalisir terpaparnya tenaga medis serta lepasnya virus ke lingkungan yang sesuai dengan rekomendasi WHO.

Berikan Bukti Bukan Janji, Gubernur Olly Resmikan Infrastruktur Sekolah di Minsel-Mitra

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey melakukan kunjungan kerja ke SMK Negeri 1 Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan, Selasa (7/7/2020).

Kunker ke Minsel dalam rangka meresmikan sekaligus menandatangani prasasti sarana prasarana bidang pendidikan hasil pelaksanaan DAK fisik tahun anggaran 2019 senilai Rp. 16.995.714.400 yang tersebar di SMA/SMK/SLB se Minsel dan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly mengatakan bahwa peresmian sarana prasarana pendidikan seperti ruang kelas, labotarorium komputer, laboratorium IPA, perpustakaan, toilet, sarana olahraga, seni budaya dan sarana lainnya merupakan bukti komitmen Pemprov Sulut membangun sektor pendidikan Sulut.

"Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa berada disini walaupun dalam suasana situasi Covid-19 kita masih bisa melakukan kegiatan kita bersama dalam rangka peresmian sekolah-sekolah yang ada di wilayah Minsel dan Mitra. Saya kira ini suatu hal yang sangat baik bagi kita sejak hampir 4 tahun kepemimpinan ODSK peningkatan infrastruktur sekolah sejak dua tahun lalu sudah mulai kita laksanakan," kata Olly.

Olly menuturkan, penambahan ruang kelas menjadi salah satu rencana yang telah direalisasi untuk memingkatkan kualitas SDM di Sulut.

"Salah satu hari ini kita akan resmikan beberapa penambahan ruang kelas karena ini menjadi target dari pada saat kami menyampaikan visi misi bagaimana meningkatkan sumber daya manusia di Sulut," ujarnya.

Olly juga mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat terhadap pembangunan sarana pendidikan di Sulut dengan membantu anggaran secara optimal.

"Tentunya peningkatan sumber daya manusia harus kita tingkatkan terus salah satunya sarana prasaranya bagaimana meningkatkan sumber daya manusia kalau sarana prasarananya tidak ada," ungkap Olly.

"Saya kira ini yang harus kita jaga, begitu juga pelaksanaan di lapangan kita harus jaga agar supaya pemerintah kita dipercaya. Kalau pemerintah kita dipercaya segala sesuatu apa yang kita inginkan pasti pemerintah pusat akan bantu apalagi pemerintah pusat Pak Presiden dengan jajarannya gampang kita temui dan gampang kita komunikasikan," lanjutnya.

Disamping itu, Olly juga menyinggung kesejahteraan THL di Pemprov Sulut jauh lebih baik dari sebelumnya.

"Makanya puji Tuhan karena situasi dan kondisi kita sudah berbeda. Ini 4 tahun setelah perpindahan di provinsi 4 tahun sejak kita mulai jadi Gubernur, SMA dipindahkan dari kabupaten/kota pindah pengelolaannya ke provinsi yang pertama kita lakukan menaikan gaji honorer para THL, jadi THL guru yang ada di SMA semua sudah diatas 3 juta, 3,3 juta. Jadi kalau terima dibawah 3,3 lapor kamari, nyanda ada potong-potong biar THL, karena guru musti gaji banyak supaya dia nyanda bapikir laeng-laeng, dia mengajar pa murid-murid," paparnya.

Lebih lanjut, Gubernur Olly mengajak seluruh kepala sekolah dan tenaga pengajar untuk mendidik para siswa secara optimal karena mereka merupakan generasi penerus di masa yang akan datang.

"Saya tekankan kepada bapak dan ibu tingkatkan pendidikan di Sulut supaya torang boleh bersaing karena 5 tahun lagi kalo so nyanda ada Covid-19 sebenarnya Sulut pe investasi so nae-nae trus sedang ada Covid-19 bagini banyak sekali orang mau datang ba investasi apalagi sebenarnya nda ada Covid-19, nah jangan sampai investasi yang masuk kesini yang mengisi orang bukan dari Sulut. Nah tugas dari bapak dan ibu menyiapkan kader-kader kita kedepan untuk mengisi pembangunan di Sulut," beber Olly.

"5 taon kedepan semua ini pasti beres. Jalan tol dari Airmadidi sampai keluar di Tawasen sana 5 taon depan somo ada jalan tol kamari. Pe sampe disini jalan tol mau ke Manado tinggal stengah jam nyanda lalah-lalah karena nyanda jao kwa cuma 74 kilometer lewat bagini langsung sampe bandara," tutup Olly.

Gubernur OD : Cita-Cita Itu Perlu dan Mimpi Juga Perlu

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengajak para mahasiswa Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara berani bermimpi besar untuk meraih masa depan yang gilang gemilang.

Itu disampaikan Olly saat meninjau sekaligus memberikan motivasi kepada para mahasiswa di kampus yang berlokasi di Kabupaten Minahasa Selatan, Selasa (7/7/2020)

"Saya kira harapan saya kepada ade-ade semangat itu perlu, cita-cita itu perlu dan mimpi juga perlu, mimpi mau jadi kapten kapal apa, mimpi mau jadi apa," kata Olly.

Lanjut Olly, bermimpi besar untuk masa depan yang lebih baik dapat memacu semangat belajar keras demi membahagiakan orang tua.

"Sekali lagi kita ingatkan ngoni harus siap betul-betul, bermimpi yang bagus-bagus kalau mimpi yang bagus-bagus pasti mantap toh, mimpi indah pasti mantap kalau mimpi nda sedap odoh bangun pagi saki kapala, begitulah kehidupan torang musti mimpi pasti torang dapa itu mimpi-mimpi itu supaya harapan orang tua jauh-jauh kase sekolah kamari kage ada yang so jual kobong kong kase skolah kong gagal. Belajar bae-bae, karena kesempatan ini ada karena pusat perhubungan wilayah timur dan tengah dorang somo taruh di Bitung sehingga jalur kapal ini sangat baik," ungkap Olly.

Olly menerangkan bahwa posisi perairan Sulut strategis untuk jalur pelayaran sehingga membutuhkan SDM lulusan Politeknik Pelayaran. Tambah dia, Sulut telah ditetapkan pemerintah pusat menjadi super hub kawasan timur sehingga nantinya setiap kapal dari luar harus melewati Bitung sebelum melanjutkan ke rute lainnya.

"Jadi torang harus berbangga kalau disini ada putra, putri dari Sulut torang berbangga karena torang so nda perlu torang pi jauh-jauh ke Makassar, jauh-jauh ke Papua, jauh-jauh ke Jakarta karena Sulut 5 taon depan torang so ada pelabuhan marina, pelabuhan perikanan. Karena mo bangun besar disana pusat industri perikanan karena Kawasan Ekonomi Khusus di Bitung pemerintah kase pa Sulut untuk salah satu Kawasan Ekonomi Khusus Industri Perikanan, nanti ini akan banyak sekali kapal-kapal ikan yang besar disana jadi ngoni jang tako kekurangan pekerjaan, belajar bae-bae karena kedepan Sulut menjadi pusat Industri Perikanan dan Transportasi," paparnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, Wakil Bupati Minsel Franky Wongkar dan jajaran Politeknik Pelayaran Sulut.

Gubernur Olly Dukung Pilkada Serentak Digelar 9 Desember 2020, Ini Syaratnya

Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 bergeser dari 23 September 2020 ke 9 Desember 2020 karena pagebluk Covid-19.

Keputusan tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2020.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyatakan siap mematuhi keputusan pemerintah pusat untuk menggelar Pilkada serentak di 270 daerah di seluruh Indonesia termasuk Sulut setelah pemerintah menetapkan fase pandemi Covid-19 memasuki masa Kenormalan Baru.

"Saya kira apa yang disampaikan oleh pak dirjen (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri) tadi memang tidak ada permasalahan kalau kita menyelenggarakan sejauh kita melaksanakan protokol Covid-19 tapi dampak dari hal-hal ini yang harus kita sepakat karena kita bisa melihat pengalaman Pilkada-Pilkada yang lalu banyak hal dari sisi hukum ini yang menjadi persoalan," kata Olly saat mengikuti acara talkshow Satu Meja The Forum “Pilkada di Tengah Korona” lewat siaran langsung Kompas TV, Rabu (17/6/2020).

Karenanya, Olly meminta KPU dan Bawaslu dapat menjamin pergeseran waktu pelaksanaan Pilkada dari 23 September 2020 ke 9 Desember 2020 tidak menghalangi kewajiban para petahana termasuk dirinya dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah dalam mempercepat penanganan Covid-19.

"Nah ini yang harus kita lihat jangan orang sudah ikut Pilkada tiba-tiba ada kepentingan macam-macam tiba-tiba dirugikan ini yang harus dilihat, supaya demokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Kalau sekadar penyelenggaraan saya kira tidak ada masalah, karena saya juga melihat industri di Sulut semua berjalan dengan baik pada saat mereka melakukan protokol Covid-19 tidak ada PHK semua berjalan tidak ada yang terjangkit tapi kan itu sederhana," ungkap Olly.

"Yang paling persoalan ini dampak dari situasi kondisi seperti ini trus petahana harus melakukan kegiatan-kegiatan lain. Apakah panwas sama bawaslu sama KPU mau menerima memberikan masukan yang betul-betul terbuka tidak ada keberpihakan kiri dan kanan dan Kementerian Dalam Negeri mau mengambil sikap yang sesuai dengan aturan yang ada, ini harus dibicarakan jauh-jauh, yah kalau sudah gitu kita jalani, daerah kan tinggal mengikuti apa kepentingan dari Jakarta kita lihat aja sampai dimana penyelenggaraannya ini berjalan," lanjutnya.

Kendati demikian, Olly mengaku lebih memilih pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun depan setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur Sulut di periode pertama.

"Kalau pribadi saya lebih baik setelah habis masa jabatan kalau Covid-19 masih berkepanjangan karena kita tidak mungkin berhenti melakukan kegiatan membangun ekonomi masyarakat dan memberikan bantuan sosial tidak mungkin kita tidak melakukan hal-hal seperti ini," tandasnya.

Menurut Olly, pelaksanaan Pilkada pada tahun depan untuk mencegah munculnya anggapan bahwa petahana memanfaatkan APBD untuk kepentingan Pilkada walaupun itu sebenarnya murni dilakukan untuk kesejahteraan warga ditengah pandemi Covid-19.

"Saya kira kalau bagi saya kalau petahana lebih bagus 2021 karena supaya ini dampaknya bisa bermasalah karena kami sebagai petahana dianjurkan melakukan kegiatan sosial untuk melakukan bansos dan kegiatan ekonomi. Kalau kita salah melangkah nanti dianggap petahana memanfaatkan APBD, nah itu kan masalah, bisa gugur kita dalam perjalanan Pilkada nanti jadi lebih bebas kalau ada situasi Covid-19 seperti ini petahana sudah bebas semua baru penyelenggaraan agar supaya betul-betul tidak ada masalah di kemudian karena hal-hal ini beda-beda tipis saja ini memanfaatkan bansos dan segala macam ini bagi petahana kalau salah terjemahkan," tutup Olly.

Gubernur Olly : K3 Unggul, Indonesia Maju! Salam K3!

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menjadi inspektur Upacara Apel Korpri yang dirangkaikan dengan pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2020 yang digelar di Halaman Kantor Gubernur, Senin (17/2/2020).

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly saat membacakan sambutan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah yang mengajak semua pemangku kepentingan menjadikan peringatan ini sebagai momentum untuk memperkuat pelaksanaan K3 secara nasional sebagai elemen penting dalam melakukan reformasi ketenagakerjaan.

"Komitmen ini dilakukan dalam kerangka membangun SDM unggul untuk mencapai Indonesia Maju. K3 Unggul, Indonesia Maju! Salam K3!," ucap Olly.

Lanjut Olly, peringatan Hari K3 Nasional Tahun 2020 merupakan momentum yang strategis dan bersejarah mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja telah mencapai usia 50 tahun.

"Pada usia setengah abad Undang-Undang ini menghadapi tantangan-tantangan baru dalam dunia ketenagakerjaan. Salah satu diantaranya adalah revolusi industri," ujar Olly.

"Dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan adanya inovasi, otomatisasi, super computer, artificial intelligence dan fleksibiltas pola kerja yang telah membawa perubahan ekonomi berbasis digital," sambungnya.

Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Optimalisasi Kemandirian Masyarakat Berbudaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Era Revolusi lndustri 4.0 Berbasis Teknologi lnformasi” sebagai tema pokok Bulan K3 Tahun 2020 ini, Olly menjelaskan, penerapan K3 pada revolusi industri 4.0 masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi digitalisasi.

"Perubahan tersebut akan menimbulkan hilangnya beberapa jenis pekerjaan dan memunculkan jenis-jenis pekerjaan baru dengan pendekatan digital dan IT. Fenomena ini dapat berdampak pada timbulnya jenis potensi bahaya baru. Oleh karena itu diperlukan strategi pengendalian yang lebih efektif, efisien serta inovatif dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja," ungkap Olly.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 sebanyak 133.56 juta orang, mengalami penurunan 2.62 juta orang dibandingkan Februari 2019.

Penduduk bekerja sebanyak 126,51 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 57,5 persen adalah lulusan SD dan SMP. Hal tersebut berpotensi terhadap rendahnya kesadaran pentingnya perilaku selamat dalam bekerja.

Sementara itu terkait keselamatan kerja berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2018 telah terjadi 157.313 kasus kecelakaan kerja dan sepanjang Januari hingga September 2019 terdapat 130.923 kasus.

"Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan kasus kecelakaan kerja sebesar 26.40%," tutup Olly.

Usai menyampaikan sambutan, Gubernur Olly menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah bupati dan walikota atas keberhasilan mereka dalam membina program K3 tahun 2019 di daerahnya masing-masing.

Kegiatan ini turut dihadiri, jajaran Forkopimda, Sekdaprov Edwin Silangen Edwin Silangen, perwakilan serikat pekerja dan para ASN di lingkup Pemprov Sulut.