Jumlah warga miskin di
Provinsi Sulawesi Utara hingga Maret 2013 mencapai 7,88 % atau sekitar 184,40 ribu jiwa, jika kita bandingkan dengan data Tahun 2012 lalu, terjadi kenaikan
tingkat kemiskinan 0,24 % (September 7,64 %). Kenaikan ini terjadi di daerah
pedesaan (0,71 %), sedangkan didaerah
perkotaan mengalami penurunan 0,32 %
(Data BPS Sulut), hal itu menunjukan belum meratanya strategi penanggulangan
kemiskinan di Sulawesi Utara. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari
Kansil MPd, saat membuka Rakorev Penanggulangan kemiskinan yang diikuti para Wakil Bupati/Wakil Walikota se- Sulut, di
ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Senin (7/10) kemarin.
Memang secara tren tingkat kemiskinan di Provinsi Sulut,
masih menunjukan penurunan sejak 2007 dan jika dibandingkan dengan angka
kemiskinan nasional, kita masih relatif rendah, tetapi hal ini jangan sampai membuat
kita lengah ataupun tidak berbuat apa-apa, apalagi di usia Provinsi yang sudah
49 Tahun dan menghadapi Tahun 2014 yang merupakan Tahun emas, Tahun Politik dan
Tahun Mega Proyek, ujar Kansil.
Dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Sulut, menurut Kansil setidaknya
ada empat strategi khusus (Quadruple Track Strategy) yaitu Pro Poor, pro Job,
Pro Growt, Pro Environment. Program-program itu telah dilaksanakan melalui
empat strategi tersebut yang dibiayai baik oleh APBN maupun APBD, antara lain
BLSM, Program Raskin, PKH, Jamkesmas, Bea Siswa Miskin lewat dana Bos dan
Bosda, Bantuan biaya Pendidikan bagi Dokter di daerah perbatasan, termasuk.
Selain itu Pemprov telah bekerjasama dengan LSM Habitat For Humanity untuk
melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni, terang Kansil. (Kabag humas
Judhistira Siwu selaku jubir
pemprov).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar