Biro Pemerintahan dan Humas Selasa lalu, menggelar Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra lantai dua Kantor Gubernur. Rakor yang dipimpin Karo Pemerintahan dan Humas DR. Noudy RP. Tendean SIP MSi didampingi Kabag Pemerintahan Drs. Lucky Taju MSi, telah melaukan koordinasi dan sinkronisasi masalah-masalah aktual yang terjadi didaerah ini antara lain dalam menghadapi Pemilu Legislatif pada 9 April 2014 di wilayah Provinsi Sulut, kiranya dapat berlangsung dengan lancar dan aman. Disamping penting lainnya seperti penegasan penyelesaian batas daerah, dimana masih terdapat beberapa segmen batas yang perlu di verivikasi lapangan antaranya bolmong dan bolsel, bolmong dan kotamobagu, minahasa dengan tomohon yang ada di PABU 49, kata Tendean.
Selanjutnya terkait dengan perubahan nama kabupaten sangihe dan talaud menjadi kabupaten kepulauan sangihe, serta rencana perubahan ibukota kab kepulauan sangihe apabila sudah ada persetujuan terhadap ibukota tahuna sebagai daerah otonom yang baru. Tendean juga mengimbau kepada para camat yang berlatar belakang non pemerintahan untuk segera mengikuti diklat camat sebagai mana amanat dari PP No. 19 Tahun 2008 begitu pula dengan Kabupaten/Kota yang akan melakukan pemekaran kecamatan silahkan memproses pemekaran kecamatan itu berdasarkan PP 19 Tahun 2008,juga terkait dengan LPPD kabupaten/kota segeraenyusun dan melakukannya berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 dan segera memasukannya kepada Gubernur dan Mendagri. Terkait dengan Pemilu legislatif 9 April 2014 mantan Direktur IPDN Kampus Regional Sulut mengajak, pemerintahan kab/ko supaya dapat berkoordinasi dengan KPU dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat, serta berkoordinasi dengan unsur TNI/Polri menyangkut masalah keamanan, sembari menambahkan, masalah batas daerah yang ada diwilayah calon daerah otonom baru BMR, Kota langowan, Kota Tahuna dan Talaud Selatan, untuk segera diselesaikan dimana aspek ini akan menjadi penilaian dari tim pemerintah pusat dalam rangka persetujuan penetapan daerah otonom baru, serta kabupaten/kota juga diwajibkan membuat peta rawan bencana, harap Tendean dan Taju. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).
Visi OD-SK : Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Pemerintahan dan Politik, serta Berkepribadian dalam Budaya.".
Kamis, 03 April 2014
Sanger Jadi Pembicara Pengelola Dekon di Bogor
Kementerian Dalam Negeri melalui
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) mempercayakan Kasubag
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) Boslar Sanger SE sebagai Bendahara
pengelola dana Dekonsentrasi Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut m,enjadi
pembicara pada rapat pembinaan dan pengelolaan keuangan yang berlangsung di
Bogor Jawa Barat baru lalu.
Kegiatan yang di-ikuti para Kepala Biro
Pemerintahan, PPK dan Bendahara Dekon seluruh Indonesia berlangsung selama tiga
hari. Alasan mengapa Sulut di pilih menjadi pembicara dalam rapat kali ini,
menurut Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Ir. H. Boy Tenjuri CES, hal ini
berkat pembinaan Bapak Gubernur, Dr. SH Sarundajang, Wagub Dr. Djouhari Kasil
MPd, Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan
serta Karo Pemerintahan dan Humas DR. Noudy RP Tendean SIP MSi, sehinga dari hasil
pemeriksaan yang dilakukan auditor BPK RI pada Bulan Pebruari hingga Maret 2014
memberikan penilai baik terhadap pengelolaan dana dekon di sulut, sehingga
Bendahara Dekon Boslar sanger kami undang untuk membagi pengalaman terkait
dengan pengelolaan dana dekon tersebut dengan daerah-daerah lain di tanah air,
jelas Tenjuri. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).
Langganan:
Postingan (Atom)