Pemprov Sulut Gelar Rakor Penanganan Bencana

Sulawesi Utara memiliki kondisi geografis geologis hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi yang berpotensi menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia kerusakan lingkungan kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang pada Rapat Koordinasi Penanganan Bencana di Ruang FJ Tumbelaka, Jumat (30/11/18).

"Realitas ini tentu harus kita antisipasi sebaik dan sedini mungkin dengan meningkatkan upaya antisipasi pencegahan dan penanganan sebelum dan pasca bencana, mengingat ancaman terjadinya bencana selalu ada maka koordinasi integrasi sinkronisasi dan simplikasi senantiasa terus kita lakukan secara sistematis dan terpadu guna meminimalisasi dampak yang terjadi sebelum dan pasca bencana," kata Humiang.

Karenanya, dalam acara yang digagas Biro Kesejahteraan Rakyat ini, dirinya berharap agar berbagai upaya daya antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana semakin meningkat, koordinasi antara stakeholders terkait (Pemerintah, TNI-POLRI, Masyarakat) semakin baik, pola penanganan pasca bencana juga semakin cepat, tepat dan profesional sehingga makin meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat dari potensi ancaman bencana yang ada.

Sebagaimana diketahui, secara topografi sebagian besar wilayah dataran Sulawesi Utara terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit diselingi oleh lembah yang membentuk dataran terdapat 12 gunung berapi dengan ketinggian diatas 1000 m dari permukaan laut di antaranya Gunung Klabat, Gunung Lokon, Gunung Ruang, Gunung Karangetan.

Wilayah Sulawesi Utara termasuk dalam wilayah rawan bencana seperti Kawasan rawan bencana gempa dan letusan gunung berapi meliputi kawasan yang terletak di zona patahan aktif yaitu : sesar Amurang-Belang, sesar Ratatotok, sesar Likupang , sesar Lembeh, sesar Bolaang Mongondow, dan sesar Manado-Kema.

Kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi Sangihe, Sitaro, Manado, Jalan Manado-Amurang, Manado-Tomohon, Noongan-Ratahan-Belang dan Torosik, Bolsel.

Kawasan rawan gelombang pasang meliputi pesisir pantai utara dan selatan Provinsi yang memiliki elevasi rendah, kawasan rawan gerakan tanah di kawasan pegunungan.

Kawasan rawan banjir meliputi daerah muara sungai dataran banjir dan dataran aluvial terutama di sepanjang sungai di Manado Bolaang Mongondow Utara Bolaang Mongondow Minahasa Tenggara dan Bolang Mongondow Timur.

Kawasan rawan gelombang tsunami meliputi daerah pesisir pantai dengan elevasi rendah atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami yang tersebar di seluruh wilayah provinsi.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam materinya memaparkan Rakor penangangan bencana ini sangatlah penting mengingat Index Kerawanan Bencana Provinsi Sulut dalam kategori tinggi.

"Gempa bumi, gunung meletus, tanah bergerak sejatinya adalah fenomena alam. Untuk itu kita harus mempersiapkan masyarakat kita agar memiliki karakter mental kuat dalam menghadapi bencana. Dengan cara antara lain edukasi mengenai pencegahan dengan tidak mendirikan bangunan diatas wilayah sesar aktif, membangun infrastruktur dan tata ruang dengan struktur aman kerawanan bencana, sosialisasi dan simulasi bencana bagaimana agar masyarakat mengenal jalur evakuasi dan tidak panik, serta pasca bencana bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dalam menolong dirinya sendiri terlebih dahulu," papar Sonny.

Agenda yang dirangkaikan dengan diskusi dan pemaparan skenario bencana dan penanganannya ini turut dihadiri Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana Kemenko PMK RI Detty Rosita, Kepala BPBD Sulut Joi Oroh beserta jajaran, Dinas Sosial se Kab/Kota Prov Sulut, unsur TNI dan POLRI, BASARNAS, TAGANA, Himpunan Perawat Gawat Darurat Indonesia (HIGABI), ORARI, RAPI, serta SKPD terkait di Lingkungan Prov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Sekprov Silangen Ingatkan Pemko dan Pemkab Harus Terus Sinkron Bersama Pemprov

Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus senantiasa diefektifkan serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey SE, dalam sambutan yang diwakili Sekprov Edwin Silangen SE, MS, pada rapat koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Manado, Jumat (30/11/2018) siang.

Silangen menerangkan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah harus sejalan dengan program dan kebijakan nasional. Disamping itu, Pemprov Sulut dan Kabupaten/Kota juga harus meningkatkan kapasitas kerja karena dinamika dan tuntutan globlisasi yang semakin kompetitif.

Lanjut Silangen, kegiatan rapat koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini penting untuk diikuti seluruh peserta karena tujuan utamanya yang difokuskan untuk meningkatkan sinergitas pengawasan fungsional antar APIP (Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah).

Lebih lanjut, Silangen menjelaskan bahwa Rakor pengawasan penyelenggaraan pemerintahan juga mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal dilingkungan pemerintah daerah Sulawesi Utara, menyatukan persepsi antara inspektorat daerah provinsi dan inspektorat daerah kabupaten/kota, serta memantapkan program kerja pengawasan tahun 2018 dan mempersiapkan penyusunan program kerja pengawasan tahunan untuk tahun 2019 mendatang.

Sementara itu, Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran seluruh inspektur di Provinsi Sulut untuk mengikuti kegiatan strategis ini.

Menurut Irjen Kemendagri, esensi dari rakor ini adalah harus adanya integrasi bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, koordinasi harus senantiasa menjadi komitmen kita bersama," kata Irjen Kemendagri.

Agenda tersebut turut dihadiri Inspektur II Itjen Kemendagri Sugeng Hariyono, Inspektur Daerah Prov. Sulut Praseno Hadi. (Humas Pemprov Sulut)

Humas Pemprov Sulut Bangun Sinegritas Bersama Humas Pemkab Bolsel

Pemerintah Sulawesi Utara lewat Bagian Humas pada Biro Pemerintahan dan Humas Setda Prov. Sulut menghadiri kegiatan Bakohumas bersama Setdakab Bolaang Mongondouw Selatan, Kamis (29/11).

Bertempat di Aula Kantor Dinas Perhubungan Kab. Bolsel, Humas Provinsi Sulut lewat Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi Clif Wangke, S.Sos yang merupakan narasumber pada kegiatan tersebut membawakan materi Pemanfaatan Media Sosial di Instansi Pemerintahan dan bagaimana seorang pranata humas Menangkal Berita Hoax.

Kegiatan ini pada dasarnya sebagai wadah untuk membagi ide-ide dalam menunjang pelayanan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat serta meningkatkan peranan Humas dalam menyampaikan program-program pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Dijelaskannya, penggunaan media sosial khususnya internet, Indonesia menduduki posisi ke 4 dunia. Baik itu medsos, berita, hiburan, pendidikan, komersial maupun pelayanan publik.

Kasub Clif menjelaskan bahwa Humas di Lembaga Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk dapat menjadi penghubung antar lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan lembaga-lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah dengan media dan antara lembaga pemerintah dengan aparaturnya serta masyarakat luas. Humas harus mampu bersinergi dengan berbagai pihak agar informasi bisa berjalan dua arah. Media sosial saat ini perlu digunakan oleh pihak humas untuk melakukan sosialisasi kegiatan penerintah, karena melalui media sosial informasi dapat cepat diterima oleh masyarakat.

Disamping itu berkaitan dengan berita hoax, dijelaskannya pula agar menghindari judul-judul yang provokatif, disamping itu cermati alamat situs, telusuri fakta-faktanya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Administrasi Umum Pemkab Bolsel, Kabag humas, Kepala Sekolah, Camat dan para Sangadi yang ada di Kabupaten Bolsel. (humas provinsi sulut)

Gubernur Olly Apresiasi Penyelenggaraan Lokakarya ASEAN-China Tentang Keselamatan Navigasi dan Komunikasi

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Mokoginta menghadiri pembukaan ASEAN-China Workshop on Safety of Navigation and Communication In The South Cina Sea yang digelar di Manado, Jumat (30/11/2018) pagi.

Dalam sambutannya, Mokoginta mengapresiasi dipilihnya Sulut sebagai lokasi penyelenggaraan ASEAN-China Workshop on Safety of Navigation and Communication. Olly optimis agenda ini mampu mensolusikan berbagai permasalahan teknis terkait keselamatan navigasi dan komunikasi di Laut China Selatan.

"Tentunya menjadi suatu kebanggaan dan sukacita tersendiri, manakala daerah yang kami cintai ini dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan ASEAN - China Workshop on Safety of Navigation and Communication in the South China Sea," kata Mokoginta.

Mokoginta menuturkan, Sulut merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia, yang terletak di ujung  utara Pulau Sulawesi, dengan ibu kota terletak di Kota Manado. Secara geografis, Provinsi ini berada di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina;

Dengan luas wilayah mencapai 15.376,99 Km2, dan memiliki 287 pulau, dimana 59 pulau berpenghuni, dan 228 pulau belum berpenghuni, serta 12 pulau terdepan, dan 2 pulau diantaranya langsung berbatasan dengan Filipina, yaitu pulau Miangas dan pulau Marore.

"Posisi geografis Sulawesi Utara juga sangat strategis karena terletak di bibir pasifik yang merupakan jalur perdagangan dunia dan pusat distribusi barang dan jasa sehingga sangat prospektif untuk perdagangan regional maupun internasional," ujar Mokoginta.

Lebih lanjut, Mokoginta menerangkan pentingnya agenda tersebut juga memiliki dalam konteks pembangunan bangsa dan negara khususnya Sulut.

"Bagi Sulawesi Utara sendiri, kegiatan ini tentunya sangatlah berarti, terlebih karena kami terus menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor penggerak pembangunan, sebagaimana telah tercantum dalam poin pertama sapta cita pembangunan daerah 2016-2021, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor kemaritiman," ungkap Mokoginta.

Adapun ASEAN-China Workshop on Safety of Navigation and Communication turut dihadiri Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kemenlu RI, Jose Tavares dan para peserta workshop. (Humas Pemprov Sulut)