Sarundajang: Teknologi Informatika Bagian Penting dalam Reformasi Birokrasi

Sulawesi Utara kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan salah satu iven berskala internasional. Kali ini Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mempercayakan daerah ini sebagai host untuk kegiatan "The 19th Telecomunication Regulators' Council (ATRC) and Related Meetings" yang berlangsung di hotel Sintesa Peninsula Manado tanggal 20-24 Agustus 2013. Pertemuan tingkat Dirjen yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi se-ASEAN dihadiri oleh kurang lebih 200 orang peserta representasi 10 negara anggota ASEAN serta peninjau dari Jepang dan Korea Selatan. Gubernur Sulut DR.S.H. Sarundajang saat membawakan sambutan dalam bahasa Inggris mengatakan betapa pentingnya Teknologi Informasi bagi kehidupan manusia saat ini bahkan sudah menjadi kebutuhan. Dalam dunia birokrasi pun Teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka menciptakan transparansi daalam rangka mewujudkan 'good governance and clean governance' (pemerintahan yang baik dan bersih). Dirjen Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo RI Muh. Budi Setiawan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur atas dukungan dan kesediaan Sulut sebagai tuan rumah. Hal senada disampaikan oleh Asean Secretariat Budi Yuwono dan The 18 ATRC chair Lay Mariveu, Asean ICT Center, Than Htun Aung yang mengagumi pemikiran Sarundajang dalam bidang TIK yang dikaitkan dengan reformasi birokrasi.

Wagub Terima Calon CPNS Praja IPDN

Sejalan dengan tekad pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, demi mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera,maka berbagai kebijakan di bidang pendidikan pun telah dikedepankan, termasuk diantaranya dengan mendirikan dan mengembangkan sistem pendidikan khususbersifat kedinasan, dimana IPDN menjadi salah satu lembaga pendidikan kedinasan di tanah air, yang bernaung dibawah Kemendagri. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd saat menerima 457 calon CPNS Praja IPDN di ruang huyula Kantor Gubernur, Selasa (20/8) kemarin.
Disebutkan, lembaga ini didirikan bukan hanya untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak negara, tetapi lebih dimaksudkan untuk menjamin tersedianya aparatur negara yang siap pakai, kompetitif, cerdas dan handal memiliki profesionalitas serta dedikasi yang tinggi, untuk dipersiapkan menjadi seorang pamong praja, jelas Kansil, sembari menyebutkan, kehadiran IPDN, dinilai telah mampu menjawab kebutuhan pasar kerja dalam lingkup birokrasi di tanah air.
Saya menerima kalian, karena dianggap sebagai pemuda-pemudi pilihan dan terbaik sebagai utusan daerah masing-masing. Saya katakan terbaik, karena sebelumnya dari total pelamar sebanyak 465 peserta terdaftar yang telah diseleksi oleh tim penerima Provinsi Sulut, maka sebanyak 457 peserta telah dinyatakanmemenuhi syarat untuk menegikuti rangkaian tahapan seleksi berikutnya. karena itu kalian bersyukur karena bisa lolos di tingkat provinsi, selanjutkan akan mengikuti pantuhir di itngkat pusat. Perlu diketahui bahwa penilaian test di tahun ini semakin kompetitif, karena selain test psikologi, kesehatan, kesamaptaan dan akademik yang dilaksanakan, disamping akan dibekali dengan test integritas seta kejujuran, dimana hal ini merupakan terobosan baru yang berkolaborasi langsung dengan KPK, tandas jebolan S3 Unmer Malang. (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).

      

Wagub: Hutan Sebagai Aset Dunia

Hutan adalah anugerah Tuhan, yang dapat memberikan manfaat serbaguna, sekaligus berfungsi sebagai penyanggah kehidupan umat manusia, sehingga harus dimanfaatkan secara optimal, tetapi harus dijaga kelestariannya untuk kemakmuran rakyat, baik untuk generasi muda masa kini maupun anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa dan daerah. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, saat membuka Lokakarya Strategi Monitoring Permanent Sample Plot (PSP)Tingkat Provinsi, yang digelar Badan Litbang Kementerian Kehutanan RI di Hotel Lion Manado, Selasa (19/8) kemarin.

 Hutan bukan saja memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya, tetapi juga manfaat ekologis, dimana peranannya sangat vital bagi kelestarian lingkungan hidup. Dengan manfaat ekologis ini, telah menjadikan hutan bukan saja sebagai aset bangsa, tetapi juga menjadi aset negara, ujar Kansil.

Kansil menginformasikan, luas kawasan hutan di Provinsi Sulut  kurang lebih 788.602,99 HA (50,46%), berdasarkan status kawasan, kegiatan mitigasi dapat dilakukan pada kawasan hutan negara dan pada hutan hak. Pada hutan negara, dapat dilakukan kegiatan konserfasi karbon hutan atau mencegah dan mengendalikan agar cadangan karbon yang tersimpan dalam hutan tidak lepas ke atmosfer. Kegiatan konservasi karbon dapat berupa pencegahan dieforestasi dan degradasi hutan, penetapan kawasan konservasi dan lindung, pembangunan hutan tanaman, serta penerapan teknik silvikultur intensif. Sedangkan pada hutah hak dapat dilaksanakan melalui kegiatan agroferestri hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan, sebagaimana yang telah di galakan saat ini di Provinsi Sulut, tambah mantan Kadis Diknas Sulut. Kegiatan yang diikuti 100 peserta dari Kab/Ko se-Sulut ini bertindak sebagai keynot speaker Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Kelembagaan DR. Sunaryo dan turut dihadiri Kepala Balitbang Kementrian Kehutanan DR. Krisfianti L Ginoga dan Kadis Kehutanan Sulut Ir. Herry Rotinsulu. Usai membuka kegiatan Kansil, maupun Sunaryo, Ginoga dan Rotinsulu langsung melakukan penanaman bibit pohon mahoni di halaman hotel lion. (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).   

        

  

Gubernur: Program Transmigrasi Mampu Topang Swasembada Pangan

Sebanyak 98 peserta dari 5 Provinsi yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Maluku Utara sejak tanggal 19 Agustus 2013 berkumpul di Hotel Aryaduta Manado membicarakan isu-isu strategis menyangkut pertanahan transmigrasi. Sebagaimana dilaporkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut Christian Talumepa, SH, MSi pada acara pembukaan, peserta terdiri dari para unsur dinas nakertrans dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) masing-masing wilayah dalam rangka membahas dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan bidang transmigrasi khususnya peruntukan lahan di daerah serta mancarikan solusinya. Gubernur Sulut DR.S.H. Sarundajang mengemukakan beberapa pokok pikiran tentang permasalahan dibidang transmigrasi yang dihadapi bukan hanya di daerah Sulawesi Utara namun daerah lain yang masuk dalam regional ini. lanjut dikatakan, sektor transmigrasi jika tidak dikelolah dengan baik dapat melahirkan permasalahan baru yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial. "Transmigrasi bukan hanya persoalan bagaimana memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, namun lebih dari itu adalah bagaimana keberlanjutan (sustainability) dari komunitas yang nantinya terbentuk dari hasil transmigrasi tersebut". Ujar mantan penjabat Gubernur Maluku dan Maluku Utara. Permasalahan yang harus dipikirkan terkait dengan sektor ini ialah menyangkut infrastruktur yang memiliki pengaruh besar dalam menggerakkan perekonomian dari para transmigran. Sarundajang juga menyentil tentang eratnya hubungan antara transmigrasi dengan sektor pertanian dimana nantinya program transmigrasi diharapkan membantu pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan demi menjaga stabilitas ketahanan pangan di daerah, untuk itu beliau meminta peran serta aktif dari para kepala daerah di kabupaten lokasi transmigrasi agar mendukung program tersebut. Ikut hadir Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Ir. H. Jamaludin Malik, MM beserta beberapa pejabat kemeterian dan hadir pula Kakanwil BPN Sulut.
(Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi )