Pengusaha Philipina Lirik Komoditi Sulut

Dengan terbukanya penerbangan langsung Manado-Davao Philipina, yang ditandai dengan penerbangan langsung dari Bandara Sam Ratulangi Manado yang mengunakan penerbagan Sriwijaya Air   menuju  Bangoy Airport Davao City, yang dilakukan Gubernur Sulut Dr.Sinyo Harry Sarundajang, senin ( 1/9) kamarin.

Sore harinya langsung ditindak lanjuti para pengusaha Philipina. Dipimpin Konsul Jenderal (Konjen) Philipina Jose D.R Burgos melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd di ruang kerjanya. Adapun pengusaha Philipin yang di bawah Burgos yaitu Vicente T Lao Presiden dan CEO Maharlika Perusahaan yang bergerak di bidang Agro, Marine Ventures Corp bersama Isteri selaku Chairman dan CEO Mt. Sinai Mining Exploration dan Development Corporation, Boni Pal Fernandez BF Industries,Inc perusahaan yang bergerak dibidang manufacturer of activated carbon & Charcoal Briguets serta Anelyn G Binancilan Senior Economic Development Specialist.

Menurut Burgos pengusaha Pilipina berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulut yang kembali membuka jalur penerbagan langsung Manado-Davao, termasuk pelayaran dengan kapal roro dari Bitung, Sangihe langsung menuju Davao. Kesempatan ini dimanfaatkan pengusaha Philipina untuk kembali membangun  kerjasama dengan pengsusaha Sulut melirik komoditi unggulan daerah ini untuk dibawah kenegaranya.

Dalam pertemuan itu terungkap komoditi yang dilirik oleh pengusaha Philipina antara lain rumah adat, Kelapa dan turunannya, Cengkih, palah, jagung kemudian ikan dan turunannya. Bahkan Vicente T Lao dan Fernandes menanyakan berapa ton jagung di sulut seiap kali panen serta  tata cara pengolahan tanah (lahan) di daerah ini.

Menjawab hal itu Wagub menyebutkan, produksi jagung sulut setiap panen baru mencapai 85 ribu ton/hektar, setahun tiga kali panen. Walaupun produksi jagung kita masih kecil untuk kebutuhan lokal. Tapi Sulut bisa menjadi pusat pengolahan komoditi tersebut untuk diekspor keluar negeri. Menurut Kansil lewat program revitalisasi pertanian, pemerintah daerah bekerjasama dengan perbankan terus mendorong warga untuk terus menanam sampai memanfaatkan setiap lahan tidur yang ada untuk di tanam komoditi jagung dan tanaman pertanian lainnya. Sementara terkait dengan pengelolaan tanah, Wagub katakan disini beda dengan daerah lain. Di Sulut yang punya tanah adalah keluarga atau personal, termasuk tidak ada pembatasan lahan. pengusaha Philipina bisa melakukan hal ini, namun harus ada kerjasama (memorandum Of understanding) terlebih dahulu. Begitu pula dengan rumah adat. Di Sulut rumah adat terbesar ada di Woloan Tomohon, selain itu di Minahasa, Minsel dan Mitra.      

Kansil juga mengatakan, pelabuhan bitung saat ini telah menjadi penampung komoditir ekspor keluar negeri. Semua komoditi ekspor tersebut dikirim keluar negeri melalui kapal kontiner melalui pelabuhan bitung, dan ini sudah dilakukan ke Malaysia begitu sebaliknya. Selain itu bitung juga telah disiapkan  menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) dan Global HUP.

Untuk itu pemerintah Provinsi Sulut akan membantu pengusaha Philipinan yang akan menanamkan modalnya di daerah ini, yang penting dapat melaksanakannya dengan baik, kuncinya.

Turut hadir kadis Pertanian dan Perikanan Ir. Yohanes Panelewen, Kadis Perindag  Ir. Olvie Ateng MSi, Karo Ekonomi Jeane Mendur dan Karo Umum Dra Femmy Suluh MSi. (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).      

         

Wagub Harapkan Pencetakan Buku Kurikulum Dilaksanakan Daerah

                              Wagub Berjabat tangan dengan Dedy Gumelar (Miing) sambil berdialog

Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil, MPd menyatakan keinginannya agar pencetakan buku pedoman guru dan bahan ajar bagi siswa kurikulum 2013 (K-13) dapat dicetak di daerah, agar pendistribusiannya semakincepat tibadi daerah tujuan. 

Hal tersebut disampaikan Wagub dalam pertemuan bersama Komisi X DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan kuriklum 2013 di Sulut, yang dilaksanakan Senin (1/9), di ruang Mapaluse Kantor Gubernur Sulut.
Kunjungan spesifik Tim Komisi X yang membidangi sektor Pendidikan, Parekraf, Kemenpora dan Perpustakaan itu berjumlah 15 orang dipimpin Ketua Komisis X DR. Agus Hermanto.
Menurut Hermanto kunjungan Komisi X kali ini lebih fokus ingin mendengar hambatan dan keluhan  yang dihadapi guru-guru terkait dengan penerapan kurikulum 2013  di daerah sulut.  
Dari beberapa kepala Sekolah menyatakan, program K-13 dinilai sudah baik, namun hanya pendisribusian yang mengalami keterlambatan, sehingga menggagu para guru dan siswa itu sendiri.  

“Kami harapkan pencetakan buku bahan ajar dan pedoman guru untuk kurikulum K-13 bisa dicetak didaerah ini, mengingat sudah banyak perusahaan percetakan yang tersebar di Manado, disamping itu pemprov sulut saat ini sudah melakukan lelang terbuka melalui LPSE, jadi pemerintah pusat tidak perlu ragu  apabila pencetakan buka pedoman guru dan bahan ajar siswa di cetak didaerah,” ujar Kansil.

Mantan Kadis Diknas Sulut ini menambahkan proses pencetakan buku tersebut di bebankan  pada daerah mengingat efektifitas distribusi buku ke daerah, karena bedasarkan pengalaman dilapanagan saat ini pencetakan buku tersebut dilaksanakan di pusat yang notabene jauh dari jangkauan daerah serta memakan   waktu yang cukup lama sehingga buku-buku tersebut bisa sampai di daerah tujuan.

Disamping itu juga untuk pelaksanaan Kurikulum 2013 ini agar dapat disosialisasikan kepada tenaga pendidikan dan masyarakat, agar kurikulum ini mendapat dukungan yang baik. Guru juga diharapkan melakukan pendalaman terhadap kurikulum, disamping itu  Pemerintah pusat juga diminta untuk segera mengeluarkan petunjuk teknis pengunaan DAK untuk pengadaan dan pengiriman buku.

Pendistribusian buku kurikulum 2013 juga agar dilaksanakan dengan cepat karena dari 76 kontainer buku untuk Sulut, saat ini baru diterima sebanyak 5 kontainer.

Untuk implementasi pelaksanaan kurikulum 2013 di Sulut Wagub menjelaskan, Guru yang ada di Sulut tidak merasa kesulitan dalam memahami dan merumuskan materi karena telah mengikuti diklat. Namun, pemprov tetap memantau pelaksanaan di lapangan agar metode yang diberikan relevan terkait materi yang akan di ajarkan.

Keinginan Wagub Sulut ini mendapat dukungan penuh dari personil Komisi X Mulai dari Ketua Komisi Agus Hermanto, Tamsil Linrung dan Dr. Dedy Gumelar (Miing). Mereka bertiga sepakat pencetakan didaerah sudah harga mati untuk dilaksanakan, karena apabila Kemendikbud masih tetap mempertahankan sistem yang ada sekarang, dipastikan K-13 tidak akan berhasil, karena permasalahan ini terjadi di semua daerah, bukan hanya di sulut, tegas Miing.
Kedis Diknas  AG Kawatu Se MSi juga mengusulkan menyangkut pendistribusian pencetakan buku pedoman guru dan bahan ajar siswa kiranya harus melalui Provinsi agar lebih cepat, kemudian masalah kewenangan guru-guru di kabupaten/kota karanya diserahkan ke provinsi, termasuk bantuan sarana dan prasaranan yang selama ini langsung di kabupaten/kota hendaknya pula harus melalui provinsi agar ada pemerataan, mendukung program Unsrat yaitu anti nyontek dan berdusta guna membangun budi pekerti para siswa didaerah ini. Turut hadir Kadis Diknas Manado, para Kepsek SMA, SMP, SD serta pejabat Diknas Sulut.  (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).