Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2018) siang.
Rakornas yang diikuti sebanyak 171 kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia itu bertujuan untuk menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan menjelang pilkada.
‘’Semua kepala daerah telah sepakat untuk mewujudkan proses Pilkada yang sehat damai dan tertib, dengan harapan terpilihnya pemimpin daerah yang berkualitas,’’ ujar Olly.
Diketahui, sebanyak 6 kabupaten dan kota di Sulut bakal menyelenggarakan pesta demokrasi itu, yakni Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Kepulauan Talaud serta Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro.
Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono mengatakan, rakornas diselenggarakan sebagai upaya memperkuat soliditas pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu dalam mengawal Pilkada serentak 2018.
"Pilkada serentak sehat tanpa isu SARA. Pilkada yang jujur tanpa politik uang dan Pilkada yang menggembirakan. Kami semua bersaudara," tegas Sumarsono di hadapan ratusan peserta rakornas.
Peran pemerintah pusat dan daerah, lanjutnya, diperlukan sebagai upaya mengantisipasi permasalahan yang dikhawatirkan timbul, karena gesekan horizontal di antara calon peserta maupun pendukung pasangan calon.
Ditegaskannya lagi, optimalisasi dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam memetakan potensi konflik disertai koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum menjadi hal yang perlu dikedepankan.
Setidaknya ada tiga tujuan diselenggarakan rapat itu. Pertama, menguatkan kembali substansi dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi menjelang Pilkada. Memperkuat upaya transparansi dan akuntabilitas dana hibah pilkada dan memperkokoh netralitas birokrasi.
Selanjutnya, mengonsolidasikan segenap aparat pemerintah, Pemda, TNI, Polri, KPU, Bawaslu dalam menjaga kelancaran saat kampanye, jelang pencoblosan, penghitungan suara, pengumuman hasil dan penanganan hasil sengketa serta pengawalan jika terdapat pilkada susulan atau pilkada ulang.
Selain itu, membangun dan menyebarluaskan semangat kebebasan berdemokrasi kepada semua pihak untuk menerima hasil pilkada secara wajar, siap menang, siap kalah dan lebih mengedepankan hukum dalam sengketa proses pilkada.
Adapun pertemuan itu turut dihadiri Menkopolhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulut Edison Humiang dan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Jemmy Kumendong. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)
