Gubernur Jamin Mahasiswa Papua Pasti Aman

Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang menjamin keamanan mahasiswa Papua yang ada di Sulawesi Utara. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menerima ratusan mahasiswa papua yang melaksanakan aksi damai di Kantor Gubernur Sulut Selasa (21/10).

Aksi damai ini dilakukan mahasiswa Papua pasca tewasnya seorang mahasiswa saat bentrok bersama warga Tataran Tondano Sabtu lalu. Mereka datang mengunjungi Gubernur karena ini meminta kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh mahasiswa Papua yang menimbah ilmu di tanah Minahasa.

Gubernur memohon kepada mahasiswa papua untuk tetap tenang, karena perristiwa seperti yang terjadi tidak dikehendaki oleh semua pihak, siapapun itu. Gubernur menyampaikan telah melakukan koordinasi dengan unsure Forkopimda yakni Polisi, TNI dan pihak Universitas Manado guna mengantisipasi hal lain yang tidak diinginginkan bersama.

Gubernur meminta pihak keamanan untuk dengan benar melindungi putra putri Papua yang ada di SUlut, selain itu Gubernur berharap kepada semua mahasiswa untuk berdoa dan menerima kenyataan walaupun keadaan begitu berat, tapi akan berangsur normal kembali.

Sarundajang juga menghimbau kepada ribuan mahasisaw Papua untuk tidak berhenti kuliah dan kembali ke kampong halaman. Gubernur ingin semuanya tetap berkuliah dengan baik, tetap belajar di SUlut, belajar budaya yang baik, setelah berhasil menimbah ilmu barulah kembali ke tanah Papua dan membangun tanah yang dicintai bersama.

Tak lupa juga Gubernur mengingatkan dengan tegas kepada semua pihak untuk menghindari konsumsi minuman keras, karena dapat menyebabkan hal hal yang tidak diinginkan bersama. Pada perrtemuan itu Gubernur juga didampingi oleh Wagub DR Djouhari Kansil, Kapolda Sulut, Danram 131 Santiago, Kabinda Sulut, Kapolres Minahasa, Manado, dan sejumlah pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulut. (Karo Pemerintahan dan Humas Dra Lynda Watania MM MSi) 

Watania: Batas Minut dan Manado Tuntas

Sekda Minut Drs Jantje Rumambi dan Sekot Manado Haervey Sendoh bersama Karo Pemerintahan dan Humas Dra Lynda Watania MM MSi berjabat tangan 

Sekota Manado Haervey Sendoh menandatangai berita acara disaksikan karo Pemerintahan dan Humas Dra Lynda Watania MM MSi dan Sekda Minut Jantje Rumambi

"Serve With Hearth" (Melayani dengan hati) telah dibuktikan  Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut Dra Lynda Watania MM MSi dalam menuntaskan penyelesaian batas daerah antar Kabupaten Minut dengan Kota Manado. 

Setelah pada Selasa (21/10) kemarin, kedua pemerintahan ini sepakat untuk menuntaskannya yang ditandai dengan penanadatangan berita acara penyelesaian batas yang dilakukan Sekda Minut Drs Jantje Rumambi dan Sekot Manado Ir Haervey Sendoh,  Selasa (21/10) kemarin, di jalan Ring Road yang menjadi batas kedua daerah.

Watania mengatakan, hal-hal yang disepakati adalah mengikuti Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1998 Tentang perubahan batas wilayah Kotamdya Daerah Tingkat II Manado dan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa dengan mengikuti sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 (dua) Kemendagri No. 185.5.585 Tanggal 10 Juli 1988 Tentang penetapan batas baru secara pasti antar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa mulai dari patok batas P.1 yang terletak di tepi pantai laut Sulawesi, tepi hutan baku di lingkungan Bohowa Desa Tongkaina Kec. Wori dan seterusnya sampai dengan patok batas P.33 sampai dengan P.34 adalah di Kelurahan Ranomuut Kec. Manado Tengah.  

Penyelesaian batas tersebut merupakan tindaklanjut dari pertemuan yang difasilitasi Biro Pemerintahan dan Humas yang dipimpin Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan pada Senin lalu, jelas mantan Karo Perekonomian sembari menyebutkan,  Pemprov Sulut dalam waktu dekat ini juga akan menfasilitasi penyelesaian batas Kabupaten Minut dengan Kota Bitung yang berada di wilayah Kelurahan Tendeki dan Tontalete Rok-Rok,  batas Kota Tomohon dan kabupaten Minahasa di wilayah Kasuang serta batas Kabupaten Bolmong dengan Kabupaten Bolsel di Pilar Acuan Batas Utama (PABU) 30 s/d 38, jelas Watania.

Watania menyebutkan, penyelesaian batas antar daerah yang belum selesai kiranya akan dilayani  dapat menyelesaikannya dengan hati  bisa dituntaskan pada akhir tahun ini, sebagaimana yang diharapkan Gubernur Sinyo Sarundajang dan Wagub Djouhari Kansil. Ikut mendampingi Karo Pemerintahan dan Humas Kasubag Dekon dan TP Boslar Sanger SE serta Kasubag Pemerintaha Umum. Hadir Asisten I Minut Ir Ronny Siwi MSi, Kabag Pemerintahan Minut Edwin Ombu, Camat Kalawat, Camat Talawaan, Hukum Tua Maumbi, paniki Atas, Paniki Baru, Mapanget dan Hukum Tua Wusa. Sedangkan dari Kota Manado hadir  Asisten I Drs Josua Pangkerego MSi, kabag Pemerintahan Joudy Senduk, Camat Paldua, Camat Mapanget, Lurah paldua,Kairagi I dan II,Kairagi Weru serta Lurah Paniki Bawah. (Karo Pemerintahan dan humas Dra Lynda Watania MM MSi).    

Wagub Buka Forum Diskusi KEKR BI

Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil, MPd Selasa (21/10) membuka forum diskusi kajian ekonomi dan keuangan regional antara Pemprov Sulut dan Bank Indonesia.

Kegiatan yang dilaksanakan di Bank BI tersebut diikuti sejumlah pihak terkait, diantaranya pihak perbankan Sulut, perwakilan Kabupaten Kota serta sejumlah pakar dan pelaku ekonomi yang ada di Sulut.

Forum diskusi yang mengambil tema prospek investasi sektor utama dan dukungan fiskal untuk percepatan pembangunan daerah, diskusi itu membahas sejumlah faktor penunjang jalannya roda ekonomi yang ada di daerah, serta langkah- apa saja yang harus diambil demi memajukan sektor ekonomi daerah.

Wagub dalam sambutannya mengapresiasi baik pelaksanaan kegiatan ini karena melalui diskusi ini bisa menghasilkan langkah-langkah strategis dalam memajukan  pembangunan ekonomi daerah.

SHS Lantik Kepala Perwakilan BKKBN Sulut

BKKBN sebagai lembaga non pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden RI memiliki tugas dan fungsi yang sangat berat di bidang kependudukan dan keluarga berencana apalagi saat ini penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 249,9 juta jiwa atau bertambah 13,4% juta jiwa sejak tahun 2010 berarti laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,49% per tahun. Demikian dikatakan Gubernur Sulawesi Utara DR. S. H. Sarundajang saat melantik kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara yang baru Drs. Humphrey Apon, MPA (21/10) diruang Huyula Kantor gubernur Manado.

Sarundajang mengatakan bahwa pada tahun 2013  Sulut  memiliki jumlah penduduk 2.343.527 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1.40% dan diperkirakan pada tahun 25 atau 50 tahun kedepan jumlah penduduk akan meningkat mencapai 5 s/d 6 juta jiwa. Hal ini merupakan tanda awas bagi kita selaku stakeholder pembagunan, lebih khusus bagi BKKBN sulut karena   berbicara masalah pengendalian penduduk jauh lebih penting. Sebab ledakan yang kita takuti sekarang bukan disebabkan karena bom atau meletusnya gunung berapi, tapi yang ditakuti dunia saat ini adalah ledakan penduduk. Sekarang saja jumlah penduduk dunia sudah mencapai tujuh miliar jika berkembang menjadi 8-9 miliar maka dunia tidak bisa lagi memberi makan, sebab lahan pertanian menjadi berkurang. Hal ini jika dibiarkan bisa menimbulkan sejumlah permasalahan baru karena pertumbuhan penduduk sulit lagi dikendalikan, sembari memberi contoh negara China salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak dunia, kini mereka berhasil mengembangkan tehnologi sehingga sekarang mereka mampu mengekspor beras sebaliknya Indonesia dengan lahan pertanian cukup luas namun masih mengimpor beras.  Karena itu untuk mengatasinya dewasa ini dunia kini telah menerapkan pengendalian kelahiran penduduk. 
Karena itu diharapkan, BKKBN Sulut mampu mencari pola-pola pengendalian kelahiran penduduk sehingga bisa dikontrol produktifitas kelahirannya. 
Sarundajang mengharapkan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut yang baru untuk dapat bersinergitas dan bekerjasama secara terpadu dan berkelanjutan dan berani melakukan perubahan-perubahan sekaligus menciptakan terobosan-terobosan baru yang mampu mensolusikan berbagai permasalahan di bidang kependudukan dan keluarga berencana dalam mewujudkan Sulawesi utara yang semakin berbudaya, berdaya saing dan sejahtera. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat keputusan Kepala BKBN Pusat No 442/III/Peg/2014 Tanggal 29 September 2014. Diketahui Temasaro kini dipercayakan bertugas di BKKBN pusat sebagai Direktur Bina Ketahanan Remaja sedangkan Apon sebelumnya merupakan salah satu pejabat Eselon III di BKKBN Jatim. Turut Hadir Inspektur Utama BKKBN Pusat Dra Mieke Sangian sekaligus ikut memberikan sambutan. (Karo Pemerintahan dan Humas Dra Lynda Watania MM MSi).