Jumat, 30 September 2016

Wagub: Kabupaten Kota Stop Mutasi Pegawai Tidak Jelas




Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw menegaskan kepada para Bupati Walikota yang ada di Sulawesi Utara untuk menghenrtikan mutasi pegawai yang tidak jelas dikarenakan masalah dendam politik.
penegasan tersebut dikatakan Kandouw saat memimpin acara serah terima personel sarana/prasarana dan dokumen (P2D) yang dilaksanakan Jumat (30/9) bertempat di ruang C.J Rantung Kantor Gubernur.
Wagub menghimbau agar para pimpinan melupakan persoalan politik, siapa yang mendukung siapa waktu lalu, Wagub mengajak para Pemimpin untuk bekerja profesional dalam membangun daerah ke arah lebih baik lagi, bersatu bersama tanpa memandang perbedaan.
terkait pemberian P2D, Wagub mengatakan kegiatan ini sebagai wujud nyata yang menggambarkan keteguhan tekad dan komitmen bersama dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang baik dan efisien.
Pemerintah KAbupaten kota juga diharapkan terus menjalin koordinasi serta mampu bertanggungjawab etrhadap tugas, fungsi dan wewenang masing-masing. turut hadir dalam kegiatan tersebut para Bupati Waliota, anggota DPRD, Unsur Kejaksaan.(humas provinsi sulut)

Wagub Lapor Harta Kekayaan di KPPP Manado

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw, Jumat (30/9) melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama KPPP Manado untuk mendukung program Tax Amnesti yang sedang dilaksanakan Pemerintah RI.
Menurut Wagub, dirinya hendak memberi contoh pada para kepala daerah di wilayah Sulawesi Utara (Sulut), para pejabat pemerintah dan ASN serta para pengusaha untuk mengikuti program Tax Amnesti.
"Sebagai warga indonesia yang baik serta pemimpin daerah, tentunya harus memberikan contoh yang baik juga kepada warga masyarakat dengan melaporkan jumlah kekayaan yang dimiliki," ujar Kandouw.
Selanjutnya menurut Wagub, program Tax Amnesty akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah karena
Dana DAU yang dipotong kemungkinan besar akan dikembalikan ke daerah dengan hasil dari tax amnesti kali ini.(humas provinsi sulut)

GMIM Dituntut Berkontribusi Bagi Pembangunan Daerah

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE mengatakan, guna menatap bentangan arah pelayanan yang menanti, dimana GMIM dituntut pula untuk terus berkontribusi bagi pembangunan daerah dan bangsa. Hal itu dikatakan Gubernur saat menghadiri Ibadah Syukur HUT ke-82 GMIM Bersinode, berlangsung di Stadion Dua Sudara Kota Bitung, Jumat (30/09) siang kemarin.
Ibadah yang dipimpin Ketua BPMS Sinode GMIM Pdt DR H WB Sumakul di hadiri ribuan Pelayan Khusus baik Penatua, Syamas dan Pendeta yang berdatangan dari 113 Wilayah dan 946 Jemaat berlangsung dalam suasana meriah, berbagai pujian syukur dinaikan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala Gereja.
Menurut Olly, saat ini Pemerintah Provinsi Sulut lagi giat-giatnya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Sejak Bulan Juli 2016 lalu, Pemerintah Provinsi Sulut telah membuka penerbangan langsung dengan 8 kota di Tiongkok ke Manado, dan sampai saat ini sudah 22.300 wisatawan manca negara termasuk wisatawan Tiongkok telah melakukan kunjungan wisata didaerah ini. Sehingga saya pun merasa terkejut kedatangan ribuan wisatawan ini. Tapi semua itu terjadi karena torang samua ciptaan Tuhan, ujar Dondokambey sembari berharap GMIM terus berkontribusi bagi kemajuan pembangunan daerah dan bangsa.
Bagian lain Olly juga minta GMIM ikut menyikapi dinamika kegidupan masyarakat dan bangsa saat ini cenderung dibayang-bayangi oleh munculnya berbagai persoalan politik, sosial budaya dan kemasyarakatan yang melahirkan bibit-bibit disintegrasi bangsa dengan segala dimensinya. Realitas ini nampag dari munculnya konflik primordial, termasuk antar kelompok masyarakat/antar kampung (konflik horisontal) dengan motif kepentingan agama dan politik aliran, maupun antar masyarakat dengan negara/pemerintah (konflik vertikal). Konflik-konflik tersebut merupakan,  manifestasi yang menggambarkan belum tertatanya Visi Kebersamaan dalam memposisikan nilai kepelbagaian (kemajemukan) dalam sikap, tindakan dan perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu GMIM jangan sampai terperangkap pada peran yang hanya berorientasi kedalam gereja dan jemaat tapi bangunlah peran pelayanan GMIM yang bersifat inklusivitas yang mampu menjadi bagian sebagai Problem Solver bangsa dan berani keluar menyuarakan suara kenabian terhadap persoalan bangsa, tegas politisi senior ini.
Turut hadir Walikota dan Wawali Bitung Max Lomban dan Mourits Bwrhandus, Anggota DPD RI Stevan BAN Liow, anggota Deprov Sulut Dra Adriana Dondokambey dan Edison Masengi serta Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi. (Humas Pemprov Sulut).