Wagub Kandouw : Sulut Laboratorium Kerukunan

Adanya sejumlah aksi simpati yang prihatin pada vonis Basuki Tjahaja Purnama di Sulut mendapat dukungan dari Wagub Drs Steven OE Kandouw. "Saya juga bersimpati pada pak Ahok, tapi saya imbau masyarakat Sulut yang berlebihan dalam menunjukkan simpatinya," imbau Wagub. "Alangkah baiknya hiruk pikuk di Jakarta jangan berlebihan dibawa ke daerah kita, karena Sulut adalah laboratorium kerukanan, tak hanya secara nasional tapi juga dunia," tegas politisi PDI-Perjuangan yang dikenal tegas itu.
Menurut Wagub, simpati dan prihatin pada vonis 2 tahun pada Ahok boleh-boleh saja. "Tapi sebagai orang Sulut kita harus tetap menjaga kebersamaan, jangan sampai simpati yang berlebihan bisa merusak kerukunan dan kedamaian yang selama ini menjadi ciri khas daerah kita," pesan Wagub lagi.
Sebab menurut Wagub, kerukunan di Bumi Nyiur Melambai telah mendapat perhatian tak hanya nasional, tapi juga internasional. "Sukses pelaksanaan pekan kerukunan nasional, dengan dihadiri delegasi luar, membuat daerah kita mendapat kepercayaan international. Dengan akan dipercaya sebagai pelaksana Paskah Asia, termasuk ada rencana pertemuan gereja-gereja Asia juga akan digelar di daerah kita," ungkap Wagub. "Daerah kita pun kini telah memberi pandangan positif pada dunia, bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan damai, serta ikut menepis isu tentang kelompok-kelompok radikal yang banyak dicap dunia luar pada negara kita," tegas Wagub.
Lanjut Wagub, vonis terhadap Ahok juga ada hikmah positif. "Ini menjadi Jurisprudensi bagi kasus-kasus penghinaan agama yang harus divonis berat. Jadi Habib Rizieq harus dihukum berat dan FPI harus dibubarkan," tegas Wagub. "Pemerintah harus menghukum berat para penghina agama, dengan tidak memandang bulu. Siapa pun yang menghina agama lain, wajib mendapat hukum berat, karena NKRI sudah harga mati," pungkas suami tercinta dr Kartika Devi Tanos MARS itu.
Sejumlah kegiatan keagamaaan nasional bahkan internasional telah digagas untuk digelar di Sulut. "Jadi masyarakat Sulut harus tetap solid dalam menjaga kerukunan dan kedamaian, karena Sulut adalah laboratorium kerukunan," tutup Wagub.

Wagub : Sulut Laboratorium Kerukunan

Adanya sejumlah aksi simpati yang prihatin pada vonis Basuki Tjahaja Purnama di Sulut mendapat dukungan dari Wagub Drs Steven OE Kandouw. "Saya juga bersimpati pada pak Ahok, tapi saya imbau masyarakat Sulut yang berlebihan dalam menunjukkan simpatinya," imbau Wagub. "Alangka baiknnya hiruk pikuk di Jakarta jangan berlebihan dibawa ke daerah kita, karena Sulut adalah laboratorium kerukanan, tak hanya secara nasional tapi juga dunia," tegas politisi PDI-Perjuangan yang dikenal tegas itu.
Menurut Wagub, simpati dan prihatin pada vonis 2 tahun pada Ahok boleh-boleh saja. "Tapi sebagai orang Sulut kita harus tetap menjaga kebersamaan, jangan sampai simpati yang berlebihan bisa merusak kerukunan dan kedamaian yang selama ini menjadi ciri khas daerah kita," pesan Wagub lagi.
Sebab menurut Wagub, kerukunan d. Bumi Nyiur Melambai telah mendapat perhatian tak hanya nasional, tapi juga internasional. "Sukses pelaksanaan pekan kerukunan nasional, dengan dihadiri delegasi luar, membuat daerah kita mendapat kepercayaan internatsonal. Dengan akan dipercaya sebagai pelaksana Paskah Asia, termasuk ada rencana pertemuan gereja-gereja Asia juga akan digelar di daerah kita," ungkap Wagub. "Daerah kita pun kini telah memberi pandangan positif pada dunia, bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan damai, serta ikut menepis isu tentang kelompok-kelompok radikal yang banyak dicap dunia luar pada negara kita," tegas Wagub.
Lanjut Wagub, vonis terhadap Ahok juga ada hikma  positif. "Ini menjadi Jurisprudensi bagi kasus-kasus penghinaan agama yang harus divonis berat. Jadi Habib Rizieq harus dihukum berat dan FPI harus dibubarkan," tegas Wagub. "Pemerintah harus menghukum berat para penghina agama, dengan tidak memandang bulu. Siapa pun yang menghina agama lain, wajib mendapat hukum berat, karena NKRI sudah harga mati," pungkas suami tercinta dr Kartika Devi Tanos MARS.
Juga menambahkan bahwa memang sejumlah kegiatan keagaan nasional bahkan internasional telah digagas untuk digelar di Sulut. "Jadi masyarakat Sulut harus tetap solid dalam menjaga kerukunan dan kedamaian, karena Sulut adalah laboratoium kerukunan," Pungkas Wagub Kandouw

Mensos Khofifah : Dana PKH Jangan Buat Beli Pulsa HP!

Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa menyatakan, penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) hendaknya menggunakan dananya itu untuk kebutuhan sekolah anak-anak dan bukan untuk pulsa telepon genggam atau HP.

Khofifah menyampaikan pesan itu saat menyalurkan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kabupaten Minahasa, Kamis (11/5/2017) sore.

"Penyaluran tahap satu PKH yang sekarang diterima ibu-ibu nilainya Rp. 500.000 kan? Saya minta jangan digunakan buat beli pulsa HP ya! Gunakan untuk kebutuhan yang penting seperti anak sekolah," tegas Khofifah.

Menurut dia, dana PKH yang disalurkan empat tahap yang total besarannya Rp. 1.900.000 itu harus betul-betul dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan anak atau usaha yang menambah kesejahteraan keluarga.

"Kalau digunakan betul-betul akan sangat bermanfaat untuk keluarga," ucapnya.

Diketahui, Kartu PKH digabungkan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang disebut KUBE-PKH. Dengan begitu, PKH tak lagi dikucurkan dalam bentuk uang tunai. "Ini untuk membiasakan masyarakat menabung," ujarnya.

Lebih jauh, Mensos menyebutkan, jumlah penerima PKH non tunai di Indonesia saat ini sebanyak tiga juta keluarga penerima manfaat dan akan meningkat dua kali lipatnya pada bulan Juni.

"Tapi pada Juni nanti bisa mencapai enam juta keluarga penerima manfaat PKH," imbuhnya.

Oleh karenanya, kata Khofifah, dalam proses tahap berikutnya ini Kemensos akan sangat serius untuk memastikan kesiapannya dilapangan terutama untuk akses masyarakat untuk mengambil dana PKH.

Adapun bantuan sosial untuk Minahasa Tahun 2017 ini totalnya mencapai Rp 41.860.124.000 dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 7.876 KPM.

Di tempat yang sama, Gubernur Olly Dondokambey, SE yang diwakili Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudi Mokoginta, SE, M.TP menghimbau kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyeleksi penerima bantuan sesuai dengan ketentuan.

"Penerima bantuan harus sesuai dengan kriteria, persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan, sehingga program ini akan tepat guna dan tepat sasaran," ujarnya.

Gubernur juga mengapresiasi kedatangan Mensos Khofifah ke Sulut untuk menyalurkan bantuan bansos. "Kami menyambut gembira atas kunjungan ibu menteri sosial ke Sulut. Hal ini merupakan wujud komitmen dan bukti kepedulian pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah kami," tandasnya.

Kegiatan penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Bupati Minahasa Drs. Jantje Sajow, Sekkab Jeffry Korengkeng, Kepala Dinas Sosial dr. Grace Punuh, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Nur Pujiyanto, Pemimpin PT. BRI Persero Tbk. wilayah Manado Dewa Putu Oka Maharjana dan jajaran Forkopimda. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)