Mendagri dan Pj Gubernur, sambangi Kantor Camat Mapanget

   Di sela2 kunjungan kerja ke Provinsi Sulut,  Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo, SH, disertai Pj Gubernur Sulut, DR Sumarsono, MDM, berkesempatan melakukan kunjungan ke kantor Camat Mapanget, guna melakukan uji Sampel Kesiapan Aparat Kecamatan beserta perangkat Kelurahan dalam menghadapi Persiapan Pilkada serentak 9 Desember nanti yang tinggal menghitung bulan, pada Kamis sore, tadi, 29/10.

   Mendagri, Tjahjo Kumolo,SH
Dalam arahan dan instruksi di Balai Kantor Kecamatan Mapanget, yang turut di hadiri Sekot Manado, Ir H Sendoh, serta seluruh Camat se Kota Manado, secara lugas menyerukan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak nanti,  kata kuncinya ada di Kantor Kecamatan, untuk itu potensi konflik ada di Kantor Kecamatan, manakalah Kotak Suara dan Rekapitulasi perhitungan hasil Surat Suara, akan berujung di Kantor Camat dan ini menjadi Tanggung jawab penuh dari Camat. "saya instruksikan kepada seluruh Camat, satu Minggu sebelum tgl 9 Desember dan satu Minggu sesudah Pilkada, tidak ada yang cuti, Jika ada oknum Camat yang bermain dan terlibat praktek memanipulasi surat suara dan sbnya,  Maka sanksi terberatnya adalah, Pecat" tegas Mendagri serius.
   Sementara itu kaitan dengan Kondisi fenomena alam saat ini, lanjut Tjahjo Kumolo, setiap Aparat Kecamatan dan Perangkat Kelurahan, harus punya data peta potensi rawan bencana, serta memiliki upaya  preventif dalam mengsikapinya. Kaitan dengan bencana Kebakaran, oleh Mendagri menyarankan, agar kepada para Pengembang Perumahan dan Real Estate, agar menyiapkan  Unit Pemadam Kebakaran dalam melokalisir jika terjadi kebakaran. Sedangkan menyangkut ketersedian Energi Listrik di Provinsi Sulut, khususnya di Kota Manado, dihimbau agar Pemkot dan Pemprov mencari solusi secara WinWin Solution, dengan Pihak PLN,sebagai penyedia jasa Energi Listrik.
   Juga oleh Mendagri lebih jauh menegaskan pula,  diantaranya upaya strategis, bahwa Sukses Pilkada, Data pemilih, pelayanan KTP dan KK serta Administrasi Kependudukan, ataupun kesiapan aparat Kecamatan dan Kelurahan dalam menyiapkan suksesnya Tahapan2 Pilkada serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung, guna memperkuat kewenangan Otonomi Daerah, Tata kelola Pemerintahan yang akuntabel, transparan bersih dan berwibawa, adalah menjadi bagian dari maksud dan tujuan kunjungan Mendagri dengan mengambil sampel dan uji kelayakan yakni Kecamatan Mapanget.
   Selang itu, Pj Gubernur Sulut, dalam kesempatan memberikan arahan, kembali menegaskan kepada Seluruh Camat, guna memberikan petunjuk teknis, seruan dengan akan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur, kepada para Bupati-Walikota,  agar Seminggu sebelum Pilkada 9 Desember dan Seminggu sesudah Pilkada, Seluruh Camat wajib hukumnya tidak boleh Cuti dan siaga penuh menjaga Kotak Suara di Kantor Camat.
   Kaitan dengan fenomena pemadaman listrik, Beliau mengingatkan kembali dengan Komitmen Management PT PLN Suluttenggo, agar selama Bulan Desember, tidak ada pemadaman, dalam menghadapi perayaan Pra Natal bagi Umat Nasrani di daerah ini.
    Kegiatan tatap muka dengan Pemerintah Kota Manado ini, diakhiri dengan peninjauan ruang kantor Camat Mapanget oleh Menteri Dalam Negeri dan Pj Gubernur Sulut, disertai Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Sulut, Drs J Palandung, Kaban KesbangPol, Edwin Silangen,SE, Karo Tapem dan Humas Pemprov Sulut, DR Jemmy Kumendong beserta Kabag Humas Pemprov Sulut, Roy Saroinsong, SH.
  Demikian Humas Pemprov memberitakan.

Mendagri Kunjungi KPPT Sulut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI  Tjahjo Kumolo SH yang didampingi Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM di sela-sela kunjungan kerjanya di Sulut, berkesempatan mengunjungi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Provinsi Sulut, di Wanea Manado, Kamis (29/10) kemarin.
Kumolo dan Sumarsono  melihat langsung mekanisme alur perijinan yang menjadi tugas pokok lembaga di bawah Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Sulut.
Menurut Kepala KPPT Roy Terok proses pelayanan administrasi hanya membutuhkan waktu tiga hari jika berkasnya lengkap, Namun bila berkasnya tidak lengkap pihaknya langsung mengembalikan berkas kepada pelaku usaha yang mengajukannya.
Terok menyebutkan, survei integritas untuk semua proyek SIPS, KPPT Sulut mendapat nilai 7,25 dari SIPS.
Sementara Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Sulut Dra Lynda Deysi Watania MM MSi mengatakan, KPPT Sulut telah banyak mendapat pengharggaan lewat pelayanan yang diberikan selama ini, yaitu pengharggaan citra pelayanan publik, oleh Kemenpan RB,survei ombudsman perwakilan sulut tahun 3013, survei KPK RI Tahun 2011 mendapat nilai 5 dan tahun 2013 mendapat nilai 7,25 diatas rata-rata 6 yang yang berati KPPT Sulut dalam pelayanan dikategorikan terbaik, jelas mantan Karo Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut ini, sembari menambahkan pelayanan perijinan setiap investor dalam penanaman modal telah disiapkan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE).
Mendagri dan Gubernur berharap KPPT terus meningkatkan sistem pelayanan perijinan. kalau bisa lebih cepat lebih baik dari tiga hari, harap mereka berdua. (Humas Pemprov Sulut).

Kumolo Temui KPU dan Bawaslu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo SH bersama Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM, secara maraton, Kamis (29/10) kemarin menemui Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kantor masing-masing. tujuan kedatangan pembina politikdan Pj Gubernur Sulut  ini di dua lembaga penyelenggaran dan pengawas pemilukada di Sulut, ingin mengetahui lebih dalam kendala yang di hadapi dua lembaga ini.

DI KPU Provinsi Kumolo dan Sumarsono diterima langsung Ketua KPU Yessy Momongan STh, bersama dua anggota komisioner Vivi George dan Sulkifli Golonggom. Momongan melaporkan secara umum persiapan Pilkada di Sulut berlangsung aman dan lancar, hanya saja sedikit ganjalan bagi kami yaitu di KPU Minut. Dimana anggaran Pilkada terjadi pemotongan oleh Pemkab Minut berkisar Rp 5 M. Padahal sudah dilaksanakan MOU disetujui bersama anggran Pilkada Minut berjumlah Rp.19,4 M. 

Ketua KPU Minut Freddy Sirab menyebutkan, yang sudah cair untuk tahap pertama Rp. 7 M, sementara di APBD Perubahan hanya tertata sebesar Rp. 7 M terjadi selisih kurang sebesar Rp.5,4 M. Pemotongan anggaran ini, Sirab mengakui sangat mengganggu proses tahapan pelaksanaan pilkada. Jika ini terjadi maka anggaran yang ada hanya sampai pada hari H nanti, sehingga untuk proses tahapan berikut KPU minut sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi.

Sementara Gubernur Sulut saat menghubungi Sekda Minut Sandra Moniaga via ponsel, Moniaga memberi alasan yang kurang logis, karena hanya kesalahan pengetikan dari staf saja. Sumarsono mengatakan ini sebuah alasan yang mengada-ada. Apapun alasannya Pemkab Minut harus menepati komitmen yang ada lewat MOU yang sudah di tandatangi bersama KPU Minut. Pemkab Minut jangan sampai mengganggu proses tahapan pilkada yang ada.

Hal senada juga diungkapkan Mendagri, Bupati Minut Sompie Singal tadi sudah menyampaikan langsung kepada saya bahwa anggaran KPU minut sudah aman. Namun demikian jika komitmen daerah terhadap anggaran KPU tidak ditepati, berarti Bupati berbohong dan saya akan menyurat beliau untuk meminta pertanggungjawaban, juga Kejaksaan dan KPK nantinya akan memeriksa pemotongan anggaran Pilkada ini, janji Kumolo. sembari menyebutkan, Dalam menghadapi pilkada Pemda jangan main-main karena Pilkada ini sangat penting demi kesinambungan pemimpin daerah untuk lima tahun kedepan, tegasnya.

          

Sementara itu dalam pertemuannya dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut yang dipimpin langsung Ketua Herwin Malonda. Dilaporkan,  terkait dengan fungsi 

pengawasan berjalan sinergis dengan KPU. Walau juga ada persoalan  Administrasi dari Pasangan Calon Pilkada.
Terkait Dana Rp. 47 M lebih yang menjadi anggaran operasional pengawasan, ada juga Kab/ Kota yg  terkendala, seperti Kota Bitung dan Kab Boltim yang dianggap belum cukup.

Menanggapi keluhan tersebut Mendagri berharap Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten/kota untuk menggunakan anggaran yang ada sebaik mungkin. Pemerintah terus berupaya mengatasi kendala-kendala yang terjadi baik di KPU maupun Bawaslu dan Panwaslu. Tapi yang terpenting gunakanlah dengan sebaik mungkin anggaran yang ada ini, tegas Kumolo.

Kumolo menyebtukan, saat ini ada 10 daerah yang akan bernegosiasikan ulang terkait dengan kekurangan anggaran yang ada ini. 

Terkait dengan sengketa Pilkada Mendagri katakan tetap menjadi Domain Mahkamah Konstitusi, sembari berharap kiranya Pemprov Sulut dapat menyiapkan gedung yang lebih representatif bagi Bawaslu Sulut suaya kinerja mereka lebih meningkat. Bawaslu Sulut bisa memiliki gedung kantor yang representatif agar kinerjanya bisa meningkat, juga bagi kalangan pers Kumolo berharap, agar membantu dalam fungsi pengawasan.

Gubernur Sumarsono, dalam kesempatan menjawab permasalahan Sarana dan Prasarana, berjanji akan diupayakan untuk tersedianya gedung yang lebih representatif.
Sedangkan Permasahan Panwas di Boltim, terjadi minus anggaran, solusinya adalah optimalkan anggaran yang ada, harap Sumarsono. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSI, kaban Kesbang Politik Edwin Silangen SE MSi serta Karo Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong MSi  (Humas Pemprov Sulut).

Mendagri: Sumarsono Terus Bangun Koordinasi Hadapi Pilkada

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo SH memintakan, kepada penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM terus bangun koordinasi dengan stakeholders terkait terutama dengan unsur forkopimda Sulut dalam menghadapi Pilkada langsung 9 Desember mendatang.

 Penegasan Mendagri tersebut, disampaikan saat melakukan tatap muka dengan Penjabat Gubernur  Sulut Dr Sumarsono MDM, Unsur Forkopimda Sulut, Sekprov Ir Siswa R Mokodongan, Bupati/Walikota serta pejabat Eselon dilingkup Pemprov Sulut, di Graha Bumi Beringin Manado, Kamis (29/10) kemarin.

“Walaupun persiapan menghadapi Pilkada di sulut dinilai masih dalam suasana aman, namun koordniasi ini terus dibangun oleh Gubernur, utamanya dengan  sesama anggota Forkopimda,” pintah Mendagri.

Kumolo menilai, biasanya semakin dekat pelaksanaan Pilkada, tensi politik akan semakin tinggi, karena itu sangat penting koodinasi ini, sehingga bisa meredam setiap gejolak politik yang timbul ditengah-tengah masyarakat, ujarnya.

Selain itu Kumolo berharap, Gubernur bersama forkopimda terus memonitoring setiap perkembangan dan dinamika yang terjadi supaya dicermati dengan baik.

Kalau ini bisa terwujud akan memperkuat pemerintahan kita. “kuncinya ada pada partai politik (parpol). Tugas parpol mempersiapan calon pemimpin baik kepala daerah maupun kepala negara,” tegas Kumolo.

Sebelumnya Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM telah melaporkan persiapan Pilkada di Sulut baik pilkada Gubernur maupun Bupati/Walikota di Tujuh Kabupaten/Kota.

Pilkada Gubernur di ikuti tiga pasangan calon (paslon). Manado empat paslon, Bitung tujuh paslon, Tomohon, Bolsel, Boltim, Minsel masing-masing diikuti tiga paslon serta Minut diikuti empat paslon. (Humas Pemprov Sulut).