Dalam sambutannya, Sekdaprov Silangen mengatakan Pemprov Sulut sebagai Satgas OSS berkomitmen menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah.
"Pemprov Sulut terus mengawal pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha sampai ke Kabupaten dan Kota serta menjalin koordinasi dan komunikasi dengan segenap pihak terkait," kata Silangen.
Menurut Silangen, Pemprov Sulut berupaya mewujudkan pelayanan publik yang prima, mudah, cepat, sederhana dan bebas biaya. Karenanya Silangen mengingatkan seluruh aparatur yang menangani perizinan di Sulut harus selalu menjaga integritas.
"Seperti yang disampaikan Bapak Gubernur, orang yang mengelola perizinan harus mempunyai integritas. Kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit," tandas Silangen.
Terkait dengan sistem OSS sendiri, kata Silangen Pemprov Sulut bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota terus berupaya membenahi sarana dan prasarana khususnya bandwith untuk menjamin lancarnya koneksi internet sistem OSS.
"Kendala bandwith di beberapa kabupaten dan kota akan dibenahi agar sistem OSS ini mampu berjalan optimal sehingga pelayanan perizinan tidak mengalami hambatan," ungkap Silangen.
Lebih jauh, Silangen mengajak seluruh peserta workshop untuk mengikuti menyimak setiap pemaparan dari narasumber dan mempraktekkannya di wilayah tugasnya masing-masing.
"Sistem secanggih apapun yang kita bangun akan percuma jika tidak dimbangi dengan SDM yang berkualitas. Karenanya manfaatkan sebaik mungkin workshop ini," imbuh Silangen.
Workshop Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik turut dihadiri Kepala DPMPTSP Sulut Franky Manumpil, widyaiswara Pusdiklat BKPM Ade Priaman Saiful Munajat serta jajaran DPMPTSP kabupaten dan kota se-Sulut. (Humas Pemprov Sulut)
