Kukuhkan Anggota DPW Dan DPD MUKI, Gubernur Ingatkan Nawacita Serta Visi Pembangunan Sulut

Pemerintah Sulawesi Utara yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang menghadiri Pelantikan Pengurus DPW dan DPD Sulawesi Utara Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) di ruang C.J. Rantung, Kantor Gubernur, Senin (21/1) sore.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengingatkan kepada setiap komponen anggota MUKI agar selalu berpegang pada nawacita dan visi pembangunan Sulut 2016-2021.

Hal ini mengingat karena pertumbuhan ekonomi Sulut yang terus mengalami peningkatan, begitu juga dengan angka kemiskinan yang terus menurun serta jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang terus meningkat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Gubernur melihat bahwa capaian tersebut merupakan buah dari sinegritas dan dukungan dari segenap komponen pembangunan di daerah ini, termasuk juga didalamnya anggota MUKI.

Diketahui, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pelantikan anggota MUKI. Kepala Biro Protokol dan Humas Danjte Lantang dilantik sebagai Pengurus Biro Kerjasama antar lembaga pada Dewan Pimpinan Wilayah, Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi Sulut. (humas provinsi sulut)

Jerman Beri Bantuan PLTP Binary Cycle 500 KW, Gubernur Olly Dorong Pemanfaatan Energi Geotermal Sulut

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mengapresiasi bantuan dari Pemerintah Jerman berupa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Binary Cycle 500 KW di Lahendong, Tomohon, Senin (21/1/2019) pagi.

Bantuan yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Jerman ini diserahkan langsung oleh Dubes Jerman untuk Indonesia Peter Schoof kepada Presiden Joko Widodo yang diwakili Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir.

"Kami mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Pak Jokowi atas seluruh yang kita terima saat ini," kata Olly usai menyaksikan penyerahan PLTP tersebut.

Lanjut Olly, bantuan ini sangat tepat karena potensi geotermal di Sulut sangat besar sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Geotermal menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sulut.

"Ini sangat menjanjikan untuk jaringan di Sulawesi Utara. Saat ini 40 persen pembangkit tenaga listrik di Sulawesi Utara sudah menggunakan geotermal, ada sekitar 120 megawatt lebih kita menggunakan geotermal," beber Olly.

Karenanya, Olly berharap kerjasama antara Jerman dan jajaran terkait di Indonesia dapat terus terjalin demi kemajuan pembangunan.

"Harapan kami, Pemerintah Jerman terus bekerjasama dengan Kemenristekdikti dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) terkait penggunaan teknologi geotermal yang terbaik di sini, sehingga masyarakat bisa merasakannya," imbuh Olly.

Untuk diketahui, serah terima aset tersebut merupakan bagian dari serangkaian perjanjian antara Kemenristekdikti dengan Kementerian Pendidikan dan Penelitian Federal Jerman (BMBF) yang ditandatangani April 2010 di Denpasar, Bali serta perjanjian pelaksanaan pengembangan energi panas bumi berkelanjutan di Indonesia antara GFZ dan BPPT yang ditandatangani Juni 2010.

Sebelumnya, Menristekdikti M Nasir mengatakan pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan hingga mencapai 23 persen tahun 2025. Sampai tahun ini porsi penggunaan energi terbarukan di Indonesia baru berkisar delapan persen hingga sembilan persen.

"Dari geotermal sendiri baru berkontribusi empat persen dari sembilan persen renewable energy. Jadi potensinya masih sangat tinggi," ujar Nasir.

Tambah Menristekdikti, target penggunaan energi terbarukan 23 persen pada 2025 salah satunya bisa dicapai melalui pengembangan energi panas bumi atau geotermal karena Indonesia memiliki potensi panas bumi yang bisa diolah menjadi listrik dengan kapasitas 28 ribu MW hingga 29 ribu MW.

Adapun pertemuan ini turut dihadiri para Pejabat Pemprov Sulut dan jajaran Pertamina. (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Kandouw: Pengelolan Keuangan Daerah Harus Lebih Komprehensif

Wakil Gubernur Steven Kandouw membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019, di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Senin (21/01/19). 

Dalam kesempatan itu dirinya mengingatkan bahwa saat ini pengawasan pengelolaan keuangan daerah telah menjadi lebih komprehensif.

"Di tahun lalu setiap dua bulan ada supervisi dari KPK, belum lagi pengawasan dari BPK. Jadi kita juga mesti lebih intensif, lebih gencar, dan lebih komprehensif lagi dalam pengelolaan keuangan daerah," kata Wagub. 

Untuk itu dirinya berharap fungsi pengawasan internal pengelolaan keuangan segera di realisasikan dengan terkoneksinya seluruh SKPD dengan Command Center Pemprov Sulut. 

"Akhir bulan ini kita targetkan semua SKPD sudah online dengan Command Center, supaya inheren agar kita semua bisa menciptakan mekanisme pengawasan dan tata kelola keuangan sesuai standar KPK dan BPK juga sebagai bagian dari implementasi e-government dan e-budgeting," jelas Wagub Kandouw. 

Dalam kesempatan itu, Wagub juga menyinggung para pengelola keuangan agar  berorientasi pada suksesnya pelaksanaan rencana kegiatan. 

"Sukseskan sepuluh prioritas yang Bapak Gubernur canangkan, pikirkan output dan outcome rencana kegiatan, jangan hanya memikirkan income saja," tegas Wagub. 

Untuk itu dirinya memberi masukan agar kedepan SDM pengelola keuangan lingkup Pemprov Sulut untuk dapat diperbanyak melalui pelatihan dan pendidikan khusus. 

"Harus ada regenerasi jangan cuma satu, supaya apabila tidak benar dalam pengelolaan keuangan bisa ganti di tengah jalan," tandas Wagub Kandouw. 

Sementara itu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulut Gamy Kawatu dalam laporannya mengungkapkan besaran anggaran Provinsi Sulawesi Utara dimana di tahun 2019 alokasi belanja langsung dan tidak langsung sebesar 4,5 Triliun naik dibandingkan tahun lalu sebesar 4,1 Triliun. 

"Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan secara tertib, taat aturan, ekonomis,efisien dan bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat menciptakan para pengelola keuangan yang handal dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah," pungkas dia. 

Nampak hadir mendampingi Wagub, Sekretaris Provinsi Edwin Silangen, Asisten Administrasi Umum Praseno Hadi, dan para undangan yang terdiri dari para Kepala SKPD, Bendahara, PPTK, PPK, serta seluruh pengelola keuangan lingkup Pemerintah Provinsi Sulut.(humas provinsi sulut)