Dibuka Mendagri, Ibu Rita Hadiri Rakornas PKK 2019

Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Utara Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional PKK 2019 yang dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa (26/2/2019). Rakornas diikuti Ketua Ketua TP-PKK Provinsi, Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota serta Dinas PMD Provinsi se-Indonesia.

Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah mengapresiasi Rakornas yang ditata PKK dalam rangka meningkatkan kerjasama, saling memahami, menjaga toleransi sekaligus sebagai wadah untuk bertukar informasi tentang perkembangan daerahnya masing-masing.

“Rakornas ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja seluruh pengurus PKK baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga ke tingkat pemerintahan desa dalam upaya untuk membantu percepatan pembangunan khususnya mengenai kesehatan yang ada di lingkungan masing-masing," kata Mendagri.

Lanjut Mendagri, dulu ada jargon -jargon pemerintah tentang sandang, pangan dan papan. Menurutnya, masalah sandang mungkin sudah selesai tapi ada hal lain yang belum selesai yaitu masalah yang berkaitan dengan papan perumahan yang sehat, layak yang punya sanitasi secara umum yang bisa memenuhi kesehatan keluarga.

"Banyak dari masyarakat kita dari kalangan pns, buruh petani, nelayan masih banyak yang belum mempunyai rumah yang sehat, bersih dan penerangan untuk itu program dari Bapak Jokowi dan Jusuf Kalla dengan program satu juta rumah dalam tempo tiga tahun dalam upaya untuk menjawab permasalahan yang ada," ujar Mendagri.

Lebih jauh Mendagri mengatakan gerakan PKK jelas sebagai mitra pemerintah yang mana dituntut berperan aktif dalam mendukung capaian program prioritas.dan kegiatan pemerintah baik tingkat pusat provinsi kabupaten kota sehingga tugas Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten Kota harus berpegang berpedoman kepada program kerja Gubernur Bupati Walikota dalam rangka menjabarkan programnya bersinergi dengan dinas dan instansin terkait untuk kesejahteraan rakyat dan kesehatan masyarakat.

"Forum Rakernas ini diharapkan dapat menyusun program program baik skala nasional, provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kondisi daerah masing-masing sehingga sinergi satu daerah dengan daerah yang lain dengan program secara nasional," harap Mendagri.

Sementara itu Ketua Umum TP-PKK dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo dalam laporannya mengatakan bahwa Rakornas 2019 mengusung tema “Peranan TP-PKK dalam Pencegahan Stunting melalui 10 program pokok PKK”.

“Keterlibatan antara Pokja menjadi bagian yang sangat krusial untuk saling bersinergi dalam pencapaiannya, sehingga tidak terjadi dominasi Pokja yang mengakibatkan konflik internal, disinilah diperlukan koordinasi untuk mendapatkan solusi yang tepat dan disepakati bersama, sebagai arah kebijakan khususnya untuk mendukung percepatan penanganan stunting,” jelas Ketua Umum PKK. (Humas Pemprov Sulut)

Pemprov Dorong Penguatan Kelembagaan Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir.

Salah satu sasaran pokok pembangunan Nasional adalah dalam bentuk  sasaran pembangunan kewilayahan dan antar wilayah. Sasaran pertama yakni untuk pengembangan pembangunan pusat ekonomi, sementara sasaran kedua untuk peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di  kawasan perbatasan, termasuk masyarakat pesisir.

Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang diwakili Plt. Kepala Biro Protokol dan Humas Provinsi Sulut Dantje Lantang, S.Pt. M.Si pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Gedung Pertemuan Tahura H.V. Worang Gunung Tumpa, Selasa, (26/2/2019).

Lantang menyampaikan bahwa sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah, melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, memberdayakan dan memfasilitasi daerah, melakukan evaluasi terhadap Ranperda, melakukan pengawasan terhadap Perda, serta melaksanakan tugas lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pemerintah Daerah harus mampu menjawab dan senantiasa berperan aktif serta bersinergi positif dalam mewujudkan sasaran- sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rncana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, baik pada pembangunan pusat ekonomi maupun pada peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, serta wilayah pesisir," jelasnya.

Pelaksanaan kegiatan penguatan ini mutlak untuk direspon positif dan hendaknya dapat dijadikan sebagai wahana peningkatan kapasitas serta sinergitas kerja kedepan melalui sharing informasi, gagasan dan saran. Sehingga mampu meningkatkan wawasan segenap stakeholder terkait pemberdayaan masyarakat pesisir serta meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir di Provinsi Sulawesi Utara.

Ketua FK PKB PGI Olly Dondokambey Jadi Keynote Speaker FGD Merajut Kesatuan Bangsa

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang juga Ketua Forum Komunikasi Pria Kaum Bapa Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (FK-PKB PGI) menjadi keynote speaker acara Focus Group Discussion (FGD) “Merajut Kesatuan Bangsa” di Grha Oikoumene PGI Jakarta, Selasa (26/2/2019) siang.

Dalam pemaparannya, Gubernur Olly menuturkan bahwa semua lapisan masyarakat perlu belajar dari sejarah untuk merajut kesatuan bangsa, dengan nilai-nilai luhur dan mulia seperti yang dilakukan para pendahulu bangsa.

"Para pejuang pendahulu kita berhasil memberikan contoh dan teladan dalam merajut kesatuan bangsa sebagaimana yang kita rasakan dan nikmati pada saat ini," kata Olly.

Menurut Olly, meskipun kesatuan bangsa senantiasa mengalami ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri namun kebinnekaan dalam kesatuan bangsa telah teruji dan menjadi satu kekuatan untuk bersama-sama membangun Indonesia.

"Dengan demikian, kita berkeyakinan bahwa belajar dari pengalaman hidup bersama, maka kita dapat merajut kesatuan bangsa, melalui kerjasama yang harmonis dengan berbagai komponen bangsa dalam melaksanakan pembangunan," ungkap Olly.

Lanjut Olly, perjalanan hidup bangsa Indonesia tak terlepas dari nilai-nilai persaudaraan, toleransi dan cinta kasih dalam kehidupan masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang dalam tatanan budaya tolong-menolong, gotong royong, rasa senasib sepenanggungan dalam semangat kekeluargaan.

Tambah dia, nilai-nilai tersebut telah melahirkan kesadaran yang luar biasa dan prestasi terbaik dalam sejarah Indonesia yaitu dengan adanya "Sumpah Pemuda" pada tahun 1928.

"Bertumpah darah satu, berbangsa satu dan berbahasa persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang luhur dan mulia tersebut, telah memberikan inspirasi, motivasi dan semangat perjuangan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk "bersatupadu" merebut kemerdekaan pada tahun 1945," ujar Olly.

"Dengan semboyan: merdeka atau mati, bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan dan telah memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia," sambung Olly.

Lebih jauh, Olly optimis diskusi merajut kesatuan bangsa dapat menumbuhkan kesadaran publik bahwa nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, toleransi dan cinta kasih dalam kebinnekaan mampu memberikan pencapaian terbaik dalam merajut kesatuan bangsa.

Untuk diketahui, FGD yang dihadiri pengurus FK-PKB PGI tersebut turut menghadirkan pembicara lainnya, yaitu tokoh NU dan Ketua FKUB DKI Jakarta Prof. Achmad Syafi’i Mufid, Sekretaris Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, MTh, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI Jan Maringka, MH dan Romo Benny Susetyo. (Humas Pemprov Sulut)

Peringati K3 Tahun 2019, Wagub Steven Ingatkan Regulasi-Regulasi Ketenagakerjaan

Memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2019, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan upacara bersama di lapangan Kantor Gubenrur Sulut, Senin (26/2) pagi.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw turut serta hadir sekaligus bertindak sebagai pembina apel.

Dalam arahannya, Wagub membacakan langsung sambutan dari Menteri Ketenagakerjaan RI M. Hanif Dhakiri dihadapan peserta apel. Beberapa point penting juga menjadi sorotan dalam penyampaian menteri, diantaranya 58,76% angkatan kerja Indonesia merupakan tamatan SMP. Hal tersebut menurutnya akan berdampak pada kesadaran pentingnya prilaku selamat bekerja.

Berikutnya juga tentang data dari BPJS Ketenagakerjaan yang mencatat sepanjang tahun 2018 terdapat 157.313 kasus kecelakaan kerja. Atas hal tersebut pemerintah mengajak kepada semua stakeholder untuk terus meningkatkan kesadaran pentingnya K3 serta pengawasan.

Masih ditempat yang sama, usai apel, Wagub mengingatkan kembali akan kasus-kasus kecelakaan yang sering terjadi. Menyampaikan pesan Gubernur Olly Dondokambey, Wagub mengatakan bahwa kita haru zero accident.

"Yang terpenting kesadaran perusahaan, kesadaran individu dan kesadaran masyarakat. Itu semua merupakan regulasi-regulasi yang sudah ada di Dinas Ketenagakerja. Itu harus dipatuhi dengan baik," tegas Wagub.

Lanjutnya pula bahwa saat ini banyak investasi dan banyak stakeholder di daerah ini melibatkan banyak tenaga kerja dan juga beresiko seperti ditambang-tambang serta jasa konstruksi agar tetap siaga.

Sementara itu Kadisnaker Ir. Erni B. Tumundo, M.Si mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada stakeholder terutama para pelaku-pelaku usaha untuk memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja baik tenaga kerja maupun lingkungan kerjanya.

Hadir pula pada kegiatan tersebut para pelaku-pelaku usaha ketenagakerjaan serta para pejabat Pemprov Sulut. (humas provinsi sulut)

Dibuka Presiden Jokowi, Sekdaprov Silangen Hadiri Rakernas Korpri di Istana Negara

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE, MS menghadiri rapat kerja nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/2/2019) pagi. 

Kepala Negara menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Korpri. Salah satunya adalah tentang pengawasan dana desa. Ia menegaskan, dana desa yang disalurkan oleh pemerintah sangat besar mencapai Rp187 triliun hingga akhir 2018, dan disalurkan kepada 74.900 desa di seluruh Indonesia. 

"Sampai akhir tahun ini Rp. 257 triliun. Sistem pengawasan betul-betul dijaga, agar dana desa pas betul. Jadi, barang apakah jalan, posyandu, irigasi, embung, semua harus betul-betul dimonitor dan diawasi," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta Korpri berkontribusi dalam menurunkan stunting. Dia menegaskan, rasio gizi buruk balita harus dapat terus diturunkan hingga di bawah 20 persen. 

"Berkaitan dengan stunting, saya ucapkan terima kasih, karena angka stunting kita turun dari 37 persen menjadi 30 persen. Saya minta harus anjlok lagi jadi di bawah 20 persen, anjlok lagi," ucap Jokowi.

Lebih jauh, Jokowi mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terjun dan dekat dengan masyarakat.

"Terakhir, mari tingkatkan sisi pelayanan masyarakat. Semua PNS harus dekat pada masyarakat. Sering ke lapangan, masalah betul-betul bisa dikuasai. Bukan terjebak hal-hal administratif sehingga manfaat pelayanan bisa dirasakan masyarakat," beber Jokowi.

Rakernas Korpri turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dan Kepala BKD Sulut Femmy Suluh. (Humas Pemprov Sulut)

Dukung Pemprov Ciptakan Lapangan Kerja, TP PKK Sulut Gelar Pelatihan Wirausaha

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut Ir. Rita Dondokambey-Tamuntuan yang diwakili Wakil Ketua dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos, MARS menghadiri acara Pembukaan Pelatihan Wirausaha Baru Produktif Bagi Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Tahun 2019 yang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah di Aula TP-PKK Provinsi Sulut. Kemarin (26/02)

Dalam sambutannya dr. Kartika menyampaikan bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Prov. Sulut masih ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran, dimana pengangguran yang tertinggi ada pada lulusan SMA.

"Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang serius yang terus menjadi perhatian pemerintah," katanya.

Maka dari itu upaya penanggulangan menjadi penting karena masalah ini dapat berimplikasi terhadap munculnya persoalan sosial lain seperti meningkatnya angka kemiskinan dan kriminalitas," tambahnya.

Berkaitan dengan persoalan diatas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) terus mengupayakan penciptaan lapangan kerja yang salah satunya diwujudkan melalui pengembangan kegiatan kewirausahaan.

"Wirausaha baru diharapkan bisa memanfaatkan peluang yang ada dan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melakukan inovasi-inovasi baru serta bekerja dengan ulet dan disiplin," harapnya.

Dalam kegiatan yang sama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Ir. Erny Tumundo, M.Si menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan jumlah wirausaha baru yang produktif, berdaya saing, berkelanjutan dengan memanfaatkan sumberdaya alam lokal untuk meningkatkan kesejahteraan bagi keluarganya dan masyarakat pada umumnya.

Kegiatan ini  berlangsung selama 3 hari dengan jumlah peserta pelatihan Wirausaha Produktif bagi Anggota Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut sebanyak 40 orang yang merupakan wirausaha/calon wirausahawan.