Sekprov : Kepala SKPD Harus Mampu Kelola Anggaran Dengan Baik

Sekretaris Daerah Provinsi Sulut ir Siswa R Mokodongan mengingatkan kepada seluruh kepala SKPD lingkup pemprov Sulut untuk mengelolah anggaran dengan baik dan mencapai target pada akhir tahun 2015 ini.

Penegasan tersebut disampaikan Mokodongan saat memimpin serah Terima jabatan  pejabat Eselon II lingkup Pemprov Sulut yang dilaksanakan Senin (3/8), bertempat diruang mapaluse kantor gubernur sulut.

Setiap kepala SKPD harus mampu mengelola anggaran dengan baik dan tepat sasaran karena belajar dari pengalaman tahun lalu, ada beberapa SKPD yang tidak mencapai targel 100 persen dalam pengelolaan anggaran. Hal ini sangat disayangkan karena pada saat pembahasan SKPD meminta penambahan anggaran namun pada kenyataan tidak mampu mengelolah anggaran yang diminta tersebut.

Selain hal tersebut, Sekprov  juga mengingatkan kepada para pejabat yang baru mendapat posisi baru dalam jajaran pemprov sulut agar segera beradaptasi dengan tupoksi masing-masing, serta mempelajari tuposi staf eselon III dan IV agar pejabat paham betul apa yang harus dikerjakan. Membenahi pengelolaan keuangan, khususnya 6 bulan terakhir agar dapat terus memacu penyerapan anggaran.

Para kepala SKPD baru juga agar tetap menjaga kekompakan tim dengan rasa persaudaraan yang tinggi, serta tetap menjaga asas netralitas dalam menghadapi pilkada nanti, jangan sampai terkontaminasi dengan kepentingan politik.

Diketahui dalam sertijab tersebut telah didahului dengan pelantikan beberapa waktu lalu dimana 8 pejabat Eselon II yang dilantik dua diantaranya merupakan promosi jabatan dari Eselon III yakni Ir James Selah MSi dari kabid Cipta karya Dinas PU menjadi Karo Perlengkapan Setda Prov. Sulut, Rollies R Rondonuwu AP dari Kabid Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbang Pol menjadi kepala Sekretariat Korpri Provinsi Sulut. Dua orang mendapat promosi dari jabatan Eselon IIb ke Eselon IIa yaitu Marlone M Sendoh SH dari Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov.Sulut kini dipercayakan menjadi Kadis Nakertrans Sulut menggantikan pejabat lama Edwin Roring SE,  serta Janni N Lukas SPi dari Kepala Sekretariat Korpri Sulut menjadi Staf Ahli Gubernur Sulut Bidang Hukum dan Politik. Drs SJM Lucas dari taf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik menjadi Kaban Kesbang Pol menggantikan Gun Lapandengan SH.  Farly R Kotambunan SE dari Karo Pembangunan menjadi Karo Organisasi menggantikan Glady NL Kawatu SH MSi, Kawatu sendiri mengantikan jabatan yang ditinggalkan Sendoh sebagai Karo Hukum dan HAM, Drs EL Kindangen dari Karo perlengkapan menjadi Karo Pembangunan Setda Provinsi Sulut.

Sebelumnya juga dilaksanakan sertijab di lingkup Biro Pemerintahan dan Humas dimana Kabag humas kini mempercayakan kepada Roy Saroinsong SH mengantikan Drs Jahja Rondonuwu MSi yang kini dipercayakan sebagai Kabid Diklat kepemimpinan Bandiklat Provinsi Sulut. Kabag Otda dari Dra. Jurike Moningka, Msi kepada Dra. Leliana Makalew. Kabag Kemasyarakatan dari Drs. Rico lasut kepada Drs G Kountul,Med, Lasut sendiri mendapat promosi menjadi Sekretaris BLH Sulut,  dua jabatan Eselon IV di Bagian Humas Kasubag Pengumpulan dan Penyaringan Informasi dari Vietje Havelar SE kepada Defries Walangitan SSos. kedua pejabat tersebut saling berpindah tempat Havelar menggantikan jabatan yang ditinggalkan Walangitan Kasubag Pemberdayaan dan Pengembangan masyarakat dan Kasubag Fasilitasi Mas Media dan Dokumentasi yang telah lama kosong kini diisi oleh  Ivan Besouw.(Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov). 

Gubernur Lantik Kepala Perwakilan BPKP Sulut

Gubernur sulawesi utara DR Sinyo Harry Sarundajang melantik kepala perwakilan kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulut.

Pengambilan sumpah janji dan pelantikan kepala perwakilan BPKP Sulut dari pejabat lama Drs. Hadil Hamonangan Pangihutan kepada pejabat baru Sihar Panjaitan dilaksanakan Senin (3/8), bertempat di ruang rapat CJ Rantung, kantor gubernur Sulut.

Gubernur Sarundajang dalam sambutan mengatakan kepada kepala BPKP baru agar memberikan totalitas penuh sebagai kepala perwakilan yang baru. Dimana tugas BPKP melakuan pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan, sesuai peraturan yang berlaku, hasil pengawasan dilaporkan kepada presiden demi kebijakan yang akan dilaksanakan di daerah nantinya.

Peranan BPKP di daerah penting demi pemberantasan KKN, oleh karena itu tugas dan fungsi BPKP sangat strategis serta harus dikerjakan secara profesional. BPKP bermitra dengan pemda dalam peningkatan kinerja agar pembangunan daerah lebih berkembang.

BPKP bermitra dengan inspektur daerah dalam hal pengawasan pelaksanaan APBD. Harmonisasi BPKP dan pemda berjalan selama ini dengan baik, dimana Sulut berhasi mendapat prestasi membanggakan dalam hal pengelolaan keuangan daerah, itu semua dicapai karena BPKP juga banyak membantu dalam hal pengawasan.

Dikatakan Gubernur Pemprov Sulut tetap berkomitmen melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan pemerintahan yang bersih, penataan terus dilakukan dan membutuhkan pendampingan BPKP demi perbaikan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Gubernur juga memberi apresiasi atas sinergitas yang terbangun yang memberikan banyak hasil positif dan akan lebih memantapkan kerjasama dengan BPKP.

Deputi BPKP bidang pengawasan keuangan daerah yang turut hadir dalam acara pelantika  Dadang Kurnia pejabat baru optimalkan kinerja, berkoordinasi baik dengan pemda dan jaga kepercayaan, berkomitmen untuk kinerja yang lebih baik, optimalkan kemampuan SDM, segera bersinergi dengan pemdan, aparat dan seluruh skpd di wilayah Sulut.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil, Ketua DPRD Sulut Steven Kandouw, Unsur Forkopimda Sulut, pajabat eselon II pemprov sulut dan pejabat jajaran BPKP sulut.(Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).