Menpar Arief : KEK Pariwisata Likupang Harus Siap Maret 2019

Menteri Pariwisata RI Arief Yahya optimis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang di Kabupaten Minahasa Utara bakal terealisasi pada Maret 2019.

"Pengalaman di Kemenpar, KEK Pariwisata bisa diwujudkan dalam tiga bulan. Sekarang Desember, paling lambat Maret 2019 nanti KEK Pariwisata Likupang harus sudah siap," kata Arief Yahya di sela acara peresmian Markplus Center For Tourism And Hospitality di Rumah Alam Manado, Selasa (11/12/2018) sore.

Menpar Arief menuturkan, KEK Pariwisata akan mempercepat pembangunan di sektor pariwisata Sulut. Tambah dia, pemerintah pusat berkomitmen menyediakan sarana penunjang KEK Pariwisata sehingga mampu menarik minat wisatawan mancanegara (Wisman) untuk melakukan perjalanan wisata ke Sulut.

"Dengan KEK Pariwisata, pembangunan di daerah pasti lebih cepat. Nantinya pemerintah akan menyiapkan sarana penunjang seperti jalan, air, listrik dan internet," ucap Yahya.

Lanjut Menpar Arief, KEK Pariwisata bakal menarik minat investor untuk berinvestasi di Sulut karena mendapatkan kemudahan saat mengurus perizinan.

"Nantinya pengurusan izin tidak berbelit karena ada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)," beber dia.

Selain itu, Menpar Arief juga mengapresiasi keberhasilan Gubernur Olly Dondokambey, SE mendatangkan lebih dari seratus ribu Wisman pada tahun ini.

"Pertumbuhan wisman Sulut termasuk yang tertinggi di Indonesia. Target Pak Olly sebanyak 100 ribu Wisman sudah terlampaui. Untuk tahun 2019, saya yakin target 150 ribu Wisman ke Sulut bisa dicapai," ungkap Arief.

Diketahui, pada tahun 2015 jumlah Wisman ke Sulut sebanyak 27.059, meningkat menjadi 48.288 Wisman pada 2016, dan pada tahun 2017 mencapai angka 86.976, serta selang bulan Januari sampai Oktober tahun 2018 mencapai 107.520.

Sementara itu, Chairman of MarkPlus Center for Tourism and Hospitality Manado, Hermawan Kartajaya menyatakan siap membantu Pemprov Sulut serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mengembangkan sektor pariwisata.

"Kehadiran Markplus Center For Tourism And Hospitality Manado untuk mendukung pembangunan sektor pariwisata Sulawesi Utara," tandas Hermawan.

Kegiatan tersebut turur dihadiri Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Kadis Pariwisata Sulut Daniel Mewengkang, Presiden Direktur Rumah Alam, Alexander July Chang dan para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Kandouw Terima DIPA 2019 dari Presiden Jokowi

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018). Penyerahan DIPA tersebut diserahkan Jokowi kepada seluruh kementrian/lembaga, instansi vertikal dan pemerintah daerah.

Dalam arahannya, Presiden RI Jokowi mengingatkan, bahwa APBN 2019 memiliki semangat untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan SDM yang sehat dan mandiri. Presiden mengingatkan bahwa volume APBN 2019 meningkat sebesar 13.7 persen, dari Rp 1.903 triliun menjadi Rp. 2.1065,1 triliun. 

Pemerintah, lanjutnya, harus terus bekerja keras untuk mencapai target penerimaan tersebut baik dari sisi perpajakan maupun non perpajakan. Namun, dengan tetap menjaga iklim usaha serta melanjutkan dukungan insentif untuk kegiatan usaha dan investasi. 

Sementara itu, di sisi belanja pada Volume APBN 2019 mencapai Rp 2.461,1 triliun atau naik 11 persen dari volume belanja di tahun 2018 sebesar Rp 2.217,2 triliun. Tentunya, pemerintah harus mengalokasikan belanja tersebut dengan baik dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mempercepat pembangunan. 

Presiden RI Jokowi menyebut, bahwa penyerahan DIPA tahun 2019 yang diserahkan kepada kementrian/lembaga sebesar Rp. 855.4 trilyun dan belanja Non K/L sebesar Rp. 778.9 trilyun. Sementara transfer dana ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 826.8 trilyun kepada gubernur yang merupakan wakil dari pemerintah pusat di daerah.     

Presiden minta kepada kementrian/lembaga dan pemerintah daerah harus fokus dalam belanja APBN. Jangan sampai APBN menguap sia-sia tanpa hasil yang jelas seperti belanja rutinitas, belanja birokrasi atau operasional, tapi lupa pemanfaatannya untuk rakyat. “APBN harus mengacu pada Money Folow Program. Jangan hanya dipakai kanan kiri atas bawah penggunaan tidak jelas dan tidak fokus,” tegasnya. 

Dalam laporannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa belanja pemerintah dalam Tahun 2019 di fokuskan untuk mendukung pembangunan SDM, peningkatan daya saing, ekspor dan investasi serta peningkatan value for money. 

Penetapan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019 dipengaruhi oleh kewaspadaan atas tingginya ketidakpastian global. Untuk pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5.3 persen dengan  asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 15.000 per USD. 

Diketahui juga rencananya pada Rabu (12/12/2018) pagi, Gubernur Olly Dondokambey, SE akan menyerahkan secara langsung DIPA APBN 2018 bagi Pemerintah Kabupaten Kota, TNI, Polri dan instansi vertikal yang ada di Sulut. (Humas Pemprov Sulut)