Gubernur Nostalgia dengan Banggar DPR-RI

Gubernur serahkan Cenderamata kepada Wakil Ketua Banggar DPR-RI Djoko Udjianto

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE  bernostalgia dengan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Kamis (25/02) kemarin, saat Tim Banggar yang berjumlah 17 orang dipimpin Ketua Tim MH Said Abdullah menyerap aspirasi rakyat Sulut.

 Maklum sebelum menjadi orang nomor satu di Sulut, Dondokambey sendiri dikenal sebagai legislator senayan yang duduk sebagai Wakil Ketua Banggar DPR-RI. Sehingga pertemuan itu menjadi sangat familiar. Dan baru pertama kali Gubernur yang baru mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang besar, ujar Said Abdullah.  

Provinsi Sulut menurut , Said Abdullah patut berbangga karena Dana Alokasi Khusus Tahun 2016 ini paling besar di banding dengan Provinsi lain di tanah air. Karena hampir semua Kabupaten/Kota mendapatkannya. Ini sebuah keberpihakan untuk memajukan daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) terutama bagi Provinsi Sulut, katanya.

Kesempatan itu Gubernur Olly Dondokambey memintakan, agar para Bupati/Walikota yang belum maksimal menerima DAK supaya memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan berbagai aspirasi untuk kemajuan daerah masing-masing, sehingga asiprasi kalian dapat didengar langsung oleh anggota Banggar.

Orang nomor satu di Sulut ini, juga mengakui kesenjangan pembangunan di kawasan Indonesia bagian barat dibanding dengan pembangunan di kawasan Timur Indonesia  sangat jauh berbeda, oleh karena itu keberpihakan ini dinilai sangat baik dalam rangka rangka memajukan pembangunan di kawasan Timur Indonesia, ujarnya.

Olly juga meminta agar pembangunan Rumah Sakit milik TNI/Polri di Sulut perlu ditopang dengan anggaran pusat agar lebih berfungsi dengan baik, dalam rangka membantu pelayanan kesehatan masyarakat di daerah ini. Karena Kota Manado belum memiliki RS, yang ada baru Pemprov dan Pemerintah Pusat/  yaitu RS Noongan, RSJ Ratumbuisang dan RSUD Prof RD Kandou, tandas Ketua DPD PDIP Sulut ini. Turut hadir Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Kapolda Sulut Brigjen Pol Wilmar Marpaung SH, Dan Rem 131 Santiago Brigjen Sulaiman Agusto serta unsure Forkopimda lainnya. (Humas Pem prov Sulut)

Gubernur: Pusat Harus Topang Pembangunan Daerah

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE mengatakan, dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan Timur Indonesia (KTI), lebih khusus pembangunan di Provinsi Sulut, sudah saatnya pemerintah pusat menopang setiap program pembangunan di daerah, hal ini sejalan dengan  program Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla membangun Indonesia dari pinggiran.

Hal itu dikatakan Gubernur saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) di Hotel Peninsula Manado, Kamis (25/02) kemarin.

Sosialisasi yang menghadirkan Menko Perekonomian Darmin Nasution sebagai Keynot speaker dan para pejabat setingkat Dirjen Kementerian terkait, lanjut Dondokambey Presiden Pertama Indonesia Ir Soekarno, pernah mengatakan, bahwa Indonesia terletak diantara dua benua Asia dan Australia dan dua samudera Pasifik dan Hindia yang disebutnya dengan istilah Geopolitik. Selanjutnya DR. Sam Ratulangi mengagas Sulut sebagai Pintu Gerbang Kawasan Asia Pasifik.

Dengan memanfaatkan posisi strategis ini,  kita harus menangkap peluang sebagai Pintu Gerbang Kawasan Asia Pasifik untuk menopang Perekonomian dan Pembangunan di Indonesia khususnya Sulut melalui keberadaan Hub Port Bitung, karena secara geografis Sulawesi Utara berada pada lokasi strategis di bibir pasifik yang sangat prospektif dalam perdagangan regional bahkan internasional sebab merupakan jalur perdagangan dunia. Ditambah lagi, jarak Sulut ke beberapa pusat perekonomian dunia seperti Jepang, Korsel, Taiwan, Amerika Serikat dan Eropa, lebih dekat jika harus melalui Jakarta atau Surabaya, ujar Dondokambey.

Pada kesempatan itu Gubernur tak lupa menitipkan kepada Nasution kendala regulasi yang dihadapi Pemprov Sulut terkait dengan pelabuhan samudera bitung dan bandara Sam Ratulangi Manado yang saat ini dikelola oleh BUMN, jika tidak maksimal maka saya akan mengusulkan kepada Presiden supaya dikelola saja oleh Dinas Perhubungan, mengingat pelabuhan bitung dan bandara Samrat memiliki prospek masa depan yang sangat baik, mendukung Sulut dalam menghadapi MEA.

“Pelabuhan Bitung dan bandara Sam Ratulangi  yang di kelola oleh BUMN saat ini sudah tidak bisa di topang dari dana APBN, dan apabila pelabuhan hanya memiliki profit rendah Pelindo mengurungkan niat berinvestasi, demikian pula dengan bandara Samrat yang merupakan bandara pertama di KTI yang menggunakan garbarata, tapi sudah sangat tertinggal”, tegas orang nomor satu di Sulut ini.

Gubernur juga menyebutkan, kekhawatirannya dengan kondisi regulasi import cengkih yang kini telah dibebaskan oleh pemerintah pusat, kedepan nantinya akan berdampak negatif terhadap petani kita, jika diketahui oleh  negara penghasil cengkih seperti Madagaskar dan Meksiko, ini bisa mempengaruhi harga pasar di tanah air.     

Sementara terkait dengan keberadaan objek wisata Taman Laut Bunaken yang sudah menjadi trade Mark Sulut, sampai saat ini pengelolaannya dianggap masih tumpang tindih pengelolaan dan kewenangannya, untuk itu Gubernur mengusulkan dibentuk badan otorita. Hal ini penting dilaksanakan, karena merupakan perangkat strategis yang terintegrasi dalam menunjang optimalisasi terwujudnya Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang utama di wilayah timur indonesia. Turut hadir Wagub Sulut Drs Steven Kandouw,Bupati/Walikota dan Pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut).

Menko Perekonomian Tinjau Jalan Tol dan Lokasi KEK Bitung

Menteri Koordinator Perekonomian RI Darmin Nasution Kamis (25/2) melakukan kunjungan ke kota Manado dan Bitung. Nasution di dampingi Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Kandouw melakukan kunjungan pemantauan di lokasi pembangunan jalan Tol Manado Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.

Dalam kunjungan tersebut Nasution mendengarkan pemaparan mengenai pembangunan lokasi KEK Bitung, serta melihat maket pembangunan KEK. Selesai melaksanakan pemantauan di lokasi KEK, Menteri bersama rombongan melihat langsung pelabuhan peti kemas Bitung.

Sebelumnya juga dalam kegiatan yang dilaksanakan di hotel Peninsula manado Menko menyatakan Untuk mewujudkan Pelabuhan Bitung sebagai International Hub Sea Port (IHP), perlu adanya kebijakan menyeluruh yang harus dilaksanakan dengan cepat. Kebijakan itu setidaknya meliputi pengembangan pelabuhan dan infrastruktur pendukungnya, industri, pengembangan ekspor impor komoditas, dan peningkatan kapasitas SDM logistik.

Pengembangan pelabuhan IHP dan infrastruktur di Bitung perlu dipercepat agar segera menjadi simpul konektivitas perdagangan wilayah Indonesia Timur.  Untuk itu, Pemerintah pusat tetap serius dalam mebangun sejumlah proyek besar di Sulut demi kemajuan sektor ekonomi Sulut.