Demikian penekanan Gubernur
Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry
Sarundajang ketika memimpin acara Focus Group Discussion (FGD) tentang ”Pengembangan
Ekonomi Maritim Dalam Rangka Tahun Emas Sulawesi Utara” pada Sabtu 9 Agustus 2014
bertempat di Restoran City Ekstra Kalasey. FGD tersebut turut dihadiri oleh
Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR. Djouhari Kansil, MPd, Rektor Unsrat Prof. DR.
Ir. Ellen Kumaat, Kepala PerwakilanBank Indonesia di Sulawesi Utara, Para Guru Besar Universitas Samratulangi dan Pakar
di Bidang Ekonomi, Perikanan, Kelautan, Pertanian dan Hukum, insan pers dan
para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan tersebut
Sarundajang menyatakan bahwa Indonesia perlu mendorong masuknya investasi di
sektor kelautan dan perikanan yang bernafaskan konsep "blue economy"
agar menciptakan produksi komoditas kelautan dan perikanan yang berkualitas dan
berkelanjutan, keberhasilan industrialisasi kelautan dan perikanan yang
menerapkan konsep ekonomi biru diyakini
bisa mencapai ketahanan pangan dan mensejahterakan yang mendorong peran swasta
dalam pembangunan ekonomi pro lingkungan melalui pengembangan bisnis dan
investasi inovatif dan kreatif.
“Masa depan kita berada di lautan, pesisir dan kepulauan. Karena itu jaga
potensi sumber sumber daya ikan, rumput laut, udang serta produk lainnya dari
laut," harap Sarundajang.
Sarundajang mengatakan, mengelola produksi perikanan bukan hanya sekedar
menangkap ikan, tapi bagaimana industri pengelolaan memanfaatkan teknologi, sehingga
menghasilkan produk berkualitas dan siap ekspor. Wilayah Indonesia mencapai
5.193.252 Km2 yang terdiri atas 1.890.754 Km2 luas daratan dan 3.302.498 km2
luas lautan atau luas daratan hanya sekitar 1/3 (satu pertiga) dari luas
seluruh Indonesia. Sedangkan 2/3 (dua pertiga) berupa lautan. Kenyataannya,
sampai saat ini, kita masih lebih mengandalkan sumber daya alam di darat
ketimbang di laut.
Pemikiran ekonomi biru yang lebih
berkonsentrasi pada sektor perikanan dan kelautan sebenarnya sudah berkembang
sejak era 1990-an, namun masih sebatas kajian akademis. Oleh karena itu perlu
upaya dan pendekatan dalam memperkenalkan konsep ini agar menjadi bagian dari
kebijakan pemerintah. Suatu konsep yang bertujuan untuk menghasilkan
pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan, sekaligus menjamin
kelestarian sumber daya serta lingkungan pesisir dan lautan. Model
pendekatannya tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi
sumber daya alam dan lingkungan berlebihan. Konsep ekonomi biru dikembangkan
untuk menjawab tantangan, bahwa sistem ekonomi dunia cenderung ekploitatif dan
merusak lingkungan. Artinya, konsep ini merupakan penyempurnaan sekaligus
perkayaan ekonomi hijau dengan semboyan "Blue Sky-Blue Ocean".
Ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera, langit dan laut tetap biru.
Bagi mantan Irjen Departemen
Dalam Negeri ini, daerah "nyiur melambai", sebutan Provinsi Sulawesi
Utara memiliki pesisir dan laut yang luas, dan tiga kabupaten daerah kepulauan
(Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud) menyediakan potensi
dan keanekaragaman hayati sektor kelautan sangat besar.
"Potensi yang cukup besar ini belum diekspolarasi dengan baik sebagaimana
seharusnya. Padahal bila dikelola dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan
masyarakat," katanya.
Dalam sesi
diskusi ada banyak pemikiran dari para pakar yang muncul untuk memperkuat khasanah
tentang Blue Economy ini antara lain, yaitu:
-
Prof. DR. Paulus Kindangen pakar ekonomi, menyatakan perlunya suatu
studi/peneliaan yang mendalam tentang potensi Kelautan di Sulawesi Utara,
mengungkapkan hal-hal yang belum terungkap, kemudian hasil penelitian tersebut
dapat dijadikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan agar kita mampu
membangun Ekonomi Maritim yang lebih kuat.
-
DR. Tommy Poputra, pakar ekonomi, menyatakan perlu value added (nilai tambah)
dalam pengembangan industri berbasiskan kelautan dan perlu pembangunan industri
perkapalan di Sulawesi Utara, disamping itu perlu ketersediaan listrik yang
memadai di daerah ini, karena keterbatasan listrik sangat berpengaruh terhadap
minat investor menanamkan investasi di daerah ini.
-
Freddy Roeroe salah seorang wartawan senior menyatakan agar perlu
memperhatikan efisiensi dan efektifitas jalur dan jarak perdagangan, baik di
dalam daerah maupun diluar daerah.
-
Prof. DR. Ir. Charles Keppel, pakar
perikanan dan kelauatan, menyatakan
perlu konsep cluster dalam memasarkan komoditi hasil perikanan dan kelauatan,
perlu konsep industri dalam meningkatkan daya saing komoditas perikanan dan
kelautan dengan memperhatikan sumberdaya alam yang berbasis industri,
kewirausahaan, konsultan dan tenaga kerja industri, perlu memperhatikan konsep kawasan
minapolitan, perlu dukungan Kawasan Ekonomi Khusus dan perlu konektivitas
logistik dalam menunjang ekonomi biru ini.
-
DR. Joubert Maramis, pakar Ekonomi Bisnis, perlu ada master plan yang
dituangkan dalam rencana aksi daerah agar Ekonomi Biru ini dapat
terimplementasi dengan baik.
-
DR. Herdy Worang, pakar Ekonomi Bisnis, menyatakan perlu pemanfaatan jalur
tranportasi laut, perlu pemanfaatan pulau-pulau yang tidak berpenghuni dan
perlu Blue Ocean Governance.
-
DR. James Massie, pakar pertanian, menyatakan bahwa dengan konsep blue economy
bagaimana kita menciptakan cash flow yang baru, perlu industri yang ramah
lingkungan, perlu sinergitas antara top
down dan bottom up dalam kebijakan sehingga mampu diimplementasikan, pemerintah
daerah perlu memfasilitasi penelian-penelitian terutama yang bersifat inovatif serta
perlu menciptakan pelaku-pelaku bisnis baru dengan mendapatkan pelatihan dan
bantuan pemerintah.
-
Prof. DR. Ronald Mawuntu, pakar hukum, harus memperhatikan aspek hukum perdagangan
dalam perjanjian kerjasama dengan sesama pemerintah, investor dalam negeri
maupun luar negeri, serta harus memperhatikan prinsip-prinsip arbitrase dalam
perjanjian tersebut.
-
DR. Bode Lumanauw, pakar ekonomi bisnis, bagaimana mengimplementasikan dan
bagaimana kebijakan yang perlu diambil agar blue economy ini dapat dilaksanakan.
-
DR. Ridwan Lasabuda, pakar perikanan dan kelautan, menyatakan bahwa perlu
memperhatikan pulau-pulau terluar di Sulut, dan perlu sinergitas antara para pengusaha, masyarakat dan pemerintah.
(DR, Jemmy Kumendong, Msi, Kabag Humas selaku Jubir Pemprov).
Gubernur Sulut memimpin Diskusi bersama Wakil Gubernur, Rektor Unsrat dan Kepala Perwakilan BI Sulut
Para peserta FGD
