405 Honda K1 dan K2 Terima SK Gubernur

Sebanyak 405 PNS dan CPNS Pemprov melalui jalur Honor Daerah (Honda) K1 dan K2 menerima  Surat Keputusan (SK) pengangkatan Gubernur Sulut sebagai PNS dan CPNS serta menerima berita acara sumpah janji.

Penyerahan SK Gubernur tersebut diberikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi mewakili Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd di ruang Mapalus Kantor Gubernur, Selasa (17/3) kemarin.  

Palandung mengatakan, menjadi seorang PNS tidaklah mudah, bukan karena seleksi ketat yang dilalui atau upaya-upaya ekstra yang ditempuh demi mencapai kelulusan. Namun lebih dari itu ada tanggungjawab moral yang tinggi ketika predikat sebagai PNS secara resmi kita sandang.

“Artinya kita secara sadar telah memberi diri untuk menjadi pelayan masyarakat, bukan pelayan public biasa namun harus menjadi pelayan public yang luar biasa,” kata Palandung.

Disamping itu anda harus memiliki perilaku disiplin karena berhubungan langsung dengan pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Ketika kita memberi diri, tentunya harus diikuti oleh totalitas dalam melaksanakan tugas, agar proses tata laksana administrasi organisasi dapat berjalan dengan baik, tandas Palandung.

Kaban BKD Sulut Noudy Tendean mengatakan, dari 405 Honda yang menerima SK pengangkatan Gubernur. Sebanyak 254 berasal dari honda K1 telah menerima SK PNS dan berita acara sumpah janji, sedangkan 151 Honda K2 menerima SK CPNS.

sementara terkait dengan sisa 290 honda K2 yang belum diangkat, pihaknya sudah lama melakukan klarifikasi dan telah menindaklanjutinya, sekarang tinggal menungguh kebijakan lebih lanjut dari Menpan RB, jelas mantan Karo Pemerintahan dan humas. Turut hadir seluruh pejabat eselon III dan IV dilingkungan BKD Sulut. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).    

Wagub ingatkan Kepala SKPD kerja Benar

Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil,Mpd mengingatkan kepada seluruh kepala SKPD dan pejabat structural yang ada di lingkup pemprov sulut untuk tetap melaksanakan kerja secara benar dan tidak termakan isu roling jabatan yang berkembang akhir-akhir ini.

Penegasan tersebut disampaikan Wagub di damping Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan, saat memimpin jalannya acara penandatanganan perjanjian kinerja SKPD lingkup Pemrov Sulut yang digelar Selasa (17/3) bertempat diruang mapaluse kan tor gubernur sulut.

Wagub mengingatkan kepada seluruh pejabat agar tetap bekerja memberikan kinerja terbaik dan selalu siap dengan kondisi apapun karena rotasi dalam dunia birokraasi merupakan hal yang biasa demi penyegaran organisasi.

Terkait penandatanganan perjanjian kinerja, Wagub mengatakan hal ini dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas dan akuntabililtas setiap SKPD,  dengan menandatangani perjanjian kinerja, memberikan tanggungjawab kepada setiap birokrat untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Ini juga merupakan komitmen dalam meningkatkan integritas serta transparansi sebagai aparatur di lingkungan pemprov sulut dan menciptakan tolak ukur kinerjasebagai evaluasi  dasar kinerja aparatur, penilaian keberhasilan dan kegagalan serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Kepala Biro Organisasi Jemmy Ringkuangan,AP,Msi dalam laporan mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud nyata pernyataan  komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas dan fungsi, serta menciptakan integritas, monitoring dan evaluasi atas kinerja pemprov sulut.(Kabag humas Drs. Jahja Rondonuwu,Msi selaku jubir Pemprov Sulut)

Sekprov Kukuhkan DP Korpri Kabupaten Minut

Sekretaris daerah Provinsi  Sulut Ir. Siswa R Mokodongan Selasa (17/3) selaku dewan pengurus korpri sulut mengukuhkan dewan pengurus korpri kabupaten minahasa utara periode tahun 2014-2019. Pelantikan tersebut dihadiri juga oleh Bupati Minahasa Utara Sompie Singal. Sekprov melantik Sekretaris Daerah pemkab Minut Ir. Sandra Moniaga, Msi selaku ketua.

Dalam sambutan pengarahan sekprov mengingatkan kepada pera pengurus korpri kabupaten minut untuk memberikan kontibusi positif atas pembangunan daerah, serta membimbing para PNS yang merupakan anggota korpri untuk tampil profesional dan mandiri dalam melayani masyarakat.

Korpri merupakan komponen utama dalam pengelolaan pemerintahan diharapkan mampu memberikan sikap netral dalam menjalankan tugas, tidak memihak pada satu pihak. Dewan pengurus korpri kabupaten minahasa utara juga diharapkan bisa melakukan pengembangan organiasasi dengan terus melaksanakan reformasi birokrasi.

Korpri juga harus mampu melahirkan aparatur yang profesional, memiliki komitmen dalam menghadapi segala tantangan dan memberikan pelayanan prima secara konsisten pada masyarakat. Sekprov mengajak kepada seluruh anggota korpri untuk bersatu, memperkuat soliditas dan solidaritas sesama anggota korpri dan memberikan karya terbaik bagi Sulut.

Melalui pengurus yang baru ini, Sekprov berharap agar anggota korpri yang ada di minahasa utara mampu terus tampil terdepan dalam kancah pembangunan.(kabag humas Drs. Jahja Rondonuwu,Msi selaku jubir pemprov sulut)

Wagub: Seluruh Pegawai akan di tes Urine

Wakil gubernur sulut DR Djouhari Kansil,Mpd mengingatkan kapada suluruh pagawai yang ada di lingkup pempov sulut baik pejabat hingga staf untuk siap jika sewaktu waktu pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) akan melakukan tes urine untuk mengetahui apakah pegawai tersebut positif mengkonsumsi narkoba atau tidak. Tes ini akan dilakukan dan pegawai wajib melaksanakannya.

Hal tersebut disampaikan wagub saat selesai melakukan tes urine setelah melaksanakan kegiatan pencanangan gerakan rehabilitasi 100.000 pengguna narkoba, selasa(17/3).

Pihaknya juga mendukung program BNN dalam gerakan rehabilitasi ini karena narkoba sangat memberi dampak negatif terhadap Negara Indonesia, dimana bisa merusak generasi muda.(Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu,Msi selaku jubir pemprov sulut)

Palandung: MDG’s dan Kesejahteraan Rakyat harus tercapai

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Sulut Drs John H Palandung menghadiri sekaligus membawa materi pada Forum SKPD Provinsi Sulut tahun 2015 Dalam Rangka Penyusunan RKPD 2016 yang dilaksanakan di Kantor Bappeda Provinsi Sulut, Selasa (17/3).Pada kegiatan tersebut Asisten membawa materi tentang Kelompok Kerja Pelayanan Umum yaitu Pembangunan SDM, Kebudayaan, Pendidikan dan Kesehatan. Dalam paparannya Asisten menyampaikan gambaran umum pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) Provinsi Sulut tahun 2014. Ada 7 point yang menjadi tujuan pencapaian MDGs yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, Mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/Aids malaria dan penyakit menular lainnya, dan yang terakhir memastikan kelestarian lingkungan hidup.Palandung mengatakan pembangunan harus dimaknai sebagai upaya sistematis terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. “Pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, berpendidikan, berkakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” tandas Palandung.Asisten mengatakan bahwa telah banyak kemajuan yang dicapai provinsi Sulawesi Utara, khususnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Hal itu menandai berbagai program pemprov Sulut untuk kesejahteraan rakyat telah berhasil. Tetapi ada banyak indikator yang perlu mendapat perhatian dan kerja keras dari pemerintah. Sehingga MDG’s dan Kesejahteraan Rakyat harus tercapai demi menjaga keberlanjutan pembangunan di Sulawesi Utara. (Kabag Humas Drs. Jahja P. Rondonuwu, M.Si selaku jubir Pemprov)

Pemprov Dukung Rehabilitasi 100.000 Penguna Narkoba

Terkait dengan aspek pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut telah berkomitmen untuk mendukung penuh program rehabilitasi 100.000 penyalah guna narkoba.

 Hal itu disampaikan Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd, pada Apel Korpri Bulan Maret 2015, di halaman Kantor Gubernur Sulut, Selasa (17/3) kemarin.

“Pemprov Sulut tidak hanya mendukung rehabilitasi, tapi juga akan terus memfasilitasi kegiatan sosialisasi sampai pada tingkat Kecamatan dalam rangka tercapainya Sulut bebas narkoba,” jelas Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Sulut.        

Ini penting, sebab berdasarkan proyeksi angka prevalensi secara nasional di tahun 2015 diprediksi 2,8% atau sejumlah 5,1 juta pemakai/pecandu narkoba, sedangkan Sulut di tahun 2013 diperediksi jumlah pemakai adalah 44,116 orang, dengan populasi sekitar 1.758.700 jiwa, ujar Kansil, sembari menyebutkan, upaya kita adalah bagaimana menyelamatakan 1.714.584 jiwa agar menjadi imum.

Untuk itu dimintakan kepada instansi terkait untuk terus bersinergi guna meningkatkan jumlah masyarakat imun, menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dibawah 2,19% dari jumlah penduduk Sulut, serta terus meningkatkan pengungkapan jaringan pengedar narkoba di daerah ini, tandas Kansil. 

Usai apel dilanjutkan dengan pembacaaan deklarasi yang disampaikan Ketua Yayasan Bunga Bakung Pdt Hanny Pantaow didampingi Dirut RS Ratumbuisang dr Jemmy Lampus serta Kepala SPN Karombasan AKBP Satake Bayu.Penandatanganan deklarasi serta penandatangan MOU tentang pencegahan dan peredaran gelap narkotika dan asesmen serta rehabilitasi bagi para pecandu.

Hadir dalam apel tersebut Seprov Sulut Ir Siswa R Mokodongan, Pejabat Eselon II Pemprov serta BNN Sulut dan Kabupaten/Kota. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Watania Gapai Pangkat IV/C

 Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut Dra Lynda Watania MM MSi, menjadi satu-satunya pejabat Eselon II yang menerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat Golongan IV/C sebagai Pembina Utama Muda,  pada apel Korpri bulan Maret 2015 ini.

Penyerahan Surat Keputusan kenaikan Pangkat itu, dilakukan Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd selaku Inspektur Upacara di sela-sela apel Korpri tersebut, yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sulut, Selasa (17/3) kemarin.

Saat dimintai tanggapannya, isteri tercinta dari Drs Elrico H R. Wilar MSi ini menyatakan syukur dan bersyukur kepada Tuhan, karena kenaikan pangkat ini merupakan pengharggaan yang diberikan oleh pimpinan atas prestasi kerja dan pengabdian saya sebagai PNS terhadap bangsa dan Negara, utamanya pengabdian di daerah Bumi Nyiur Melambai, tandas ibu dari Gloria dan Marelda Wilar. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).