Pemprov Sulut Siap Gelar Peringatan HUT RI Ke-73.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Edison Humiang,Msi sebagai Ketua Panitia HUT RI ke 73 dan HUT Provinsi Sulut ke 54 dan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas sekaligus sebagai Sekretaris Umum Panitia DR. Jemmy S. Kumendong, M.Si memimpin Rapat dalam rangka Kesiapan Pelaksanaan peringatan HUT RI, di ruangan WOC kantor Gubernur Sulawesi Utara. Kemarin (14/08).

Agenda rapat kali ini adalah mengenai evaluasi  kesiapan dalam menyukseskan kegiatan Perayaan HUT RI ke-73. Dimana Pada hari Rabu, 15 Agustus 2018 akan dilaksanakan Pengukuhan Paskibraka pukul 16.00 wita di ruangan Mapalus kantor Gubernur, selanjutnya untuk Gladi Bersih Upacara Puncak jam 09.00 Wita di Lapangan GOR Robert Wolter Monginsidi. Setelah itu pada 16 Agustus dilaksanakan pawai Taptu Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang mengambil start di Halaman Mapolda Sulut, pada pukul 24.00 wita akan dilaksanakan renungan suci yang bertempat di Taman Makam Pahlawan Kairagi.

Tanggal 17 Agustus, Upacara Puncak Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI akan dilaksanakan di GOR Robert Wolter Monginsidi pukul 09.00 Wita, untuk upacara penurunan bendera dilaksanakan sore pukul 17.00 wita dilanjutkan dengan acara pesta rakyat.

Dalam kegiatan ini nantinya Dinas Kesehatan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, mobil ambulance 5 unit dan Obat-obatan.
Begitu juga untuk pengamanan lalu lintas yang sudah di tangani oleh Dinas Perhubungan. Semua stakeholders diharapkan mendukung bersama agar pelaksanaan kegiatan HUT RI ke 73 tingkat Provinsi Sulut ini bisa berjalan sukses.

Disamping itu, Humiang menegaskan kepada ASN dan THL wajib hadir untuk mengikuti upacara pagi dan sore, jika tidak akan dikenakan sanksi. Untuk peserta lainnya adalah dari TNI, Polri, sekolah-sekolah, dan lain-lain.(humas provinsi sulut)

Wagub Kandouw : Mulai Dari Keluarga, Lawan Sikap Permisif Terhadap Pekerjaan Wanita Malam

Human trafficking khususnya perdagangan wanita menjadi isu penting yang diangkat dalam agenda Rapat Koordinasi Perlindungan Wanita yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Ruang F.J Tumbelaka, Selasa (14/8/18).

Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam sambutannya saat membuka rapat mengungkapkan fakta bahwa 60% pekerja seks komersial di daerah Papua adalah perempuan asal Sulut. Selain sebagai korban trafficking, namun banyak pula diantaranya yang dengan sadar dan atas kemauan sendiri melakoni pekerjaan itu. Ironisnya keluarga dan orang tua 'tutup mata' dengan alasan ekonomi.

"Lantaran anak penghasilan besar, bisa beli mobil, bisa belikan kebun, orang tua mensupport 'biar jo jadi penari striptease tapi banya doi' Ini memalukan, mari lawan sikap permisif terhadap pekerjaan wanita malam," kata dia.

Untuk itu dirinya berharap agar rapat ini mampu menghasilkan koordinasi antar instansi terkait guna mencari solusi masalah perdagangan wanita dan menekan populasi PSK Sulut. Dimulai dari pengusutan sindikat, pencarian dan penjemputan korban, serta pencegahan berupa edukasi kepada masyarakat.

"Mari segenap pemangku kepentingan, dari instansi terkait hingga LSM kita bekerja sama memberi perhatian terhadap isu human trafficking ini. Tak kalah penting menyampaikan edukasi kepada masyarakat agar memiliki 'budaya malu' terhadap pekerjaan wanita malam tersebut," ajak Wagub Kandouw.

Turut hadir dalam rakor Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat selaku penyelenggara sekaligus narasumber dr. Kartika Devi Tanos,  MARS, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ir.Mieke Pangkong M.Si, Ketua Studi Gender Universitas Sam Ratulangi DR. Grace Jenny Soputan, M.Si, Pejabat SKPD terkait Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara, LSM dan para undangan (humas provinsi sulut)