Humas Pemprov Terbaik Se- Indonesia Timur

BALI- Kinerja kerja Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut mendapat apresiasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pasalnya, Humas Pemprov Sulut terpilih sebagai Humas Pemerintah terbaik se Indonesia Timur. Hal ini dibuktikan lewat data yang dibeber oleh KemenpanRB dalam kegiatan Pelatihan Sinergitas Kampanye Revolusi Mental ASN dan Reformasi Birokrasi bagi Praktisi Humas Pemerintah Provinsi dan Jurnalis yang dilaksanakan di Hotel Harris Sunset Road Bali, Kamis (4/6), kemarin.

Humas Pemprov Sulut menempati posisi teratas dari 13 Provinsi se Indonesia Timur, dalam bidang pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah.

Hal itu disampaikan KemenPan RB pada kegiatan yang turut diikuti oleh Humas Pemerintah Indonesia Timur yang terdiri dari Sulut, Bali, Sulsel, Sulbar, Maluku, Papua, NTT, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Malut, NTB, dan Papua Barat.

Wartawan Senior Nasional Rustika Herlambang dalam materinya mengatakan perhitungan ekspos berita yang dilakukan KemenpanRB terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai 31 Mei 2015 menempatkan Humas Pemerintah Provinsi Sulut sebagai yang teratas dengan pengeksposan berita mencapai 182 berita, disusul Humas Pemprov Bali 53 berita dan Humas Pemprov Sulsel 44 berita. Herlambang mengapresiasi Humas Pemprov Sulut yang dikatakan sukses dalam menyebarluaskan Informasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Sulawesi Utara.

Herlambang juga menghimbau kepada provinsi lain agar mencontoh Humas Pemprov Sulut untuk dapat maksimal dalam memberitakan kegiatan Pemerintah.

“Humas memiliki peran penting sebagai juru bicara Pemprov agar dapat memberikan penerangan-penerangan terkait kegiatan yang dilaksanakan. Harusnya ini diberikan penghargaan yang tinggi kepada Humas Pemprov Sulut,” ungkap Herlambang.

Hal ini juga tak lepas dari hubungan kemitraan dengan media yang ada. Kerjasama yang baik dari Humas Pemprov Sulut dan Media Pos Liputan Pemprov Sulut menghasil berita-berita yang cerdas, akurat, dan terpercaya terkait kegiatan Pemprov Sulut.

Sedangkan Humas Pemprov Sulut dihadiri oleh Yudhistira Kandou SSTP mewakili Kabag Humas Drs Jahja P Rondonuwu MSi terlebih Karo Pemerintahan dan Humas DR Jemmy S Kumendong MSi serta wartawan mewakili JIPS, Ronald Kaka’ Rorong dari Kawanua Post. (Kabag Humas Drs. Jahja P. Rondonuwu, M.Si selaku jubir Pemprov)

KORPRI Sulut Sepakat Tolak UU ASN ///Menpan : Itu Aturan Yang Harus Dituruti///

BALI - Kabar berita tentang KORPRI Sulawesi Utara sepakat untuk menolak Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) ternyata menjadi pembahasan serius dalam Workshop tentang sinergi Kampanye Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang digelar Kementrian PAN RB di Kuta Bali Kamis (04/06) kemarin. Menteri PAN) Yuddi Khrisnandi sangat menghormati kesepakatan yang dibuat oleh KORPRI Sulut pada kegiatan bersama Ketua KORPRI Pusat Ibu Anggraini yang digelar diruang Mapaluse Kantor Gubernur, Rabu (03/06 lalu. Mewakili Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS), wartawan Kawanua Post, Ronald Kaka' Rorong diberikan kesempatan untuk bertanya terkait UU ASN. Sontak saja, kesempatan ini dimanfaatkan dengan menyuarakan aspirasi para PNS di Sulut yang sebagian besar menolak pemberlakuan UU ASN yang telah mendiskriminasi hak politik dari para birokrat yang ingin terjun ke dunia politik dalam hal ini mencalonkan diri dalam Pemilukada serentak 9 Desember mendatang. "Kami sangat menghormati kesepakatan itu (KORPRI SULUT,red), tapi kembali lagi, aturan ini sudah berlaku dan harus dilakukan oleh semua ASN," jawab Menpan melalui Kepala Biro Humas, Herman Suryatman. Menurutnya, jika KORPRI Sulut kurang puas dengan pemberlakuan UU ASN tersebut, dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum. "Kan ada Judisial Review di MK, silahkan melapor, nanti tinggal tunggu hasilnya seperti apa. Yang pasti, birokrat yang ingin terjun ke dunia politik, silahkan mengundurkan diri dari PNS. Itu saja," ujar Suryatman sembari menegaskan kepada ASN yang tidak patuh dengan aturan ini, maka Menpan tanpa segan-segan akan memberi sanksi. "Kembali kepada PP nomor 53. Akan ada sanksi bagi birokrat yang tidak ikut aturan," tandas Suryatman yang belakangan diketahui satu angkatan di STPDN dengan Kabag Humas Pemprov Sulut, Drs Jahja Rondonuwu MSi. Diketahui, pelatihan yang diikuti oleh semua perwakilan wartawan dan Humas semua Provinsi se Indonesia Timur ini berjalan cukup padat dan diisi oleh para pemateri handal nasional baik itu praktisi jurnalis serta dan Humas Menpan. Sedangkan untuk Humas Sulut, diikuti oleh Yudhistira Kandou SSTP, mewakili Kabag Humas Drs Jahja Rondonuwu MSi terlebih Kepala Biro Pemerintahan dan Humas, DR Jemmy Kumendong, MSi. (Kabag Humas Drs Jahja P Rondonuwu MSi selaku Jubir Pemprov)

Wagub Buka O2SN di SPN Karombasan

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd, Rabu (3/6) kemarin membuka pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) tingkat SMP se Provinsi Sulut di SPN Karombasan Manado.

Kegiatan yang digelar Diknas Provinsi Sulut bekerjasama dengan Sekolah Polisi Negara (SPN) Karombasan diikuti 780 peserta yang berasal dari 15 Kabupaten/Kota se- Sulut.

Kansil mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membentuk sikap mental generasi muda anak-anak bangsa yang ada di daerah, sehingga bisa memiliki karakter yang baik, sebagaimana program Presiden Jokowi dalam nawa cita kedelapan yang menjadikan prioritas revolusi mental di Indonesia.

Untuk pembentukan mental, disiplin kuncinya, jelas Wagub sembari menyebutkan, sama seperti adik-adik yang telah terpilih mewakili daerah untuk mengikuti olimpiade ini, jika tidak disiplin tentu tidak akan terpilih.

Karena itu selama berlangsungnya pertandingan ini, Kansil minta tiga hal yaitu bangun kebersamaan dan kekompakan diantara sesama atlit, saling menghargai serta mampu menjunjung tinggi sportivitas antara satu dengan yang lain, ujar mantan kadis Diknas Sulut.

Kadis Diknas Asiano G Kawatu MSi mengatakan, cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi, atletik, renang, bola volly (pa/pi), bulutangkis, karate, silat, catur dan tenis meja. Olimpiade ini akan berlangsung selama empat hari, tandas kandidat calon Bupati Minsel. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemporv).      

SHS: RSD Harus Tampil Terdepan

Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang mengatakan, rumah sakit daerah (RSD) harus tampil terdepan dalam menghadapi persaingan dengan rumah sakit modern.

Penegasan orang nomor satu di Sulut itu disampaikan pada acara jamuan makan malam bersama peserta Rakernas IX Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) seluruh Indonesia di Graha Bumi Beringin Manado, Kamis malam (4/6) lalu.

Menurut SHS, jasa (pelayanan) RSD sejak dulu sangat luar biasa dan telah dirasakan oleh masyarakat. Karena disaat Indonesia sementara menata kehidupan bangsa, sejarah membuktikan RSD telah tampil terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, walaupun masih diperhadapkan dengan berbagai keterbatasan sarana prasarana dan SDM.

Karena itu saya kurang setuju munculnya banyak rumah sakit modern dewasa ini, sehingga kita meninggalkan RSD apalagi di beranguskan itu keliru, ujar Gubernur paling senior di Indonesia ini.

Guna mengatasi tantangan kedepan mestinya para Dirut RSD harus meminta dukungan Pemda. Kalian jangan merasa malu, sebaliknya berjuang sampai ke pemerintah pusat untuk minta dana subsidi. Tapi saya yakin lewat semangat  Otda akan memberi peluang yang besar bagi RSD,  tandas SHS. Turut hadir Wagub Sulut serta para pejabat Eselon II lingkup pemprov Sulut. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pem prov).

Wagub: SKPD Wajib Lakukan Reformasi Birokrasi

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr Djouhari Kansil MPd menegaskan, agar setiap instansi (SKPD) yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Sulut agar melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik.

Penegasan tersebut disampaikan Wagub saat membuka rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi pemprov sulut yang digelar Kamis (4/6) bertempat di ruang mapaluse kantor gubernur sulut.

Kansil dalam sambutan mengatakan melalui kegiatan rakor ini diharapkan agar setiap instansi yang ada di Pemprov Sulut agar menjalankan tupoksi secara profesional demi menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan reformasi birokrasi yang bersih demi pelayanan berkompeten kepada rakyat, Reformasi birokrasi dilaksanakan pemerintah demi membangun aparatur negara yang memiliki etika serta menunjang kinerja aparatur yang efektif dan efisien. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus berjalan sesuai arah yang diharapkan.

Banyak hal yang harus diperbaiki guna menunjang Reformasi Birokrasi, dalam perencaan kerja terkait reformasi birokrasi harus ada evaluasi secara berkala, agar terlihat mana yang berhasil atau belum guna menunjang pemerintahan yang bersih dan berwibawa penuh integritas.

Untuk itu melalui rakorev ini berguna mengukur pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri, sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan di pemprov sulut. Wagub juga memberi apresiasi kepada Biro Organisasi karena Sulut menjadi provinsi yang pertama melaksanakan kegiatan ini, kegiatan ini memotivasi agar aparatur meningkatkan pelayanan publik, guna memberikan kepuasan bagi masyarakat yang dilayani pemerintah.

Kepala Biro Organisasi Setda Prov Sulut  Glady Kawatu dalam laporan mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memonitor pelaksaan reformasi birokrasi di instansi pemprov sulut, evaluasi reformasi birokrrasi pemprov tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, serta menyusun rencana aksi perbaikan dan pencapaian revormaai birokrasi pemprov yang akan datang. Para peserta yang mengikuti adalah pejabat eselon II serta pejabat eselon III dan IV lingkup Pemprov Sulut. (Kabag humas Drs. Jahja Rondonuwu,Msi selaku jubir pemprov Sulut)