Berikut Pejabat Yang Dilantik Gubernur Olly Dondokambey

SK. Gubernur Sulawesi Utara
Nomor : 821.2/BKD/SK/613/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian ASN Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemprov. Sulut

1.dr. Bahagia Mokoagow
Jabatan lama Kepala Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik Prov. Sulut
Jabatan baru Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Prov. Sulut

2.Daniel A. Mewengkang, SE,M.Si
Jabatan lama Sekretaris Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut
Jabatan baru Kepala Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut.

3.Jani Niclas Lukas, S.Pi,M.Si
Jabatan lama Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Prov. Sulut
Jabatan baru Kepala Dinas Kepemudaan dan olahraga Daerah Prov. Sulut

4.Bach Adrianus Tinungki, M. Eng
Jabatan lama Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulut
Jabatan baru Kepala Dinas Energi dan sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulut

5.Drs. Edison Humiang, M. Si
Jabatan lama Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Prov. Sulut
Jabatan baru Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Prov. Sulut

6.Refli Ngantung, SP
Jabatan lama Kepala Bidang Tanaman Semusim dan Rempah Pada dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut
Jabatan baru Kepala Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut

7.dr.Debie R. Kalalo
Jabatan lama Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut
Jabatan baru Kepala Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut

8.dr.Kartika Devi Tanos, Mars
Jabatan lama Kepala Bagian Kesehatan,Perlindungan Perempuan dan anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Pada biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Sulut
Jabatan baru Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Sulut

9.Clay June H. Dondokambey, S. STP, MAP
Jabatan lama Kepala Bagian Rumah Tangga Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Sulut
Jabatan baru Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Sulut

SK. Gubernur Sulawesi Utara
Nomor : 821.1/BKD/SK/614/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian ASN Dalam Jabatan Administrator di Lingkup Pemprov. Sulut

1.Joudy S. Senduk, SE
Jabatan lama PNS Pada Pemprov. Sulut
Jabatan baru Sekretaris Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut

2.Drs.Fransiscus Maindoka
Jabatan lama PNS Pada Pemprov. Sulut
Jabatan baru Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulut

3.Ir.Ronny Franky Saul Siwi
Jabatan lama PNS Pada Pemprov.Sulut
Jabatan baru Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Prov. Sulut

4.Ir. Fereydy Kaligis, MAP
Jabatan lama PNS pada Pemprov Sulut
Jabatan baru Kepala Bidang Tanaman Semusim dan Rempah Pada Dinas Perkebunan Prov. Sulut

5.Alexander Imanuel Wattimena,ST, M. Si 
Jabatan lama PNS Pada Pemprov. Sulut
Jabatan baru Kepala Bidang Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut

6. Imanuel Philip Makahanap, SH,MH
Jabatan lama PNS Pada Pemprov. Sulut
Jabatan baru Kepala Bidang Ketransmigrasian Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasian Daerah Prov.Sulut

7.Verra M. Pinontoan, S.Psi
Jabatan lama Kepala Sub Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Sulut
Jabatan baru Kepala Bagian Kesehatan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Sulut

8. Ir. Herny Korah, M. Si
Jabatan lama Kepala Seksi Konsumsi Pangan Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
Jabatan baru Sekretaris Pada Bagian Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulut

9. Jeffry Freddy Kaligis, AP. 
Jabatan lama Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Prov. Sulut
Jabatan baru Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Prov. Sulut

10. Drs. Wempie Bernhard Warokka 
Jabatan lama Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Bidang Pemberdayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut
Jabatan baru Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Prov. Sulut.

Olly Minta Pejabat Patuhi Sumpah Janji Jabatan

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE melantik 19 pejabat yang terdiri dari 9 pejabat pimpinan tinggi pratama dan 10 pejabat administrator di Ruangan C.J. Rantung, Senin (10/7/2017) sore.

Dalam sambutannya, Olly meminta semua pejabat yang baru dilantik mampu melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

"Untuk pejabat yang dilantik, harapan saya agar bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti dalam sumpah janji dan jabatan. Jika saudara menghayatinya pasti tidak ada penyimpangan," ujarnya.

Menurut Olly, setiap pelanggaran yang dilakukan akan berujung pada penindakan sesuai aturan. "Ikuti sumpah janji dan jabatan. Jika tidak pasti ada konsekuensinya," tandasnya.

Lebih jauh Olly juga optimis terhadap kinerja seluruh pejabat yang dilantik dapat mempertahankan prestasi Pemprov Sulut yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan memperbaiki sejumlah catatan dan temuan.

"Kita bisa mempertahankan opini WTP. Namun masih ada temuan dan catatan meskipun jumlahnya berkurang. Ke depan segala sesuatu berlangsung sesuai prosedurnya. Kita lakukan yang lebih baik," imbuhnya.

Adapun pelantikan tersebut turut dihadiri Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setprov Sulut Ir Roy Roring serta ASN Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Steven Kandouw Hadiri Rakornas Satgas Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven O.E Kandouw menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) yang dibuka Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Adapun Satgas 115 dibentuk untuk menanggulangi pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya penangkapan ikan secara ilegal di laut Indonesia.

Dalam sambutannya,
Susi mengatakan, kesalahan pengelolaan laut Indonesia yang terjadi beberapa waktu lalu tidak boleh kembali terulang. Untuk itu, saat ini Susi dengan tegas membasmi praktik pencurian ikan atau illegal, unreported, unregulated fishing (IUU Fishing) di Indonesia yang dilakukan kebanyakan oleh kapal-kapal asing.

Maraknya praktik illegal fishing sebelum Susi menjabat, membuat stok ikan nasional mengalami penurunan drastis. Namun, tak lama berselang stok ikan nasional di tahun ini mencapai 12,5 juta ton dibandingkan di 2013 sebesar 6,5 juta ton.

"Kesalahan manajemen terjadi berpuluh tahun, terutama dua dekade terakhir, banyaknya ribuan kapal asing mencuri di laut kita secara ilegal," kata Susi dalam Rakornas Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).


Di sisi lain, dengan maraknya pemberantasan illegal fishing, konsumsi ikan nasional mengalami peningkatan yang cukup nyata. Konsumsi ikan nasional di dalam negeri mengalami peningkatan hingga 43 kilogram per kapita per tahun di 2016, dari sebelumnya hanya 36 kilogram per kapita per tahun. Dengan demikian, mengindikasikan potensi ikan di laut Indonesia semakin melimpah.

"Kenaikan konsumsi ikan 7 kilogram per kapita per tahun dan angka impor turun 80%. Ada peningkatan hasil tangkapan daripada nelayan atau pengusaha kapal Indonesia," kata Susi.

Susi juga berpesan untuk Satgas 115 meningkatkan koordinasi dengan Polisi, TNI, Bakamla, Kejaksaan, dan Kementerian Kelautan Perikanan. Peningkatan koordinasi perlu dilakukan untuk menekan kasus illegal fishing di laut Indonesia.

"Kalau tetap koordinasi dan konsolidasi mempunyai sikap yang sama penegakan hukum, IUU Fishing akan kita selesaikan dengan tegas dan konsisten. Kita tidak akan berikan ruang untuk mereka kembali ke Indonesia," tutup Susi

Polri Dukung Pembangunan Nasional

Usia ke -.71 , Polri telah menunjukan dedikasi , loyalitas, dan integritas yang tinggi untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan.
Hal ini dikatakan Presiden RI Joko Widodo yang dibacakan oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey pada Upacara Peringatan ke-71 Hari Bhayangkara Tahun 2017 di Halaman  Mapolda Sulut Bethesda Manado Senin ( 10/07/2017 ) Kemarin.
Kesuksesan Polri tidak lepas dari bantuan, dukungan serta kerjasama dengan seluruh komponen negara dan elemen masyarakat. Karena itu, saya juga ucapkan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait yang telah mendukung pelaksanaan tugas Polri,  katanya.

Kedepan dukungan semua elemen bangsa tersebut semakin diperlukan karena tantangan yang dihadapi Polri akan semakin berat. Seperti meningkatnya kejahatan transnasional khususnya terorisme yang menjadi benalu bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Terorisme telah menelan banyak korban orang yang tidak berdosa termasuk anak balita, anak kita yang bernama Intan di Samarinda , Terorisme juga telah memakan korban insan-insan Polri seperti kasus ledakan bom Sarinah dan Kampung Melayu, jelasnya
Untuk itu, Saya selaku Kepala Negara tetap berkomitmen untuk mendukung terbentuknya Polri yang kuat, handal dan profesional supaya tugas Polri untuk menjaga stabilitas kamtibmas, menegakan hukum dan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal , Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Ke -71 terus tegaklah menjadi Rastra Sewakottama, abdi utama nusa dan bangsa, tutupnya.
( Humas Pemprov Sulut )

Olly Dondokambey : Keluarga Adalah Pilar Pembangunan Bangsa

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat sekaligus wahana pertama dan utama bagi penyemaian karakter anak bangsa. Dengan kata lain, keluarga adalah pilar pembangunan bangsa, serta merupakan lingkungan pertama dan utama yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan asah, asih dan asuh.
Hal ini dikatakan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey pada  Peringatan Hari Keluarga Nasional ( HARGANAS ) XXIV Tjngkat Provinsi Tahun 2017 di lapangan Tikala Manado Senin ( 10/07/2017 ) Kemarin.
Karena itulah, keluarga menjadi wadah yang paling sempurna untuk menanamkan ketiga nilai dasar revolusi mental yaitu, integritas, etos kerja, dan gotong royong yang dibangun sejak dalam kandungan, kata Gubernur.
Dengan momentum Peringatan Hari Keluarga Nasional ini saya berharap semua komponen, baik dari unsur pemerintah, para pengiat di LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh dunia usaha  untuk saling bahu membahu memperhatikan masalah kependudukan,semua pihak berpartisipasi dengan menggerakan untuk mengatur jumlah anak, demi kesehatan dan kesejahteraan keluarga serta mengangkat kembali nilai-nilai strategis keluarga yang diperlukan oleh bangsa dan negara untuk mampu  menciptakan kesejahtetaan rakyat untuk memenangkan persaingan di era globalisasi,   harap Gubernur.
Saya secara khusus dan atas nama pemerintah provinsi sulawesi utara mengucapkan selamat kepada pemenang lomba tingkat nasional yang pada bulan juni 2017 di kota Bekasi Jawa Barat, puji syukur kepada kepada Tuhan karena salah satu kelompok pusat informasi dan konseling remaja ( PIK R ) mendapatkan juara di tingkat nasional, disamping itu, ucapan selamat juga para penerima penghargaan keluarga harmonis, penghargaan inj diberikan kepada keluarga yang mampu mempertahankan perkawinanya, jelas Gubernur.
Kita patut bersyukur karena pada tahun 2018 Sulut akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional ( Harganas ) Tingkat Nasional. Ini berarti bahwa Pemerintah Pusat telah melihat kita mampu untuk menyelenggarakan kegiatan pada level nasional untuk itu saya berharap kepada jajaran baik dari tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk mensukseskan iven ini, baik dari segi keamanan pariwisata, akomodasi dan produk-produk ungggulan sulut untuk dapat dimaksimalkan. Dan saya berharap semiga HARGANAS XXIV ini dapat dijadikan daya ungkit dan sinergitas antara BKKBN, Tim Penggerak PKK, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota beserta mitra kerja dalam membangun bangsa Indonesia Sejahtera, Selamat Hari Keluarga  Dirgahayu Keluarga Sulawesi Utara. Mari jadikan keluarga di bumi Nyiur Melambai lebih berkualitas , keluarga kecil bahagia sejahtera untuk keluarga masa depan Indonesia " Salam KB, Dua Anak Cukup, Bahagia Sejahtera ! Laki -Laki dan Permpuan jangan dibedakan, tutup Gubernur Olly Dondokambey.

Sebelumnya Kepala BKKBN RI  Surya Chandra Surapari dalam sambutan mengatakan pada tanggal 29 juni kita peringati sebagai Hari Keluarga Nasional  dan tanpa terasa tahun 2017 ini merupakan HKN yang ke XXIV. Dengan keputusan Presiden Ni 39 Tahun 2014 , pads HARGANAS  XXIV Tahun 2016 yang lalu di Nusa Temggara Timur, Presiden berpesan agar para keluarga di Indonesia dapat menerapkan 4 pendekatan ketahanan keluarga yaitu, keluarga berkumpul, keluarga berinteraksi, keluarga berdaya serta keluarga peduli dan berbagi untuk HARGANAS tahun 2017 tema sentralnya " Dengan Hari Keluarga Nasional Kita Bangun Karakter Bangsa Melalui Keluarga Yang Berketahanan",  dengan pesan inti Keluarga Berketahanan dan Indonesia Sejahtera, kata  Kepala BKKBN.

Sekarang Revolusj Mental digaungkan kembali oleh Presiden Jokowi sejak 2014 revolusi mental hatus dimulai dari kita sendiri, dari lingkungan keluarga, karena keluarga menjadi ajang paling sempurna untuk menanamkan ketiga  nilai dasar karakter manusia yaitu integritas, etos kerja dan gotong royong, ujar Kepala BKKBN
Kita semua Penyuluh KKBPK. Penyuluh harus ikut Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk menjadi manusia berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali dan berjiwa api yang menyala-nyala, tutup Kepala BKKBN
Turut Hadir Ketua TP -PKK Sulut Ir Rita Dondokambey-Tamuntuan, Wakil Ketua TP-PKK Kartika Devi Kandouw-Tanos MARS,  Walikota Manado G.S Vicky Lumentut bersama Istri, Walikota Bitung Max Lomban bersama istri, Forkopimda Sulut, Kepala SKPD Provinsi, Kabupaten  dan Kota.

( Humas Pemprov Sulut )

Matangkan persiapan penyusunan APBD 2018, Pemprov Gelar Sosialisasi Permendagri no. 33 tahun 2017.

Pemprov Sulut kian mematangkan penyusunan APBD 2018, meskipun baru memasuki triwulan ke 3, namun penyusunan anggaran untuk tahun 2018 sudah mulai disosialisasikan. 

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey SE diwakili oleh sekertaris daerah Edwin Silangen SE, MS mengatakan bahwa Persiapan anggaran untuk tahun 2018 harus dilakukan sebaik mungkin, dan tentunya tetap dalam koridor hukum. 

Untuk itu, seluruh aparatur harus memahami aturan agar dalam prakteknya nanti aturan ini tidak menjadi alasan, melainkan menjadi panduan bagi setiap SKPD. Hal ini ditekankan Silangen kala membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2018, di ruang Mapalus Kantor Gubernur, Senin (09/07) kemarin.

Silangen dalam kesempatan ini menambahkan,  aturan menghendaki pengelolaan keuangan yang terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu seluruh proses penyusunan menurut Silangen harus dilaksanakan se-paripurna mungkin, agar terpenuhi manfaat dan sasaran kesejahteraan bagi rakyat, jelas Silangen.

Silangen juga berharap, soialisasi permendagri ink beserta setiap poin yang ada dalam aturan harus terpenuhi, agar pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan harapan serta jauh dari kesalahan dan kelalaian administratif, Tutup Sekprov.