Wagub: Anak-Anak Adalah Investasi Bangsa

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil Mpd menegaskan anak-anak adalah investasi jangka panjang dan memiliki profit luar biasa besar bagi kemajuan bangsa.

Penegasan orang nomor dua di Sulut itu disampaikan pada peringatan hari anak nasional (HAN) Tahun 2015 yang turut di hadir Menteri Pemberdayaan dan perlindungan anak Prof DR Yohana Susana Yambise Ph.D di Graha Bumi Beringin Manado, Selasa (25/08) kemarin.

Anak-anak mempunyai fungsi sebagai Agen Of Change, Moral Force ang Sosial Kontrol dalam masyarakat. Saat besar nanti, merekalah yang akan berperan aktif sebagai kekuatan moral, control social dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional, jelas Kansil.

Selain itu mengacu pada tema HAN tahun ini yaitu wujudkan lingkungan dan keluarga ramah anak, maka Kansil berharap, kedepan lingkungan dan keluarga kiranya akan menjadi basis terdepan pemenuhan cita-cita mencetak anak-anak Indonesia yang berkualitas.

Sementara Menteri Yohana Yambise, saat membuka kegiatan HAN tersebut, berpesan masa depan bangsa berada pada anak-anak Indonesia. Karena itu sejak dini anak-anak harus diasuh lebih berkualitas memiliki pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman yang komprehensif dalam pemenuhan hal dan perlindungan anak, sehingga nantinya menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceriah, berahklak mulia, serta memiliki rasa cinta tanah air. Dalam tersebut Yambise juga telah memberikan hadiah kepada anak-anak yang mampu menjawab setiap pertanyaan yang diberikan, termasuk kepada anak-anak autis.

Kepala BP3A Sulut Ir Ernie Tumundo MSi, melaporkan, kegiatan ini diikuti 400 peserta yang terdiri dari SD, SMP, SMA sederajat, anak-anak PA, anak-anak jalanan, anak-anak dengan disabilitas dan anak-anak berkebutuhan khusus. (Kabag humas Roy Saroinsong SH serlaku jubir pemprov).      

Yambise Ajari Soal Gender Kepada Isteri Legislator

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Prof DR Yohana Susana Yambise PhD, di ruang rapat mapaluse kantor Gubernur, Sela (25/08)  mengajari isteri-Isteri legislator Sulut terkait dengan masalah gender. Kegiatan yang bertajuk Seminar sehari itu diikuti seluruh isteri-isteri legislator baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Kegiatan yang di gagas Kerukunan Isteri Anggota Dewan (KIAT) Sulut itu ikur di hadiri Wagub Dr Djouhari Kansil MPd, Kepala BP3A Sulut Ir Ernie Tumundo MSi serta Ketua KIAT dr Kartika Devi Kandou Tanos.
Yambise membuka cakrawala berpikir para isteri-isteri legislator ini yaitu guna, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta pelindungan anak di Provinsi Sulut, harus dilaksanakan dengan berbagai strategi serta kebijakan pemerintah daerah.   Kesetaraan dan keadilan gender ini lebih diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan; pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan, penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak; serta penanganan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, ujar Menteri Asal Papua ini.Yambise mengakui, capaian pembangunan manusia dan pembangunan gender di sulut sudah mencapai hasil yang baikbahkan diatas rata-rata nasional hal ini ditandai dengan tingginya niulai IPM dan IPG yaitu berada padarangking tiga untuk IPM dan rangking tujuh untuk IPG.
Namun demikian selisih nilai IPM dan IPG Provinsi Sulut masih lumayan tinggi yaitu sebesar 7,65 diatas rata-rata nasional, hal ini menunjukan bahwa kesetaraan gender masih perlu ditingkatkan kemajuan pembangunan manusia di provinsi sulut karena belum sejalan dengan peningkatan kesetaraan gender, sembari berpesan untuk meningkatkan ini di tuntut adanya peran serta dari isteri-isteri legislator, ujarnya. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).   

Yambise: Beri Pujian Hasil Pemilu Legislatif Provinsi Sulut

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Prof Dr Yahana Susana Yambise PhD memberikan Pujian  hasil Pemilu Legislatif 2014 di provinsi Sulut, karena menempatkan daerah ini pada rangking pertama dalam keterwakilan jumlah anggota DPRD perempuan yang duduk di lembaga legislatif tingkat Provinsi Sulut yaitu sebanyak 14 orang dari 45 anggota atau sebesar 31,11 %.

Pujian Yambise itu disampaikan pada temu koordinasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang dihadiri Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kanil MPd di ruang rapat CJ Rantung, Selasa (25/08) kemarin.

Yambise menyebutkan, untuk indikator gender di Provinsi Sulut Tahun 2013 IPM/HDI berada pada angka 77,36 % atau berada pada peringkat tiga nasional, demikian pula indeks pembangunan gender IPG/GDI69,72% berada pada peringkat 7 Nasional. Indeks pembangunan gender IDG/GEM peringkat 4 Nasional, jelas Yambise saat menyampaikan paparan keberhasilah sulut di sector pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Namun dibalik pujian itu Yambise juga tak lupa memohon adanya perhatian dari Pemprov Sulut, untuk melarang petani cap tikus Sulut, tidak lagi menjual minuman keras itu ke Papua, alasannya karena meniman cap tikus itulah yang menjadi salah satu penyebab tingginya tindak riminal yang terjadi  di tanah Papua. Tak hanya itu yang dimintakan Yambise, juga terkait dengan perdagangan perempuan (Traffiking) di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Ia menilai  nomor satu perempuan dari Manado.

Kiranya stikma negative itu dapat dihilangkan, kedepan saya akan mengangkat perempuan Manado ke level yang lebih bermartabat. Apalagi konsep pemerintahan Jokowi, pembangunan di mulai dari KTI, tandasnya.     

   

Senada dengan Menteri, Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd mengatakan, partisipasi perempuan di lembaga legislatif tingkat provinsi untuk periode 1009-2014 sebesar 24,4% kemudian meningkat menjadi 33,33% pada periode 2014-2019 dan merupakan salah satu provinsi dengan angka tertinggi nasional.

Selanjutnya untuk prosentase partisipasi perempuan di Pemprov sebanyak 44% (khusus pejabat Eselon II Pemprov Sulut perempuan 11 orang dan laki-laki 41 orang), sedangkan perempuan sebagai Kepala Daerah dari 15 Kabupaten/Kota sebanyak 3 Bupati/Walikota perempuan (Minsel, Kepulauan Talaud dan Kotamobagu), sedangkan Wakil Bupati sebanyak dua orang yakni Minut dan Sitaro).

Kansil menambahkan, partisipasi perempuan pada lembaga yudikatif juga cukup signifikan yaitu untuk jaksa perempuan 43 orang (26%) dari jumlah jaksa sebanyak 167 orang dan jumlah hakim perempuan adalah 59 orang (68%) dari jumlah hakim 78 orang.

Kepala BP3A Sulut Ir Ernie Tumundo MSi mengatakan, Komitmen Pemda yang telah dituangkan dalam berbagai kebijakan dan program di SKPD terkait memberikan sumbangsih yang signifikan dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah ini. Termasuk penerapan sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak, serta menyediakan route yang aman bagi anak-anak ked an dari sekolah. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemporv).     

Sekprov Harap Pengusaha TV Kabel turut sukseskan pilkada

 

Dalam rangka mewujudkan penyiaran yang sehat menghadapi pilkada 9 Desember 2015 nanti, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sulut mengadakan pertemuan bersama para pengusaha TV kebel se Sulut.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Selasa (25/8) bertempat di ruang WOC kantor gubernur sulut, dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Ir Siswa R Mokodongan.

Sekprov dalam sambutan mengatakan  menyambut baik pelaksanaan Kegiatan ini, serta kegiatan ini penting guna menciptakan suasana aman dan tertib dalam pelaksaan pilkada nanti melalui siaran yang diberikan oleh TV kabel, KPID juga harus mampu mensosialisasikan dengan benar bagi para pengusaha TV dan TV kabel agar pelaksanaan pilkada nanti berjalan dengan aman, suksesnya pilkada ada juga pada para pengusaha TV kabel, untuk itu para pengusaha TV kabel harus turut mensukseskan pelaksanaan pilkada nanti. Sekprov berharap KPID dan pengusaha TV melakukan kontrol sosial atas siaran-siaran yang diberikan bagi masyarakat. Terkait Pilkada, Sekprov mengatakan Pemerintah daerah sendiri telah siap dalam pelaksanaan nanti untuk itu swmua pihak harus mendukung dan mensukseskan bersama pelaksanaan pilkada.

Ketua KPID Sulut Raimond Pasla dalam sambutan mengatakan pertemuan ini penting karena dalam menghadapi pilkada nanti media penyiaran akan menjadi sarana kampanye, ada batasan yang harus digunakan karena dalam media televisi yang menggunakan frekwensi berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat.

Deny Rantung Sekretaris KPID Sulut, dalam laporan mengatakan kegiatan ini guna efektifitas KPID dalam menghadapi pilkada nanti, agar mewujudkan lembaga penyiaran netral dan independen, informasi yang berkualitas bagi masyarakat, terciptanya netralitas bagi masyarakat, meningkatkan peran KPI terhadap pembangunan daerah, serta mewujudkan penyiaran netral dalam pelaksanaan pilkada.