Visi OD-SK : Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Pemerintahan dan Politik, serta Berkepribadian dalam Budaya.".
Jumat, 14 Agustus 2015
Parengkuan Periksa Bendera Merah Putih
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinisi Sulut Drs Sanny Parengkuan MAP, Jumat (14/08) di kantor Gubernur Sulut, melaukan pemeriksaan bendara sangka saka merah putih yang akan dikibarkan pada peringtan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke-70 tingkat Provinsi Sulut di halaman kantor Gubernur Sulut pada Tanggal 17 Agustus nanti.
Menurut Kadis Diknas Sulut Aseano G Kawatu melalui Kabid Dikmenti Arthur Tumipa MEd, tujuan pemeriksaan bendera merah putih ini, untuk mengetahui kondisi bendera tersebut apakah dalam keadaan baik atau tidak. Pemeriksaan itu mulai dari tali, penyangga tali hingga kain benderah merah putih. Selain pemeriksaan bendera, Parengkuan juga telah memeriksa taks Proklamasi yang akan dibacakan oleh Ketua DPRD Sulut Drs Steven Kandou, jelas Tumipa.
Tumipa mengatakan, untuk pengukuhan Paskibraka akan dilakukan Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang pada Sabtu (15/08) hari ini Pukul 17:00 Wita di Graha Bumi Beringin Manado, yang akan dihadiri Unsur Forkopimda Sulut serta orang tua Paskibraka Sulut.
Sedangkan formasik anggota paskibraka Sulut pada Upacara nanti menggunakan formasi paskibraka, berbeda dengan tahun lalu yang menggunakan formasi V, tambah Tumipa. Turut hadir Kaban Lingkungan Hidup Drs Edwin Silangen MS, serta para pelatih masinh masing, Letkol Rarung dari Korem serta AKBP Nico Pangemanan dari Polda Sulut. (Kabag humas Roy Saroinsong selaku jubir pemprov).
SHS: Hutan Bisa Menjadi Malapetaka Bagi Manusia
Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang mengatakan, apabila
hutan tidak dikelola dengan baik, maka dapat menjadi sumber malapetaka bagi
umat manusia. Hal itu ditegaskan Gubernur SHS saat membuka Sosialisasi petunjuk
pelaksanaan (juklak) peraturan bersama Kemendagri, Kementerian PU, Kemenhut dan
BPN, yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang rapat CJ
Rantung kantor Gubernur, Jumat (14/08).
Kegiatan yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas itu diikuti
Eman Provinsi yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo dan
Sulut sebagai tuan rumah.
“berkurangnya daya dukung hutan terhadap stabilitas iklim
akan memberi dampag pada peningkatan pemanasan global (global warming), bahkan
pun dapat merugikan daerah kita dimana resiko terjadinya bencana meningkat dan
sumber-sumber air untuk pertanian berkurang. Sebab apabila tidak dikelola
dengan baik, maka hutan dapat menjadi malapetaka bagi umat manusia antara lain
terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor,”katanya.
SHS meyakini fungsi hutan bukan saja memberi manfaat bagi
pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya, tapi juga hutan dapat memberi manfaat ekologis bagi pelestarian
lingkungan hidup.
Karena itu saya menyambut baik sosialisasi ini, terutama
bagaimana merumuskan tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada di kawasan
hutan.
“Sebaiknya sosialisasi ini lebih banyak mengangkat kasus dan
apa langkah-langkah konkrit yang perlu diambil masing-masing Provinsi dalam
mengembangkan tata kelola hutan. Karena kenyataannya bahwa sudah banyak terjadi
alih fungsi lahan yang berada dalam kawasan hutan seperti permukiman,
perkebunan dan persawahan,” ujar SHS sembari menambahkan apalagi banyak lahan
kawasan hutan yang sudah diduduki dan dikuasai masyarakat namun tidak bisa bersertifikat,
sehingga juklat bersama ini bias menjadi pedoman dan arahan pelaksanaan
investasi penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T).
Sementara Ketua tim pencegahan sector SDA KPK RI Dian Patria
menyebutkan, tujuan sosialisasi ini dalam rangka mencari masukan masing-masing
provinsi terkait dengan pengawasan dan penanganan penyelesaian kawasan hutan.
Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi
menyebutkan, nara sumber dalam sosialisasi ini yakni Dirjen penataan agrarian Kementerian
Agraria dan tata ruang Ir Dody Imron Cholid MS, Kaban Penyuluh dan pengembangan
SDM Kementerian LH dan Kehutanan selaku Ketua Tim gerakan Nasional SDA Bambang
Soepijanto MM. Sedangkan moderator Prof Dr Maria SW Sumarjono SH MCK MPA,
tambah mantan Karo SDA ini.
Turut hadir Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd dan Wagub Malut
Abdul Ghani Kasuba (Kabag humas Roy Saroinsong selaku jubir pemprov).
Langganan:
Postingan (Atom)