Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE, MS menghadiri rapat kerja nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/2/2019) pagi.
Kepala Negara menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Korpri. Salah satunya adalah tentang pengawasan dana desa. Ia menegaskan, dana desa yang disalurkan oleh pemerintah sangat besar mencapai Rp187 triliun hingga akhir 2018, dan disalurkan kepada 74.900 desa di seluruh Indonesia.
"Sampai akhir tahun ini Rp. 257 triliun. Sistem pengawasan betul-betul dijaga, agar dana desa pas betul. Jadi, barang apakah jalan, posyandu, irigasi, embung, semua harus betul-betul dimonitor dan diawasi," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta Korpri berkontribusi dalam menurunkan stunting. Dia menegaskan, rasio gizi buruk balita harus dapat terus diturunkan hingga di bawah 20 persen.
"Berkaitan dengan stunting, saya ucapkan terima kasih, karena angka stunting kita turun dari 37 persen menjadi 30 persen. Saya minta harus anjlok lagi jadi di bawah 20 persen, anjlok lagi," ucap Jokowi.
Lebih jauh, Jokowi mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terjun dan dekat dengan masyarakat.
"Terakhir, mari tingkatkan sisi pelayanan masyarakat. Semua PNS harus dekat pada masyarakat. Sering ke lapangan, masalah betul-betul bisa dikuasai. Bukan terjebak hal-hal administratif sehingga manfaat pelayanan bisa dirasakan masyarakat," beber Jokowi.
Rakernas Korpri turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dan Kepala BKD Sulut Femmy Suluh. (Humas Pemprov Sulut)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar