BKKBN sebagai lembaga non pemerintah yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden RI memiliki tugas dan fungsi
yang sangat berat di bidang kependudukan dan keluarga berencana apalagi saat
ini penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 249,9 juta jiwa atau
bertambah 13,4% juta jiwa sejak tahun 2010 berarti laju pertumbuhan penduduk
mencapai 1,49% per tahun. Demikian dikatakan Gubernur Sulawesi Utara DR. S. H.
Sarundajang saat melantik kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara yang
baru Drs. Humphrey Apon, MPA (21/10) diruang Huyula Kantor gubernur Manado.
Sarundajang mengatakan bahwa pada tahun 2013 Sulut memiliki jumlah penduduk
2.343.527 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1.40% dan diperkirakan pada
tahun 25 atau 50 tahun kedepan jumlah penduduk akan meningkat mencapai 5 s/d 6 juta
jiwa. Hal ini merupakan tanda awas bagi kita selaku stakeholder pembagunan,
lebih khusus bagi BKKBN sulut karena berbicara masalah pengendalian penduduk jauh lebih penting. Sebab ledakan yang kita takuti sekarang bukan disebabkan karena bom atau meletusnya gunung berapi, tapi yang ditakuti dunia saat ini adalah ledakan penduduk. Sekarang saja jumlah penduduk dunia sudah mencapai tujuh miliar jika berkembang menjadi 8-9 miliar maka dunia tidak bisa lagi memberi makan, sebab lahan pertanian menjadi berkurang. Hal ini jika dibiarkan bisa menimbulkan sejumlah
permasalahan baru karena pertumbuhan penduduk sulit lagi dikendalikan, sembari memberi contoh negara China salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak dunia, kini mereka berhasil mengembangkan tehnologi sehingga sekarang mereka mampu mengekspor beras sebaliknya Indonesia dengan lahan pertanian cukup luas namun masih mengimpor beras. Karena itu untuk mengatasinya dewasa ini dunia kini telah menerapkan pengendalian kelahiran penduduk.
Karena itu diharapkan, BKKBN Sulut mampu mencari pola-pola pengendalian kelahiran penduduk sehingga bisa dikontrol produktifitas kelahirannya.
Sarundajang mengharapkan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut yang baru untuk dapat bersinergitas dan bekerjasama secara terpadu dan berkelanjutan dan berani melakukan perubahan-perubahan sekaligus menciptakan terobosan-terobosan baru yang mampu mensolusikan berbagai permasalahan di bidang kependudukan dan keluarga berencana dalam mewujudkan Sulawesi utara yang semakin berbudaya, berdaya saing dan sejahtera. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat keputusan Kepala BKBN Pusat No 442/III/Peg/2014 Tanggal 29 September 2014. Diketahui Temasaro kini dipercayakan bertugas di BKKBN pusat sebagai Direktur Bina Ketahanan Remaja sedangkan Apon sebelumnya merupakan salah satu pejabat Eselon III di BKKBN Jatim. Turut Hadir Inspektur Utama BKKBN Pusat Dra Mieke Sangian sekaligus ikut memberikan sambutan. (Karo Pemerintahan dan Humas Dra Lynda Watania MM MSi).
Karena itu diharapkan, BKKBN Sulut mampu mencari pola-pola pengendalian kelahiran penduduk sehingga bisa dikontrol produktifitas kelahirannya.
Sarundajang mengharapkan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut yang baru untuk dapat bersinergitas dan bekerjasama secara terpadu dan berkelanjutan dan berani melakukan perubahan-perubahan sekaligus menciptakan terobosan-terobosan baru yang mampu mensolusikan berbagai permasalahan di bidang kependudukan dan keluarga berencana dalam mewujudkan Sulawesi utara yang semakin berbudaya, berdaya saing dan sejahtera. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat keputusan Kepala BKBN Pusat No 442/III/Peg/2014 Tanggal 29 September 2014. Diketahui Temasaro kini dipercayakan bertugas di BKKBN pusat sebagai Direktur Bina Ketahanan Remaja sedangkan Apon sebelumnya merupakan salah satu pejabat Eselon III di BKKBN Jatim. Turut Hadir Inspektur Utama BKKBN Pusat Dra Mieke Sangian sekaligus ikut memberikan sambutan. (Karo Pemerintahan dan Humas Dra Lynda Watania MM MSi).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar