Mokodongan Kembali Ingatkan Soal Netralitas PNS

Gubernur Sulawesi Utara Dr. S. H. Sarundajang kembali dengan tegas mengingatkan soal netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penegasan Sarundajang ini disampaikan Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Ir. Siswa Rachmat Mokodongan, terkait dengan semakin dekatnya pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang ada di beberapa Kabupaten/Kota di Sulut. ‘’Aturan yang ada sangat jelas mengatur tentang netralitas PNS dalam Pilkada. Karena dalam waktu dekat ini akan ada 5 daerah yang akan melaksanakan Pilkada jadi dihimbau dan ditegaskan agar para PNS dapat mengikuti aturan main yang ada,’’ tegas Mokodongan.

PNS termuda penyandang pangkat tertinggi birokrat se Indonesia ini menjelaskan, untuk menjaga netralitas PNS dalam Pilkada, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS yang mengatur tentang larangan bagi PNS dalam Pilkada yaitu PP nomor 53 tahun 2010. PP ini diharapkan dapat membentengi dan meminimalkan PNS korban Pilkada. Dalam Pasal 4 PP nomor 53 tahun 2010 dijelaskan soal batasan yang dimaksud dengan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah seperti terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Menurut Mokodongan, dalam PP yang sama juga diatur tentang hukuman disiplin yang akan diberikan kepada PNS yang melanggar aturan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 angka 15, diantaranya pemberian hukuman disiplin sedang bagi PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon. ‘’Kegiatan yang dimaksud sesuai Pasal 4 angka 15 huruf a yakni bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye/tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana, dan lainnya,’’ jelas mantan Penjabat Walikota Kota Mobagu ini sembari menambahkan bahwa kegiatan yang juga mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 4 angka 15 huruf d.

Selain disiplin sedang juga diatur tentang pemberian hukuman disiplin berat yakni dengan cara  menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye (Pasal 4 angka 15 huruf b) dan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye (Pasal 4 angka 15 huruf c). Selain PP 53 tahun 2010, terkait dengan larangan PNS dalam Pilkada, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) juga menegaskan bahwa dalam kampanye , dilarang melibatkan Hakim pada semua peradilan; Pejabat BUMN/BUMD; Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri; serta Kepala Desa. ‘’Jika ditemui ada yang menyalahi aturan ini akan ditindak secara tegas berdasarkan aturan yang ada,’’ ujar Mokodongan sambil mengatakan bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tentang larangan bagi PNS dalam Pilkada, secara legal formal telah cukup kuat posisi bagi PNS untuk bersikap netral dalam Pilkada. Tetapi kadang didapati persoalannya, apakah aturan tersebut siap dilaksanakan oleh para kandidat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara konsisten dan adil terhadap seluruh PNS, apakah pendukung atau bukan pendukungnya, termasuk setelah kandidat tersebut terpilih yang sementara ini juga berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah kekuasaannya. (Jubir Pemprov Sulut, Drs. Jackson F. Ruaw, M.Si)

Tendean Diskusi dengan Propam Polda

Dalam rangka mensukseskan jalannya pemilihan umum tahun 2014 nanti, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara melaksanakan Rakernis bidang Propam.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Rabu (29/5) bertempat di Polres Manado, pada kesempatan itu Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Prov. Sulut DR N.R.P Tendean berkesempatan memberikan materi dan diskusi panel mengenai tahapan dan pelaksanaan pemilu.

Dalam kesempatan tersebut tendean menjelaskan kepada peserta bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilu serta undang-undang yang mengatur jalannya pemilu tersebut.”Dengan adanya diskusi panel  ini saya harapkan bisa terjadi sinergitas baik antara pemerintah dan pihak Kepolisian, diharapkan juga anggota Propam dapat mengoptimalkan fungsinya dalam pelaksanaan pengamanan pemilu tahun 2014 nanti,” ujar Tendean.

Pelaksanaan Rakernis tersebut bertujuan untuk menyatukan langkah dan persepsi guna mewujudkan internal Polri yang solid, serta mampu mencegah berbagai pelanggaran disiplin, kode etik profesi.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan juga divisi Propam Sulut sesuai dengan perannya dapat mengantisipasi potensi gangguan pada proses pentahapan pemilu yang sudah dimulai, suksesnya pemilu 2014 nanti tentunya tidak lepas dari peran fungsi Propam yang harus dapat mencegah penyimpangan dan mengamankan pelaksanaan tugas anggota Polri. Turut hadir dalam diskusi tersebut Kabid Propam Polda Sulut AKBP Yusuf Setyadi, Pemred Manado Post Marlon Sumaraw, Ketua Banwas Sulut H Malonda, Akademisi V Sondakh. (Kabag Humas Drs Jackson F Ruaw, MSi)

Mokodongan Buka Jambore Sanitasi 2013

Program sanitasi lingkungan merupakan salah satu upaya dalam mencapai MDGS karena sanitasi dan kebersihan adalah kunci sukses dari keberlangsungan dan pertumbuhan anak. Saat ini terdapat 6,2 miliar penduduk dunia yang belum menikmati sanitasi yang baik sehingga kondisi ini yang menyebabkan jutaan anak meninggal setiap tahun akibat penyakit yang sesungguhnya dapat di cegah. Demikian dikatakan Sekretaris Provinsi Sulut Ir. Siswa Rahmat Mokodongan saat membuka Lomba Poster dan Karya Tulis serta Pemilihan Duta Sanitasi  dalam rangka Jambore Sanitasi 2013 Prov. Sulut (29/5) di Arya Duta Hotel.

“Kepada adik-adik pelajar SLTP yang mengikuti lomba agar dapat meningkatkan kepedulian akan Sanitasi dan kebersihan sebagai kunci kelangsungan hidup dan memaksimalkan potensi dalam kampanye dan edukasi sanitasi serta mendorong percepatan perubahan perilaku masyarakat di bidang sanitasi melalui peran aktif dari adik-adik pelajar.” Ajak Mokodongan.

Mokodongan mengharapkan kiranya kegiatan Jambore Sanitasi ini dapat membawa langkah konkrit demi meningkatkan kepedulian masyarakat di bidang sanitasi melalui aktualisasi anak-anak peserta lomba dalam mempersembahkan  karya-karya terbaik demi kemajuan bangsa dan negara khususnya di daerah dalam rangka menunjang eksistensi Sulut sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik menuju masyarakat yang semakin berbudaya, berdaya saing dan sejahtera.

Sebelumnya didahului laporan panitia pelaksana Raimond Kodoati, ST mengatakan bahwa  acara ini dilaksanakan oleh Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan  Dinas PU Prov. Sulut dan diikuti siswa-siswi SMP se Prov. Sulut berjumlah 80 orang yang merupakan hasil seleksi dari siswa-siswi berprestasi di 15 Kab/Kota dan acara dilksanakan pada tanggal 29 dan 30 Mei 2013. Peserta lomba poster 34 orang dan lomba Karya Tulis 46 orang.

Hadir pada kesempatan itu Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) Mieke Suswono (istri Menteri Pertanian), Direktur PPLP Ditjen Cipta Karya diwakili oleh Ir. Emah Sutjimah, Kasis PU Prov. Sulut Ir. J. E. Kenap, MM, Kaban Lingkungan Hidup Ir. O. Ateng, TP. PKK dan Dh. Wanita Prov. Sulut dan Dnas Kesehatan.(Kabag Humas Jackson Ruaw selaku Jubir Pemprov)

 

SHS Ajak China Berinvestai

Gubernur Sulawesi Utara Dr. S. H. Sarundajang, kembali berhasil meyakinkan China untuk melakukan kegiatan investasi di Sulut. Lewat pertemuan resmi antara Duta Besar China untuk Indonesia Liu Jian Chao yang digelar di rumah dinas Gubernur Sulut pada Selasa (28/5) Kemarin, Sarundajang tanpa malu mengatakan kepada Chao bahwa Sulut masih sangat membutuhkan investor dari luar. ‘’We need investor,’’ tegas Sarundajang sambil meminta kepada Chao agar bisa membawa Investor untuk berinvesatsi sebanyak mungkin di Sulut. Tak pelak, begitu berhasil diyakinkan Sarundajang, Chao langsung menyatakan kesiapannya untuk berinvestasi di Sulut dalam 3 bidang yakni infrastruktur, pertanian/perikanan, dan pariwisata. ‘’Selama ini saya hanya mendengar tentang Sulut dari cerita orang lain, tapi setelah hari ini datang langsung ke Sulut, saya dapat katakana bahwa daerah ini punya potensi yang luar biasa, dan China siap untuk berinvestasi,’’ ujar Chao dengan penuh semangat.

Kerja sama pertama yang akan diseriusi pemerintah China yakni pada bidang infrastruktur khususnya pembangunan  jalan tol dan rel kereta api Manado-Minut-Bitung serta pelabuhan Bitung. Bahkan setelah mendengar pemaparan Sarundajang tentang  berbagai potensi dan peluang investasi yang ada di Sulut, dijadwalkan selesai menghadiri pertemuan Asia Media Summit, Dubes China beserta rombongan akan langsung melakukan peninjauan ke Bitung. ‘’Peninjauan ini nantinya akan ditindaklanjuti secara formal administrasi, kami akan mengundang Pemerintah Provinsi Sulut dalam hal ini bapak Gubernur untuk berkunjung ke China dan melakukan beberapa penandatanganan kerjasama,’’ aku Chao sembari menambahkan bahwa secara pribadi dia meyakini kalau kerjasama investasi antara Sulut dan China akan berjalan lancar karena dilihat dari aspek jalur transportasi udara, jarak China-Sulut tidak lebih dari 3 jam dengan pesawat udara. Begitu juga dengan jalur laut yang sangat strategis dan tidak membuang waktu lama untuk menempuh perjalanan.

Selain berinvestasi dalam bidang infrastruktur, Pemerintah China juga tertarik melakukan kerjasama investasi dalam bidang pertanian perikanan dan Pariwisata. Menariknya, ketertarikan China berinvestasi dalam bidang perikanan, selain dilatarbelakangi dengan potensi ikan laut yang luar biasa di Sulut juga ketertarikan China dikarenakan adanya penemuan ikan purba Coelecanth di laut Sulawesi Utara. ‘’Ikan ini termasuk ikan purba yang sudah lama dianggap punah tapi ternyata masih hidup dan ditemukan di laut Sulut. Ini sungguh luar biasa hebat,’’ terang Chao.

Dalam bidang Pariwisata, China mengaku merasa tertarik melakukan kerjasama dikarenakan cerita Gubernur Sarundajang tentang budaya Tapikong, yakni suatu tradisi dari budaya Cina yang berkembang di Manado. Menurut Chao, di China sendiri pertunjukan ini sudah jarang sekali dilihat, tapi justru di Sulut menjadi kalender of iven yang dipertunjukkan secara rutin setiap tahun. ‘’Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Sulut sangat bersahabat dengan budaya China, bahkan saya salut dengan bapak Gubernur yang sangat bagus menjelaskan tentang tradisi Tapikong ini,’’ terang Chao sembari menambahkan kebahagiaannya bisa berkunjung di Sulut bahkan melakukan investasi.

Dalam pertemuan tersebut Sarundajang didampingi beberapa Kepala SKPD terkait seperti Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jimmy Roeroe. Momen penting ini benar-benar dimanfaatkan Sarundajang untuk mengajak pemerintah China membawa sebanyak mungkin investor ke Sulut karena Putra terbaik Sulut ini percaya kalau dengan memajukan iklim investasi Sulut akan semakin maju, masyarakat hidup sejahtera. (Jubir Pemprov Sulut, Drs. Jackson F. Ruaw, M.Si)

Panda Pornas Korpri Sulut Terus Memantapkan Persiapan

Mokodongan yang turut didamping Sekretaris Panda Jemmy Ringkungan AP MSi mengatakan, hingga kini panda terus mematangkan persiapan terkait dengan iven nasional yang akan digelar didaerah Bumi Nyiur Melambai, karena dalam bulan ini saja, hampir tiap minggu pihaknya, terus kedatangan para tamu kontingen dengan maksud ingin mengecek sejauh mana kesiapan venue-venue yang akan menjadi tempat pertandingan nanti.  

Karena itu semua venue-venue sebagai tempat pelaksaaan pertandingan nanti terus kami benahi, termasuk dengan para atlit sulut terus kami pantau kesiapan latihan mereka. Kami percaya di akhir bulan Agustus 2013 nanti semuanya sudah bisa rampung seratus persen, ujar putra terbaik totabuan ini.     

Untuk itu Mokodongan atas nama Pemerintah Provinsi Sulut mengimbau, masyarakat khususnya warga Korpri di daerah ini untuk berpartisipasi aktif dan mengambil bagian dalam menyukseskan gelaran nasional empat tahunan dari para abdi negara ini.

Karena Kegiatan Pornas Korpri XIII di Provinsi Sulut  ini, merupakan momentum penting, momentum persaudaraan, momentum menjalin keharmonisan di antara sesama anggota Korpri se- Indonesia untuk menuju kembangkitan Korpri. Korpri Maju terus......Korpri terus maju,  pungkas Ringkuangan yang seharinya dikenal sebagai Pembina Komunitas Pers Liputan Pemprov Sulut. (Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov).     

Hari ini, Menkominfo Akan buka Pertemuan Asian Media Summit

Menteri Komunikasi dan Informatika RI Tifatul Sembiring, rencananya  akan membuka Pertemuan Asian Media Summit 2013 di GKIC, Rabu (29/5) hari ini. Pertemuan para brod cast ini akan dihadiri Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang Direktur RRI pusat Ibu Niken dan pejabat dari Asian Pasifik Institut for Broad Cast Developmen (AIBD), kata Kadis Perhubungan dan Kominfo Sulut Ir Parlindungan Tampubolon di Kantor Gubernur, Selasa (28/5) kemarin.

Tampubolon mengatakan, selama dua hari melakukan pertemuan, para peserta yang berasal dari 26 negara Asia, Eropa, Amerika Serikat, Afrika dan Australia ini akan membahas tentang berbagai hal menyangut penyiaran, seperti masalah contant, teknis dan isu-isu informasi yang sedang terjadi saat ini.

Para peserta nanti malam (kemarin) akan dijamu makan malam bersama  Gubernur, Forkopimda Sulut dan pejabat teras pemprov di kediaman bumi beringin manado. Mudah-mudahan pertemuan para broad cast ini nantinya akan berhasil melahirkan rekomendasi terkait dengan masalah penyiaran, tambah Tampubolon. (Kabag humas Jakson Ruaw selaku jubir pemprov).

Onibala Terima Pasis Dikreg Seskoal

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Mecky M Onibala MSi, mewakili Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang menerima kunjungan 36 peserta Kuliah Kerja Forum Strategi II Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) Sesko TNI Angkatan Laut (Seskoal) di ruang huyula Kantor Gubernur, Selasa (28/5) kemarin.

Kunjungan Pasis Dikreg Seskoal di Sulut kali ini, dipimpin Komandan Seskoal Laksda TNI Mamahit yang diwakili oleh Perwira Penuntun (patun) Kol Laut  TNI Ganief Deswantoro, juga diikuti dua orang peserta dari luar negeri yaitu Amerika Serikat dan Pakisten serta seorang lagi dari TNI AU. Sementara Onibala sendiri turut didampingi Kaban Kesbang Pol. Gun Lapadengan SH, Kaban Perbatasan B Mononutu SH, Karo Pemerintah dan Humas DR. Noudy RP Tendean dan Karo Umum Drs. Rudy Roring.  

Selama lima hari berada di daerah ini peserta Pasis Seskoal akan mengadakan pertemuan dengan jajaran Korem 131 Satiago, Lantamal VIII, Polda, Lanudsri serta Pemprov Sulut, kemudian pertemuan dengan Pemkot Bitung serta perusahaan-perusahaan yang ada di kota cakalang.

Kesempatan itu Onibala, telah menyampaikan pemaparan tentang peran pemerintah daerah guna mengantisipasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) dalam rangka mendukung penyelenggaran pemerintahan negara.

Provinsi sulut sebagai bagian integral dan NKRI memiliki letak wilayah yang strategis dalam pengembangan ekonomi. Karena secara geoposisi berada di bibir pasifik (pasifik rim) sebagai jalur perdagangan dunia dan pusat distribusi barang dan jasa, sehingga sangat prospektif bagi perdagangan regional, mapun internasioal, ujar mantan penjabat Bupati Minsel ini.

Dari aspek administrasi pemerintahan, provinsi sulut memiliki 15 daerah otonom yang terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota. Dengan luas wilayah sebesar 15.466,25 km dan jumlah penduduk kurang lebih 2.296.666 jiwa. Sulut juga memiliki 262 pulau, dimana 59 pulau berpenghuni dan 227 pulau belum berpenghuni, serta memiliki 11 pulau terdepan, dimana dua diantaranya pulau miangas dan marore berbatasan langsung dengan negara tetangga kita philipinaserta menempatkan sulut sebagai salah satu dari tujuh provinsi kepulauan, kata Ketua Pordasi Sulut.

Sementara peran pemrov dalam mengantisipasi AGHT Onibala menegaskan, pemprov telah mengambil langkah-langkah pemecahan masalah, antara lain telah menetapkan renstra pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan 2011-2025, sebagai pedoman terhadap pengelolaan perbatasan jangka panjang dengan visi terwujudnya perbatasan negara di utara NKRI sebagaiwilayah yang aman, tertib dan maju dan mengembangkan sistercity dalam kerangka conektivity ekonomi antara pemerintah Indonesia dan Philipina.   . Acara diakhiri dengan tanya jawab dan pertukaran cendera mata. (Kabag humas Jackson Ruawa selaku jubir pemprov.