Wagub: Hutan Sebagai Aset Dunia

Hutan adalah anugerah Tuhan, yang dapat memberikan manfaat serbaguna, sekaligus berfungsi sebagai penyanggah kehidupan umat manusia, sehingga harus dimanfaatkan secara optimal, tetapi harus dijaga kelestariannya untuk kemakmuran rakyat, baik untuk generasi muda masa kini maupun anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa dan daerah. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, saat membuka Lokakarya Strategi Monitoring Permanent Sample Plot (PSP)Tingkat Provinsi, yang digelar Badan Litbang Kementerian Kehutanan RI di Hotel Lion Manado, Selasa (19/8) kemarin.

 Hutan bukan saja memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya, tetapi juga manfaat ekologis, dimana peranannya sangat vital bagi kelestarian lingkungan hidup. Dengan manfaat ekologis ini, telah menjadikan hutan bukan saja sebagai aset bangsa, tetapi juga menjadi aset negara, ujar Kansil.

Kansil menginformasikan, luas kawasan hutan di Provinsi Sulut  kurang lebih 788.602,99 HA (50,46%), berdasarkan status kawasan, kegiatan mitigasi dapat dilakukan pada kawasan hutan negara dan pada hutan hak. Pada hutan negara, dapat dilakukan kegiatan konserfasi karbon hutan atau mencegah dan mengendalikan agar cadangan karbon yang tersimpan dalam hutan tidak lepas ke atmosfer. Kegiatan konservasi karbon dapat berupa pencegahan dieforestasi dan degradasi hutan, penetapan kawasan konservasi dan lindung, pembangunan hutan tanaman, serta penerapan teknik silvikultur intensif. Sedangkan pada hutah hak dapat dilaksanakan melalui kegiatan agroferestri hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan, sebagaimana yang telah di galakan saat ini di Provinsi Sulut, tambah mantan Kadis Diknas Sulut. Kegiatan yang diikuti 100 peserta dari Kab/Ko se-Sulut ini bertindak sebagai keynot speaker Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Kelembagaan DR. Sunaryo dan turut dihadiri Kepala Balitbang Kementrian Kehutanan DR. Krisfianti L Ginoga dan Kadis Kehutanan Sulut Ir. Herry Rotinsulu. Usai membuka kegiatan Kansil, maupun Sunaryo, Ginoga dan Rotinsulu langsung melakukan penanaman bibit pohon mahoni di halaman hotel lion. (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).   

        

  

Gubernur: Program Transmigrasi Mampu Topang Swasembada Pangan

Sebanyak 98 peserta dari 5 Provinsi yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Maluku Utara sejak tanggal 19 Agustus 2013 berkumpul di Hotel Aryaduta Manado membicarakan isu-isu strategis menyangkut pertanahan transmigrasi. Sebagaimana dilaporkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut Christian Talumepa, SH, MSi pada acara pembukaan, peserta terdiri dari para unsur dinas nakertrans dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) masing-masing wilayah dalam rangka membahas dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan bidang transmigrasi khususnya peruntukan lahan di daerah serta mancarikan solusinya. Gubernur Sulut DR.S.H. Sarundajang mengemukakan beberapa pokok pikiran tentang permasalahan dibidang transmigrasi yang dihadapi bukan hanya di daerah Sulawesi Utara namun daerah lain yang masuk dalam regional ini. lanjut dikatakan, sektor transmigrasi jika tidak dikelolah dengan baik dapat melahirkan permasalahan baru yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial. "Transmigrasi bukan hanya persoalan bagaimana memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, namun lebih dari itu adalah bagaimana keberlanjutan (sustainability) dari komunitas yang nantinya terbentuk dari hasil transmigrasi tersebut". Ujar mantan penjabat Gubernur Maluku dan Maluku Utara. Permasalahan yang harus dipikirkan terkait dengan sektor ini ialah menyangkut infrastruktur yang memiliki pengaruh besar dalam menggerakkan perekonomian dari para transmigran. Sarundajang juga menyentil tentang eratnya hubungan antara transmigrasi dengan sektor pertanian dimana nantinya program transmigrasi diharapkan membantu pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan demi menjaga stabilitas ketahanan pangan di daerah, untuk itu beliau meminta peran serta aktif dari para kepala daerah di kabupaten lokasi transmigrasi agar mendukung program tersebut. Ikut hadir Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Ir. H. Jamaludin Malik, MM beserta beberapa pejabat kemeterian dan hadir pula Kakanwil BPN Sulut.
(Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi )

Dilantik Wagub Palandung Didefinitifkan

Drs Jhon Palandung saat ini bisa bernafas legah karena telah didefinitifkan dari jabatan Sekretaris DPRD Provinsi Sulut. Diketahui pelantikan pejabat Eselon II pada awal Juli 2013 yang bersangkutan masih sebagai PLh Sekwan. dan saat ini telah dilantik kembali oleh Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd  sebagai pejabat definitif, diruang Mapaluse, Senin ( 19/8) kemarin.
Karena itu Wagub mengingatkan, agar Palandung mampu menjabarkan kepercayaan  pimpinan yang ditempatkan  sebagai Sekretaris Dewan Provinsi Sulut. Kinerja saudara akan senantiasa dievaluasi. Ingat kinerja tidak sebatas pada aktualisasi program dan kegiatan melainkan harus mampu melahirkan terobosan dan cerda dalam setiap implementasi. Kualitas saudaraakan dibuktikan dari hasil kerja dan dampag bagi kemajuan organisasi, utamanya bagi masyarakatsebagai objek sekaligus subjek pembangunan, tegas orang nomor ua di sulut.
Kansil juga minta agar Palandung mampu berkoordinasi yang harmonis secara kontinue antar sesama SKPD sambil tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan agar tujuan yang ingin dicapai bisa berjalan dengan baik, harap putra terbaik nusa utara. (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).    

Wagub Temukan 33 SKPD Masuk Sona Merah

Capaian realisasi keuangan SKPD dan UPTD berdasarkan target provinsi untuk bulan Juli 2013 baru mencapai 40 persen, hal itu terungkap pada rapat pimpinan (rapim) yang dipimpin Wakil Gubernur Sulut di ruang kerjanya, Senin (19/8) kemarin. Sementara seralisasi keuangan APBD perSKPD induk s/d 31 Juli 2013 berdasarkan deviasi keuangan, 13 SKPD mendapat sona biru (1 persen), 3 SKPD mendapat sona hijau (1-3 persen), sona (0) persen  serta 33 SKPD menerima sona merah. Dari 33 SKPD tersebut 12 SKPD memiliki deviasi 5 persen, 14 SKPD memiliki deviasi 10-20 persen dan 7 SKPD mendapat deviasi 20 persen., karena itu Wagub minta untuk ecaluasi bulan depan SKPD yang mendapat rapor merah sudah ada perubahan, diakuinya ada bebrapa SKPD dalam penyerapan anggaran saat ini masih rendah  karena kegiatannya baru akan terealisasi bulan depan, sembari menyebutkan, masih ada keterlambatan pemasukan laporan dari SKPD ke Biro Pembangunan, sehingga menyebabkan masuk dalam sona merah ini, ujarnya.  Yang terkahir Wagub minta agar SKPD yang belum memfolow upa hasil temuan BPK diberi waktu dua hari ini segera dimasukannya.
 Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE mengatakan, yang masuk sona merah untuk target pusat hanya tinggal Sekretariat Korpri, alasannya karena pelaksanaan Pornas Korpri baru akan dilaksanakan bulan Nopember 2013 nanti. sehingga penyerapan anggaran masih rendah. Selain itu Wagub juga telah menegaskan, untuk kehadiran Desk di Biro Pembangunan masing-masing Tim EPPA SKPD hendaknya membawa laporan realisasi anggaran SKPD yang bersangkutan yang dilaksanakan setiap bulan paling lambat pemasukan laporan tanggal 10 minggu pertama, serta laporan realisasi anggaran masing-masing SKPD harus ditandatangani Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai kepala SKPD termasuk laporan realisasi  UPTD ditandatangani kepala UPTD, jelas mantan Karo Umum, sembari menambahkan agar sisa pengadaan paket lelang yang belum diadakan secara elektronik melalui LPSE supaya segera dilaksanakan lelang. Ikut mendampingi Wagub Asisten Ekbang Sanny Parengkuang, Kabang BPK-BMD Praseno Haddy dan Karo Pembangunan Farly Kotambunan. (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).

Sekprov Terimah Muda Praja IPDN

Sebanyak 124 Muda Praja ke Madya Praja IPDN Regionl Manado yang di bawah langsung Direktur IPDB Regional Manado Dra. Rosye Kalangi MSi diterima oleh Pemerintah Provinsi diwakili Sekprov. Ir Siswa R Mokodongan, di ruang Huyula Kantor Gubernur, Senin (19/8) kemarin.
Mokodongan mengatakan, Pemprov Sulut telah bertekad untuk menjadikan daerah ini sebagai basis pendidikan. Kebijakan tersebut merupakan, bagian dari komitmen pemerintah bersama rakyat sulut, untuk tetap berupaya menjadi daerah pencetak pendidikan berkualitas dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing di era globalisasi, jelasnya.
Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut saat ini secara bertahap mulai terwujud, dimana salah satunya melalui kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan provinsi sulut sebagai salah satu lokasipenyelenggaraan pendidikan IPDN, sembari menyebutkan, pelaksanaan pendidikan didaerah ini, harus dipahami sebagai sebuah langkah awalbagi anak-anak-ku sebelum menjadi seorang abdi negara dan abdi masyarakat, Disini kalian akan didik dan dilatih agar memiliki sikap mental, kemampuan fisik, dsiplin dan etos kerja yang tinggi, serta memiliki kualitas SDM yang visioner, ujar birokrat dengan pangkat tertinggi di jajaran pemprov sulut.
Dengan tiga sistem pendidikan yaitu, pengajaran, pelatihan dan pengasuhan (jarlatsuh), diharapkan para dapat menjadi PNS yang siap pakai, birokrat yang cerdasdan handal serta mampu melaksanakan tugas secara profesional, selalu menjunjung tinggi etika birokrasi dan memiliki kompetensi. harap putra terbik bumi totabuan. (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).

 

  

Aparat Pegawasan Fungsional Merupakan Orang Terpilih

Aparat pengawasan fungsional merupakan, orang-orang terpilih, karena dinilai memiliki prestasi dan moral yang baik. Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, saat membuka diklat pembentukan pegawasan pemerintahan bagi PNS yang disesuaikan atau inpasing di ruang rapat Inspektorat Provinsi, Senin (19/8), kemarin.

Seperti diketahui pembinaan dan pengawasan secara implisit merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan negara. PP No. 79 Tahun 2005  menegaskan, bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh aparat pengawasan internal sesuai dengan kewenangannya. “Karena itu peran saudara sebagai, aparat pengawasan fungsional, ikut menentukan berhasil tidaknya tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dijalankan pemerintah daerah”, kata mantan Kadis Diknas sulut, sembari meminta sebagai seorang  profesional yang memiliki integritas, kalian ditantang  harus mampu menjalankan tugas pengawasan fungsional  dengan baik, berani dan jujur memberikan penilaian salah atau benar setiap temuan yang ada.  Namun di-ingatkan pula, dalam pemeriksaan nanti,  jangan sampai terkesan ada dendam sehingga mau mencari-cari kesalahan terhadap orang lain,  ini harus dihindari, tegas orang nomor dua di sulut.  

 Inspektur Provinsi Drs Mecky M Onibala MSi melaporkan, tujuan diklat ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi pejabat fngsional pengawas pemerintahan dalam bidang pengawasan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan, diikuti 45 peserta dari provinsi, Manado, Tomohon, Sangihe dan Provinsi Gorontalo. Selama 12 hari mengikuti diklat ini para peserta akan materi dari Gubernur Sulut, Widiaswara Bandiklat Kemendagri dan dari Dilat Provensi Sulut, tambah manatan Asisten Pemerintahan dan Kesra. (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).   

Wagub Tutup Kegiatan PKB Sinode GMIM

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd Minggu, (18/8) kemarin menutup secara resmi pertandingan olah raga catur dan bridge beregu dan perorangan putra yang di gelar Komisi PKB Sinode GMIM di Jemaat GMIM Sion Wanga Wilayah Motoling Timur. Penutupan kegiatan itu dilakukan Kansil pada saat memimpin Ibadah di gereja tersebut.
Kansil mengajak Jemaat untuk saling mengasihi dan saling membantu satu dengan yang lain. Hindari saling perselisihan dan pertikaian, karena sebagai anak-anak Tuhan kita semua diajak untuk saling mengasihi, bukan untuk saling membinasakan, pesan Ketua PKB Jemaat GMIM Pniel Tuna dalam khotbahnya yang diambil dari Kitab Jerimiah 29:1-14 dan Kitab 1 Petrus 4:7-11.
Kansil menyebutkan, jemaat boleh bersyukur karena bangsa Indonesia bolah mereyakan HUT Kemerdekaan RI ke-68 pada Tanggal 17 Agustus 2013 lalu, tentunya sebagai bangsa pejuang dan bangsa yang cinta kemerdekaan, kita harus menjaga bersama keutuhan NKRI demi kejayaan dan masa depan ank ucu kita, ujarnya.
Kadis Diknas Sulut Harold Monareh SH MSi selaku Ketua Panpel melaporkan hasil lomba sebagai berikut Kategori catur perorangan Juara 1 PKB Sion Teling Manado, Juara II PKB Sentrum Tondano, Juara III PKB Nafiri Telap Tondano. Kategori perorangan Juara I Hans Pusung PKB Sion Teling, Juara II Arthur Paat PKB Sentrum Tondano, Juara II Donald Runturambi PKB Sentrum Tondano. Sedangkan Kategori Bridge beregu mantan Kadis Nakertrans menyebutkan, juara 1 PKB Matuari Roong Tondano, Juara II PKBNafiri Telap Tondano, Juara IIIP KB Paulus Titiwungen Manado. Kategori Brige Pasangan Juara I Jansen Supit/Frangky Wowor PKB Wi Bitung, Juara II Dennis Tirayoh/Frangky Umboh PKB Sakobar, Jara III Yongky Tumbel/Clif Tangkuman PKB Matuari Roong Tondano. Monareh menambahkan juara harapan tiap kategori juga diberikan hadiah. Selanjutnya Wagub memberikan pembekalan terhadap Panitia Persiapan Pemilihan PKB Sinode GMIM yang telah di lantik di Jemaat Syalom Tompaso Baru. Hadir Ketua PKB Sinode GMIM Pnt. Jendri Keintjem, Sekretaris Pnt Steva Liow dan seluruh Pengurus Komisi. (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).