Humas dan Protokol Bakal Jadi Satu Bagian

Pemerintah Provinsi Sulut, melalui Biro Organisasi Setda Prov. Sulut kini  sedang  melakukan kajian penataan kembali struktur Organisasi di sebagian SKPD di lingkungan Pemprov Sulut. Salah satunya bagian humas dan bagian protokol bakal dijadikan satu bagian. Hal itu disampaikan Asisten Administrasi Umum Nixon Watung SH pada rapat pembahasan penataan organisasi perangkat daerah (OPD) yang digelar Biro Organisasi di ruang Huyula Kantor Gubernur Sulut, Jumat (18/10) kemarin.

Watung mengatakan, pelaksanaan fungsi bagian  humas yang saat ini tertata dalam Biro Pemerintahan dan humas dalam penyelenggaraan tugas terkait erat dengan bagian protokol pada Biro Umum, namun pada satu sisi kurang sinkronisasi bahkan terjadi diskomunikasi yang diakibatkan penempatan kedua bagian tersebut secara terpisah, karena itu tahun depan kedua bagian ini akan disatukan menajdi bagian humas dan protokol dibawah biro umum, dan ini sudah dikoordinasikan di Kemendagri, sekarang sudah  masuk tahap finalisasi  dan tinggal mengajukan ke Deprov sulut. Terkati dengan hal itu Watung berharap Draf Pengajuan Rancangan Perda ke Deprov, kiranya minggu ini sudah tuntas.

Seperti dijelaskan Karo Organisasi Setda Prov. Sulut Jemmy Ringkuangan AP MSi, penataan kembali struktur organisasi di sebagian SKPD ini, merupakan permintaan sendir dari SKPD yang bersangkutan, Biro Organisasi hanya memfasilitasi saja. Lebih lanjut mantan Kabag TUP mnyebutkan, alasan ditata kembali struktur organisasi ini, tujuannya dalam rangka evisiensi anggaran serta tidak terjadinya tumpag tindi pekerjaan sembari memberi contoh UPTD yang ada di BPBD Sulut di kab/ko tugasnya sama dengan BPBD di kab/ko, kemudian poliklinik yang ada dibawah Biro Umum yang sebelumnya di bawah Biro Organisasi sekarang dialihkan menjadi UPTD Dinkes di kantor gubernur sehingga bisa melayani seluruh PNS di lingkungan Pemprov Sulut, ujar Ketua KNPI Minahasa.

 Ringkungan menambahkan, dari  data penataan kelembagaan OPD Prov. Sulut 2013 ditetapkan dengan Perda, untuk Sekretariat dari hanya tiga biro yang mengalami perubahan struktur organisasi yaitu Biro Pemhumas, Biro Organisasi dan Biro Umum. Demikian dengan  Dinas Daerah ada empat yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, Dishub Kominfo, Diknas dan Disbudpar sedangkan untuk lembaga teknis daerah dua yaitu pembentukan RSUD Kelas C Noongan dan pembentukan kantor unit layanan pengadaan (ULP). Ditetapkan dengan peraturan Gubernur, yaitu penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada RS Jiwa Prov DR. VL Ratumbuisang, pembentukan UPTD unit reaksi cepat (URC) penanggulangan bencana pada BPBD, pembentukan UPTD lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan (LLASDP) pada Dishub dan Kominfo, pembentukan pelayanan kesehatan khusus, MICE dan Korpri pada Dinkes Sulut, perubahan pergub uraian tugas Biro Perlengkapan serta perubahan pergub urian tugas biro umum, kunci ringkuangan y6ang akrab dengan wartawan. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemrpov).

      

olahraga kreasi dinas pendapatan daerah

Dinas pendaparan daerah pagi tadi (18/10) melakukan olahraga lain dari biasanya yaitu olahraga kreasi yang dipimpin langsung oleh kepala dinas pendapatan daerah provinsi sulut Drs. Marhaen R. Tumiwa, MPd di halaman kantor dispenda.
Menurut Tumiwa  maksud dilakukannya olahraga kreasi ini adalah untuk membentuk karakter pegawai di lingkungan dispenda agar ada kekompakan dan kerja sama yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Setelah melaksanakan kegiatan olahraga kreasi ini diakhiri dengan penarikan door price dengan hadiah-hadiah yang menarik.

Sarundajang terima Komisi IV DPR RI

Untuk mewujudkan provinsi sulawesi utara sebagai pintu gerbang Asia Pasific di kawasan timur Indonesia  yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan maka fungsi kawasan hutan yang ada dan yang sudah di tempati masyarakat untuk dijadikan pemukiman dan kawasan hutan produksi sebesar 703 ha dapat dialihfungsikan dengan persetujuan dari DPR RI. Demikian disampaikan Gubernur Sulawesi Utara DR. S. H. Sarundajang saat menerima kunjungan kerja komisi IV DPR RI dalam rangka usulan perubahan kawasan hutan provinsi sulawesi utara (17/10) di novotel hotel  manado.

“Pemerintah provinsi tetap akan mempertahankan luas hutan sampai 52 persen dan tidak akan mengalihfungsikan hutan untuk dijadikan tempat budidaya dan  lahan pemukiman.” Kata Sarundajang.

Pada kesempatan itu Sarundajang  yang didampingi ketua tim komisi IV DPR RI Drs. H. Ibnu Multazam dan ketua DPRD Provinsi Sulut Pdt. Meiva Salindeho Lintang, STh mengharapkan agar komisi IV DPR RI  yang mempunyai salah satu tugas dan fungsi pengawasan dapat membantu dan memfasilitasi agar usulan 703 ha yang telah di diami dan menjadi desa/kelurahan mendapat persetujuan dari DPR RI.

Hadir pada kesempatan itu unsur Forkompinda, Walikota Bitung Hanny Sondakh, Wakil Walikota Manado Harley Mangindaan, Wakil Bupati Mitra Ronald Kandoli, Wakil Bupati Bolmong Janni Katuuk, Sekda Kab/Kota dan kepala SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang terkait. Acara tersebut diakhiri dengan pemberian cendramata. (kabag humas Pemprov Sulut selaku jubir, Judhistira Siwu, SE,MSi)

10 Kabupaten/Kota Segera Bentuk Tim Pembina UKS

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd selaku Ketua Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat Provinsi Sulut, mengimbau 10 Kabupaten/Kota yang belum membentuk Tim Pembina UKS untuk segera mempercepat penguatan kelembagaan dalam membentuk SK Tim Pembina Kab/ko. Himbauan orang nomor dua disulut itu,  disampaikan Karo Kesra Dr. Bahagia R Mokoagow MSi Mkes, ketika mewakili Wagub membuka rapat  Evaluasi dan Pemantapan Program UKS TingkatProvinsi Sulut dan Kab/Ko Tahun 2013 di ruang ex WOC, Kamis (17/10) kemarin.

Kansil mengakui, pelaksanaan program UKS selama ini masih dirasakan belum berjalan secara maksimal, karena kegiatan pendidikan kesehatan lebih bersifat pengajaran, penambahan pengetahuan dan kurang menekankan pada segi praktis yang dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, termasuk koordinasi pelaksanaan program juga belum terjalin dengan baik pada setiap jenjang Tim Pembina UKS, ujarnya,

Mengingat pembinaan dan pengembangan UKS merupkan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan prestasi belajar peserta didik melalui peningkatan derajat kesehatan. Diharapkan melalui Evaluasi ini, dapat membantu Tim Pembina, Tim Pelaksana dan semua pihak dalam pelaksanaan program ini, tandas Kansil, seperti dikutip Dr. Bahagia Mokoagow.  

Ke 10 kab/ko yang belum membentuk Tim Pembina UKS di Kab/ko yaitu Minut, Minsel, Bolmong, Kotamobagu, Boltim, Bolmut dan Bolsel, Talaud, Sangihe dan Sitaro. Sedangkan Kab/ko yang telah membentuknya yaitu Manado, Tomohon Bitung, Minahasa dan Mitra, jelas Kabag Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan Biro Kesra Dano R Warow SE MSi. Warouw juga menambahkan kegiatan itu diikuti 50 peserta yaitu Bagian Kesra, Diknas dan Dinkes serta Kanwil Kemenag Sulut. (kabag humas Judisthira  selaku jubir pemprov). 

  

SHS Terima Restu Uskup, Para Pastor dan Suster

Perayaan 50 tahun hidup membiara Sr. Benedicta Rengkuan, OCD di Biara Karmel Santa Theresia Kakaskasen Tomohon, Selasa (15/10) berlangsung dengan khidmat dan penuh sukacita. Misa dipimpin langsung Uskup Manado Mgr. Joseph Suwatan dihadiri oleh kurang lebih 700an umat Katolik di Tomohon dan sekitarnya dan dihadiri orang nomor satu Bumi Nyiur Melambai yakni Gubernur Sulut DR.S.H. Sarundajang. Dalam khotbah yang dibawakan Uskup Suwatan, beliau berkali-kali mengungkapkan kebanggaan dan ucapan terima kasih kepada Sr. Benedicta Rengkuan yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya melayani Tuhan dan berdoa untuk kehidupan umat manusia di dunia ini dari balik biara kecil di Kakaskasen tersebut. "Saya sangat bangga dan terharu dengan Sr. Emma (penggilan Sr. Benedicta) yang secara nyata melayani Tuhan dan umat lewat doa-doanya darictempat ini. Mudah-mudahan besok-besok akan ada perempuan-perempuan muda Katolik yang mengikuti jejak Sr. Emma", ungkap Uskup.
Gubernur Sarundajang ketika menyampaikan sambutannya juga mengungkpkan rasa sukacitanya dan berharap agar Sr. Benedicta dan bahkan Biara Karmel ini akan terus menjadi 'Sumber Kasih dan Kesukacitaan' bagi daerah Sulawesi Utara dan bagi Bangsa Indonesia. Dalam sambutannya, Sarundajang juga menyampaikan persetujuan Pemerintah Provinsi Sulut untuk menghibahkan sebidang tanah yang lokasinya tidak jauh dari biara Karmel untuk dimanfaatkan bagi pengembangan biara Karmel kedepan. "Semoga sumbangan kami ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi berkat bagi seluruh umat yang ada di Sulawesi Utara", kata Sarundajang. Pastor Y. Ansow mengatakan bahwa pemberian hibah tanah oleh pemerintah provinsi ini menjawab kerinduan para suster di biara Karmel selama bertahun-tahun.
Sebelum acara resepsi, Uskup Suwatan membawakan doa khusus bagi Gubernur Sarundajang dalam tugas-tugasnya sebagai pemimpin daerah ini dan untuk seluruh pengabdian Sarundajang terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia.
Puluhan Pastor dan Suster dari Jawa, Sumatera dan Maluku juga hadir dalam perayaan sukacita tersebut.
(juru bicara pemprov sulut Judhistira Siwu, SE, MSi )

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat fasilitasi Rakor Persiapan WCRC 2014

World Coral Reef Conference (WCRC) yang akan digelar tahun depan di Manado, Sulawesi Utara tanpa terasa sudah semakin dekat. Pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan negara-negara yang memiliki terumbu karang di seluruh dunia akan hadir untuk membicarakan kelestarian terumbu karang dan manfaatnya bagi kehidupan umat manusia dan alam semesta. Menurut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara Ir. Ronald Sorongan bahwa WCRC ini diperkirakan pesertanya sama dengan pelaksanaan WOC 2009 lalu. "Skalanya sama seperti WOC lalu dan direncanakan dihadiri oleh menteri-menteri atau pejabat tinggi setingkat menteri dari kurang lebih 50 negara. Ini juga dalam rangka merayakan 5 tahun CTI (Coral Triangle Initiative)", terang Sorongan. "Waktu pelaksanaan sudah ditentukan tanggal 14-17 Mei 2014", tambahnya.
Mengingat waktu pelaksanaan yang sudah semakin dekat itu, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku langsung action. Untuk itu kementerian ini memgasilitasi rakor dalam rangka mempersiapkan hal-hal teknis khususnya mengenai kepanitiaan. Rakor tersebut diadakan pada Rabu (16/10) di kanyor kemenkokesra dipimpin DR. Acep Djalambat selaku Staf Ahli Menkokesra Bidang Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana dan Togap Simangunsong, MSi Asisten Deputi Urusan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kemenkokesra. Hadir dalam rakor tersebut beberapa pejabat dari kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Luar Negeri bahkan dari Mabes TNI dan Mabes Polri. Sedangkan dari Provinsi Sulut Tim dipimpin Kadis Perikanan dan Kelautan Ir. Ronald Sorongan hadir pula Direktur Kapet Manado-Bitung DR. Noldy Tuerah, Karo Pemerintahan dan Humas DR. Noudy Tendean, MSi, Karo Perlengkapan Dra. Femmu Suluh, MSi dan Karo Umum Rudij Roring, SE.
(Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi )

Wagub Sidak Empat SKPD

Dalam rangka pengawasan terkait dengan  kehadiran pegawai pasca libur khusus pemilihan Pelayanan Khusus (Pelsus) di aras pelayanan GMIM dan libur Nasional dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1434 H,  maka Wakil Gubernur  Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd,  Rabu (16/10) kemarin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di empat Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dilingkungan Pemprov Sulut, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, Disnakertrans, Bappeda dan Dinas Pendapatan (Dipenda) Sulut. dari sidak kali ini hanya Kepala Bappeda Ir. Roy Octavian Roring MSi yang tidak berada di kantor karena sedang melakukan tugas luar. Sedangkan Kadis Koperasi Drs. Mourits Berhandus MSi, Kepala Disnakertrans Ch. Talumepa SH MH dan Kadis Penda Drs. Roy Tumiwa MPd saat itu berada di kantor sekligus ikut mendampngi Wagub saat melakukan sidak di SKPD yang dipimpinnya.

Kansil merasa bangga, karena pasca libur para pegawai di empat SKPD tersebut, sebagian besar masuk kantor  untuk melaksanakan tugas melayani masyarakat. “Saya melihat hampir 90 persen para pegawai saat sidak berada dikantor”, katanya, sembari menambahkan, Itu berarti himbauan Bapak Gubernur Sulut  mampu diterjemahkan dengan baik.  Sedangkan menyangkut kebersihan kantor  Kansil berharap untuk lebih diperhatikan. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).