Wagub: Pengelola Dana Dekon dan TP Harus profesional

 Kepada seluruh pengelola dana dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (TP) harus profesional, sehingga dikemudian hari  tidak akan berurusahan dengan masalah hukum. Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Sulut Dr. Dkouhari Kansil MPd saat membukan Rapat koordinasi Evaluasi APBN Triwulan III di Hotel Granda Puri Manado, Senin (28/10) kemarin.

 Kegiatan yang digelar Bappeda Sulut bekerjasama dengan Kanwil Anggaran ini diikuti seluruh SKPD Provinsi dan kab/ko serta Instansi Vertikal di daerah ini. Karena itu Wagub Djouhari Kansil,  berharap untuk tahun kedepan pelaksanaan anggaran Tahun 2014, dibutuhkan staf pengelola yang profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sehingga pelaksanaan program kegiatan bisa terlaksana sesuai dengan harapan.

Mengingat saat tinggal 45 hari di triwulan IV, semester dua, diupayakan kepada satker pengelola dana APBN untuk  memacu program/kegiatan yang belum terserap atau belum terlaksanakan di satker masing-masing. Bagi satker dan kab/ko yang mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi dan TP yang realisasinya sampai dengan semester empat triwulan II tidak sesuai dengan harapan, maka Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah akan memberikan sanksi berupa teguran kepada satker dan kab/ko yang bersangkutan, dan akan diteruskan kepada kementerian atau lembaga masing-masing, tandas Djouhari Kansil.

Sebagaimana laporan Kepala Bappeda Sulut Ir. Roy O Roring MSi sampai pada akhir triwulan III Tahun 2013, realisasi keuangan telah mencapai 52,39% atau senilai Rp.3.787.351.816.390, dari total Rp. 7.229.515.594.000. Dengan perincian realisasi dana dekonsentrasi mencapai Rp.120.940.827.000. atau 54, 17 persen dari total anggaran Rp. 223.265.201.000. Untuk dana tugas pembantuan realisasi keuangan masih dibawah 50 persen yaitu 43,93 persen dari total anggaran 340.892.000.000. Sedangkan untuk dana urusan bersama Roring menyebutkan, tingkat serapan sudah sebesar 60,16 persen atau sebesar Rp.122.812.60. Dalam evaluasi tersebut khusus untuk dana dekonsentrasi ada tiga satker yang masih nol persen serapan dana, ketiga satker tersebut berada di unit kerja Inspektorat, Dinas sosial dan Dispora Provinsi Sulut. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  

Sekprov Tegur Pejabat Malas Ikut Upacara

Ulah sejumlah pejabat esselon III dan IV di lingkup Pemprov Sulut yang malas saat di perintahkan mengikuti kegiatan upacara dalam rangka hari sumpah pemuda ke 85, Senin (28/10) pagi, bertempat di halaman kantor Gubernur, membuat Sekretaris Provinsi Sulut SR Mokodongan geram. 

Pasalnya pada saat upacara  akan segera dimulai sejumlah pejabat Eselon III dan IV yang menjadi peserta belum mempersiapkan diri untuk masuk dalam barisan. padahal Wakil Gubernur DR Djouhari Kansil yang bertindak sebagai pembina upacara sudah berada di tempat.

melihat ulah para Birokrat tersebut, selesai pelaksaan upacara Sekprov memanggil seluruh pejabat yang ikut dalam upacara untuk memberikan pembinaan.

"Anda merupakan pemimpin, tidak perlu diatur lagi jika mengikuti upacara, jadilah contoh, anda semua belum tua jadi masih kuat mengikuti upacara," tegur Sekprov. 

dilanjutkannya, ketika akan melaksanakan upacara diharapkan pejabat struktural agar berlonba menjadi terdepan dalam barisan.

"Kinerja pejabat bisa dilihat saat mengikuti upacara, siapa yang berdiri di belakang berarti kinerjanya terkebelakang, akan tetapi siapa yang berdiri didepan, berarti kinerjanya baik dan terdepan," Sindir Sekprov.

mendengar teguran Sekprov, para pejabat eselon III dan IV serentak mengatakan siap. pengarahan Sekprov tersebut, menjadi tontonan Wagub dan Pejabat Eselon II yang mengikuti upacara.(Kabag Humas Judhistira Siwu selaku Jubir Pemprov)

Kansil: Manusia Hidup Harus Bekerja Memberi Buah

Penatua Dr. Djouhari Kansil MPd, saat memimpin Ibadah di Jemaat GMIM Ebenhaezar Watutumou Wil. Kalawat Satu, Minggu (27/10) kemarin, mengajak jemaat untuk mampu meneladani sikap keteladanan dari Rasul Paulus dalam memberitakan injil kepada jemaat.  Firman Tuhan yang diambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru Filipi 1:12-26 menurut Ketua PKB Pniel Tuna, bagi Paulus penjara tidak menjadi hambatan untuk memberitakan injil, beda dengan kita jika ada masalah langsung mogok atau putus asa, sebaliknya Paulus melihat penjara sebagai motivasi untuk terus memberitakan injil keselamtan Allah bagi dunia dan manusia. Paulus selama berada di dalam penjara, tak pernah meminta tolong orang lain, ada pepatah mengatakan, Firman Tuhan  semakin dihambat maka akan semakin merambat, karena itu Rasul paulus tidak pernah membuang kesempatan untuk terus melayani jemaat. Demikian pula, dalam melayani Paulus tidak mencari nama, melainkan bekerja bekerja untuk melayani Tuhan, jelas Ketu PKB Wil. Mawakom,

Karena itu Kansil yang juga dikenal sebagai Wagub Sulut, mengajak warga jemaat GMIM Ebenhaezar Watutumou  untuk hidup selalu bekerja memberi buah. Karena sebagai orang percaya kita harus berani berkata-kata tentang Firman Allah dengan tidak takut. Sama seperti Rasul Paulus  walaupun dipenjara sekalipun,  tak pernah takut, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungannya, Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, jelas Penasehat PKB Sinode GMIM.

Ketua Jemaat Ebenhaezar Watutumou Pdt Reky Puirih STh, atas nama Jemaat dan BPMJ menyampaikan terima kasih kepada Pak Wagub Dr. Djouhari Kansil bersama Ibu Mieke Kansil Tatengkeng dan Bupati Minut Sompie Singal bersama pejabat teras pemprov dan Minut yang telah beribadah bersama jemaat. Apalagi Pak Kansil telah memimpin aksi lima menit dalam menunjang upaya pengumpulan dana rehabilitasi plafon gereja yang mampu terkumpul Rp. 25 Juta lebih, tambah Bendahara jemaat Syamas Farly Kotambunan SE yang seharinya dikenal sebagai Karo Pembangunan Setda Prov Sulut.(Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  

     

Pemprov Kembali Ingatkan Penyelesaian e-KTP

Pemerintahan Provinsi Sulut seakan tak jemuh-jemuh untuk   mengingatkan pemerintah kabupaten/kota untuk segera menuntaskan percepatan penyelesaian perekaman e-KTP. Hal itu ditegaskan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Noudy RP Tendean SIP.MSi, Jumat (25/10) diruang kerja kemarin.

Mengingat sisa waktu pengambilan perekaman e-KTP tinggal 2 bulan lagi hanya sampai 31 Desember 2013, maka dimintakan kiranya seluruh pemerintah kabupaten/kota, terutama yang masih sementara melakukan perekaman terus berupaya semaksimal mungkin secepatnya  menyelesaikan dengan mengerahkan semua potensi didaerah seperti petugas dinas dukcapil, camat, operator, kepala desa maupun lurah yang didukung SKPD lainnya, ujar mantan Direktur IPDN Regional Sulut, sembari mengajak, bagi daerah yang perekaman e-KTPnya sudah hampir selesai maka perekaman sidik jari, iris mata dan pas foto dikembangkan bagi penduduk dibawah 17 tahun secara bertahap dengan memprioritaskan penyelesaian perekaman bagi penduduk wajib KTP, serta bagi  penduduk yang berumur dibawah 17 tahun yang telah melakukan perekaman sidik jari, iris mata dan pas foto dikembangkan bagi penduduk yang berumur dibawah 17 tahun secara bertahap dengan memprioritaskan penyelesaian perekaman bagi penduduk wajib KTP, tandas pria berkacamata minus, yang turut didampingi Kabag Pemerintahan  Drs. Lucky Tajuh MSi, Kasubag Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Nita Tarumingkeng SSTP serta Kasubag Penerangan dan Publikasi AY Rambing, S.Sos.

Sedangkan menyangkut soal waktu jam pelayanan harian perekaman e-KTP, diharapkan, pemerintah kabupaten/kota dapat menambah waktu jam pelayanan agar masyarakat bisa terlayani dengan baik, termasuk warga yang  berdomisili didaerah pelosok atau daerah kepulauan serta warga yang sakit maupun lansia agar bisa dilayani dengan menggunakan mobile e-KTP. kata Lucky Taju. Apabila masih terdapat penduduk wajib KTP belum melakukan perekaman, maka yang bersangkutan tidak dimungkinkan untuk mendapatkan e-KTP sehingga pada tahun 2014 yang bersangkutan tidak memiliki identitas karena disatu pihak KTP non elektronik tidak berlaku lagi, di pihak lain e-KTP belum dimilikinya, maka yang rugi adalah masyarakat itu sendiri, sebab mereka tidak dimungkinkan untuk mendapatkan pelayanan publik lainnya termasuk untuk berpartisipasi menyalurkan hak suara pada Pemilu Tahun depan karena tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih khusus, jelas kabag paling senior di Biro Pemerintahan dan Humas. Himbauan ini merupakan tindak lanjut dari edaran Mendagri No.471.13/3938/SJ Tanggal 25 Juli 2013 Perihal percepatan dan pengembangan perekaman e-KTP, tambah Nita Tarumingkeng. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

  

  

Wagub Hadiri Rapat Tahunan BKS Provinsi Kepulauan

Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil Kamis (24/10) menghadiri rapat tahunan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan.
Rapat tersebut dilaksanakan di Hotel SwissBell kota Batam Provinsi kepulauan Riau.

Rapat tersebut dihadiri 8 provinsi, Provinsi Kepri (sebagai tuan rumah), Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Babel, Sulut.

Gubernur Kepri M sani dalam sambutannya menyatakan
BKS Provinsi Kepulauan bekerja keras agar terwujud
undang-undang provinsi kepulauan  Yang menjadi pekerjaan rumah bersama.
Wagub Kansil menyatakan pertemuan ini sangat penting guna membangun komunikasi bersama "Pembangunan provinsi kepulauan beda dengan tempat lain
hubungan provinsi kepulauan sangat penting
provinsi maritim harus diwujudkan, guna menggali potensi lain di provinsi kepulauan,"ujar Kansil

BKS ini berdiri sejak 10 Agustus 2005, dimana pada awalnya bernama Forum  Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan. Sejak Kesepakatan Ternate tanggal 20 Januari 2009 sesuai dengan Anggaran Dasar diubah menjadi Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dimana Gubernur Sulut DR SH Sarundajang juga merupakan salah satu pencetus.

BKS Provinsi Kepulauan dibentuk dengan dasar pemikiran adanya kesamaan karakteristik wilayah yang memiliki wilayah laut lebih luas dari wilayah darat. Disamping itu kemajuan pembangunan di daerah Provinsi Kepulauan secara umum masih jauh tertinggal. Untuk mendapatkan pengakuan dan perlakukan khusus dari pemerintah maka BKS hadir dengan satu tekat perjuangan bagaimana memperoleh alokasi dana khusus dari pemerintah untuk membagun provinsi kepulauan.

Dalam kegiatan Raker kali ini, lanjut panitia, BKS akan memilih Ketua BKS periode 2013-2018. Dimana Ketua BKS periode sebelumnya 2005-2010 dipimpin oleh Bapak Karel Albert Ralahalu (Gubernur Maluku) dan terpilih kembali periode 2010-2013 (sampai habis jabatan sebagai Gubernur Maluku).

Pada kegiatan Raker kali ini akan dilaksanakan Seminar dengan narasumber 1. Prof. Dr. Rochmin Dahuri dengan tema “ Pengembangan Sumber Daya Kelautan dalam Membangunan Daerah Kepulauan”. 2. Prof. Dr. Muchlis Hamdi, MPA PhD. Dengan tema “ Perlakuan Khusus Bagi Daerah Kepulauan dalam Konteks Otonomi Daerah”.

Disamping itu rapat ini juga akan membahas Program Kerja BKS kedepan, serta menyusun rencana induk pembangunan daerah berciri kepulauan 2015-2025 sebagai bahan masukan kepada

pemerintah dalam pembahasan RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan.
turut hadir dalam kegiatan teraebut Asisten Pemerintahan dan kesra Edwin Silangen, Kepala BAPEDA R Roring, Kepala Dinas Perikanan dan Kelauatan R Sorongan, Kepala Dinas Perhubungan J Oroh, Kepala Biro Hukum M Sendoh. (kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir Pemprov)

Gubernur Terima Delegasi Perbatasan Philipina

Banyaknya permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan RI dengan negara tetangga Philipina yang belum terselesaikan di tingkat bawah seperti ilegal fishing menjadi salah satu pembicaraan Gubernur Sulawesi Utara DR. S. H. Sarundajang saat menerima ketua delegasi negara Philipina Commodore Antonio Habulan Jr yang juga komandan Naval Forces Eastern Mindanao (NFEM) di ruang kerja gubernur Sulut (23/10).

Sarundajang mengatakan bahwa dengan adanya kerjasama antara pangkalan Angkatan Laut di bitung, pangkalan Angkatan Udara Sam Ratulangi dan Korem 131 Santiago Manado dengan Angkatan Laut Philipina di bagian Mindanao maka jaringan kejahatan, penyuludupan narkoba, ilegal fishing dan teroris dapat di cegah dengan dilaksanakannya patroli di perbatasan laut kedua negara.

Hubungan bilateral Indonesia dengan philipina berjalan sangat baik dan tidak ada isu yang mengganjal maka diwaktu yang akan datang sangat diharapkan untuk lebih  ditingkatkan apalagi disektor ekonomi agar  hubungan kedua negara tetap terjalin dengan baik, lebih khusus bagi daerah sulawesi utara. Harap Sarundajang.

Dan saat ini sementara dilaksanakan komite perbatasan kedua negara ke 32 tingkat wakil ketua yang membahas tentang berbagai permasalahan yang terjadi di perbatasan kedua negara bertempat di hotel grand kawanua dan akan dilaksanakan selama 3 hari. Dan pada pertemuan berikutnya akan dilaksanakan pada awal Desember 2013 di Davao dan Gubernur Sulut DR. S. H. Sarundajang akan menjadi ketua delegasi dari Indonesia.

Hadir dalam pertemuan tersebut Konjen Philipina di Manado Jose D. R. Burgos, Komandan Lantamal VIII Manado, Komandan Korem 131 Satiago Manado, Komandan Lanud Sam Ratulangi, Laksma Raja Murni Harahap dan kaban kesbang. (kabag humas Pemprov Sulut selaku jubir, Judhistira Siwu, SE,MSi)

PKB KGPM Dukung Konsep Blue Ekonomi

Konsep ekonomi biru (blue economi) yang digulirkan Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang saat ini, tenyata mendapat tanggapan positif dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya dari Pria Kaum Bapa Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM). Dalam Konsultasi Kawirausahaan Komisi PKB KGPM se- Indonesia yang berlangsung di Hotel Aryaduta Manado, Selasa (22/10) kemarin, mengangkat topik blue ekonomi.  

Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, memberikan apresiasi positif kepada PKB KGPM, karena dalam konsultasi kewirausahaan ini mampu mengangkat topik Blue Economi yang merupakan salah satu  gagasan brilian dari Gubernur Sulut. konsep tersebut menurut Kansil  telah menjadi trend dunia yang sangat menjanjikan, dan ini bukan mimpi, terutama bagi bangsa Indonesia terlebih khusus bagi daerah  Sulut yang memiliki laut yang sangat luas, kedepan tentunya harus berusaha menjadikan laut sebagai basis pengembangan ekonomi, ajaknya.

 Indonesia sebagai negara bahari atau negara maritim, karena memiliki 2/3 garis pantai sepanjang 81.000 Km, serta terdiri lebih dari17 ribu pulau serta Provinsi Sulut yang merupakan salah satu dari 7 Provinsi Kepulauan dengan luas perairan 454.481 Km2, dan memiliki 226 pulau  terus menempatkan sektor keluatan dan perikanan sebagai sektor penggerak pembangunan di daerah ini. Karena selain potensi sumberdaya melimpah, juga posisi sulut sangat strategis karena berada di bibir pasifik sehingga tepatuntuk dijadikan pintu gerbang Indonesia menuju pusat-pusat pasar ekonomi dunia, ujar orang nomor dua di sulut.

Kansil juga menyebutkan, dengan masuknya kota bitung, kab minut dan kota manado sebagai daerah pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), telah semakin melebarkan peluang usaha dan pengembangan industri di daerah ini. Karena itu guna mendukung konsep blue economi di sulut, pemprov telah menetapkan rencana strategis sebagai pedoman sekaligus arahan terhadap pengelolaan potensi sumber daya kelautan, dengan visi “Penggerak utama penghasil produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berdaya saing dan berbudaya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat”, tandas Penasehat PKB Sinode GMIM. Ketua Komisi PKB KGPM Pnt. Drs.Jan Polii, MSi menyebutkkan, PKB sangat mendukung onsep blue economi yang di gulirkan Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang, karena dianggap konsep tersebut karena diyakini konsep tersebut bisa mensejahterakan anggota PKB KGPM, terlebih rakyat sulut. ujarnya.  (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).