PKK Sulut Gelar Temu Kader Perempuan Pedesaan

TP. PKK Provinsi Sulut, Rabu (30/10) kemarin, di ruang Mapalus, menggelar acara Temu Kader  Perempuan pedesaan. Kegiatan yang di buka Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang turut di hadiri  Inspektur Utama (irtama) BKKBN Pusat Dra. Mieke  Sangian, Ketua TP.PKK Sulut Ibu Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun, Wakil Ketua Ibu Mieke Kansil Tatengkeng, Ketua DWP Sulut Ibu Esther Mokodongan Turang, para Ketua TP. PKK Kab/Ko se-Prov. Sulut serta pejabat teknis terkait pemprov sulut.

 Gubernur selaku dewan penyantun PKK Provinsi, menyampaikan  apresiasi positif kepada TP.PKK Sulut, karena kegiatan itu merupakan yang pertama kali digelar dengan melibatkan secara langsung para kader perempuan yang ada di desa.

 sebagai mitra kerja pemerintah, saya menyambut baik kegiatan ini, karena diakuinya, PKK selama ini telah banyak memberi kontribusi positif bagi kemajuan pembangunan daerah, melalui implementasi berbagai kebijakan dan program strategis pemerintah, seperti menekan laju pertumbuhan penduduk dari 15 persen sekarang tinggal 7 persen, pencapaian sasaran-sasaran MDGs, mampu mempertahankan IPM sulut rangkin dua setelah DKI selama lima tahun ini, serta membudayakan hidup bersih, semua itu berkat jasa dari ibu-ibu, ujar Sarundajang.

  Mieke Sangian menyebutkan,  kader perempuan pedesaan sulut sangat enerjik dan telah menjadi contoh ditingkat nasional, speeti PPLKB gaya baru, telah diadopsi oleh provinsi jabar.  Saya juga bangga karena kegiatan ini baru sulut yang menggelarnya didaerah lain belum  ada, jelas mantan Kepala BKKBN Provinsi Sulut, sembari meminta bupati/walikota untuk bisa merekrut menjadi PNS kepada PPLKB yang ada didaerahnya.

 Ibu Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun mengatakan, acara temu kader perempuan pedesaan yang digelar saat ini, juga dirangkaikan pula dengan kegiatan kesatuan gerak PKK-KB Kesehatan tahun 2013. Sedangkan tema yang diangkat menurut isteri tercinta dari Gubernur sulut ini yaitu, pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK dalam rangka meningkatkan kemandirian perempuan pedesaan guna peningkatan kesejahteraan keluarga. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).    

  

     

Silangen: Minahasa-Tomohon Segera Tuntaskan Batas Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulut Edwin Silangen SE MS, atas nama Gubernur Dr. Sinyo Harry Sarundajang, menghimbau pemerintah kabupaten minahasa dan pemerintah kota tomohon untuk  segera menuntaskan batas kedua daerah khususnya yang berada di Pilar Acuan Batas Utama 49 di kasuang, karena sampai saat ini, kedua pemerintahan belum ada kesepakatan bersama.

Mencermati situasi saat ini yang berpotensi terjadinya konflik antar daerah, maka Silangen menyampaikan hal-hal sebagai berikut, bahwa penetapan batas daerah antar kabupaten minahasa dan kota tomohon masih terdapat PABU 49 yang terletak di daerah kasuang yang belum ada kesepakatan,  sehubungan dengan itu dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya konflik, maka dihimbau kepada pemerintah setempat untuk tidak melakukan kegiatan atau aktifitas fisik sampai dengan adanya kesepakatan antara kedua bela pihak,  bahwa dalam rangka menghindari terjadinya konflik, maka dimintakan pemerintah kedua bela pihak untuk masing-masing menjaga keamanan dan ketertiban serta mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menciptakan suasana yang dapat menimbulkan konflik antar daerah serta diharapkan kedua pemerintah agar dapat berkoordinasi dengan aparat keamanan guna mengantisipasi tindakan profokasi yang dapat memicu konflik antar masyarakat,  ujar Silangen yang turut didampingi Karo Pemerintahan dan Humas DR. Noudy RP Tendean SIP MSi, Kabag Pemerintahan Drs Lucky Taju Msi, Kasubag Pemerintahan Umum Christian AR Iroth SSTP serta Kasubag penerangan dan Publikasi AY Rambing, S.Sos.

Tendean mengakui, pemprov sendiri tahun ini sudah beberapa kali melakukan peninjauan lapangan di  PABU 49 kasuang. Bahkan dalam peninjau terakhir pada bulan April 2013, yang dihadiri pula Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang dan Sekot Tomohon Arnold Poli di kasuang, dimana dalam pertemuan tersebut belum ada kesepakatan di PABU 49 tersebut. Namun demikian pemprov akan terus memfasilitasinya sampai ada kesepakatan bersama dari kedua bela pihak, tandas mantan Direktur IPDN Regional Sulut.

Kabag Pemerintahan Lucky Taju menambahkan, hari ini Selasa (30/10) Pukul 14:00 di Swiss Bellhotel Maleosan Manado, Direktur Wilayah Administrasi Perbatasan Ditjen PUM Kemendagri Eko Subowo akan memimpin pertemuan dengan pemerintah kab/ko yang belum adanya penyelesaian batas daerah. Karena itu seluruh pemerintah kab/ko untuk dapat menghadiri pertemuan tersebut, ajak Kabag paling senior di Biro Pemerintahan dan Humas. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

   

Jaffar Umar Thalib: Seharusnya Indonesia Berhutang Budi kepada Sarundajang

Konflik horisontal yang terjadi di Maluku Utara dan Maluku pada tahun 2002-2003 seakan memberikan catatan buram perjalanan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat lebih dari setengah abad. Tercatat ratusan orang menjadi korban konflik tersebut. Dikala asa rakyat Maluku dan Maluku Utara mulai sirna, muncul sebuah sosok yang datang membawa "Hati" di dua daerah yang sedang dilanda kekacauan tersebut. Dialah Sinyo Harry Sarundajang, Inspektur Jenderal Depertemen Dalam Negeri RI yang saat itu ditugaskan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi Penjabat Gubernur sekaligus Penguasa Darurat Sipil di kedua daerah tersebut. Sebelas bulan lamanya di Maluku Utara dan sebelas bulan juga di Maluku, Sarundajang dengan 'One Way Ticket Mission' nya menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Nyawapun menjadi taruhannya namun SHS (sapaan akrab Sarundajang) menjalankan itu dengan pemberian diri sepenuhnya karena kecintaan dia akan bangsa ini. Tangan dingin kepemimpinan SHS pun berbuah manis, bersama segenap komponen yakni aparat keamanan, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan terlebih karena dukungan masyarakat yang berkonflik di Maluku dan Maluku Utara perdamaian pun tercipta. Salah satu saksi hidup yang juga memegang peran kunci situasi di daerah konflik pada waktu itu adalah Ustad Djafar Umar Thalib, yang dikala itu adalah panglima laskar jihad Indonesia menceritakan betapa sosok SHS adalah tokoh yang paling berjasa dalam mendamaikan dua daerah yang saat itu hampir porak poranda. Ustad Djaffar mengungkapkan bahwa kehadiran SHS di sana pada waktu itu seakan membawa 'Pelangi Damai' dikala rakyat disana seolah-olah sudah buntu jalan penyelesaian. Diungkapkan pula bahwa niat yang tulus yang ditunjukkan Sarundajang menggugah hati nuraninya untuk barsama dengan Penguasa Darurat Sipil yakni Sarundajang mewujudkan perdamaian di sana.
Seakan bernostalgia, kedua tokoh pendamai Maluku dan Maluku Utara ini secara kebetulan di salah satu pusat media nasional terbesar di Jakarta pada Jumat (25/10), Ustad Djaffar mengurai secara gamblang peran SHS dalam mengupayakan perdamaian di dua daerah itu. "Saya tidak mengatakan ini secara berlebihan, namun pada kenyataannya jika tidak muncul seorang Sinyo Harry Sarundajang disana pada waktu itu, saya yakin pertikaian dan konflik masih saja teejadi sampai dengan saat ini", kata Ustad Djaffar. Dia mengatakan bahwa dengan kerendahan hati dan niat yang tulus untuk berdialog dengan pihak-pihak yang bertikai pada waktu itu membuka mata hatinya sebagai panglima Jihad tertinggi di negeri ini untuk menarik pasukannya. "Pada waktu itu kami seolah kehilangan titik temu karena pemerintah dikala itu menganggap kami sebagi musuh bebuyutan yang harus disingkirkan, namun ketika pak Sarundajang datang dan menemui kami sampai beberapa kali, barulah saya yakin bahwa niat beliau tulus untuk perdamaian kita semua", jelas Ustad Djaffar. Ketika ditanya apakah dia merasa berhutang budi kepada pak Sarundajang, Ustas Djaffar mengatakan bahwa bukan hanya dia yang berhutang budi melainkan Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia seharusnya berhutang budi kepada SHS. "Bukan hanya saya dan kelompok saya, tapi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia berhutang budi kepada Pak Sarundajang. Bangsa ini membutuhkan pemimpin seperti beliau, yang mampu mengatasi permasalahan dan mampu mengenali permasalahan. Saya yakin dalam menangani isu-isu lain bangsa ini juga Pak Sarundajang mampu mencarikan solusinya", ungkap jebolan pendidikan Afghanistan dan Pakistan tersebut. ditempat yang sama, SHS juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Djaffar Umar Thalib yang membantunya menciptakan perdamaian di Maluku dan Maluku Utara kala itu. "Pertama, kedua dan ketigakalinya saya datang menemui Ustad Djaffar saya diusir mentah-mentah. Namun saya tidak patah arang, begitu saya datang kali berikutnya beliau menerima saya dan kita berdialog. Saya berkeyakinan, sebuas-buasnya orang itu, kalau disentuh hati nuraninya pasti akan luluh juga. Dan itulah yang terjadi. Saat ini saya bersama Ustad Djaffar seperti kakak-beradik", kata Sarundajang yang langsung diiringi tawa akrab Djaffar.
Diminta tanggapan mengenai keikutsertaan SHS sebagai Calon Presiden 2014-2019 konvensi Partai Demokrat, Ustad Djaffar menanggapi bahwa dirinya bukan orang politik namun sosok SHS adalah figur yang tepat menjadi pemimpin di negeri ini. "Saya bukan politisi dan saya tidak paham dengan perpolitikan, namun kalau saya mendukung dan merekomendasikan kepada bangsa ini untuk memberikan kesempatan kepada pak Sarundajang menjadi pemimpin di republik ini", jelas lelaki yang selalu bersorban ini.
(Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi )

Wagub Lepas Auto Rally Diakonal PKB GMIM

Bertempat dihalaman Mapolda Sulut Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil, MPd bersama Wakapolda Sulut Kombes (Pol) Drs. Charles Himler Ngili melepas keberangkatan Auto Rally Diakonal Pria/Kaum bapa GMIM menuju Rantepao di tanah Toraja (tator), Senin (28/10)kemarin.

Kegiatan yang di ikuti perutusan PKB Wilayah itu, menurut Sekretaris panitia AKBP Jhon Rori, akan melakukan kegiatan diakonal berupa pengobatan Cuma-Cuma di empat titik yang dimulai dari jemaat yang berada di Batu tajam wilayah bolmong, kemudian jemaat yang berada di Donggala, tentena dan rantepao  tator. Rori menambahkan selama berada di tator pimpinan PKB GMIM akan mengikuti kongres serta sering pelayanan, wisata religius dan diakhiri  dengan ibadah bersama jemaat gereja kristen tator.

Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, saat menyampaikan sambutannya, tak lupa memberi apresiasi positif kepada PKB GMIM karena apa yang dilakukan ini memiliki manfaat ganda, selain untuk mendorong masyarakat tertib berlalulintas disisi lain merupakan pelayanan diakonal dengan membatu setiap jemaat setempat yang disingahi. Dengan kegiatan itu pula setidaknya PKB GMIM akan menambah pengalaman tersendiri guna memotivasi  pelayanan kita bersama, ujar Ketua PKB Jemaat Pniel Tuna.

Disamping itu lewat kegiatan tersebut PKB GMIM juga akan memberikan pelayanan diakonal berupa pengobatan bagi jemaat-jemaat yang akan disingahi nanti secara gratis, jelas Ketua PKB Wilayah Mawakom.

Kansil yang juga selaku Penasehat PKB GMIM menilai kegiatan ini sangat baik karena telah menunjang sektor pariwisata di daerah ini.

Sementara Wakapolda Sulut kombes Pol Charles Himler Ngili, menilai tujuan utama pelaksanaan auto rally ini adalah untuk pelayan kasih, sehingga bisa mendapat simpati dan empati jemaat setempat, ujarnya. Ngili juga tak lupa berpesan mengingat perjanalan yang ditempug sangat panjang, karena itu diharapkan peserta mampu menjaga kesehatan dan menjadi pelopor berlalulintas yang baik. Kesempatan itu Wakapolda telah menyematkan pin keselatamatan berlalulitas kepad Wagub Sulut dan kepada peserta. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

Menpora: Pemuda Indonesia Tidak Muda Menyerah

Sumpah pemuda merupakan momentum yang telah membangun komitmen kolektif bangsa untuk bersatu dan mengembangkan jiwa nasionalisme ditengah-tengah hegemoni kolonialisme penjajah, hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulut Dr. Jouhari Kansil MPd saat membacakan sambutan tertulis Meneg Pemuda dan Olah Raga Roy suryo pada upacara bendera dalam rangka memperingati, hari sumpah pemuda tingkat provinsi sulut yang digelar di halaman kantor gubernur, Senin (28/10) kemarin.

Menurut Menpora, peringatan hari sumpah pemuda merupakan momentum sejarah yang sangat penting dalam perjuangan bangsa indonesia yang dipelopori oleh anak-anak muda pada jamannya.

 Bertindak sebagai Komandan Upacara Ketua KNPI Minahasa Jemmy Ringkungan MAP MSi, yang seharinya sebagai Karo Organisasi Setda Provinsi Sulut. karana itu momentum sejarah ini penting untuk kembali direnungkan dan di aktulaisasikan agar semangat yang terkandung didalamnya dapat terus memberikan inspirasi dan motivasi bagi seluruh bangsa ini untuk mencapai kejayaan bangsa dimasa depan agar dapat hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain, ujar Menpora sebagaimana di kutib Wagub Sulut.

Karena itu, Menpora berharap pemuda indonesia tidak mudah menyerah dengan keadaan dan kondisi saat ini, namun mampu bertangung jawab dan senantiasa melakukan yang terbaik untuk dirinya, masyarakatnya dan terlebih untuk bangsanya.   

Peringatan hari usmpah pemuda tahun ini mengambil tema mewujudkan pemuda yang santun, cerdas, inspirasi dan berpartisipasi, jelas Ringkuangan usai upacara bendera, Turut hadir Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan, para Asisten serta seluruh pejabat Eselon II, III dan IV dilingkungan pemprov serta para pelajar SMA di Manado. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

Wagub: Pengelola Dana Dekon dan TP Harus profesional

 Kepada seluruh pengelola dana dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (TP) harus profesional, sehingga dikemudian hari  tidak akan berurusahan dengan masalah hukum. Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Sulut Dr. Dkouhari Kansil MPd saat membukan Rapat koordinasi Evaluasi APBN Triwulan III di Hotel Granda Puri Manado, Senin (28/10) kemarin.

 Kegiatan yang digelar Bappeda Sulut bekerjasama dengan Kanwil Anggaran ini diikuti seluruh SKPD Provinsi dan kab/ko serta Instansi Vertikal di daerah ini. Karena itu Wagub Djouhari Kansil,  berharap untuk tahun kedepan pelaksanaan anggaran Tahun 2014, dibutuhkan staf pengelola yang profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sehingga pelaksanaan program kegiatan bisa terlaksana sesuai dengan harapan.

Mengingat saat tinggal 45 hari di triwulan IV, semester dua, diupayakan kepada satker pengelola dana APBN untuk  memacu program/kegiatan yang belum terserap atau belum terlaksanakan di satker masing-masing. Bagi satker dan kab/ko yang mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi dan TP yang realisasinya sampai dengan semester empat triwulan II tidak sesuai dengan harapan, maka Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah akan memberikan sanksi berupa teguran kepada satker dan kab/ko yang bersangkutan, dan akan diteruskan kepada kementerian atau lembaga masing-masing, tandas Djouhari Kansil.

Sebagaimana laporan Kepala Bappeda Sulut Ir. Roy O Roring MSi sampai pada akhir triwulan III Tahun 2013, realisasi keuangan telah mencapai 52,39% atau senilai Rp.3.787.351.816.390, dari total Rp. 7.229.515.594.000. Dengan perincian realisasi dana dekonsentrasi mencapai Rp.120.940.827.000. atau 54, 17 persen dari total anggaran Rp. 223.265.201.000. Untuk dana tugas pembantuan realisasi keuangan masih dibawah 50 persen yaitu 43,93 persen dari total anggaran 340.892.000.000. Sedangkan untuk dana urusan bersama Roring menyebutkan, tingkat serapan sudah sebesar 60,16 persen atau sebesar Rp.122.812.60. Dalam evaluasi tersebut khusus untuk dana dekonsentrasi ada tiga satker yang masih nol persen serapan dana, ketiga satker tersebut berada di unit kerja Inspektorat, Dinas sosial dan Dispora Provinsi Sulut. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  

Sekprov Tegur Pejabat Malas Ikut Upacara

Ulah sejumlah pejabat esselon III dan IV di lingkup Pemprov Sulut yang malas saat di perintahkan mengikuti kegiatan upacara dalam rangka hari sumpah pemuda ke 85, Senin (28/10) pagi, bertempat di halaman kantor Gubernur, membuat Sekretaris Provinsi Sulut SR Mokodongan geram. 

Pasalnya pada saat upacara  akan segera dimulai sejumlah pejabat Eselon III dan IV yang menjadi peserta belum mempersiapkan diri untuk masuk dalam barisan. padahal Wakil Gubernur DR Djouhari Kansil yang bertindak sebagai pembina upacara sudah berada di tempat.

melihat ulah para Birokrat tersebut, selesai pelaksaan upacara Sekprov memanggil seluruh pejabat yang ikut dalam upacara untuk memberikan pembinaan.

"Anda merupakan pemimpin, tidak perlu diatur lagi jika mengikuti upacara, jadilah contoh, anda semua belum tua jadi masih kuat mengikuti upacara," tegur Sekprov. 

dilanjutkannya, ketika akan melaksanakan upacara diharapkan pejabat struktural agar berlonba menjadi terdepan dalam barisan.

"Kinerja pejabat bisa dilihat saat mengikuti upacara, siapa yang berdiri di belakang berarti kinerjanya terkebelakang, akan tetapi siapa yang berdiri didepan, berarti kinerjanya baik dan terdepan," Sindir Sekprov.

mendengar teguran Sekprov, para pejabat eselon III dan IV serentak mengatakan siap. pengarahan Sekprov tersebut, menjadi tontonan Wagub dan Pejabat Eselon II yang mengikuti upacara.(Kabag Humas Judhistira Siwu selaku Jubir Pemprov)