Silangen: Pertumbuhan Penduduk Perlu Ada Pengendalian

Pengendalian kuantitas penduduk perlu dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya. Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MS saat membuka rapat pembahasan rancangan Permendagri tentang penetapan struktur dan komposisi penduduk, pertumbuhan dan persebaran penduduk yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas, di swiss belhotel maleosan manado, Jumat (1/11). kemarin.
Pengendalian pertumbuhan penduduk harus tita lakukan mulai saat ini, sehingga bisa menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.hal itu selaras dengan UU No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kata Silangen sembari menyebutkan, UU ini diharapan juga mampu menjawab masalah-masalah yang lebih spesifik yang kemudian menjadi isu kependudukan seperti kemiskinan, pengangguran, kejahatan, degradasi lingkungan dan sebagainya.   Melalui pertemuan ini, diharapkan peserta dapat memberikan berbagai bahan masukan demi penyempurnaan penyusunan rancangan permendagri ini, harap Silangan. Hadir Direktur Pengembangan Kewilayahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri Drs.Syabnikmat Nizam MSi, Karo Pemerintahan dan Humas. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

   

Nisam: Perekaman e-KTP Sulut Mencapai Target

 Himbauan terus menerus yang dilakukan pemerintah provinsi sulut agar pemerintah kabupaten/kota segera menuntaskan perekaman e-KTP terbukti membuahkan hasil menggembirakan. Dari data Kemendagri yang disampaikan, Direktur Pengembangan Kewilayahan Kependudukan Ditjen kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri RI. Drs Syabnikmat Nizam MSi, di selah-selah  menyampaikan  pemaparan rancangan Permendagri tentang struktur dan komposisi penduduk, pertumbuhan dan persebaran penduduk serta koordinasi penguasaan bahan kebijakan kesesuaian pertumbuhan penduduk, diswiss belhotel maleosan manado, Jumat 1/11) kemarin, menyebutkan, dari data yang ada di Ditjen Dukcapil realisasi perekaman e-KTP daerah ini realisasinya sudah 95 persen atau telah mencapai target yang diharapkan kita bersama.

 Karena itu,  selaku Ketua Korwil IV dimana Provinsi Gorontalo, Sulbar, Jabar, Banten dan Provinsi Sulut yang menjadi tanggung jawab saya  melakukan monitoring, tentunya merasa bangga dengan kerja keras selama ini dari pemerintah provinsi, dan pemerintah kab/ko untuk menyukseskan program nasional ini.

Namun demikian, karena masih ada waktu dua bulan sampai 31 Desember 2013 kiranya kegiatan perekaman e-KTP ini terus dilaksanakannya, sembari menyebutkan, saat ini perekaman e-KTP sementara berlangsung di SMU/sederajat di seluruh kabupaten/kota.

Nizam juga menambahkan terkait dengan server yang rusak perbaikannya masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini konsorsium yang di tugaskan oleh Kemendagri sampai 5015 kontraknya, ujar mantan anggota Komisi VII DPR-RI.

Dalam pembahasan rancangan Permendagri tersebut telah mendapat bahan masukan dari peserta antara lain, masalah isu gender, maslah klasifikasi kelompok usia anak yang disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan usia anak yaitu 0-sebelum 18 tahun,  hal penting lainnya menyangkut status kependudukan bagi penduduk yang berdomisili di wilayah perbatasan serta memperhatikan RTRW Provinsi dan Kab/Kota agar analisis kependudukan dapat mempertimbangkan daya dukung sesuai dengan kondisi wilayah yang ada. Disisi lain pula disanrankan menyangkut pencatatan perkawinan kiranya dapat memperhatikan kearifan lokal yang sudah dilaksanakan selama ini melalui peran pimpinan agama dalam proses pencatatan perkawinan, diharapkan dapat terakomidir dalam draft Permendagri tersebut. Hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen dan Karo Pemerintahan dan Humas DR. Noudy RP Tendean.  (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

    

Sekprov: Gubernur Miliki Kewenangan Bina Kabupaten/Kota

Sekretaris Provinsi Sulut Ir. Siswa R Mokodongan menegaskan, sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam Pasal 38 Gubernur memiliki tugas dan wewenang membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, terkait dengan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

Penegasan itu disampaikan  Mokodongan, saat membuka workshop hasil monitoring dan evaluasi terhadap urusan pemerintahan kabupaten/kota. Kegiatan yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas di swiss belhotel maleosan manado, Kamis (31/10) kemarin, diikuti pejabat dari Dinas Diknas, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Kabag Pemerintahan Kabupaten/Kota se-sulut.

Selain itu Gubernur, juga berwenang melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan (korbinawas) terkait dengan penyelenggaraan tugas pembantuan (TP) di daerah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk didalamnya mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional Pasal 32 ayat 4 UU No. 25 Tahun 2004 Gubernur memiliki fungsi dan peran mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas dekon dan TP yang ada di kab/ko. Karena itu dalam konteks inilah sehingga workshop ini digelar, ujar Mokodongan sembari menyebutkan,korbinawas itu dilaksanakan secara rutin setiap triwulan, semester, tahun dan setiap akhir masa jabatan  bupati/walikota.

Karena itu diharapkan melalui kegiatan ini akan mampu menjawab berbagai isu strategis pemerintah saat ini, antara lain percepatan MDGs, sukses MP3Ei dan MP3KI serta berbagai program strategis lainnya, tandas putra terbaik bumi totabuan.

Karo Pemerintahan dan Humas DR. Noudy RP Tendean mengatakan, tujuan workshop ini dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan peningkatan peran gubernur sebagaiwakil pemerintah diwilayah provinsi dan peningkatan koordinasi terkait penyelenggaraan urusan oleh pemerintah kab/ko. Acara turut dihadiri Kasubdit Peran Gubernur Ditjen PUM Kemendagri serta Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MSI. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

Rakor Penegasan batas Berhasil Menelorkan 5 Butir Kesepakatan

Rapat koordinasi (rakor) penegasan batas daerah secara pasti dilapangan antar provenisi dan kabupaten/kota, yang digelar Biro Pemerintahan dan humas selama dua hari di swiss belhotel maleosan manado, Rabu (31/10) kemarin, berhasil menelorkan lima butir kesepakatan penegasan penyelesaian batas antar daerah.

Ke lima poin tersebut yaitu, segmen kabupaten minahasa dengan kabupaten minsel sepakat untuk ditindaklanjuti  dengan proses penyusunan rancangan permendagri , segmen kabupaten boltim dengan bolsel sepakat untuk di tindaklanjuti dengan proses penyusunan rancangan permendagri, segmen boltim dengan minsel untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan khusus yang di fasilitasi oleh pemprov sulut pada batas danau moat (penambahan titik kartometrik), segmen kabupaten minahasan dan kabupaten minsel a. Masih terdapat perselisihan anata desa ranotongkor kec. tombariri timur dengan desa tangkunei kec. Tumpaan dan desa senduk kec. Tombariri dengan desa munte kec. Tumpaan, b. Pemprov sulut akan memfasilitasi penyelesaian perselisihan, segmen kabupaten minsel dengan kabupaten boltim, sepakat untuk ditindaklanjuti  dengan proses penyusunan rancangan permendagri serta meminta pemprov sulut memfasilitasi konsultasi ke Ditjen PUM Kemendagri dan Badan Informasi Geospasial.

 Saya merasa bangga atas kerja keras kita semua karena selama dua hari mengikuti rakor ini, telah mampu memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif dalam upaya menyelesaikan batas daerah yang belum tuntas di kabupaten/kota masing-masing. ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MS saat menutup rakor tersebut. Karena apa yang telah kita lakukan ini merupakan buah dari tanggung jawab kita bersama sebagai pejabat yang menangani masalah tapal batas antar daerah ini, tandas Silangen. Rakor tersebut turut dihadiri Kasi Batas Antar Daerah  Wil. 2b Ditjen PUM Kemendagri Wardani, Konsultan yang di tunjuk Kemendagri untuk menyelesaikan tapal batas kabupaten/kota (lima segmen) di sulut PT. Sarana Primadana Ir. Prihyono, AL.P, serta Kabag Pemerintahan Drs. Lucky Taju MSi, tambah Kasubag Dekonsentrasi dan TP Boslar Sanger, SE. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  

Bunda Deitje Sarundajang Sukses Bangun PAUD di Sulut

Perhatian Bunda Deitje Sarundajang Laoh Tambuwun bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) patut di beri apresiasi. Hal itu dibuktikan dengan terus berkembangnya satuan PAUD dan sejenisnya di Sulut.

Bukti tersebut ditunjukan dengan suksesnya pelaksanaan kegiatan apresiasi PAUD berprestasi yang diikuti PAUD,TK, Kelompok bermain se Sulut dilaksanakan Kamis (31/10) bertempat di Halaman Kantor Gubernur Sulut.  Acara tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan tim penggerak PKK Sulut.

Dalam sambutannya Bunda PAUD Sulut ini menyatakan rasa terima kasihnya kepada Bunda PAUD yang ada di Kabupaten/ Kota se Sulut yang mau bekerjasama serta pro aktif memberikan pendidikan bagi anak usia dini.

“Masa depan anak ada di tangan kita semua para Bunda dan orang tua, saya mengharapkan para Bunda PAUD di daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak usia dini dengan melaksanakan berbagai program pendidikan peningkatan kecerdasan anak,” ujar Bunda Deitje dalam sambutannya.

Lebih lanjut Bunda Deitje meminta kepada Pemprov Sulut untuk tetap memperhatikan pendidikan anak usia dini agar anak lebih cerdas, karena Pendidikan anak usia dini memiliki fungsi utama mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik (motorik kasar dan halus), sosial dan emosional. Sehingga, kelak nanti anak yang ada di Sulut bisa menjadi pemimpin dan berpengaruh bagi nusa dan bangsa.

Turut hadir juga Dirjen PAUD non formal dan formal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. DR. Lydia Freyani Hawadi, SH. Dirinya juga memberi apresiasi baik bagi Sulut karena mampu menumbuh kembangkan PAUD secara baik

“Sekitar 50 persen kapabilitas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika ia berusia 4 tahun, 80 persen ketika anak berusia 8 tahun dan mencapai titik kulminasi pada usia 18 tahun, PAUD menjadi sangat penting karena potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia ini, untuk itu diharapkan para Bunda PAUD di Sulut untuk tetap aktif dan semangat dalam mendidik anak di usia dini,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua TP. PKK Sulut Ibu Meike Kansil Tatengkeng, Sekretaris TP PKK Sulut Ibu Ester Mokodongan Turang, Kadis Diknas Sulut H Monareh, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Pada kesempatan itu juga dilaksanakan sejumlah lomba yakni lomba mobil hias, lomba busana daerah, tari daerah anak PAUD, pameran edukatif,serta mendongeng dan mewarnai.(Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir Pemprov Sulut)

Sekprov : 2013 Pemprov Targetkan Tapal Batas Daerah Selesai

Pemerintah kabupaten/kota diharapkan, segera menuntaskan penyelesaian batas antar daerah masing-masing. Hal itu ditegaskan Sekretaris Provinsi Sulut Ir. Siswa R Mokodongan, saat membuka rakor penegasan batas daerah secara pasti di lapangan antar provinsi dan kabupaten/kota.

Kegiatan yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut, di swiss belhotel maleosan manado, Rabu (30/10) kemarin, diikuti para Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kabag Pemerintahan serta para Camat.

Para pejabat yang diundang untuk menghadiri hadir rakor kali ini bertujuan untuk menyatuhkan  visi, sekaligus diharapkan,  di butuhkan disini adalah pejabat daerah yang memiliki sikap negarawan. Karena permasalahan batas antar daerah, sering menjadi pelik, jika tidak diselesaikan secara musyawarah antar kedua bela pihak. Dulu sungai dan gunung atau tawaang dan balacai sering kita jadikan dasar untuk menentukan batas, namun itu pun sering menjadi masalah dikemudian hari dan bahkan sampai sekarang ini, ujar Mokodongan sembari mengajak para Asisten Pemerintah dan Kesra, Kabag Pemerintahan dan Camat  dapat melibatkan orang-orang tua untuk menanyakan kepada mereka dalam menyelesaikan  batas antar daerah, sehingga bisa meminimalisir terjadinya konflik ditengah-tengah masyarakat.

Disamping itu,  penyelesaian batas antar daerah sangat menentukan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) serta akan mempengaruhi penyusunan RTRW di kabupaten/kota yang bersangkutan, jika batas daerah tidak jelas dipastikan akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. karena itu diharapkan kabupaten/kota segera menuntaskan batas daerah masing-masing, karena pemprov sulut menargetkan tahun 2013 ini semua batas daerah sudah tuntas, tandas putra terbaik bumi totabuan.

 Karo Pemerintah dan Humas DR. Noudy RP Tendean mengatakan, tujuan rakor tersebut dalam rangka mempercepat penyelesaian penegasan bata daerah antar kab/ko.  Sampai saat ini masih ada 18 sekmen (titik penyelesaian) yang sementara di tuntaskan pemprov sulut yaitu 6 segmen proses permendagri, 6 segmen proses pelacakan dan pemasangan pilar, 5 segmen dalam proses survey serta 1 segmen sudah ada permendagri. Rakor kali ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel dengan pemateri Kasubid batas antar daerah Ditjen PUM Ir. Wardani MSi, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda provinsi Sulut Edwin Silangen, jelas mantan Direktur IPDN Regional Sulut. (kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  

    

PKK Sulut Gelar Temu Kader Perempuan Pedesaan

TP. PKK Provinsi Sulut, Rabu (30/10) kemarin, di ruang Mapalus, menggelar acara Temu Kader  Perempuan pedesaan. Kegiatan yang di buka Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang turut di hadiri  Inspektur Utama (irtama) BKKBN Pusat Dra. Mieke  Sangian, Ketua TP.PKK Sulut Ibu Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun, Wakil Ketua Ibu Mieke Kansil Tatengkeng, Ketua DWP Sulut Ibu Esther Mokodongan Turang, para Ketua TP. PKK Kab/Ko se-Prov. Sulut serta pejabat teknis terkait pemprov sulut.

 Gubernur selaku dewan penyantun PKK Provinsi, menyampaikan  apresiasi positif kepada TP.PKK Sulut, karena kegiatan itu merupakan yang pertama kali digelar dengan melibatkan secara langsung para kader perempuan yang ada di desa.

 sebagai mitra kerja pemerintah, saya menyambut baik kegiatan ini, karena diakuinya, PKK selama ini telah banyak memberi kontribusi positif bagi kemajuan pembangunan daerah, melalui implementasi berbagai kebijakan dan program strategis pemerintah, seperti menekan laju pertumbuhan penduduk dari 15 persen sekarang tinggal 7 persen, pencapaian sasaran-sasaran MDGs, mampu mempertahankan IPM sulut rangkin dua setelah DKI selama lima tahun ini, serta membudayakan hidup bersih, semua itu berkat jasa dari ibu-ibu, ujar Sarundajang.

  Mieke Sangian menyebutkan,  kader perempuan pedesaan sulut sangat enerjik dan telah menjadi contoh ditingkat nasional, speeti PPLKB gaya baru, telah diadopsi oleh provinsi jabar.  Saya juga bangga karena kegiatan ini baru sulut yang menggelarnya didaerah lain belum  ada, jelas mantan Kepala BKKBN Provinsi Sulut, sembari meminta bupati/walikota untuk bisa merekrut menjadi PNS kepada PPLKB yang ada didaerahnya.

 Ibu Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun mengatakan, acara temu kader perempuan pedesaan yang digelar saat ini, juga dirangkaikan pula dengan kegiatan kesatuan gerak PKK-KB Kesehatan tahun 2013. Sedangkan tema yang diangkat menurut isteri tercinta dari Gubernur sulut ini yaitu, pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK dalam rangka meningkatkan kemandirian perempuan pedesaan guna peningkatan kesejahteraan keluarga. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).