Biro Pembangunan Cetak Prestasi di Tahun 2013

Berkat kerja keras dan kerja cerdas yang dilakukan jajaran pimpinan dan staf Biro Pembangunan Setda Provinsi Sulut akhirnya berbuah manis, kini pemprov sulut di akhir tahun 2013 ini masuk 20 besar sebagai pengelola layanan pemerintah secara elektronik (LPSE). terpilihnya pemprov sulut masuk 20 besar dari 593 LPSE se Indonesia tak lepas dari hasil penilaian  lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) RI baru lalu.

Hal itu dikatakan Karo Pembangunan Farly Kotambunan diruang kerjanya, Senin (18/11) kemarin. Penilaian LKPP RI tersebut merupakan bentuk pengharggaan bagi daerah ini, karena di akuinya selama ini pemprov sulut melalui Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang, Wagub Dr. Djouhari Kansil dan Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan yang tak henti-hentinya mendorong SKPD pemprov untuk mampu mengelola keuangan daerah sesuai aturan yang ada, terutama menyangkut pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Perpres 54 tahun 2010. Belum lagi pengawasan secara rutin melalui kegiatan EPPA yang digelar setiap dua minggu sekali oleh Wagub Djouhari Kansil, ujar mantan karo umum.

 Kotambunan mengatakan, hasil capaian sulut ini nantinya akan ditayangkan  bersama 20 daerah terpilih lainnya, pada rakornas LPSE dan ULP se Indonesia yang akan berlangsung di jakarta pada Rabu (20/11) nanti,  yang akan dihadiri Wagub Djouhari Kansil, mewakil Gubernur Sinyo Harry Sarundajang karena akan menghadiri pembukaan Pornas Korpri di Minahasa.

Pada ada awal tahun ini juga Gubernur Sarundajang telah  diundang oleh LKPP RI untuk menyampaikan kiat-kiat pemprov sulut  dalam penerapan evaluasi pengawasan dan penyerapan anggaran (EPPA)  bersama gubernur jawa tengah di jakarta, tambah Kotambunan yang turut didampingi Kabag Administrasi Pembangunan Ir. Selvi Paat MSi dan Kabag Evaluasi dan Monitoring Ir. Veibe Moniaga MSi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

Kansil :Meraih WTP Kepala Daerah dan Wakil Harus Kompak

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd menyatakan untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepala daerah dan wakil kepala daerah harus kompak dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal itu menjadi salah satu syarat sekaligus tuntutan dalam pemerintahan. Pernyataan Wagub tersebut disampaikan saat membuka Rakor pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di hotel sintesa peninsula manado, senin (18/11) kemarin.

Kegiatan yang di gelar Inspektorat Provinsi Sulut, diikuti para Bupati/walikota, Sekda, Inspektur dan KepalaDinas/Badan Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota.

Menurut Kansil, sulit bagi kabupaten/kota bisa meraih WTP apabila kepala daerah dan wakilnya tidak akur, ini mernjadi satu kendala besar untuk meraihnya, sementara BPK telah mengultimatum agar tahun depan ada kabupaten/kota bisa mengikuti jejak dari kota bitung yang telah meraih WTP sejak tahun lalu. Karena itu, melalui rakor pengawasan kali ini saya mengajak,  minimal diatas lima daerah bisa meraih WTP tahun ini, untuk mengikuti jejak kota bitung, disamping segera memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan mencegah terulangnya lagi permasalahan yang sama, ujarnya.

Karena itu membangun sinergitas dan koordinasi yang konkrit dalam pengawasan mutlak dilakukan dikabupaten /kota berikan porsi kepada wakil kepala daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pengawasan, mengingat selama ini pengawasan belum optimal. Dan pengawasan itu harus berpedoman pada norma objektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan, dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh hasil yang optimal, efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat, serta mendidik dan dinamis, pungkasnya.

Sementara Bupati Mitra James Sumendap SH telah membacakan penyataan komitmen bersama para bupati/walikota se- sulut untuk peningkatan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mencapai WTP tahun 2014

Sebelumnya Inspektur Provinsi Mecky M Onibala MSi melaporkan kegiatan yang dihadiri Inspektur Wil III Inspektorat Jenderal Kemendagri Aswin Nasution, Kepala Biro perencanaan dan manajemen Kinerja Kemenpan Didit Noordiatmoko, Kepala BPK dan kepala BPKp Sulut itu,  akan berlangsung salam tiga hari. Sedangkan tujuannya untuk mewujudkan sinergitas pengawasan fungsional internal daerah dan menyatuhkan persepsi antara inspektorat provinsi dan kabupaten/kota serta optimalnya peran inspektorat sebagai pemantau penyelenggaraan SPIP di daerah, tambah mantan Asisten Pemerintahan dan Kesra. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).       

wagub: Pornas Korpri Ajang Tingkatkan Persatuan

Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR. Djoujari Kansil MPd menyatakan Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri ke XIII di Sulut menjadi ajang yang efektif untuk memperkokoh dan mempersatukan Korps Pegawai Negeri Sipil (PNS) se Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wagub saat memimpin upacara pengibaran bendera kontingen Pornas Korpri, bertempat di halaman kantor Gubernur Sulut, Senin (18/11) pagi.

"Momentum ini merupakan sarana yang efektif bagi seluruh warga korpri untuk bersatu, meningkatkan jati diri sebagai abdi negara da masyarakat," ujar Wagub.

dilanjutkannya, kegiatan ini juga merupakan satu bagian dari proses pembentukan generasi bangsa yang sehat, serta merupakan wadah untuk membangun Indonesia baru yang bercirikan individu kuat, sehat, berani, aktif dan sportif. 

"Pornas Korpri dimaksudkan untuk membangun kerjasama, kekompakan, kekeluargaan serta tetap mempertahankan citra korpri sebagai abdi negara dan masyarakat," kata Kansil.

untuk itu Kansil mengharapkan para atlit yang terlibat dari seluruh daerah di Indonesia dapat bertanding dengan sportif, semangat dan meraih prestasi tinggi dengan penuh persaudaraan dan persahabatan.

Turut gadir dalam upacara tersebut Sekprov Sulut Ir Siswa R Mokodongan, Pejabat Eselon II lingkup Pemprov Sulut, peserta Pornas Korpri. Dipastikan pembukaan Pornas Korpri akan dilaksanakan Rabu 20 November bertempat di stadion Maesa Tondano.(Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir Pemprov Sulut)

SHS Terima Penghargaan Tertinggi Bidang Kesehatan

Gubernur Sulut DR.S.H. Sarundajang menerima penghargaan Ksatria Bhakti Husada yang diserahkan oleh Menteri Kesehatan RI mDr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH, mengatasnamakan Presiden SBY bertempat di Hall B Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran Jakarta, Jumat (15/11). Ksatria Bhakti Husada Kartika merupakan penghargaan tertinggi bagi perorangan atai warga negara Indonesia yang dinilai menunjukkan kepedulian, memberikan kontribusi yang signifikan serta telah berjasa dalam rangka memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesehatan masyarakat pada lingkungannya. Dari 34 Gubernur di Indonesia, hanya 3 yang menerima penghargaan Ksatria Bhakti Husada Kartika yaitu Gubernur Sulut bersama Gubernur Kepulauan Riau dan Gubernur Sumatra Barat . Namun untuk Sarundajang, terbilang istimewa berhubung di Provinsi Sulawesi Utara juga sebanyak 5 kabupaten dan kota behasil menerima penghargaan sebagai Kota dan Kabupatan Sehat. Daerah-daerah tersebut adalah: Kota Bitung dan Kota Manado (untuk kategori Wistara); Kabupaten Minut, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kota Tomohon (untuk kategori Wiwerda). "Gubernur Sarundajang telah berhasil memberikan contoh yang baik bagi daerah-daerah dalam wilayahnya dan kami anggap juga berhasil dalam program-progam dalam membina kota dan kabupaten yang ada dalam wilayah Sulut. Itulah mengapa beliau dianggap layak menerima penghargaan Ksatria Bhakti Husada", ujar Menteri Kesehatan RI Dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH ketika diwawancarai seusai acara penganugerahan gelar tersebut. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) DR. Agung Laksono yang hadir mewakili Presiden SBY dalam sabutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada seluruh penerima penghargaan atas upaya nyata dalam membangun salah satu isu utama Millennium Development Goal's (MDG's). Presiden SBY juga dalam sambutan tertulis yang dibacakan Menkokesra meminta semua pihak untuk mendukung dan mensukseskan program pemerintah dalam bidang kesehatan khususnya dalam mencapai target Indonesia sehat ditahun 2015. Acara tersebut merupakan puncak dari perayaan Hari Kesehatan Nasional ke-49 (HKN) 2013 yang mengangkat tema tahun ini yaitu: Menuju Indonesia Sehat dan JKN yang Bermutu”.
(Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi)

Senin, Gubernur Buka Rakor Pengawasan

  Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang, Senin (18/11) depan,  akan membuka Rapat Koordinasi (rakor) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulut di hotel sintesa peninsula manado. Hal itu disampaikan Inspektur Provinsi Sulut Drs. Mecky M Onibala MSi di Kantor Gubernur, Jumat (15/11) kemarin
Kegiatan yang digelar Inspektorat Provinsi itu, nantinya  akan dihadiri para Bupati/Walikota, Sekda, Asisten III bidang Administrasi, Inspektur dan Kepala Badan/Dinas Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota se- sulut, ujar mantan Asisten Pemerintahan dan Kesra sembari menyebutkan, sebagai pembicara selain Kejati dan Kapolda  Sulut juga dari Kepala BPKP, Kepala BPK serta dari Irjen Kemendagri  dan Kemenpan.
Dikatakannya, dalam pelaksanaan rakor tersebut juga akan membahas isu-isu strategis terkait komitmen dari kepala daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk didalamnya peningkatan pengelola keuangan daerah. Sedangkan tujuannya yaitu untuk mewujudkan sinergitas pengawasan fungsional internal didaerah sekaligus menyatukan persepsi antar inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota. Mengingat pentingnya rapat tersebut  Onibala yang saat itu didampingi Inspektur Pembantu Wilayah 4 Dammy Tendean SE MM serta Kasubag Administrasi Keuangan Danny Lampus SPd MAP  berharap, kiranya Bupati/Walikota dapat menghadirinya. (Kabag humas Judisthira siwu selaku jubir pemprov).

Sulut Banjir Penghargaan Bidang Kesehatan Tahun 2013

Program pemerintah provinsi Sulut dibawah komando Gubernur DR. S.H. Sarundajang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang kesehatan terbuktI berhasil. Prestasi tersebut tercermin dari diterimanya penghargaan di bidang kesehatan oleh 5 (lima) kota/kabupaten di Sulawesi Utara yang diserahkan oleh Menteri Kesehatan RI, Kamis malam (14/11) di Hotel Merlyn Park Jakarta. Kelima kota/kabupaten di Bumi Nyiur Melambai yang menerima penghargaan sebagai Kota dan Kabupaten Sehat tersebut adalah: Kota Bitung dan Kota Manado (untuk kategori Wistara); Kabupaten Minut, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kota Tomohon (untuk kategori Wiwerda). Kementerian Kesehatan dan tim penilai memberikan penghargaan kepada daerah-daerah ini karena dianggap layak serta memenuhi indikator pokok, khusus dan umum terhadap kontribusinya dalam pembangunan di bidang kesehatan untuk daerahnya masing-masing. Penilaian indikator pokok misalnya yang dinilai antara lain: terlaksananya wajib belajar 9 tahun, angka melek huruf, pendapatan perkapita domestik, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan, program jaminan kesehatan dan jaminan sosial yang berjalan baik, dan adanya RTRW di daerah. Sedangkan untuk indikator umum dan khusus yang dinilai lebih pada pendekatan terhadap program dan kegiatan spesifik bidang kesehatan yang direncanakan daerah dan pelaksanaannya. Prestasi Provinsi Sulut dalam bidang kesehatan ini terbilang luar biasa karena merupakan Provinsi yang paling banyak menerima penghargaan tersebut dari prosentase jumlah kota/kabupaten pada provinsi Se-Indonesia. Melengkapi prestasi pembangunan bidang kesehatan ini, orang nomor satu di Sulut yakni Gubernur DR. S.H. Sarundajang dianugerahi penghargaan tertinggi di bidang kesehatan di republik ini yaitu Ksatria Bhakti Husada. Penghargaan tersebut rencananya akan diserahkan oleh Presiden RI DR. Soesilo Bambang Yudhoyono pada Jumat (15/11).
(Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi )

SHS Presentasikan Prospek Hub-port Bitung Bagi Kemajuan Indonesia

Geliat Gubernur Sulut DR.S.H. Sarundajang mensejahterakan masyarakat melalui implementasi MP3EI (Master Plan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia) getol dilakukan melalui berbagai forum baik dalam skala nasional maupun internasional. Kali ini dihadapan ratusan investor dan pejabat yang membidangi infrastruktur se-Asia Pasifik dalam acara Regional Government Conference (RGC) on Sustainable and Inclusive Infrastructure Development, Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (14/11). Dalam presentasi berbahasa Inggris dengan durasi 20 menit, Gubernur mecara padat namun jelas menjelaskan betapa besarnya prospek perekonomian jika dibangun Hub-port di di Bitung. SHS juga menambahkan bahwa pemerintah menjamin diberikannya insentif kepada infestor yang serius untuk berinvestasi di sulawesi Utara. Dalam presentasi tersebut, Sarundajang menyentil sedikit tentang kesiapan Sulut dalam mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. "Pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara sudah sangat siap mewujudkan KEK Bitung. Semakin cepat ini terwujud, semakin terbuka juga peluang-peluang peningkatan ekonomi bukan bagi daerah Sulut saja tapi bagi Indonesia bagian Timur", terang Sarundajang. Pejabat yang mendampingi dalam acara tersebut nampak Kepala Bappeda Ir. Royke Roring, MSi, Kepada BKPM Ir. Happy Korah, Kepala Dinas PU Ir. J.E Kenap dan Kepala Perwakilan Sulut di Jakarta Ir. Jemmy Kuhu. Hadir pula beberapa Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulut yaitu Drs. Arthur Kotambunan, Drs. Edison Masengi, Sherpa Manembu dan John Dumais. Kegiatan tersebut adalah bagian dari Indonesia Infrastructure Week yang berlangsung tanggal 10-15 November 2013.
(Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi )