Jusuf Kalla Sematkan Satya Lencana Bagi Pendonor Darah100 kali

Ketua Umum PMI Pusat  H. Moh. Jusuf Kalla menyematkan pengharggaan berupa Satya Lencana sedangkan Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang memberikan Cincin Emas  kepada lima belas pendonor darah asal sulut. Pemberian satya lencana dan cincin emas tersebut merupakan bentuk apresiasi positif  dari PMI kepada masyarakat yang secara sukarela mendonorkan darahnya kepada orang lain. pemberian pengharggaan ini dilakukan Kalla dan Sarundajang usai membuka Gerakan 1000 Donor darah Sukarela di provinsi Sulut, Kamis (21/11) kemarin di Mantos.

Mantan Wapres RI menyebutkan, mereka (para pendonor) seratus kali ini, berarti sudah 30 tahun mendonorkan darahnya, dan kalau dihitung darah mereka itu sudah dua jerigen telah disumbangan  kepada orang lain, sembari menyebutkan harusnya mereka ini diberikan pengharggaan langsung oleh Presiden RI, sembari menyebutkan, Mudah-mudahan Tanggal 17 Desember nanti kalian akan dipanggil ke Jakarta untuk menerima pengharggaan langsung dari Presiden SBY, ujarnya.

Bagian lain Kalla menyebutkan, didunia hanya 35 negara yang memiliki lembaga donor darah termasuk di Indonesia. Dia menyebutkan, makin makmurnya suatu negara makin tingginya tingkat kecelakaan dan orang masuk rumah sakit. Di Indonesia kebutuhan akan darah 2 persen dari jumlah penduduk yang ada, sementara untuk kebutuhan dunia mencapai 5 persen. Tahun depan dipastikan akan naik kebutuhan darah  sampai 30 persen di tanah air, katanya.  

 Saya juga berterima kasih kepada Gubernur Sinyo Sarundajang yang mendukung kapasitas darah di daerah ini, dengan ikut  mendorong PNS dilingkungan Pemprov Sulut untuk mendonorkan darahnya. Karena itu donor darah menurut saya bukan hanya membantu kebutuhan orang lain tapi juga menyehatkan kesehatan kita juga.

Kalla juga menambahkan, kebutuhan darah di sulut pertahun mencapai 50 ribu kantong  untuk rumah sakit, terutama yang ada di manado. karena manado merupakan ibu kota provinsi jadi semua orang berkumpul disini.    

Selain itu para pendonor 50  sampai 75 kali juga menerima piagam pengharggaan termasuk para pengiat serta instansi dan lembaga yang giat melakukan kegiatan donor darah. (kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).    

 Jusuf Kalla menyematkan kepada pengharggaan satya lencana kepada salah seorang pendonor darah 1000 kali an. Mantiri

 Penggiat dan instansi yang sering melakukan kegiatan donor darah mendapat piagam pengharggaan dari Ketua UMUM PMI Pusat.

Kadis Sosial Prov. Sulut AG Kawatu SE MSi berjabat tangan dengan Ketua PMI Pusat Jusuf Kalla, usai mendonorkan darah.   

Gubernur: PNS Pemprov Wajib Mendonorkan Darah

Kebutuhan  darah bagi warga didaerah ini semakin signifikan, sementara persediaannya masih sangat terbatas. Karena itu, dalam rangka menunjang program PMI sebagai salah satu lembaga penyedia darah bagi manusia, diharapkan seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Sulut, wajib mendonorkan   darah. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang pada acara Gerakan 1000 Donor Darah Sukarela di Provinsi Sulut, Kamis (21/11) kemarin.

Kegiatan yang digelar PMI Cabang Sulut dan Pengurus PDDI Sulut di Mantos, turut dihadiri Ketua Umum PMI H. Moh Jusuf Kalla, Ketua Deprov Pdt Meiyva Salindeho Lintang STh, Dan Lanudsri Kol. Pnb Ferdinand Roring, Ketua PMI Sulut James Karinda SH serta Ketua PDDI Sulut Suhendro Boroma.

Menurut Sarundajang, tingginya kebutuhan darah bagi manusia di sulut, tidak lepas dari dampag kemajuan pembangunan ekonomi daerah ini, ekses pertumbuhan ekonomi sangat berdampag pada darah, karena gaya hidup warga sulut semakin maju,  sehingga pemprov sulut harus mengambil langkah-langkah antisipatif  memenuhi akan kebutuhan daerah di daerah ini, salah satunya dari PNS pemprov, karena donor darah juga dapat  menyehatkan tubuh kita, ujarnya.

Saya akan lihat mulai dari Kepala SKPD sampai dengan staf wajib mendonorkan darahnya, sembari menyebutkan, dulu sulut mengalami krisis darah dan ini sangat memprihatinkan, jika pemerintah tidak mengambil tindakan konkrit seperti ini, berarti hanya mematikan orang lain. “Kalau sampai terjadi kekurangan darah pasti manusia akan mati”, katanya.

 Sarundajang memberi alasan tingginya kebutuhan darah di daerah ini karena, Tingkat kecelakaan kendaraan bermotor sangat tinggi dan ini sangat membutuhkan darah segar yang selalu tersedia di PMI. Belum lagi dengan penyediaan darah bagi ibu-ibu melahirkan termasuk penyakit endemik lainnya.  diketahui Kadis Sosial Prov. Sulut AG Kawatu SE MSi yang juga selaku Ketua PDDI Manado turut mendonorkan darah saat itu. Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

Gubernur Sulut berjabat tangan dengan Kadis Sosial AG Kawatu usai mendonorkan darah di mantos serta Gubernur menyerahkan cincin emas kepada salah satu pendonor darah sebanyak serartus kali an. saudara mantiri.

Silangen Ajak Pelajar Sulut Perangi Narkoba dan AIDS

Penyakit sosial seperti narkoba dan HIV AIDS di kalangan generasi muda sulut perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, karena tidak sedikit pula generasi muda yang kehilangan masa depan akibat terperangkap dengan penyakit sosisal tersebut. Hal itu dikatakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MS Rabu (20/11) kemarin.

Gejala sosial ini telah mengkuatirkan semua pihak, karena telah merusak tatanan kehidupan keluarga, agama, berbangsa dan bernegara. Sebab itulah saat ini narkoba dan HIV-AIDS telah menjadi musuh bersama (The Comom enemy) bangsa indonesia termasuk pemerintah dan masyarakat sulut, ujar Silangen.

Guna menyikapi kondisi yang memprihatinkan ini, mantan Asisten Administrasi Umum memberi beberapa solusi kepada siswa seperti metode ceramah, tanya jawab dan pemutaran video pencegahan, tentang bahaya narkoba dan HIV-AIDS, agar para siswa benar-benar dapat mengetahui secara jelas bahaya dari penyakit itu sehingga adik-adik siswa bisa memeranginya,  sembari menyebutkan, pelaksanaan sosialisasi pendidikan pencegahan narkoba dan HIV-AIDS saat ini, sesungguhnya merupakan upaya preventif untuk meyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba dan HIV-AIDS, tandas mantan Kadis Penda Sulut ini. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).      

Biro Pembangunan Cetak Prestasi di Tahun 2013

Berkat kerja keras dan kerja cerdas yang dilakukan jajaran pimpinan dan staf Biro Pembangunan Setda Provinsi Sulut akhirnya berbuah manis, kini pemprov sulut di akhir tahun 2013 ini masuk 20 besar sebagai pengelola layanan pemerintah secara elektronik (LPSE). terpilihnya pemprov sulut masuk 20 besar dari 593 LPSE se Indonesia tak lepas dari hasil penilaian  lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) RI baru lalu.

Hal itu dikatakan Karo Pembangunan Farly Kotambunan diruang kerjanya, Senin (18/11) kemarin. Penilaian LKPP RI tersebut merupakan bentuk pengharggaan bagi daerah ini, karena di akuinya selama ini pemprov sulut melalui Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang, Wagub Dr. Djouhari Kansil dan Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan yang tak henti-hentinya mendorong SKPD pemprov untuk mampu mengelola keuangan daerah sesuai aturan yang ada, terutama menyangkut pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Perpres 54 tahun 2010. Belum lagi pengawasan secara rutin melalui kegiatan EPPA yang digelar setiap dua minggu sekali oleh Wagub Djouhari Kansil, ujar mantan karo umum.

 Kotambunan mengatakan, hasil capaian sulut ini nantinya akan ditayangkan  bersama 20 daerah terpilih lainnya, pada rakornas LPSE dan ULP se Indonesia yang akan berlangsung di jakarta pada Rabu (20/11) nanti,  yang akan dihadiri Wagub Djouhari Kansil, mewakil Gubernur Sinyo Harry Sarundajang karena akan menghadiri pembukaan Pornas Korpri di Minahasa.

Pada ada awal tahun ini juga Gubernur Sarundajang telah  diundang oleh LKPP RI untuk menyampaikan kiat-kiat pemprov sulut  dalam penerapan evaluasi pengawasan dan penyerapan anggaran (EPPA)  bersama gubernur jawa tengah di jakarta, tambah Kotambunan yang turut didampingi Kabag Administrasi Pembangunan Ir. Selvi Paat MSi dan Kabag Evaluasi dan Monitoring Ir. Veibe Moniaga MSi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

Kansil :Meraih WTP Kepala Daerah dan Wakil Harus Kompak

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd menyatakan untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepala daerah dan wakil kepala daerah harus kompak dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal itu menjadi salah satu syarat sekaligus tuntutan dalam pemerintahan. Pernyataan Wagub tersebut disampaikan saat membuka Rakor pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di hotel sintesa peninsula manado, senin (18/11) kemarin.

Kegiatan yang di gelar Inspektorat Provinsi Sulut, diikuti para Bupati/walikota, Sekda, Inspektur dan KepalaDinas/Badan Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota.

Menurut Kansil, sulit bagi kabupaten/kota bisa meraih WTP apabila kepala daerah dan wakilnya tidak akur, ini mernjadi satu kendala besar untuk meraihnya, sementara BPK telah mengultimatum agar tahun depan ada kabupaten/kota bisa mengikuti jejak dari kota bitung yang telah meraih WTP sejak tahun lalu. Karena itu, melalui rakor pengawasan kali ini saya mengajak,  minimal diatas lima daerah bisa meraih WTP tahun ini, untuk mengikuti jejak kota bitung, disamping segera memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan mencegah terulangnya lagi permasalahan yang sama, ujarnya.

Karena itu membangun sinergitas dan koordinasi yang konkrit dalam pengawasan mutlak dilakukan dikabupaten /kota berikan porsi kepada wakil kepala daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pengawasan, mengingat selama ini pengawasan belum optimal. Dan pengawasan itu harus berpedoman pada norma objektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan, dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh hasil yang optimal, efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat, serta mendidik dan dinamis, pungkasnya.

Sementara Bupati Mitra James Sumendap SH telah membacakan penyataan komitmen bersama para bupati/walikota se- sulut untuk peningkatan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mencapai WTP tahun 2014

Sebelumnya Inspektur Provinsi Mecky M Onibala MSi melaporkan kegiatan yang dihadiri Inspektur Wil III Inspektorat Jenderal Kemendagri Aswin Nasution, Kepala Biro perencanaan dan manajemen Kinerja Kemenpan Didit Noordiatmoko, Kepala BPK dan kepala BPKp Sulut itu,  akan berlangsung salam tiga hari. Sedangkan tujuannya untuk mewujudkan sinergitas pengawasan fungsional internal daerah dan menyatuhkan persepsi antara inspektorat provinsi dan kabupaten/kota serta optimalnya peran inspektorat sebagai pemantau penyelenggaraan SPIP di daerah, tambah mantan Asisten Pemerintahan dan Kesra. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).       

wagub: Pornas Korpri Ajang Tingkatkan Persatuan

Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR. Djoujari Kansil MPd menyatakan Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri ke XIII di Sulut menjadi ajang yang efektif untuk memperkokoh dan mempersatukan Korps Pegawai Negeri Sipil (PNS) se Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wagub saat memimpin upacara pengibaran bendera kontingen Pornas Korpri, bertempat di halaman kantor Gubernur Sulut, Senin (18/11) pagi.

"Momentum ini merupakan sarana yang efektif bagi seluruh warga korpri untuk bersatu, meningkatkan jati diri sebagai abdi negara da masyarakat," ujar Wagub.

dilanjutkannya, kegiatan ini juga merupakan satu bagian dari proses pembentukan generasi bangsa yang sehat, serta merupakan wadah untuk membangun Indonesia baru yang bercirikan individu kuat, sehat, berani, aktif dan sportif. 

"Pornas Korpri dimaksudkan untuk membangun kerjasama, kekompakan, kekeluargaan serta tetap mempertahankan citra korpri sebagai abdi negara dan masyarakat," kata Kansil.

untuk itu Kansil mengharapkan para atlit yang terlibat dari seluruh daerah di Indonesia dapat bertanding dengan sportif, semangat dan meraih prestasi tinggi dengan penuh persaudaraan dan persahabatan.

Turut gadir dalam upacara tersebut Sekprov Sulut Ir Siswa R Mokodongan, Pejabat Eselon II lingkup Pemprov Sulut, peserta Pornas Korpri. Dipastikan pembukaan Pornas Korpri akan dilaksanakan Rabu 20 November bertempat di stadion Maesa Tondano.(Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir Pemprov Sulut)

SHS Terima Penghargaan Tertinggi Bidang Kesehatan

Gubernur Sulut DR.S.H. Sarundajang menerima penghargaan Ksatria Bhakti Husada yang diserahkan oleh Menteri Kesehatan RI mDr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH, mengatasnamakan Presiden SBY bertempat di Hall B Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran Jakarta, Jumat (15/11). Ksatria Bhakti Husada Kartika merupakan penghargaan tertinggi bagi perorangan atai warga negara Indonesia yang dinilai menunjukkan kepedulian, memberikan kontribusi yang signifikan serta telah berjasa dalam rangka memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesehatan masyarakat pada lingkungannya. Dari 34 Gubernur di Indonesia, hanya 3 yang menerima penghargaan Ksatria Bhakti Husada Kartika yaitu Gubernur Sulut bersama Gubernur Kepulauan Riau dan Gubernur Sumatra Barat . Namun untuk Sarundajang, terbilang istimewa berhubung di Provinsi Sulawesi Utara juga sebanyak 5 kabupaten dan kota behasil menerima penghargaan sebagai Kota dan Kabupatan Sehat. Daerah-daerah tersebut adalah: Kota Bitung dan Kota Manado (untuk kategori Wistara); Kabupaten Minut, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kota Tomohon (untuk kategori Wiwerda). "Gubernur Sarundajang telah berhasil memberikan contoh yang baik bagi daerah-daerah dalam wilayahnya dan kami anggap juga berhasil dalam program-progam dalam membina kota dan kabupaten yang ada dalam wilayah Sulut. Itulah mengapa beliau dianggap layak menerima penghargaan Ksatria Bhakti Husada", ujar Menteri Kesehatan RI Dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH ketika diwawancarai seusai acara penganugerahan gelar tersebut. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) DR. Agung Laksono yang hadir mewakili Presiden SBY dalam sabutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada seluruh penerima penghargaan atas upaya nyata dalam membangun salah satu isu utama Millennium Development Goal's (MDG's). Presiden SBY juga dalam sambutan tertulis yang dibacakan Menkokesra meminta semua pihak untuk mendukung dan mensukseskan program pemerintah dalam bidang kesehatan khususnya dalam mencapai target Indonesia sehat ditahun 2015. Acara tersebut merupakan puncak dari perayaan Hari Kesehatan Nasional ke-49 (HKN) 2013 yang mengangkat tema tahun ini yaitu: Menuju Indonesia Sehat dan JKN yang Bermutu”.
(Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi)