Perpustakaan dan Patung Babe Palar Akan di Bangun di Rurukan

Salah satu Pahlawan Nasional asal Sulut yaitu  Lambertus Nikodemus Palar yang akrab disapa Babe Palar akan mendapat pengharggaan dari Bank Indonesia (BI) berupa sumbangan perpustakaan sekaligus dengan patung Babe Palar di dalamnya. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Manado Lucthor Tapiheru saat di terima Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd di ruang kerjanya, Selasa (5/8) kemarin.
Penyerahan sumbangan perpustakaan dan patung Babe Palar itu rencananya akan dilaksanakan pada Hari Kamis (11/8) mendatang di SD GMIM Rurukan Tomohon tempat dimana Pahlawan Nasional itu pernah bersekolah, yang ditandai dengan pembukaan tirai sumbangan perpustakaan dari BI yang didalamnya ada patung Babe Palar, serta peletakan batu pertama pembangunan perpustakaan, jelas Tapiheru.
Bagian lain itu Tapiheru melaporkan, pada tanggal yang sama didaerah ini akan dilaksanakan pertemuan Bank Indonesia seluruh Indonesia yang akan dihadiri Gubernur BI dan para Deputi senior, Gubernur Sulsesl selaku Ketua Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indo nesia (APPSI), Bupati Kutai selaku Ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia (APEKSI) dan Walikota Manado Vecky Lumentut selaku Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota seluruh Indonesai (APKASI) sebagai tamu VVIP.
Tapiheru menambahkan, pertemuan BI seluruh Indonesia akan berlangsung di Aula BI Cabang Manado selain mengadakan rapat internal juga ada diskusi ekonomi bersama Gubernur, Bupati dan Walikota serta Instansi pusat.      
Kansil menyambut baik sumbangan yang diberikan Bank Indonesia kepada salah satu Pahlawan Nasional kita Babe Palar, Dengan hadirnya sumbangan perpusatakaan dan patung dari Babe Palar ini, setidaknya akan memberi merangsang terhadap generasi muda sulut, terutama generasi muda  yang ada di kota Tomohon untuk belajar dari sosok Babe Palar, yang pernah dipercayakan pemerinta Indonesia sebagai salah satu perwakilan tetap yang berkedudukan di badan dunia yaitu Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB). Keteladan babe palar diakuinya memang perlu di pelajari oleh generasi muda kita saat ini, terutama mereka yang masih berstatus siswa dan mahasiswa.
Kansil juga menita agar Biro Umum dapat meembantu mengkoordinirprotokoler untukkedatangan dan kepulangan tamu. Sementara kadis Perhubungan dan Kominfo Wagub Minta,untuk mengecek kendaraan bus damri bagi peserta. Turut hadir Asisten Ekonomi Pembangunan Drs. Sanny Parengkuan, Karo Pemerintahan dan Humas Dra. Linda Watania, MSI, Karo Umum Dra. Femmy Suluh MSi serta para Kabid dan Kepala Unit BI Cabang Manado. (Kabag humas DR.Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).

.  

Pemprov Kembali Gelar Baksos Kesehatan dan pasar Murah

Pemerintah Provinsi Sulut melalui Panitia Hari Kemerdekaan RI ke 69 dan menyambut Tahun Emas HUT ke-50 Provinsi Sulut kembali menggelar kegiatan Bhakti Sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan pasar murah di Kelurahan Makawidey Kec. Aertembaga Kota Bitung, Selasa (5/8) kemarin.

Kegiatan yang dihadiri Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen, SE MS serta Asisten Ekonomi Pembangunan Drs. Sanny Parengkuan MAP, selaku Ketua Umum Panitia berlangsung di Gedung Gereja Eklesia Makawidey

Wagub mengatakan, tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan baksos ini dalam rangka membantu masyrakat kurang mampun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis serta untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan memperoleh sembako dengan harga murah. Mudah mudahan dengan adanya kegiatan ini masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Kesempatan itu Kansil yang juga selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Sulut,  telah memakaikan kacamata dan menyerahkan kupon  untuk belanja murah kepda dua orang lansia. 

Parengkuan menyebutkan, Kegiatan ini sebelumnya telah dilaksanakan di Kelurahan kombos Barat Manado dan Kelurahan Batuputih Kec. Ranowulu Bitung, ternyata mendapat respons positif dari seluruh lapisan masyarakat, buktinya ratusan warga telah melakukan pemerikasaan kesehatan dan mata. Dimana para kaum lansia sangat antisias melakukan pemeriksaan mata dan langsung mendapat kecamata secara gratis dari panitia, sembari menambahkan, pengobatan gratis ini akan dilanjutkan Rabu (6/8) hari ini di Desa Toliang kakas Minahasa. Sementara tenaga medis berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, khusus untuk pemeriksaan mata bagi para lansia dipimpin dr. Telma Ingkiriwang dari UPTD Balai Mata sedangkan untuk pemeriksaan kesehatan secara umum dipimpin oleh Kepala Balai Pelayanan dan Penunjang Kesehatan dr. Hendrik Tairas dan Kepala Seksi Wabah dan Bencana dr. Christofel Ririmasi. (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).   

   

4 Daerah Belum Masukan Berkas Anggota DPRD Baru

Empat Kabupten Kota di Sulut yakni Minahasa, Bolaang Mongondow, Minahasa Utara dan Kota Tomohon belum memasukan kelengkapan administrasi pengusulan pengresmian calon anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini dapat berakibat pada keterlambatan pemberkasan Calon DPRD Kabupaten Kota tersebut.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Prov. Sulut Dra. Lynda Watania, MM,MSi, Selasa (5/8).

“Sampai saat ini pihak Pemprov Sulut masih menunggu kelengkapan berkas dari calon anggota DPRD Kabupaten kota yang belum melengkapi,” ujar Watania.

Lebih lanjut dijelaskan kepada calon anggota dewan yang diusung oleh mesing-masing partai politik agar mengikuti dasar hukum dari mekanisme pengusulan, peresmian, anggota DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD, PP nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD, Peraturan KPU nomor 13 tahun 2013 tentang perubahan peraturan KPU nomor 07 tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR,DPRD provinsi dan Kabupaten Kota.

Adapun kelengkapan administrasi perorangan calon anggota DPRD yang dimaksudkan diantaranya KTP, surat pernyataan model BB, foto copy Ijasah, surat pernytaan tidak pernah dijatuhi pidana penjara, surat keterangan sehat jasmani dan beberapa kelengkapan lainnya.

“Walaupun calon anggota DPRD telah diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum namun jika masih didapati ada berkas persyaratan yang belum lengkap sesuai aturan yang berlaku, maka pihak Pemprov tidak bisa memproses lebih lanjut berkas yang bersangkutan,” ujar Watania.

Mengingat jadwal pelantikan angota DPRD semakin dekat dihimbau kepada calon anggota DPRD dari keempat daerah tersebut untk segera mungkin berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan dan Humas untuk memasukan kelengkapan berkas selambatnya minggu ke tiga bulan Agustus. Jika sampai batas akhir waktu pemasukan berkas belum dipenuhi, terancam calon anggota DPRD yang diusulkan tidak bisa dilantik menjadi anggota DPRD masa bhakti 2014-2019. (Kabag Humas DR Jemmy Kumendong, Msi, selaku jubir Pemprov Sulut)

SHS: Tuntaskan Pembebasan Lahan Jalan Tol Manado Bitung

Demikian penegasan Gubernur Sulawesi Utara ketika membahas tentang progres jalan Tol Manado Bitung dalam rapat koordinasi Pembebasan Lahan Jalan Tol di Ruang Rapat WOC pada Senin 4 Agustus 2014.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut Gubernur didampingi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil, MPD, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Ir Siswa Rahmat Mokodongan, Kepala Bappeda Ir. Roy O. Roring, Msi dan Kepala Dinas PU Ir. J E Kenap, Msi.

Sedangkan undangan yang hadir adalah Walikota Bitung Hanny Sondakh dan jajarannya, Bupati Minahasa Utara Drs Sompie Singal dan jajarannya, Kepala BPJN XI Manado Ir. Jonny Wenur dan dari Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Utara.

Dalam pengarahannya Sarundajang menegaskan agar pembebasan lahan jalan untuk segera diselesaikan dan jika timbul permasalahan berkaiatan dengan pemilik lahan untuk segera ditindaklanjuti dan dicarikan jalan keluar tanpa merugikan pihak lainnya. Atas permintaan Bupati Minahasa Utara juga Gubernur juga membagi tugas dan kewenangan pembeyaran jalan lahan jalan tol antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Gubernur menyadari bahwa pembebasan lahan ini bukanlah pekerjaan mudah namun perlu upaya dan kerja keras terutama dari Panitia Pembebasan Lahan yang telah ditunjuk agar apa yang dimanatkan rakyat dapat terlaksana dengan baik, jangan sampai terjadi penyelewengan dan permainan-permainan yang berakibat terhambatnya pekerjaan ini, yang pada akhirnya juga dapat mengakibatkan terjadinya kasus yang melibatkan aparat hukum.

Gubernur menyatakan bahwa Pemerintah Pusat membantu sebesar 150 Milyar untuk pembebasan lahan ini, namun tetaplah harus didukung dengan pendanaan dari kabupaten kota.

Senada dengan hal tersebut Walikota Bitung menyarankan agar dibuatkan perencanaan yang matang dan tahapan kerja yang jelas agar pekerjaan ini dapat segera dijalankan mengingat waktu untuk tahun ini yang telah memasuki Bulan Agustus dimana masa pelaksanaan pekerjaan tidak lama lagi.

Dalam kesempatan tersebut juga Gubernur menanyakan kepada Kepala BPJN XI Manado Ir Johny Wenur kapan pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Manado dan Tomohon yang pada saat ini telah mendapatkan sorotan keras dari masyarakat sebagai akibat lambatnya pembangunan jembatan tersebut dan kondisi jembatan bailey yang telah mulai rusak.

Menurut Wenur sebenarnya pembangunan jembatan tersebut telah direncanakan pada tahun 2014 ini, namun karena terjadi pemotongan anggaran yang cukup besar di Balai yang dia pimpim sekitar 800 milyar sebagai akibat dari penghematan besar-besaran oleh pemerintah pada tahun 2014 ini, maka jembatan tersebut akan diprioritaskan dibangun pada tahun anggaran 2015. (DR. Jemmy Kumendong, Msi, Kabag Humas selaku Jubir Pemprov).

Gubernur Sulut Terima Tim APERC dan LCMT dari Jepang

Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang ditengah kesibukannya menerima Tim Asia Pasific Energy Research Centre (APERC) bersama Tim Low Carbon Model Town (LCMT) dari Jepang pada Senin 4 Agustus 2014 di ruang kerjanya di Kantor Gubernur Sulut Jl. 17 Agustus Manado. Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sulut didampingi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil, MPd, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir Siswa Rahmat Mokodongan, Asisten 1 Edwin Silangen SE, MS, Asisten 2 Drs Sanny Parengkuan, MAP, Asisten 3 Nikson Watung SH dan Kepala Bappeda Sulut Ir. Roy O Ring, MSi.

Sedangkan Tim APERC dan LCMT  yg terdiri dari Gita (Staf kementerian ESDM), Chrisnawan (Senior Research APERC), Kazutomo Irie (GM.APERC), Masato Takahashi (Manager Urban Hitachi Project) Takashi Otsuki (Researcher APERC) direncanakan akan melakukan penilaian terhadap Kota Bitung sebagai Model Kota Rendah Emisi khususnya pada kawasan greenfield (kawasan yang akan dibangun).

Dalam pertemuan tersebut Sarundajang menyampaikan apresiasi terhadap Tim APERC dan LCMT yang bersedia melakukan kunjungan dan penilaian langsung terhadap Kota Bitung, sambil menjelaskan bahwa sebagai Kota yang memiliki pelabuhan alam, Kota Bitung adalah Kota Pelabuhan yang memiliki keunggulan tersendiri untuk di jadikan hub port (pelabuhan internasional), karena dijadikan sebagai pelabuhan transit sebelum kapal berlayar ke lautan Pasifik, namun tentunya hal tersebut akan berakibat pada dinamika pembangunan yang cepat dari Kota ini sehingga ketika Kota ini maju pesat dalam segala aspek pembangunan dan industri maka sewajarnya jika ia perlu memperhatikan aspek-aspek pengelolaan lingkungan dalam pembangunan tersebut. Oleh karena itu penilaian yang dilakukan oleh TIM APERC dan LCMT adalah suatu hal yang amat positif untuk mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak mengabaikan faktor lingkungan dalam dinamika pembangunannya.

Sementara itu Kepala Bappeda Kota Bitung Audy Pangemanan AP, MSi yang mendampingi Walikota Bitung Hanny Sondakh dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa jika hasil kunjungan berjalan dengan baik dan mendapatkan nilai yang tinggi, maka Kota Bitung – Sulawesi Utara akan mewakili Indonesia di tingkat internasional sebagai model kota rendah emisi, khususnya pada kawasan greenfield (kawasan yang akan dibangun), dan ini menjadi kesempatan yang baik bagi Kota Bitung untuk mempromosikan diri sebagai kota industri yang ramah lingkungan serta nantinya akan mampu menunjang perwujudan Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Asia Pasifik. (DR. Jemmy Kumendong, MSi, Kabag Humas selaku Jubir Pemprov).

Wagub Pimpin Apel Kerja Pegawai Pemprov

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, Senin (4/8) kemarin bertindak selaku Inspektur Upacara pada apel perdana pegawai di jajaran Pemprov Sulut. Apel perdana yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Sulut itu, diikuti para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepela Biro, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon Empat. Bertindak selaku Komandan Upacara Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Frangky Tintingon SSTP MSi.

Dalam sambutannya Wagub mengatakan, pelaksanaan apel kerja di setiap awal bulan bagi segenap pegawai jajaran Pemprov Sulut perlu dimaknai secara mendalam, sebagai suatu bentuk tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh segenap jajaran aparatur mulai dari unsur pimpinansampai dengan unsur staf yang ada. Dimana dalam apel kerja seperti ini, sangat tepat dan strategis bagi unsur pimpinan untuk memberikan motivasi, pembinaan, konsolidasi , koordinasi dan strategis berbagai target pencapaian dalam bentuk arahan dan harapan yang harus mampu diaplikasikan dan aktualisasikan oleh segenap unsur staf selaku pelaksana teknis.

Kansil juga menyebutkan, kita baru saja selesai melaksanakan liburan panjang, yang berkaitan dengan saudara-saudara kita umat Muslim merayakan hari raya Idulfitri 1435 Hijriah, sekaligus kita sudah melaksanakan silahturahmi untuk saling maaf-memaafkan,  maka saat ini saya berharap agar saudara sudah siap untuk kembali melaksanakan tugas sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Tentunya ada begitu banyak pekerjaan yang menumpuk dan menanti untuk segera diselesaikan, sembari mengajak utamakan berbagai pekerjaan yang bersifat urgen tanpa mengabaikan pekerjaan lainnya dengan tetap mengutamakan asa ketepatan, kecepatan dan kehati-hatian. 

Usai apel kerja dilanjutkan jabat-tangan bersama Wagub dengan para pejabat dan staf yang beragama Muslim.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut DR. Noudy RP Tendean SIP MSi melalui Kabid Binwas Drs. Vecky Solang MM mengatakan, pejabat Eselon dua yang mengikuti apel kerja dari jumlah 53 yang hadir 52 orang, satu orang tidak hadir yaitu Karo Perlengkapan Edwin Kindangen alasannya karena mendapat tugas luar dari pimpinan. Sementara Pejabat Eselon III dari jumlah 238 orang yang  hadir apel 276 orang sedangkan pejabat Eselon IV yang berjumlah 752 yang mengikuti apel kerja hanya berjumlah 711 orang. sembari menambahkan bagi pejabat Eselon termasuk staf yang tidak hadir dengan tanpa alasan akan mendapat sangsi tegas dari pejabat yang berwenang (pimpinan) SKPD sesuai PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hukumannya sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan, jelas Solang. (Kabag humas Dr. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov). 

Gubernur Tandatangani Peta Kota Tahuna

Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang bersama Ketua DPRD Provinsi Sulut Ny. Meiva Salindeho Lintang STh, Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Drs. HR Makagansa serta Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tanao Jangkobus, melakukan penandatanganan Peta cakupan wilayah daerah otonom baru KotaTahuna.

 Penandatanganan  Peta Kota Tahuna tersebut berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulut, Senin (4/8) kemarin, dan turut disaksikan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Jabes Gaghana, Anggota Deprov Sulut Elisabeth Lihiang, Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MS, Karo Pemerintahan dan Humas Dra. Linda D Watania MSi,  Kabag Pemerintahan Drs. Lucky Taju, Kasubag Dekonsentrasi dan TP Boslar Sanger SE, Kasubag Pemerintahan Umum Chistian Iroth SSTP, Kasubag Otda Claudio Tamara STTP MSi, Kabag Pemerintahan Kab Sangihe Drs. Daniel Mandag ME, Ketua Komisi A DPRD Kab. Sangihe Helmut Hontong SE,  serta sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Gubernur Sinyo Sarundajang mengatakan, sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah, saat ini telah diselesaikanpembuatan peta calon daerah otonom baru Kota Tahuna sebagai salah satu syarat fisik kewilayahan dari tiga syarat pembentukan daerah otonom baru sesuai dengan peraturan pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan pengabungan daerah, Pasal 4 yang antra lain mengamanatkan bahwa pembentukan daerah kabupaten/kota harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan serta pada Pasal 10 yang mengamanatkan, bahwa cakupan wilayah calon daerah otonom baru digambarkan dalam peta sesuai dengan kaidah pemetaan, jelas Sarundajang.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen menambahkan, masyarakat Sulut agar dapat memberikan dukungan terhadap berbagai proses pembentukan daerah otonom baru di daerah ini. 

Perlu dipahami bahwa pembentukan daerah otonom baru ini bukan merupakan praktek pembagian kekuasaan namun sejatinya merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya mempercepat pembangunan di segala bidang guna mewujudkan Sulut sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik menuju masyarakat yang semakin berbudaya berdaya saing dan sejahtera, tandas Karo Pemerintahan dan Humas Linda Watania. (kabag humas Dr. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).