Camat Dan Kepala BPBD di Harapkan jangan Tinggalkan Wilayah

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd mengharapkan,  Camat dan Kepala BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Sulut, janganlah  meninggalkan wilayah terlalu lama, mengingat curah hujan yang terjadi saat ini masih tinggi. Harapan orang nomor dua di Sulut, disampaikan kepada sejumlah wartawan liputan pemprov usai membuka Rakor  Teknis BPBD se- Provinsi Sulut yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulut, Kamis (4/12) kemarin.

Kiranya Camat dan Kepala BPBD agar tetap meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim  pada musim penghujan di bulan Desember, Januari hingga bulan Pebruari 2015 mendatang, dengan terus memantapkan koordinasi dan komunikasi yang baik dan intensif serta meningkatkankapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat, agar dapat meminimalisir resiko bencana yang timbul.

Menurut Kansil ini penting untuk diingatkan, kepada seluruh stakeholder termasuk para Camat dan Kepala BPBD di kabupaten/Kota sehingga apabila terjadi bencana kita siap mengantisipasinya, sembari berharap camat dan kepala BPBD melakukan sosialisasi sampai ke-tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, juga di sekolah-sekolah, pasar dan hotel yang paling penting harus disampaikan dalam sosialisasi tersebut ketika terjadi bencana apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, ujar Kansil.

Kansil juga tak lupa mengimbau agar masyarakat dimusim penghujan ini mampu menjaga pelestarian lingkungan dengan tidak se-enaknya menebang pohon termasuk pemberian ijin-ijin kepada para pengemban harus di perketat, karena dari pemantauan kami banyak alur sungai saat ini terjadi pengecilan karena ulah pengembang. Ini sangat berbahaya apabila terjadinya banjir, tegas Wagub. (Kabag humas Drs jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).  

    

Pemprov Siapkan 55 M Untuk Pemulihan Pasca Bencana 2014

Pemerintah Provinsi bersama BNPB telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 55 M untuk pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di kota manado dan sekitarnya, pada awal Tahun 2014 ini. hal tersebut diungkapkn Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd saat membuka Rakor teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut, yang berlangsung di Aula huyula kantor Gubernur, Kamis (4/12) kemarin.
"Pemerintah Provinsi telah berkomitmen dengan BNPB untuk menyediakan anggaran kurang lebih sebesar 55 Milyar, dengan alokasi distribusi pada sektor permukiman yaitu penyediaan lahan relokasi permukiman, jalan, air bersih dan listrik sebesar 49 milyar dan disektor infrastruktur 1,2 Milyar serta sektor lainnya yaitu perbaikan kantor sebsar 4,3 Milyar", jelas Kansil.
Kansil menyebutkan, kegiatan-kegiatan ini telah berprosesdan tertampung dalam DPA mulai tahun Anggaran 2014,2015 dan 2016. Demikian pula halnya komitmn pemerintah kabupaten/Kota dengan BNPB, untuk pemulihan pasca bencana, yaitu menyediakan anggaran secara bertahap dan berkelanjutan, yang terdiri dari Manado 119,5 M, Minahasa 23 M, Minsel 24 M, Minut 22 M serta Tomohon 0,5 M.
Kesempatan itu Kansil berharap, kepada Deputi Rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB kiranya segera mempercepat realisasi bantuan dana bansos sebesar 209 M dari BNPB yang diperuntukan untuk perbaikan sektor perumahan. Dimana anggaran tersebut sudah sangat dibutuhkan dan betul-betul sedang dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat yang menjadi korban bencana, disamping dana sektor infrastruktur ekonomi dan sosial senilai 325 M kiranya mendapat perhatian dari kepala BNPB sebab kegiatan ini sangat dibutuhkan dalam rangka pemuliahn prasarana dan sarana umum sosial di provinsi sulut, ujar salah satu putra terbaik Sitaro,
kegiatan yang diikuti instansi terkait dari kabupaten/kota se-Sulut turut dihadiri Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah, Kapusdiklat BNPB Bagus Cahyono, Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi BNPBSusanto, Kasubdit Mitigasi Pengurangan Resiko Bencana  Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ir Anita Pane ME, serta kaban BPBD Sulut ir Noldy Liow, (Kabag humas Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).              

WAGUB RESMIKAN TK PAUD BUKIT ZAITUN

Wakil gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil, Mpd didampingi ibu Meike kansil Tatengkeng Rabu (3/12) meresmikan gedung aula serta sekolah taman kanak-kanak pendidikan usia dini (Paud) bukit zaitun. Peresmian tersebut dilaksanakan dengan rangkaian ibadah perayaan Natal dan HUT ke 25 jemaat GMIM Bukit Zaitun wanea.
Kansil mengatakan gedung aula dan sarana pendidikan yang baru tersebut, akan semakin memperkokoh semangat kebersamaan dan memberikan nuansa baru bagi jemaat dalam menumbuh kembangkan tekad dan motivasi untuk semakin bertekun mengaktualisasikan tugas pelayanan dalam melaksanakan misi kristus bagi dunia dan bagi keselamatan umat manusia.
Melalui momentum natal ini juga Wagub menyatakan sebagai umat kristen harus memaknai dengan sungguh tentang kabar keselamatan sehingga dapat membawa kita keluar dari belenggu dosa dan hidup dalam damai sejahtera. Natal bukan hanya rutinitas tahunan, melainkan harus dirayakan dengan sukacita iman, penuh kerendahan hati dan ketulusan.
Wagub juga mengajak jemaat GMIM Bukit Zaitun untuk menjadi mitra aktif pemerintah dalam mendukung berbagai program, khususnya dalam menyongsong era masyarakat ekonomi asean 2015. Tingkatkan sinergitas, potensi serta talenta yang dimiliki demi kemajuan darerah dan bangsa.
Ketua BPMJ Bukit Zaitun Pdt Teddy Liu STh mengatakan, Ibadah peresmian dan perayaan natal di Pimpin Wakil Ketua BPMS GMIM Pdt DR Hein Arina. Sementara Kadis Diknas Sulut Aseano G Kawatu SE MSi selaku Ketua Komisi pembangunan menambahkan, gedung aula dan TK Paud tersebut dilaksanakan secara swadaya jemaat dan diselesaikan dalam waktu satu tahun empat bulan. Gedung tersebut memiliki luas 217 M2 menelan biaya Rp.350 Juta, jelas mantan Kadis Sodial Sulut.  (Kabag humas Drs. Jahja Rondonuwu, Msi selaku jubir Pemprov Sulut)

Sarundajang: Hakekat Natal Untuk Semua Orang

Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang mengatakan hakekat natal adalah untuk semua orang, karena natal mengajarkan kasih. Hal itu disampaikan Gubernur saat melakukan safari Natal Pemprov Sulut bersama Pemerintah dan Masyarakat Kota Bitung yang di gelar di BPU Kantor Walikota Bitung, Selasa (2/12),
Karena itu lewat Ibadah Perayaan Natal kali ini, kita semua kembali mendapat pencarahan dari keteladanan Yesus Kristus yang adalah terang dunia, "Dia yang telah membawa perdamaian bagi semua orang yang percaya", Sembari mengukit Kitab Yohanes 3 Ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal,Ayat tersebut menurut Sarundajang sedikitnya mengandung tujuh unsur antara lain ada unsur Allah Bapa, unsur Anak-nya yang tunggul, serta unsur janji keselamtan bagi setiap orang yang percaya.
Selain itu, Gubernur menyebutkan, kegiatan safari natal dan safari ramadhan yang setiap tahun kita laksanakan menjelang hari-hari raya besar keagamaan telah menjadi satu kekuatan bagi warga Sulut untuk menyatuh hidup dalam persaudaraan rukun dan damai ditengah-tengah perbedaan yang ada. Berkat jaminan inilah sehingga sulut hingga kini tetap aman dan damai, walaupun penyakit sosial masih trus saja terjadi seperti tawuran antar kampung yang diakibatkan mengkonsumsi miras serta panah wayer. Namn demikian rakyat sulut tetap sejahtera karena ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat tetap stabil dan terkendali. Walaupun terjadi kenaikan harga BBM, ujarnya.Kesempatan itu Gubernur telah menyerahkan bantuan beras sebanyak 1 ton, Alkitab satu doas, 1 set sound system, 4 lusin kursi plastik, 2 set alat periksa kesehatan, laptop serta printer.
Turut hadir unsur Forkopimda Sulut, Anggota Deprov Eva Sarundajang,  BKSAUA dan  FKUB Sulut, Walikota Bitung hanny Sondakh bersama jajarannya serta para pejabat dilingkungan pemprov). (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu selaku jubir pemprov),          

Hadapi KEK Bahan Baku Perikanan Harus Tersedia

Salah satu kunci utama dalam upaya pengembangan industri perikanan di kota bitung adalah ketersediaan bahan baku. Hal itu ditegaskan Asisten Ekonomi Pembangunan Drs Sanny Parengkuan MAP saat membuka fokus group discussion dengan topik harmonisasi KEK Bitung; peluang, tantangan dan rekomendasi serta masukan bagi implementasi KEK. Kegiatan yang digelar di Aula mapaluse kantor gubernur, Rabu (3/12) kemarin. ikut dihadiri Kepala balai besar penelitian dan pengembangan pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan serta Kadis Kelautan dan Perikanan Sulut  Ir. Ronlald Sorongan MSI.
Parengkuan mengakui ketersediaan bahan baku industri perikanan kota bitung perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Sebab utilitas industri pegolahan ikan di daerah itu masih sangat rendah yaitu sekitar 50 %. Angka yang rendah ini mengindikasikan bahwa, sulitnya unit pengolahan ikan (UPI)  mendapatkan bahan baku. Hal lain yang tak kalah penting juga adalah kesiapan SDM yang mempunyai keahlian dan kompetensi dalam industri pengolahan ikan, termasuk masalah pengawasan yang baik dari pemerintah terhadap perijinan tenaga kerja asing perlu lebih diperketat. Hal ini penting agar tenaga lokal yang profesional tidak merasa tersisi, jelas Parengkuan.
Sementara terkait dengan hadirnya KEK di Kota Bitung Parengkuan mengingatkan, setidaknya akan mempengaruhi UPI yang beroperasi di luar area KEK, dari data yang ada, terdapat 41 UPI yang beropresi di wilayah perairan ZEE. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov)  
     

LPSE Resmi di Buka Wagub

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sulut, Rabu (3/12) kemarin, resmi di buka oleh Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd di lantai 2 Kantor Gubernur Sulut. Pembukaan LPSE itu turut dihadiri Project Director Suport To Indonesia,s Island Of Intregrity Program For Sulawesi (SIPS) Peter F Walton, Projeck Officer SIPS Manado Abdul Naser, Asisten Ekonomi Pembangunan Drs Sanny Parengkuan, Karo Pembangunan Farly Kotambunan, Karo Perlengkapan Edwin Kindangen, serta para pegawai Biro Pembangunan dan petugas LPSE.
Saat menyampaikan sambutannya Wagub mengingatkan agar penyelenggara LPSE agar dalam menyiapkan sistem layanan pengadaan secara elektronik harus mengedepankan transparansi, serta tifdak main-main dengan masyarakat. Sebagai birokrat anda harus mampu menjaga integritas yang kokoh sehingga bisa berlangsung dengan baik, serta menjamin masa depan karier anda, tegas kansil
Untuk itu  Kansil berharap agar pengelola gedung LPSE untuk dapat merawat dengan baik, supaya tetap menarik semua yang memanfaatkannya, sembari mengingatkan petugas yang melayani hendaknya harus menampilkan senyum kepada warga yang datang ke tempat ini.
Senada dengan Wagub, Walton mengatakan, hadirnya membangun gedung, apalagi menata front office relatif muda, justeru yang menjadi tantangan utama untuk mencapai mendat tersebut adalah perubahan paradigma lama dari aparat pemerintah tentang pelayanan publik, bahwa pelayanan itu merupakan pemberian, yang biasanya harus diimbangi dengan bukti tanda terima kasih dalam berbagai bentuk, berubah menjadi kewajiban pemerintah dan hak masyarakat. Walton juga berpesan, Perubahan paradigma ini tentunya harus melekat pada semua level pemerintah sampai pada staff forn office yang merupakan gerda terdepan sebuah pelayanan publik. Untuk maksud tersebut SIPS telah memberikan pelatihan, lokakarya yang intensif kepada staf pemda. Sedangkan khususnya bagi para pejabat, SIPS memfasilitasi workshop change manajement untuk mendorong tumbuhnya kepemimpinan dalam perubahan, tandas Walton. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).      

SHS: Dinas PU Tingkatkan Transparansi Pembangunan

Dinas Pekerjaan Umun (PU) provinsi Sulawesi Utara, di minta agar meningkatkan transparansi pembangunan dan pembinaan fungsi pengawasan yang lebih pro aktif dan konstruktif bersama dengan semua pihak dalam pelaksanaan tugas kerja.

Hal tersebut disampaikan gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang saat menjadi inspektur upacara peringatan hari bakti PU ke 69, yang digelar Rabu (3/12) bertempat di halaman kantor Gubernur Sulut. Hari bakti ini mengambil tema dengan semangat sapta taruna kita tingkatkan kesetiakawanan dan etos kerja insan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Di usia yang dewasa ini Dinas PU diharapkan melakukan terobosan dengan perubahan mindset menjadi teladan bagi masyarakat, memahami dan menata birokrasi yang lebih bersih, tepat sasaran dan tepat fungsi, memperkuat koordinasi integrasi dan sinergi serta kerjasama antar sesame stakeholder.

Dinas PU juga harus mampu mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghasilkan inovasi yang bisa bersaing dengan Negara tetangga, memberikan komunikasi public yang baik dengan memberikan pelayanan data dan informasi jelas bagi masyarakat, melaksanakan percepatan perubahan budaya kerja serta tetap menjaga kode etik sebagai abdi Negara dan masyarakat sehingga menghasilkan output yang berkualitas dan dapat di banggakan.

Sarundajang mendorong seluruh jajaran PU untuk terus mengembangkan kemampuan karena tahun depan tantangan semakin berat. Pengabdian yang gigih, tulus dan tanpa pamrih harus dijadikan modal dalam pengembangan diri dan pelaksanaan tugas mendatang demi tercapainya kesejahteraan rakyat. (Kabag humas Drs. Jahja Rondonuwu, Msi selaku jubir pemprov Sulut)