Mulai 24 Desember Listrik Sulut Tidak Lagi Terjadi Pemadaman

Direktur Bisnis Region Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Machnizon  Masri, menyatakan mulai Tanggal 24 Desember 2015 listrik di Sulut tidak akan terjadi pemadaman lagi. Pernyataan itu disampaikan Masri saat menyampaikan laporan terkait kondisi kelistrikan kepada Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM di kediaman Gubernur Sulut di Bumi Beringin Manado, Selasa [22/12] kemarin
Masri menyebutkan mulai 24 Desember lusa kita sudah mendapat suplay 50 Mega Watt [MW] dari pembangkit listrik tenaga gas [PLTG] dari Gorontalo. Serta dari PLTG apung Zeynep Sultan dengan kapasitas 120 MW Marine Vessel Power Plant  [MVPP] yang saat ini posisi kapal sudah berada di perairan Sulut dan pada Rabu [23/12] hari ini, tiba di Amurang, dan pada 27 Desember nanti mulai akan mensuplai 120 MW, jelas Masri. Hal ini merupakan upaya kerja keras PLN dalam mengantisipasi perayaan Natal 25 Desember 2015 serta Tahun Baru 1 Januari 2016 mendatang di Sulawesi Utara.
Gubernur merasa gembira, karena perayaan Natal di Sulut terang benderang, dan lebih dari pada itu krisis listrik di Sulut telah dapat teratasi sehingga membuka peluang masuknya investor, menggairahkan dunia industri, perdagangan, dan pada akhirnya menggerakkan roda ekonomi di Sulawesi Utara. Turut hadir GM PLN Suluttengo Baringin Nababan, Kadis ESDM Ir Marly Gumalag Kadis Perindag Ir Yenny Karou MSi. [Humas Pemprov Sulut].

Komisi XI DPR RI Kunjungi Sulut

Dalam rangka masa persidangan II tahun sidang 2015-2016, tim komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melaksanakan kunjungan kerja ke provinsi Sulawesi Utara.

Komisi yang bermitra dengan kemtrian keuangan, Bappenas,Bank Indonesia, OJK, BPK, melakukan pertemuan dengan Penjabat Gubernur Sulut DR Sumarsono,MDM, bertempat di ruang mapaluse kantor Gubernur Sulut, Senin (21/12).

Pada kesempatan tatap muka tersebut Komisi menjelaskan maksud dan tujuan mereka memgunjungi Sulut, terutama mengunjungi kabupaten Bolmong,Bolmut,Bolsel, dan Boltim guna mencari informasi terkait postur APBD Pemkab, realisasi program DAK, hasila audit BPK, serta menggali informasi terkait investasi apa yang dibutuhkan daerah untuk memacu perekonomian yang akhirnya dapat mengatasi berbagai permasalahan di daerah.

Gubernur Sumarsono sendiri menyambut baik kunjungan tim komisi XI DPR RI ini. Dirjen Otda Kemendagri ini berharap tim dapat menikmati suasana damai di Sulut selama melaksanakan kunjungan kerja, pada kesempatan itu Gubernur menjelaskan perkembangan daerah Sulut dan sejumlah terobosan yang dilaksanakan dalam masa pemerintahan Sumarsono sampai saat ini.

Adapun Tim tersebut dipimpin oleh Ir. Muhammad Prakosa, dalam tim juga terdapat dua wakil rakyat asal Sulut yakni Aditya A Moha dan Jendry Keintjem.

Gubernur Buka Annual Meeting TPID Sulut

Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sumarsono MDM membuka secara resmi Annual Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah Sulut 2015, Senin (21/12) di kantor Perwakilan Bank Indonesia Manado.
Gubernur selaku pembina TPID Sulut dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa Inflasi yang rendah dan terkendali adalah indikasi positif berjalanya roda perekonomian, namun pada tataran yang tinggi, inflasi dapat memicu turunya pendapatan riil sehingga menggerus daya beli masyarakat yang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Selaku pembina TPID Sumarsono mengatakan Sinergitas dari semua pihak TPID provinsi, daerah dan bank adalah motor utama pengendali laju Inflasi Sulut, "TPID harus bersinergi, menjaga stabilitas ekonomi daerah itu sangat penting" jelas Sumarsono.

Sumarsono juga menambahkan, bahwa pemerintah mengapresiasi langkah dan inisiatif bank Indonesia dalam dukungan akan program pemerintah, "BI telah mendukung berbagai Gerakan yang telah di canangkan pemerintah, termasuk Gerakan Marijo Ka Manado, yang saya harapkan dapat menjadi stimulan dan awal dari pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata di Sulut, Tambah Dirjen Otda ini.

Kepala Perwakilan BI di Sulut , Peter Jacobs menambahkan , bahwa menyambut apresiasi dan kerjasama pemerintah, tentunya pihaknya akan mngoptimalkan kinerja di seluruh sektor BI Sulut demi terjaganya laju inflasi di masyarakat,  terangnya.
(Humas Pemprov Sulut)

Gubernur: Desember Paket Lelang Proyek Tuntas

Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM minta, Bulan Desember ini paket lelang proyek SKPD yang berasal dari APBD maupun APBN  Tahun 2016 harus tuntas. Permintaan Gubernur itu disampaikan pada Rapim TEPRA per 30 Nopember 2015 yang digelar Biro Pembangunan Setda Provinsi Sulut, di ruang rapat Mapaluse Kantor Gubernur, Jumat (18/12) kemarin.

 “Bagi SKPD yang memiliki paket proyek segera memasukannya di LPSE untuk segera di lelang, paling lambat bulan Desember ini semuanya harus tuntas,” tegas Sumarsono, sembari mengingatkan ini merupakan perintah Presiden Joko Widodo pada saat penyerahan DIPA 2016 baru lalu di Jakarta, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan/proyek Tahun 2016 terutama untuk proyek-proyek infrastruktur dan pengadaan barang/jasa skala besar. Proses percepatan tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum tahun anggaran dimulai.   

Dia mengingatkan, apabila penggunaan anggaran terlambat dan tidak tepat sasaran, kalau mundur maka akan terjadi kontraksi ekonomi penyerapan anggaran tidak menumpuk dan pola lama yang ada harus segera di akhirinya.

Sumarsono menegaskan, anggaran yang akan digunakan nanti harus tepat sasaran sehingga akan berdampak positif terhadap rakyat, terkait dengan itu tahun depan Saya akan memantau langsung pola penyerapan di setiap SKPD nanti.

Gubernur juga menyebutkan, SKPD Provinsi punya kewajiban membina SKPD di Kabupaten/Kota. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) harus jalan, seperti 

Dinkes Sulut, Disbudpar dan Diknas, Dinas ESDM dll dapat meggelar rakor bersama, ujarnya. Turut hadir Asisten Ekonomi Pembangunan Drs Sanny Parengkuan MAP serta Asisten Administrasi Umum Ch. Talumepa SH MSi. (Humas Pemprov Sulut).       

PLN Janji Natal Tidak Ada Pemadaman

PLN wilayah Suluttengo berjanji pada perayaan Natal tanggal 25 Desember nanti tidak akan terjadi pemadaman listrik diwilayah Sulut.

Hal tersebut disampaikan GM PLN Suluttenggo Beringin Nababan kepada Penjabat Gubernur Sulut DR Sumarsono saat melaksanakan konferensi pers terkait kesiapan  kedatangan kapal Kapal Marine Vessel Power Plant (MVPP) “Karadeniz Powership Zeynep Sultan” berkapasitas 120 Mega Watt (MW) yang nantinya akan ditempatkan di Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, untuk membantu pasokan listrik di Sulut, Jumat [18/12] kemarin di Kantor Gubernur.

Rencananya kapal tersebut akan tiba tanggal 23 Desember mendatang di Amurang. Kapal itu terlambat karena ada masalah terkait navigasi dan surat menyurat, namun pihak PLN Sulluttenggo telah siap di tempat kapal akan berlabuh, dimana seluruh instalasi telah disiapkan saat kapal datang pihak PLN segera melakukan penyambungan instalasi untuk memasok listrik.

Namun Nababan menyatakan jika diluar rencana terjadi hal yang tidak diinginkan dalam Mengatasi masalah pemadaman saat perayaan  Natal nanti, pihak PLN akan menyurati pusat bisnis seperti hotel dan pusat keramaian untuk menggunakan genset sehingga beban pemakaian listrik akan berkurang sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik bisa terpenuhi saat perayaan  Natal nanti. Dirinya juga optimis tidak akan ada pemadaman karena biasanya pusat industri dan perkantoran yang cukup banyak memakai daya listrik berkurang dikarenakan libur.

Sementara itu Penjabat Gubernur Sumarsono minta maaf kepada masyarakat Sulut karena kejadian yang sangat merugikan masyarakat sulut ini dan telah menjadi isu nasional sehingga mendapat perhatian Presiden. Pihak Pemprov Sulut berupaya keras dalam mengatasi masalah pemadaman listrik, ini dibuktikan dengan datangnya kapal MVPP, Sulut belum prioritas namun berkat semangat memperjuangkam kepentingan masyarakat Sulut Sumarsono berhasil membujuk pemerintah pusat untuk mendatangkan kapal tersebut terlebih dahulu ke Sulut. Dengan adanya kapal ini bisa dipastikan tahun 2016 dan seterusnya tidak akan ada lagi masalah listrik di wilayah Sulut.[Humas pemprov Sulut].

Sumarsono: ASN Laksanakan Revolusi Mental Dengan Benar

Dalam rangka membangun kesatuan pemahaman dan memperkuat system kerja berkompetensi dalam pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bergerak dari comfort zone ke competitive zone, maka Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sullut mengadakan Rapat Konsolidasi Menajemen Kepegawaian se Provinsi Sulut.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Jumat (18/12) bertempat di ruang rapat CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut.

Penjabat Gubernur Sulut DR Sumarsono dalam sambutan arahan mengatakan bahwa sesuai dengan program Nawacita oleh Pemerintahan Presiden Jokowi berkaitan dengan pentingnya pembangunan manajemen kepegawaian dan revolusi mental, untuk itu dalam mencapai gerakan rovollusi mental perlu diubah berbagai cara pandang baik dalam system kepegawaian.

Dalam konteks birokrasi, revolusi mental harus dimaknai sebagai sebuah perubahan cara berpikir, berperilaku 65.504 ASN dalam menjalankan tugas agar lebih melayani, berkinerja produktif, akuntabilktas dan professional serta menjaga kode etik dan sumpah jabatan demi kepentingan bangsa serta masyarakat.

Revolusi mental harus dilakukan dengan tepat dan konsisten, dirjen otda kemendagri ini mengatakan dalam jajaran pemerintahan di Sulut agar melakukan strategi revolusi mental birokrasi yakni dengan penerapan system manajemen SDM berdasar kualifikasi dan kompetensi secara adil tanpa ada unsur politik, melakukan penguatan pada masing-masing instansi, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta transparan dalam pengelolaan pelayanan public.

Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sulut DR Femmy Suluh mengatakan, pihak BKD Sulut mengadakan beberapa kegiatan strategis kedepan yakni dengan menghidupkan kembali forum BKD Provinsi dan Kabupaten Kota, menyusun standart kompetensi jabatan, melaksanakan tes kompetensi PNS pindah masuk provinsi, pengembangan inovasi ASN serta beberapa kegiatan lainnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut para Sekda dan Kepala BKD Se Sulut serta peserta lainnya yang membidangi kepegawaian.

DIPA Tahun 2016 Sulut Capai Rp 8,7 Triliun

DIPA Tahun 2016 untuk Provinsi Sulawesi Utara, total alokasi belanja APBN mencapai Rp. 8,7 triliun rinciannya sesuai jenis kewenangan yaitu untuk Kantor  Pusat (KP) Rp. 3,2 T, Kantor Daerah (KD) Rp. 4,6 T, Dekonsentrasi (DK) Rp. 313,6 M, Tugas Pembantuan (TP) Rp. 576,9 M, Urusan Bersama (UB) Rp. 15,8 M.

Hal itu disampaikan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPBN) Prov. Sulut Irwan  Ritonga pada acara Penyerahan DIPA Tahun Anggara (TA) 2016 di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado, Jumat (18/12) kemarin.

Sementara DIPA Petikan Satker untuk Provinsi Sulut disebutkan, berjumlah 511 DIPA yang dialokasi kan di 45 Kementerian Negara/Lembaga  dan dibayarkan melalui Empat KPPN Manado, Bitung, Kotamobagu dan Tahuna. Sedangkan DIPA yang diserahkan khusus untuk Satker di Wilayah KPPN Manado berjumlah 301 DIPA dengan nilai Rp. 6,7 T, terdiri atas DIPA KP berjumlah 19 DIPA, dengan nilai Rp. 2,7 T, DIPA KD berjumlah 198 DIPA dengan nilai Rp. 3,2 T, DIPA DK berjumlah 55 DIPA dengan nilai Rp. 311,6 M, serta DIPA TP berjumlah 55 DIPA dengan nilai Rp. 483 M, jelas Ritonga.

Ritonga menambahkan khusus untuk DIPA dana transfer ke daerah dan Dana Desa, termasuk Dana Insentif Daerah dan Dana Desa Tahun 2016 untuk Provinsi Sulut mencapai Rp. 13,9 T yang tediri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 510,2 M, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 8,2 T, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 4,4 T, Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 84 M serta Dana Desa Rp. 911,5 M.

Penjabat Gubernur Sulut Dr. Sumarsono, MDM usai penyerahan dana DIPA kepada Kajati, KPT, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Kapolda, Dan Lantamal VIII Manado, Danrem 131 Santiago, Dan Lanudsri, Sekprov Sulut Ir. Siswa R. Mokodongan, Rektor Unsrat dan Unima, Kakanwil Kemenag Sulut dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Prov. Sulut serta penyerahan Dana Transfer kepada para Bupati/Walikota se-Sulut, menegaskan Penyerahan dana DIPA ini merupakan keinginan kuat agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran, dapat berlangsung lebih tepat waktu sehingga memberikan dampak bagi perekonomian daerah.

"saya minta berbagai kegiatan yang direncankan dapat segera dimulai, jangan sampai terlambat," tegas Sumarsono

Ia menyebutkan Tahun 2016 alokasi untuk transfer ke daerah dan dana desa meningkat signifikan. sebagaimana semangat Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran. Untuk itu Gubernur minta para Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Satgas Khusus atau Sekretariat yang memonitor penuh proses penyaluran Dana Desa, sembari menambahkan agar memberikan special treatment kepada para aparatur yang akan mengelola Dana Desa tersebut, tandas Dirjen Otda Kemendagri RI ini.

Turut hadir unsur Forkompinda Sulut, Para Bupati/Walikota, Pimpinan Instansi Vertikal, Ketua Komisi I DPRD Prov. Sulut Drs. Ferdinand Mewengkang, MM, serta pejabat teras Pemprov.(Humas Pemprov Sulut).