Rabu, 20 Januari 2016

Pembebasan Lahan Tol Tanggungjawab Bupati Walikota









Penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Sumarsono MDM menegaskan terkait dengan pembebasan lahan jalan tol Manado-Minut-Bitung menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati dan Walikota.
Penegasan itu disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan Balai Pelaksana Jalan Wilayah XI Manado sebagai pelaksana pembangunan tol tersebut di lokasi pembangunan jalan tol di Minut, Rabu (20/01) kemarin.
Menurut Sumarsono maksud dan tujuan pertemuan tersebut untuk mengetahui sudah sejauh mana proses pembebasan lahan yang sudah terealisasi hingga saat ini, termasuk permasalahan atau kendala dalam proses pembayaran ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah. Mengingat Presiden Joko Widodo sangat serius dengan proyek pembangunan jalan tol yang sedang dan sementara dibangun di berbagai daerah termasuk proyek pembangunan jalan tol di Sulawesi Utara.
Karena itu perlu dilakukannya percepatan pembebasan lahan agar program pembangunan fisik yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang diprogramkan, jelas Sumarsono.
Dari BPJN XI sendiri melalui Satker-Satker Balai yang dipimpin Sam Londong ini mengakui permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu yaitu soal pembebasan lahan.
“75 persen dalam proses percepatan pembangunan jalan tol ini, terletak pada masalah  pembayaran ganti rugi tanah, karena masyarakat meminta ganti rugi di atas harga dasar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sehingga inilah yang menghambat percepatan tahapan pelaksanaan proyek ini, ujar salah satu Satker dalam pertemuan itu.
Karena itu guna menuntaskan masalah tersebut, Gubernur minta agar BPJN melibatkan pemerintah kabupaten kota, seperti Bupati Minut dan Walikota Bitung dalam menuntaskan masalah yang dihadapi ini.
“BPJN jangan jalan sendiri, tapi harus melibatkan pemerintah daerah,karena merekalah yang mempunyai wilayah, sekaligus bisa membantu mensosialisasikan kepada warga pemilik lahan, tegas Dirjen Otda Kemendagri ini.    
Saya optimis dalam waktu dekat ini, semua permasalahan ganti rugi pada pemilik lahan segera tuntas, jika memang ada calo tanah, segera dilaporkan, karena hanya menghambat percepatan pembangunan jalan tol ini. Kalian tidak perlu merasa takut dengan calo ini. Karena pemerintah daerah akan membantunya, tandas Gubernur Sumarsono. Dalam pertmuan itu juga telah dilaporkan kesiapan pembangunan Bendungan Kuwil, dimana mulai tahun ini proses pembebasan lahan sudah mulai dilakukan.(Humas Pemprov Sulut).

Gubernur Terima Special Achievement Award 2015






Walaupun masa tugas pengabdian dan  kepemimpian Penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Sumarsono MDM,  hanya terbilang singkat, namun mampu menorehkan prestasi dalam memajukan sektor pariwisata di daerah ini melalui tagline #Mari Jo Ka Manado, maupun terobosan dan gebrakan lainnya. Hal itu diantaranya yang mendasari Sumarsono menerima apresiasi berupa Special Achievement Award 2015 dari salah satu Media Pers yakni Surat Kabar Harian Manado Post.
Pemberian penghargaan tersebut berlangsung di sela-sela acara Manado Post Award 2015 dirangkaikan dengan HUT  29th Anniversary Manado Post disalah satu Hotel bilangan Jalan Sudirman, Manado Rabu (20/01).
Sumarsono mengatakan, tak dapat dipungkiri bahwa diera globalisasi dan otonomisasi yang sedang kita jalani selepas dikumadangkannya reformasi dalam semua struktur, maka media massa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan daerah dan bangsa. Media masa dapat merekam pikiran rakyat, dapat mewadahi apa yang disuarakan oleh rakyat, serta dapat mengkomunikasikan dan mengekspresikannya secara luas kepada rakyat. Kesemuanya ini, tentunya dalam bingkai kritik sosial dan control sosial dalam kehidupan demokrasi.
Lanjut dikatakannya, selama 29 tahun berjalan, surat  kabar Manado Post telah menjalankan peran strategis tersebut. Peran ini tidaklah mudah, namun Sumarsono percaya dengan komitmen, kerja keras dan kerja cerdas sehingga semua mampu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab  dalam bingkai dan koridor yang semestinya.
Diakhir sambutan, Sumarsono yang juga berlatar belakang seorang mantan Jurnalis mengharapkan Media Post Group dapat menjangkau penyebaran informasinya ke seluruh pelosok Bumi Nyiur Melambai, dalam memenuhi ketersediaan arus berita yang semakin kompetitif kepada segenap pembaca dan pelanggan. Diketahui selain Sumarsono, Gubernur Sulut Terpilih periode 2015-2020, Olly Dondokambey, SE dan Kapolda Sulut Birgjen Pol Wilmar Marpaung SH, Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap, SH, Bupati Minahasa Drs Jantje W Sayouw, juga menerima Special Achievement Award  2015 dari Manado Post.(Humas Pemprov Sulut)

Tulude Pemprov Digelar 6 Pebruari 2016




Upacara adat Tulude Pemerintah Provinsi Sulut yang bekerjasama dengan Forum Komunikasi Masyarakat Nusa Utara (FKMNU) akan digelar pada Hari Sabtu 6 Pebruari 2016 mendatang, di lapangan Koni Sario Manado, hal itu dikatakan mantan Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd yang juga selaku Ketua Umum FKMNU, saat melakukan pertemuan dengan Penjabat Gubernur Sulut di Gubernuran Bumi Beringin Manado, Rabu (20/01) kemarin.
Upacara adat Tulude ini sudah menjadi agenda tetap Pemprov Sulut di setiap awal tahun, dan pesta adat masyarakat Nusa Utara ini sudah yang kedua kalinya digelar sejak tahun lalu, jelas Kansil.
Kansil menjelaskan, Tulude merupakan pesta adat yang bernuansa religius, yang oleh para leluhur dijadikan momentum ucapan syukur kepada yang Maha Besar Tuhan atas segala berkat dan pertolongan di tahun yang lama sambil memohon perlindungan di tahun yang baru.
Kansil menambahkan gelaran adat ini selain akan dihadiri oleh warga nusa utara juga tiga Kepala Daerah di kepulauan, para tokoh agama Kristen maupun Muslim, para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota asal Nusa Utara.
Sumarsono memberikan suport terhadap pelaksanaan iven ini sehingga boleh berlangsung sukses dan penuh hikmat. Karena gelaran adat ini merupakan upaya pelestarian nilai-nilai budaya local guna menunjang pariwisata di daerah ini, sembari menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam acara tersebut.
Turut hadir dalam pertemuan ini Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon  Palandung MSi, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Ir Happy Korah MSi, serta pengurus FKMNU.(Humas Pemprov Sulut)

Selasa, 19 Januari 2016

Palandung hadiri Rapim Kodam VII Wirabuana

Drs Jhon Palandung MSi hadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam VII/Wirabuana di Markas Kodam VII Wirabuana, Makassar, Senin (18/1/2016). Palandung yang merupakan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulut itu mewakili Gubernur Sulawesi Utara dalam kesempatan tersebut dia memaparkan program-program strategis pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang disinergikan dengan program Kodam VII Wirabuana. Selanjutnya menurut Palandung bahwa acara ini sangat penting dan strategis karena daerah dapat mengetahui peta kerawanan keamanan sehingga diperlukan koordinasi yang baik dalam menangkal ancaman kerawanan di daerah. Acara ini dihadiri Kasdam, Komandan Korem, Komandan Pendidikan, Komandan Satuan Tempur, Komandan Satuan Bantuan Tempur, Satuan Pelayanan dan Komandan Kodim.

Gubernur Sampaikan Tiga Spirit Majukan Pariwisata Sulut


Pemasangan Pin Mari Jo Ka Manado




Penjabat Gubernur Sulawesi Utara Dr Soni Sumarsono MDM secara sederhana menegaskan tiga spirit dalam memajukan Sektor Pariwisata di Bumi Nyiur Melambai. Tiga spirit tersebut pertama bagaimana meningkatkan kunjungan wisatawan, kedua bagaimana memuaskan setiap wisatawan yang berkunjung dan ketiga bagaiman menancapkan kesan rindu untuk kembali berkunjung.
Tiga spirit tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri pelantikan Manado Tourism Board (Badan Promosi Wisata) Kota Manado dan Forum Diskusi dengan instansi terkait, pelaku usaha serta stakeholders pariwisata se-Kota Manado di Gedung Aula Serbaguna Pemkot Manado, Selasa (19/01) kemarin.
Guna mendukung tiga spirit tersebut Gubernur meminta seluruh stakeholders pariwisata Kota Manado lebih memperhatikan masalah kebersihan dan keindahan setiap destinasi wisata yang ada di Kota Tinutuaan agar para wisatawan yang datang bisa merasa enjoy. Apalagi Manado merupakan Ibukota Provinsi yang menjadi entry point (pintu masuk) wisatawan untuk menuju destinasi wisata di kabupaten kota lain di sulut.
Pada kesempatan itu Gubernur juga menyampaikan perkembangan pariwisata Provinsi Sulut. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Sulut melalui pintu masuk Bandara Sam Ratulangi pada November 2015 sebanyak 1.428 orang atau meningkat sebesar 10,10 persen dibading Oktober 2015 yang berjumlah 1.297 orang. Dan jika dibandingkan dengan kunjungan wisman bulan yang sama tahun sebelumnya sebanyak 943 orang terhadap kunjungan bulan November 2014 meningkat sebesar 99,85 persen.
Sementara untuk Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sulut November 2015 mencapai 62,54 persen meningkat 2,68 point dibanding TPK Oktober 2015 yang mencapai 59,86 persen. dengan TPK hotel bintang satu pada November 2015 mencapai 83,67 persen dan merupakan TPK tertinggi diikuti hotel bintang lima sebesar 69,94 persen, hotel bintang empat sebesar 64,35 persen, hotel bintang tiga sebesar 62,65 persen dan hotel bintang dua sebesar 13,89 persen.
Rata-rata lama menginap tamu (RLMT) asing dan lokal dihotel berbintang November 2015 mencapai 3,98 hari, meningkat 0,21 point dibanding Oktober 2015 sebesar 3,77 hari. untuk RLMT Indonesia pada November 2015 mencapai 1,90 hari, meningkat 0,22 poin dibanding Oktober 2015 sebesar 1,68 hari. Secara keselurahan RLMT pada November 2015 sebesar 2,01 hari meningkat 0,24 poin jika dibandingkan dengan september 2015 yang mencapai 1,77 hari.
Gubernur juga menyampaikan lima tantangan sektor pariwisata di Sulut yaitu, belum adanya sharing ideolagi, keseragaman visi, misi dan langkah dari stakeholders pariwisata di daerah, infrastruktur penunjang yang belum merata dan memadai, SDM di sektor kepariwisataan perlu untuk terus ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas, media dan sarana informasi serta promosi yang belum optimal dilaksanakan serta pengelolaan potensi wisata yang belum maksimal.
di akhir penyampainnya Sumarsono menegaskan program marijo ka manado perlu dipahami sebagi sebuah spirit ideologi yang merupakan ajakan kepada segenap masyarakat dan stakeholders pembangunan di Bumi Nyiur Melambai, untuk bersama-sama memiliki kesadaran dan mengambil peranan yang aktif dalam mengangkat serta menggelorakan kembali pemanfaatan dan pelestarian potensi pariwisata di Sulut, demi percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh, kunci Sumarsono. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur : Utamakan Kontraktor Lokal



Ini merupakan angin segar bagi kalangan kontraktor lokal di daerah Sulut untuk mendapatkan kepercayaan pemerintah menjadi rekanan dalam melakukan berbagai paket proyek yang ada. Karena yang diutamakan disini kontraktor lokal dan bukan kontraktor dari luar daerah atau pusat. Angin segar tersebut disampaikan penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Sumarsono MDM saat menyampaikan arahannya dihadapan para Bupati Walikota se-Sulut dalam rangka Evaluasi RKPD Tahun 2015 di Graha HV Worang Bumi Beringin Manado (19/01).
Menurut Gubernur hal ini merupakan hasil pertemuan Para Gubernur se-Indonesia, OJK dan Pimpinan Bank Pembangunan Daerah dengan Presiden Joko Widodo baru lalu di Jakarta. 
"Presiden menghimbau kepada seluruh Gubernur agar supaya mempercayakan kontraktor lokal untuk mengerjakan setiap paket proyek yang ada di daerah, agar sirkulasi dana yang diberikan pusat ke daerah tidak kembali ke pusat, melainkan hanya berputar demi kemajuan pembangunan daerah."ujarnya.
Akan tetapi bagi kantraktor daerah yang kesulitan terkait dengan peralatan atau material yang harus didatangkan dari luar daerah, dapat bekerja sama dengan kontraktor nasional guna menunjang kelancaran pekerjaan yang ada.
untuk itu Sumarsono berharap peluang yang diberikan ini kiranya dapat memacu kinerja kontraktor lokal dalam berkompetisi mengerjakan tender proyek yang sudah dimenangkan dengan menyelesaikannya sesuai kontrak yang ada, serta tidak menunda-nunda  pengerjaan proyek tersebut.
Selain itu Gubernur juga menginformasikan hasil pertemuan dengan Presiden Jokowi yaitu soal pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Agunan guna menggerakan roda perekonomian daerah. "jangan kita plesetkan KUR ini dengan istilah Kredit tanpa Angsuran, itu tidak benar, karena yang namanya kredit tentu harus dilunasi kembali dengan bunga yang ringan" tandas Dirjen Otda Kemendagri. (Humas Pemprov Sulut)


Mokodongan : Capaian RKPD 2015 Kabupaten/Kota Baru 80 %.





Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Ir. Siswa R. Mokodongan, mengakui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten/Kota
se-Sulut dari hasil evaluasi sementara rata-rata didapati pencapaian kinerja Rencana Kerja baru mencapai 80 persen. Meskipun angka ini relatif cukup baik, tetapi sangat diasdari belum maksimal dan masih jauh dari pencapaian yang kita harapkan bersama.
Penilaian mokodongan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota se-Sulut, yang dilaksanakan pemprov Sulut di Graha H.V. Worang Bumi Beringin Manado Selasa (19/01) kemarin.
Oleh karena itu, mari bersama-sama kita jadikan momentum ini sebagai wadah berbagi ide, gagasan dan informasi serta rekomendasi terkait pelaksanaan RKPD Tahun 2015, agar proses pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang saat ini berlangsung dapat berjalan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan output serta outcome sebagaimana yang diharapkan, ujar Mokodongan.
Mokodongan menyebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan  pembangunan daerah lingkup Provinsi, antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang dipimpinnya, yang meliputi pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dimana hal ini juga merupakan bagian dari penguatan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan (Binwas) atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam wilayah yang dipimpinnya, guna menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan di daerah, serta mewujudkan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah dan kawasan.
Sebelumnya secara ringkas Kepala Bappeda Sulut Ir. Roy O. Roring MSi melalui Sekretaris Bappeda Sulut Ir. Randy Rompas menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD di Bidang Pendidikan berhasil dijangkau sasaran Angka Partisipasi Murni SD menyentuh angka 96 persen, begitupun dengan SMP dan SMA mencapai target. Angka kelulusan disemua jenjang pendidikan dasar mencapai angka rata-rata di atas 90 persen. Untuk rata-rata lama sekolah kita bisa mendorong penduduk Sulut untuk mencapai angka 9 Tahun, jauh di atas provinsi lain di Kawasan Timur Indonesia.
Sementara kita juga berhasil menekan angka penemuan penyakit malaria, TBC dan penyakit menular lainnnya. Disisilain kita juga mampu menekan angka kematian balita dan ibu melahirkan sehingga kita dapa meraih target MDG’s di tahun 2013 dan mempertahankannya sampai akhir tahun 2015. Meskipun demikian kita harus akui masih perlu kerja keras menurunkan angka kematian ibu, menekan prevalensi HIV-AIDS, menuntaskan penyakit katarak, obesitas dan stunting yang masih menjadi kendala pembangunan kesehatan masyarakat Sulawesi Utara.

Rompas Menambahkan di bidang Pekerjaaan Umum, seluruh Kabupaten/Kota sudah memiliki Perda Tata Ruang. Dalam hal peningkatan jalan dan jembatan telah berhasil memperbaiki jalan provinsi sehingga hamper 75 persen sudah berada pada kondisi baik, bahkan pembangunan jalan tol Manado-Bitung sudah memasuki tahapan pembangunan. Dalam pelaksanaan Rapat Evaluaswi tersebut, hanya tiga  Bupati dan Walikota yang memaparkan hasil pelaksanaan RKPD 2015 yaitu Bupati Kepualauan Sangihe Drs HR Makagansa mewakil cluster Kepulauan Nusa Utara, Bupati Minahasa Drs Jantje W. Sajouw mewakili cluster daratan dan Walikota Kotamobagu Ir Hj. Tatong Bara mewakili cluster BMR, sementara Wakil Walikota Bitung Maximillian Lomban menyampaikan kesiapan Bitung menyangkut pelaksanaan KEK. (Humas Pemprov Sulut)