Sumarsono dan Ibu Tri Rachayu Lakukan Pemeriksaan Darah.

Penjabat Gubenur Sulut Dr Soni Sumarsono MDM dan Ibu Ketua Tim Penggerak PPK Provinsi Sulut Dra Tri Rachayu Sumarsono bersama para pejabat Eselon II lingkup Pemprov Sulut Jumat pagi (22/01) melakukan pemeriksaan darah di Dinas Kesehatan Provinsi Sulut.

Pengambilan sampel darah tersebut dilakukan para dokter yang bertugas di UPTD BPPK dan mendapat pengawasan langsung dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut dr Jemmy Lampus dan Ketua DWP Dinkes dr Joy Ch. Lampus Lengkey SpA.  

Gubernur mengakui, pemeriksaan darah ini merupakan instruksinya kepada semua jajaran pejabat di lingkup Pemprov Sulut, dengan maksud untuk menjaga kesehatan kita bersama dari berbagai factor resiko penyakit yang tidak menular .

“Cek-up laboratorium ini dimaksudkan agar para pejabat kita bisa terhindar dari segala factor resiko penyakit,” ujarnya.

Pencegahan penyakit tidak menulat dapat kita lakukan dengan mudah dan murah yaitu dengan menerapkan perilaku CERDIK: Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat kalori seimbang, Istirahat yang cukup dan Kendalikan stess, tandas Gubernur. ( Humas Pemprov Sulut).

Guberur Minta Masyarakat Waspadai Cuaca Ekstrim.

Penjabat Gubernur Sulut Dr. Soni Sumarsono MDM usai membuka Rakor Perluasan Lahan Sawah di Dispertanak Sulut, Kamis (21/01) kemarin memintakan masyarakat Sulawesi Utara mewaspadai terjadinya bencana banjir dan tanah longsor, dimana beberapa hari terakhir ini hujan deras terus mengguyur daerah Sulut. Permintaan Gubernur tersebut terkait dengan telah terjadinya peristiwa tanah longsor di beberapa tempat di daerah ini dan salah satunya kejadian di Batu Kota yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia pada kemari hari.

Kepada Instansi terkait seperti BPBD, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi Sulut Gubernur juga memintakan terus melakukan monitoring dan koordinasi dengan Pemerintrah Kabupaten Kota, BMKG serta unsur TNI/Polri jika kelak terjadi Bencana.

Sebab ketika terjadinya bencana maka negara harus hadir, dalam memberikan pertolongan kepada warga yang mengalami musibah bencana.

Secara khusus bagi warga yang tinggal di perbukitan, lereng gunung dan di bantaran sungai agar meningkatkan kewaspadaan mengingat cuaca ekstrim bisa kapan saja terjadi, tandas Sumarsono.(Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Ikut Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama Cetak Sawah

Dalam Pelaksanaan Rakor Perluasan Lahan Sawah melalui cetak sawah baru TA 2016 Provinsi Sulut, yang digelar Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Sulut di Ruang Rapat Kantor Tersebut, Kamis (21/01) kemarin, Penjabat Gubernur Sulut
Dr Soni Sumarsono MDM ikut pula menandatangani Perjanjian Kerja Sama Cetak Sawah dengan tujuh Kebupaten Kota bersama Unsur TNI.

Sumarsono mengajak untuk mewujudkan harapan ini hendaknya Kabupaten Kota terus menjalin sinergitas dengan Pemerintah Provinsi sehingga target cetak sawah dapat terlaksana dengan cepat dan tuntas. Hal ini penting diingatkan mengingat animo petani terhadap budidaya tanaman sawah di daerah ini cukup tinggi, karena masyarakat Sulut sebagian besar bergantung pendapatan keluarganya dari usaha tani padi sawah.

Oleh karena itu pada kesempatan ini Saya berharap target luasan cetak sawah dalam tahun anggaran 2016 seluas 3.865 Ha harus benar-benar tercapai.

Namun harus diakui pula bahwa dalam pelaksanaan cetak sawah ini tidak sedikit tantangan yang dihadapi oleh petani kita salah satunya banyak lahan pertanian telah beralih fungsi karena sudah dijadikan pemukiman penduduk dan kegiatan pembangunan bisnis lainnya, tandas Dirjen Otda Kemendagri.

Sementara Kadis Pertanian  dan Peternakan Sulut menyatakan diakhir Tahun 2015 telah dilaksanakan cetak sawah baru 1.880 Ha di Kabupaten Bolmong. Selanjutnya pada TA 2016 telah oleh Kementerian Pertanian RI melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian telah mengalokasikan Dana untuk mencetak sawah baru seluas 3.865 Ha di tujuh Kabupaten Kota yaitu Bolmong 3.000 Ha, Bolmut 20 Ha, Bolsel,  Boltim dan Minsel masing-masing 100 Ha, Mitra 145 Ha dan Talaud 400 Ha. (Humas Pemprov Sulut)

Koperasi dan UMKM Ikut Berkontribusi PE Sulut

Penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Sumarsono MDM mengakui Koperasi dan UMKM Sulut turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (PE) Sulut. Pengakuan orang nomor satu di Sulut itu disampaikan saat membuka Walk In Assesment (Open Table) lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro kecil menengah (LKPD-KUMKM) di Hotel Gran Puri Manado, Kamis (21/01) kemarin.

“PE Sulut yang mencapai angka 6,31 persen. Capaian ini tentunya turut dikontribusikan dan tidak lepas dari peran serta sektor Koperasi dan UMKM, ” ujar Gubernur.

Apalagi dengan meningkatnya jumlah signifikan koperasi dan usaha mikro kecil dan menegenah di provinsi Sulut,dimana sesuai data sampai dengan akhirr 2015 jumlah koperasi di Sulut 6.066 unit dengan volume usaha mencapai Rp. 1 Triliun lebih dengan srapan tenaga kerja sebanyak 10.515 orang. Sedangkan jumlah UMKM sebanyak 69.853 unit, usaha mikro 48.772 unit, usaha kecil 19.139 unit dan usaha menengah 1.942 unit dengan jumlah aset mencapai 5,8 Triliun dan jumlah omset 9,03 Triliun dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 171. 436 orang, terangnya sembari berharap kontribusi ini tentunya semakin optimal dari waktu kewaktu yang realisasinya perlu didukung melalui berbagai upaya, termasuk salah satunya LKPD-KUMKM.

Hal senada juga di utarakan Diretur Utama LKPD-KUMKM Dr Ir Kemas Daniel MM menyatakan, bahwa potensi UKM di Sulut cukup baik termasuk pertumbuhan koperasi sangat signifikan.

Program pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini mensuport modal yang cukup besar  bagi para pelaku koperasi di tanah air termasuk di daerah Sulut, melalui dua hal pertama kredit usaha rakyat (KUR) dan kedua melalui lembaga pengelola dana bergulir.  KUR hanya di batasi 25 juta setiap koperasi lewat perbankan, sementara lembaga dana bergulir 100 persen berasal dari APBN, ujar Daniel.

Namun dari evaluasi kami khusus dana bergulir Sulut baru 800 Juta masih sangat kecil di banding dengan permintaan daerah lain di tanah air.

Karena itu kami dating ke Sulut mendorong masyarakat untuk mendapatkan plafon kredit dari dana bergulir ini.

Sebab yang menjadi tujuan dari program ini tak lain untuk mengurangi angka pengangguran  serta untuk menurunkjan angka kemiskinan yang ada di daerah ini, jelas Daniel.

Sementara Kadis Koperasi dan UMKM Sulut Ir P Rene Hosang MSi menyatakan, hadirnya LPDB-KUMKM menjadi salah satusolusi alternative pembiayaan bagi koperasi dan UMKM di Indonesia terutama di Sulut. Animo yang tinggi dari Koperasi dan UMKM di Sulut untuk LPDB merupakan bukti dari pentinya lembaga ini, jelas Pj Bupati Minsel.

Hosang menambahkan perkembangan permintaan dana bergulir dari lembaga ini bagi Koperasi danUMKM Sulut menunjukan a nimo yang cukup tinggi dimana sampai dengan akhir tahun 2015 total permintaan mencapai Rp.1,2 triliun. (Humas Pemprov Sulut).

Dicanangkan Gubernur Desa Kima Bajo Jadi Kampung KB

Penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Sumarsono MDM, Kamis (21/01) kemarin, resmikan Desa Kima Bajo Kec. Wori Minahasa Utara jadi Kampung Keluarga Berencana (KB). Pencangan tersebut ditandai dengan panandatanganan prasasti oleh Gubernur Sulut yang turut disaksikan Kepala BKKBN Pusat Dr Surya Chandra Surapaty, Inspektur Utama BKKBN Pusat Dra Mieke Sangian, Direktur Advokasi dan KIE BKKBN Pusat Yunus Noya dan Pj. Bupati Minut Ir Herry Rotinsulu.

 Gubernur Mengatakan pencanangan Kampung KB di Kabupaten Minut merupakan tindak lanjut dari pencanangan Kampung KB di Cirebon yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada pertengahan Januari lalu. Dan pencanangan Desa Kima Bajo menjadi kampung KB  menjadi contoh di Provinsi Sulawesi Utara, agar Kabupaten Kota yang lain di Sulut dapat mengikutinya.

“Karena itu Saya minta para Bupati/Walikota se-Sulut segera mencanangkanya didaerahnya masing-masing, karena program ini sangat penting dalam rangka mengakselerasikan berbagai sektor pembangunan di desa tersebut, ” ujar Sumarsono.

Usai memberikan sambutan Gubernur telah menyerahkan piagam pengharggaan dari BKKBN pernikahan 53 tahun Keluarga Havid Kabaena warga Desa Kima Bajo.

Sebelumnya Kepala BKKBN Pusat Surya Chandra Surapaty mengungkapkan, pada Tahun 2016 ini, kami telah merencanakan pembentukan satru kampung KB di setiap kabupaten/Kota sebagai proyek percontohan.

Agar program KB lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, saya mohon dukungan pemerintah Kabupaten Minut beserta seluruh SKPD terkait untuk bekerjasama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulu guna melaksanakan program KKBPK di desa-desadusun-dusun dan kampung-kampung terutama di wilayah terpencil, tertinggal, wilayah padat penduduk, perbatasan dan daerah-daerah lain yang program KB nya belum berhasil pembentukan kampong-kampung KB, harap Surapaty.

Kepala BKKBN Sulut Nerius Auparay melaporkan, desa Kima Bajo terutama dusun 4 yang sekarang menjadi salah satu desa percontohan kampong KB di Sulutakan menjadi miniature pelaksanaan program KKBPK yang terpadu dan komprehensif.

Untuk Tahap awal, ini selain merevitalisasi KB dengan mengatur kelahiran, Kita juga memberdayakan keluarga melalui pengasuhan anak secara holistic dan komprehensif. Meningkatkan ketahanan para remajanya serta pemberdayaan para lansianya agar tetap produktif serta meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan pendapatan keluarga, tandas Auparay. (Humas Pemprov Sulut).

Pemprov Targetkan 2016 Cetak Sawah 3000 Ha

Untuk tahun 2016 sasaran produksi padi sulawesi utara sekitar 697.000 ribu ton gabah kering giling. Ini merupakan langka untuk mencapai produksi padi, salah satunya kita harus cetak sawah, tahun kemarin kita sudah cetak sawah sekitar 1.880 hektar. Dan 2016 ini kita akan cetak sawah sekitar  3.000 hektar ini langka yang diambil pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dalam rangka mencapai sasaran produksi dimasing- masing daerah.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Sulawesi Utara, Johanis Panelewen Rabu (20/1) siang tadi.

Lanjut ia mengatakan pada tahun ini juga petani bakal menerima bantuan berubah traktor, bantuan benih dan bantuan pupuk.

"Bulan Januari ini kita akan menyelesaikan CPCL kelompok tani. Dan saya berharap kepada kabupaten/Kota agar segera menyiapkan calon petani dan penerima bantuan," ungkapnya.

Ia menambahkan adapun bantuan ke kelompok tani untuk tahun 2016 ini sangat berbeda dengan tahun lalu 2015, calon petani dan penerima bantuan saat ini harus sesuai RKA.

"Sekarang lagi sedang dilakukan inventarisasi CPCL serta finalisasi untuk bulan januari berjalan ini. Dan kegiatan ini akan segera dilakukan," tandas panelewen. (Humas Pemprov Sulut)

Mokodongan Minta Kabupaten/Kota Lunasi Tunggakan Raskin

Sekretaris Provinsi Sulut Ir Siswa R Mokodongan, saat membuka rapat evaluasi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Tahun 2015, yang diikuti para Bupati/Walikota se-Sulut, Selasa lalu di Graha HV Worang, menegaskan agar pemerintah Kabupaten/Kota yang belum melunasi tunggakan pembayaran beras miskin (Raskin) di Bulog Divre Sulut, supaya segera di lunasi.  

Sehingga hal ini tidak menggangu penyalurah raskin tahap berikutnya. Karena Bulog Divre Sulut hanya akan menyalurkan raskin tersebut bagi daerah yang sudah lunas, tegas Mokodongan.

Bagi Kabupaten/Kota yang sudah lunas pembayaran raskin, Mokodongan memberikan apresisasi yang setinggi-tingginya seperti Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolmut, karena dua daerah tersebut menjadi contoh lunas raskin.

Sebelumnya Penjabat Gubernur Sulut Dr. Sumarsono MDM dalam Rakor Evaluasi dan Percepatan Program Raskin Provinsi Sulut yang digelar Bulog Divre Sulut akhir Tahun 2015 lalu juga telah meminta Pemerintah Kabupaten/Kota segera melunasi piutang beras raskin ke Bulog Divre Sulut.
"Beras raskin bukan gratis, karena itu bagi kabupaten/kota yang masih ada piutang segera dilunasi ke Bulog," tegas Sumarsono.
Karena filosofi raskin bukan sebagai upaya final penanggulangan kemiskinan melainkan sebuah chras program pemerintah mengisi gap untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Dari data yang diperoleh Bulog Divre Sulut, Kabupaten/Kota yang belum melunasi raskin yaitu Kabupaten Talaud Rp.611.810.500, Kota Bitung Rp.455.174.000, Minut Rp.412.095.100, Sangihe Rp.363.941.500, Minahasa Rp.226.161.500,  Minsel Rp.274.342.000, Mitra Rp.268.132.500, Manado Rp.193.687.000, Bolmong Rp. 178.881.000, Tomohon Rp.153.377.500, Bolsel Rp.147.143.000, Sitaro Rp.94.944.000 serta Boltim Rp.74.868.000. (Humas Pemprov Sulut).