GUBERNUR RESMIKAN PROYEK AIR BERSIH REGION TIMUR

Naha-Tahuna, (2/2) - Penjabat Gubernur Sulawesi Utara Soni Sumarsono meresmikan proyek pengadaan penyediaan air bersih region timur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Desa Naha, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa.
    "Hal ini merupakan perwujudan dari amanah Presiden RI Joko Widodo yang membangun Indonesia dari daerah pinggiran melalui berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat," kata Sumarsono di Naha, Tahuna.
    Dia menambahkan, pembangunan daerah perbatasan melalui kementerian terkait adalah bagian dari komitmen pemerintah yang berkeinginan menciptakan wilayah ini sebagai beranda terdepan Indonesia.
    Termasuk juga di dalamnya melakukan berbagai agenda di bidang kemaritiman dalam mendukung poros maritim sebagai bagian program strategis nasinal.
    Daerah perbatasan mendapat penekanan kebijakan secara nasional, dan program pengadaan penyediaan air bersih merupakan momentum tepat bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe, katanya.
    "Ada banyak program pemerintah yang diarahkan untuk daerah perbatasan tinggal bagaimana sekarang ini pemerintah kabupaten menangkap peluang-peluang itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
    Proyek pengadaan penyediaan air bersih ini dilaksanakan di tiga tempat yaitu Desa Naha, Kecamatan Tabukan Utara berupa bantuan penyediaan sarana air bersih "reosmosis sea water", sementara Desa Kalurae, Kecamatan Tabukan Utara dan Desa Salurang, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah kebagian proyek "ultra filtration pump".
     "Tim yang disediakan hendaknya mengelola, memelihara serta menjamin kesinambungan fasilitas. Satuan kerja perangkat kerja terkait hendaknya ikut mengawasi dan menjamin pemanfaatannya untuk masyarakat," ujar Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri ini. (Humas Pemprov Sulut

Gubernur canangkan Bebu jadi Kampung KB

Penjabat Gubernur Sulut Dr. Soni Sumarsono MDM mencanangkan kampung Bebu Kec. Tamako jadi Kampung Keluarga Berencana (KB) tingkat Kabupaten Sangihe, Selasa (02/02), kemarin.
Pencanangan yang berlangsung di GMIST Eben Haezer Bebu, turut di hadiri Bupati Sangihe HR Makagansa, Wabup Jabes Ghagana, asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Prov Sulut Jhon Palandung, Kaban Perpustakaan Sulut Max Gagola, SH, MH, Kasat Pol PP Sulut Drs Maksi Lukas serta pejabat pemkab lainnya.
Pentingnya pembentukan Kampung KB karena kita banyak memiliki berbagai kekayaan, termasuk kekayaan penduduk yang banyak sehingga menjadi beban negara apabila jumlah penduduk tersebut tidak dikendalikan, ujar Sumarsono.
Karena itu Sumarsono menyebutkan  pemerintahan Presiden Jokowi saat ini sedang giat-giatnya membentuk kampung KB di berbagai daerah di tanah air agar manfaat program KB dapat lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat terutama yang berada di wilayah miskin, padat penduduk, tertinggal dan terpencil di tanah air, guna mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk tersebut.
"Walaupun jumlah penduduk banyak, namun berkualitas rendah dalam artian tidak produktif, malas dan perpendidikan rendah ikut pula menjadi neban negara," katanya.
Karena itu Sumarsono mengajak warga agar keluarga tidak perlu banyak anak, dua anak cukup, sehingga program pemerontaj ini alam berhasil, tandasnya.
Bupati Makagansa, mendukung program nasional ini, agar pengendalian penduduk di Sangihe bisa berjalan dengan baik,
Bupati mengatakan, saat ini  penduduk Sangihe berjumlah135 tibu jiwa. Dengan adanya program ini kiranya penduduk sangihe kedepan semakin berkualitas, ujarnya
Kepala BKKBN Provinsi Sulut, Drs Nerius Auparay MSi, dengan hadirnya kampung KBakan membero manfaat yang besar bagi rakyat, karena semua program dari setiap sektor yang ada akam teromtegrasi di dalamnya.
Karena itu saya mohon dukungan pemkan sangihe beserta seluruh SKPD terkait untuk bekerja sama dengan perwakilan BKKBN Sulut guna melaksanakan program KKBPK di desa-desa, dusun dan kampung kampung terutama di wilayah terpencil. [Humas pemprov Sulut].

Sumarsono Himbau ASN Waspada Radikalisme

Penjabat Gubernur Dr Soni Sumarsono menginstruksikan Kepada Seluruh ASN di Sangihe sigap mengahadapi paham radikalisme yang muncul. hal ini disampaiakan pada rapat kerja Gubernur Sulut bersama jajaran pemkab kepulauan sangihe Selasa (02/02) di pendopo santiago.
Sumarsono mengatakan Paham Radikalisme bukan lagi sebuah potensi ancaman, melainkan sudah menjadi tindakan nyata yang mengancam NKRI. Untuk itu Sumarsono menginstruksikan tiga hal untuk mengantisipasi ancaman radikalisme, pertama mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling), kedua aktifkan kembali budaya penduduk melapor kepada kepala kampung 1 x 24 jam dan ketiga membentuk forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dibawah koordinasi pemerintah kabupaten.

Sumarsono menambahkan dari hasil penyidikan pihak berwajib. hampir semua pelaku teroris pernah singgah di sulawei utara dan wilayah kepulayan merupakan jalur transit dari ke daerah-daerah rawan konflik di filipina dan poso.

Sumarsono Resmikan berbagai Proyek di Boroko

Penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Sumarsono MDM bersama Ketua TP PKK Sulut Ibu Dra Tri Rachayu Sumarsono dalam rangka kunjungan kerja dan Tatap Muka dengan jajaran pemerintahan Kabupten Bolaang Mongondou Utara [Bolmut] di Boroko, Sabtu  [30/01], telah meresmikan berbagai proyek fisik milik pemkab Bolmut, yang di tandai dengan penandatanganan prasasti.
Usai peresmian proyek, Gubernur melakukan launching perdana beras raskin sebanyak 42 ton bagi warga miskin di bolmut, serta menyerahkan bantuan bencana banjir yang terjadi baru lalu berupa lauk pauk 360 paket, serta makanan tambahan 480 paket. 
Sumarsono mengatakan, kunjungan ini menjadi kewajiban seorang Gubernur Sulut untuk melihat dari dekat kemajuan daerah ini sekalugus 3pembinaan, apalagi selaku Dirjen Otda, diakuinya mamang baru kali  ini datang kesini, ujarnya.
Kesan saya daerah ini memiliki  potensi di sektor pertanian yang sangat menjanjikan di kemudian hari  asalkan dapat di  kelola dengan baik, karena itu  di butuhkan pemimpin yang bagus sama seperti  pak Depri [Depri Ponto Bupati Bolmut-red],
yang mampu merangkum  dan menterjemahkan keinginan masyarakat dan kepentingan pemerintah pusat.
Daerah ini walau masih berusia 8 tahun tapi sangat bersih begitu pula  dengan prospek pembangunan sangat maju. Namun satu yang kurang disini yPRakni pariwisata belum ditata dengan baik karena itu menjadi PR bagi pa Bupati, katanya. Sementara terkait dengan bencana. Banjir yang terjadi baru lalu sehinga banyak lahan sawa pertanian dan rumah penduduk terendam banjir, menjadi satu keprihatinan kita bersama. Ini semua karena piristiwa alam, kita semua tidak kapan bencana akan tapi hanya Tuhan saja yang tau semua itu. Karena itu guna meringankan penderitaan rakyat ini maka Pemprov langsung  menyalurkan bantuan.
Sedangkan terkait dengan launching raskin 2016 Sulut di mulai dari Bolmut, ini nerupakan bentuk apresiasi pemprov karena bolmut tidak ada piutang raskin di bulog divre sulut, sebut Sumarsono.
Bagian lain Gubenur mengimbau agar warga  diminta menghemat penggunaan listrik. Walaupun. Kapal pembangkit listrik MVPP Zeynep Sultan hari ini [Sabtu] pekan lalu sudah mulai beroperasi dengan kapasitas 120 MW, tetapi harus tetap menghemat pemakaian energi listrik baik di kantor jika libur harus matikan sekring dan di rumah, kalau sudah larut malam dapat mematikan lampu yang sudah tidak di pakai. Kalau ada pohon pohon yang  sudah menggangu jaringan listrik kiranya segera dipotong, di akhir sambutannya Gubernur meminta agar warga Bolmut harus mewaspadai adanya gerakan gerakan radikalisme yang terjadi baru lalu di Jakarta. Diharapkan pula Forkopimda Kab. Bolmut dapat memasilitasi pembentukan
Forkopimcam di kecamatan, yang terdiri dari tiga unsur yaitu Camat, Dan Ramil dan Kapolsek, tandasnya. [Humas pemprov Sulut].

Kapal Listrik Zeynep Sultan Resmi Beroperasi

Kapal listrik berkapasitas 120 MW  MVPP Zeynep Sultan yang disewa Pemerintah Indonesia dari  negara Turki selama 5 Tahun  resmi beroperasi  setelah  Penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Sumarsono MDM, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan GM PT PLN, Wilayah Suluttenggo Baringin Nababan melakukan penekanan tombol sirine secara bersama sama pada  Syukuran  beroperasinya kapal tersebut
Sabtu [30/01] di Amurang Minsel.
Gubernur mengatakan, mudah mudahan dengan beroperasinya kapal genset ini akan menjawab krisis  listrik yang terjadi selama ini di Sulut dan Gorontalo, jelas Sumarsono. Krisis listrik ini sudah sangat meresahkah masyarakat di dua daerah bertetanggah ini. Sehingga Saya dan Pa Habibie, hampir setiap hari mendapat caci maki dari rakyat kita ketika listrik padam.  Namun sebagai pimpinanan daerah menganggap semua itu hanya sebuah dinamika saja, wajar apabila rakyat kecewa, karena listrik sudah menjadi  bagian kebutuhan utama warga dalam mensuport berbagai bidang usaha yang di geluti mereka.
Sumarsono menyebutkan, kehadiran kapal Zeynep Sultan merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintahan pusat dalam mengatasi defisit daya listrik yang terjadi  di berbagai daerah saat ini. Bagi Sulut dan Gorontalo patut bersyukur karena ini merupakan bagian dari 30 ribu MW program Presiden Jokowi guna mengatasi devisit daya listrik di tanah air, yang dimulai dari sini [Sulutgo-red], ujar Dirjen Otda Kemendagri ini. Mudah mudahan program nasional ini akan sukses sehinga  kedepan Indonesia bisa terang benderang.
Dalam kesempatan itu, Gubernur minta supaya Bupati Minsel  ikut bertanggung jawab masalah keamanan kapal selama berada diwilayah ini, karena Aparat keamanan dari Korem 131 Santiago juga akan menjaga setiap hari kapal tersebut, katanya.
Nababan sendiri, merasa berterima kasih kepada Gubernur Sulut dan Gubernur Gorontalo, yang  sudah banyak membantu kami PLN Suluttengo, sehinga boleh menuntaskan krisis listrik ini. Mudah mudahan juga tidak lama beberapa minggu kedepan PLTG di Powuhato Gorontalo sudah bisa beroperasi untuk mensuplay 100 MW sehinga Sulut bisa surplus daya sebanyak170 MW [Humas pemprov sulut],

Demokrasi Award Siap di Helat di Sulut

Penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Somarsono MDM akan menganugrahkan Demokrasi Award kepada Pemerintah Kabupaten Kota yang mendapat pencapaian tertinggi dalam hal penggunaan hak suara. Hal ini disampaikan Penjabat Gubernur melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sulut Dr Jemmy S. Kumendong MSi Jumat (29/01) kemarin.

Anugrah Demokrasi Award ini diberikan kepada daerah yang memiliki partisipasi politik tertinggi pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Bupati Walikota Desember lalu, ujar Kumendong.

Ini sekaligus menjadi pemicu bagi kepala wilayah agar pelaksanaan pilkada serentak selanjutnya dapat memotivasi warganya berbondong-bondong menggunanakan haknya di bilik suara. Untuk apa pilkada dilaksanakan dengan memakan APBD yang cukup besar namun partisipasi politiknya kurang, tegas Kumendong.

Adapun Pemenang Anugrah Demokrasi Award ini sudah dikantongi Pemprov namun dalam waktu dekat akan dilaksanakan peninjauan langsung dilapangan oleh Tim dari Pemerintah Provinsi Suluawesi Utara dan Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS). (Humas Pemprov Sulut)

20 PNS Terjaring Sidak

Sedikitnya 20 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkena sidak yang di lakukan Tim Gabungan Pemprov Sulut yang dipimpin. Kabid Binwas Badan Kepegawaian Daerah (BKD] Drs James Kewas MSi, Inspektorat, Sat Pol PP Sulut, dan Biro Pemerintahan dan Humas di beberapa lokasi rumah kopi di Kota Manado, Jumat (29/01) kemarin.

Hal itu di tegaskan Kepala BKD Sulut Dr Femmy Suluh MSi melalui Kabid Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Drs James A Kewas MSi, Kewas menyebutkan, sidak kali ini merupakan tindak lanjut atas petunjuk langsung dari Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM kepada Kepala BKD Sulut, karena berdasarkan informasi, ini banyak pegawai di jam-jam kerja mulai keluyuran di tempat-tempat umum.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dr Femmy Suluh mengatakan, dari hasil inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh BKD dan Satpol PP Sulut terhadap para PNS ini bakal dikembalikan ke SKPD untuk melakukan penindakan sesuai kewenangan masing-masing secara berjenjang.

“Apakah teguran secara lisan atau teguran tertulis. Yang pasti ini mempengaruhi penilaian mereka kedepan. Dan ini sekaligus mewarning bagi setiap PNS lingkup Pemprov Sulut agar pada saat jam kerja harus berada dikantor, jangan ngeluyuran di tempat tempat umum, nanti masyarakat akan menilai apa kepada PNS,” tegas mantan Karo Umum Setda Prov Sulut ini.

Dia berharap atasan di SKPD dari pegawai yang terkena sidak dengan tanpa alasan harus diberi tindakan konkrit agar ada efek jerah.

Seperti diketahui, terkait dengan inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh BKD dan Satpol PP Sulut, Inspektorat Provinsi dan Biro Pemerintahan dan Humas Sulut akhir tahun lalu, mendapat perhatian serius oleh Penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Sumarsono, MDM. Hal ini juga demikian agar Kepala BKD segera melakukan sidak bagi pegawai yang hoby keluruyuran, tambah Kabid Binwas Drs James Kewas MSi.

Adapun PNS yang terkena sidak antara lain, Wengs Donald Salele, Rommy C.Y  Muaja, Arfan Biya dari BPK BMD di RKB 17 agustus , Sandy A. Gumolili, Ika Kadarusman, Julia Buluran, Laura Pesik dari Dinas ESDM di Rumah Kopi Rike, Herry Mokoagow dari Biro Umum dan Carol Manaing M. Kasenda, F. Monginsidi, A. Pandi, Cristi Sondakh, O Kawulusan, A. Taluman, Stella L PNS Kota Manado di Rumah Kopi Samrat Tanjung Batu, Denny Nayoan dari Satpol PP Sulut, Henry Mandang dan Margreit Musak dari Biro Umum di Rumah Kopi K8. (Humas Pemprov Sulut)