Buka Rakerda FKUB Sulut, Gubernur Himbau Tokoh Agama Selamatkan Generasi Muda dari Narkoba

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE meminta para anggota Forum Koordinasi Umat Beragama se-Sulut selamatkan Generasi Muda Sulut dari Narkoba. Pernyataan ini disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Kerja Daerah FKUB se-Sulut di Hotel Arya Duta, Selasa (21/03).

Lebih lanjut Gubernur mengatakan, Generasi Muda kita identik dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang menurut mereka menarik dan itu patut untuk dicoba, seperti contoh Obat Batuk dan Lem yang disalahkan gunakan oleh sebagian dari generasi muda kita. Untuk itu melalui forum ini Gubernur meminta para tokoh agama untuk mengambil bagian bersama pemerintah memerangi Narkoba, karena narkoba bukan hanya menyebabkan mental dan psikologis seseorang rusak, tapi juga membuat orang yang ada disekitarnya, keluarga dan lingkungan menjadi rusak.

Pada kesempatan ini juga, Gubernur menyampaikan apresiasi yang tinggi bagi seluruh anggota FKUB baik dari kabupaten/kota maupun provinsi yang atas perannya Kerukan Umat Beragama di Sulut dapat dijaga.

Toleransi antar Umat Beragama merupakan salah satu nilai jual di Sulut, masyarakat majemuk tetapi diikat oleh tali persaudaraan yang rukun dan damai dapat dipandang potensi dan kekayaan yang dikaruniakan Tuhan bagi daerah ini.

Turut hadir dalam acara ini, Penjabat Wali Kota Manado Ir Royke Roring, Kepala Badan Kesbang Pol Edwin E, Silangen, SE, MS, Ketua BPMS GMIM Pdt Dr HWB Sumakul. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur: Kejati Kawal Pembangunan Sulut

Gubernur Ajak Kejaksaan Tinggi Kawal Pembangunan di Sulut

Gubernur Sulawesi Utara Olly DOndokambey SE mengajak Institusi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengawal keberhasilan jalannya Pembangunan di Sulawesi Utara. Ajakan ini disampaikan Gubernur saat membuka Acara Sosialisasi Tugas dan Fungsi Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), di Graha Gubernuran Bumi Beringin Selasa, (22/03).

Ajakan ini disampaikan bukan tanpa alasan, karena akhir-akhir ini muncul fenomena dimana Para Kuasa Penggunan Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) takut untuk melaksanakan kegiatan pembangunan karena kekhawatiran terjerat kasus dengan para penegak hukum. Akibat keengganan itu, penyerapan anggaran pemerintah rendah dan berujung pada pembangunan yang tersendat.

Senada dengan itu Kepala Kejaksanaan Tinggi Sulawesi Utara Tengku Muhamad Syah Rizal, SH mempersilah kepada Para Kepala Daera untuk memanfaatkan keberadaan TP4D ini, jangan ada lagi muncul kekuatiran saat menggunakan Dana Pemerintah.

Seperti diketahui Terbentuknya TP4D ini dilatarbelakangi dengan munculnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, yang antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi Pemerintahan.

Adapun Tugas Utama TP4D adalah Mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemrintahan dan pembangunan di daerah hukum Kejaksaan TInggi Aceh melalui upaya-upaya pencegahan atau preventif dan persuasif

Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir

Turut hadir dalam acara ini, Unsur Forkompinda Sulut, Para Bupati Walikota, Wakil Bupati Wakil Walikota, Seka Se-Sulut, Pejabat Eselon II, PPK dan bendahara di Lingkup Pemprov Sulut (Humas Pemprov Sulut)

Tiga ASN Pemprov Terjaring Sidak

Salah satu prioritas yang dilakukan duet Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wagub Drs Steven Kandouw terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulut, yaitu adanya peningkatan disiplin kerja.

Buktinya, ASN yang sering nongkrong di rumah kopi saat jam kerja, sudah mulai berkurang. Hasil Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut dibantu Satuan Polisi Pamong Praja dan Bagian Humas Setda Provinsi Sulut, di enam lokasi rumah kopi dan rumah makan di Kota Manado Selasa (22/03) kemarin, hanya terjaring 5 ASN yang terdiri dari 3 orang staf yang bertugas di Bappeda Sulut, dan 2 dari Pemkot Manado, di satu lokasi yaitu rumah makan Martha Tikala Ares.

Sebelumnya, hasil Sidak Februari lalu, sekitar 20 ASN yang terjaring.

“Hasil temuan tinggal 5 ASN, sebelumnya ada puluhan, berarti ada peningkatan disiplin kerja, sesuai visi dan misi Gubernur dan Wagub,” ucap Kepala BKD DR Femmy Suluh, MSi melalui Kabid Binwas Drs James Kewas MSi, yang memimpin sidak tersebut.

Harapan Gubernur dan Wagub agar ASN tidak berkeluyuran di jalan disaat jam kerja, lanjut Kewas harus menjadi motivasi bagi para ASN.

“Sebagai abdi negara, kita harus mendisiplinkan diri sendiri. Mudah-mudahan instruksi Gubernur dan Wagub dapat dipahami dan ditindaklanjuti,” harap Kewas.

Sebelumnya Wagub, telah menyoroti banyaknya ASN yang hanya duduk-duduk di rumah kopi saat jam kerja, itu tak boleh. Kalau sebelum jam kantor atau saat pulang silahkan, terang orang nomor dua di Sulut ini. Untuk itu Kandouw mensuport langkah BKD yang secara rutin melakukan sidak ditempat-tempat yang banyak ASN berkumpul di jam kantor.   (Humas Pemprov Sulut).

Wagub: Peserta OSN Sulut Harus Tingkatkan Prestasi

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw menantang kepada para siswa  utusan Sulut yang akan mengikuti Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) untuk meningkatkan prestasi saat mengikuti lomba guna mengharumkan nama Sulawesi Utara.

Hal tersebut disampaikan Wagub saat membuka kegiatan seleksi OSN tingkat SMA se Provinsi Sulut yang dilaksanakan Selasa, (22/3) bertempat di SMK N 1 Manado.

Para peserta yang mengikuti OSN tahun ini harus meningkatkan prestasi, karena tahun lalu Sulut meraih medali perak untuk bidang lomba fisika, astronomi di ajang OSN. Sedangkan untuk tingkat Asia utusan Sulut meraih medali perak pada olimpiade fisika. Dengan pencapaian tersebut Wagub berharap peserta tahun ini harus lebih giat belajar dan berusaha agar mendapatkan prestasi lebih baik.

Wagub menyatakan kegiatan ini penting juga guna menjaring kemampuan siswa dalam bidang matematika, fisika, kimia, informatika, komputer, biologi, kebumian, geografi, astronomi dan ekonomi. Untuk itu para peserta harus mengikuti dengan baik kegiatan ini, kepada tim penilai juga agar tetap objektif dalam menilai sehingga bisa mendapatkan peserta yang terbaik.

Kapala Dinas Pendidikan Sulut Asiano G Kawatu mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaring siswa calon peserta OSN yang akan berlangsung pada tangggal 15 sampai 21 mei 2016 di Palembang. Untuk itu para calon peserta diharapkan berjuang guna menjadi yang terbaik dan membanggakan Sulut.(Humas Provinsi Sulut)

SKPD Siap Topang Program PKK Sulut

Sebanyak 38 Kepala SKPD yang terdiri 14 Badan, 16 Dinas, 1 RSUD, 1 Kantor  dan 5 Lembaga Teknis Daerah  serta 9 Biro Setda (dihitung 1 SKPD) di lingkup Pemprov Sulut menyatakan siap menopang 10 program TP PKK Provinsi Sulut yang dijabarkan kedalam 4 Kelompok Kerja (Pokja). 

Hal itu terungkap dalam pertemuan perdana TP.PKK Provinsi Sulut bersama SKPD yang dipimpin Ketua TP PKK Sulut Ibu Ir Ritha Tamuntuan Dondokambey bersama Wakil Ketua TP PKK Sulut Ibu dr Kartika Devi Tanos Kandouw yang turut didampingi Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Sulut di ruang kerja Gubernur Sulut, Senin (21/03) kemarin.
Dalam pertemuan itu seluruh Kepala SKPD selaku Dewan Penyantun telah menyatakan kesiapannya memotivasi TP PKK secara berjenjang sampai ke tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan serta Desa dan kelurahan agar peran PKK yang dimotori kaum perempuan/ibu rumah tangga melalui 4 Pokja tersebut sehingga bisa berjalan maksimal.
Antara lain seperti yang disamnpaikan Kadis Diknas Sulut Asiano G Kawatu SE MSi, sebagai anggota Dewan Penyantun kami siap menunjang pelaksanaan 10 Program PKK yang dijabarkan melalui 4 Pokja, sesuai bidang tugas Diknas Sulut akan menopang Pokja 2 yaitu bidang pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoprasi. Seperti pembinaan pemdidikan formal dan non formal serta Paud. Kepala BPMPD Sulut Ir Rudi Mokoginta menyebutkan, pembinaan yang akan dilakukan bersama TP PKK Sulut seperti pada kelompok usaha simpan pinjam yang dikelola kaum perempuan dan Ibu rumah tangga, peningkatan partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan perdesaan serta pelatihan pengembangan tehnologi tepat guna. Sedangkan Kadis Koperasi dan UMKM Ir Rene Hosang MSi mengungkapkan pihaknya siap melakukan pembinaan, pengembangan dan kehidupan berkoperasi mikro kecil menengah dan kehidupan berkoperasi termasuk pemasaran hasil-hasil kerajinan TP PKK, ujarnya.

 Kadis Kelautan dan Perikanan Sulut Ir Ronald Sorongan MSi mengatakan pihaknya akan menopang melalui lomba menu serba ikan, pemberdayaan pelatihan wanita pembudidayaan ikan serta pelatihan perempuan pesisir untuk membuat abon dan bakso terbuat dari ikan.

Demikian halnya dengan Dinkes Sulut, melalui Kadis dr Jemmy Lampus MKes menyatakan, pada bulan April hingga Mei 2016 mendatang bersama TP PKK Sulut akan menggelar  lomba posyandu cerdas, lomba ASI eksklusif, lomba desa siaga KIA, Posyandu lansia, Koordinasi kesehatan keluarga, Evaluasi tata kelola KIA serta sosialisasi terpadu Gizi. Kadis Sosial dr lisye G Punu MKes melalui Sekretaris Dinsos Andersen Umbo SH MT mengungkapkan, Dinsos akan melakukan dan sosialisasi pencegahan dini serta rehabilitasi korban penyalahgunaan Nafsa, melakukan bimbingan bagi KUBE, dan pemantapan kampung siaga bencana, serta Kepala Badan Ketahanan Pangan Ir Jemmy Kuhu menyebutkan akan menggelar lomba festival pangan, Apresiasi pemanfaatan pekarangan, Penyajian pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman pada pameran provinsi Sulut, Lomba cipta menu dalam rangka Hari Pangan Sedunia (HPS) tingkat provinsi serta ikut berpartisipasi pada HPS tingkat nasional. Ketua TP PKK Sulut berharap program-program SKPD tersebut kiranya benar-benar dapat bersinergi dengan program PKK yang ada, harap isteri tercinta dari Gubernur Sulut ini. (Humas Pemprov Sulut)  

Gubernur: Rolling Pejabat Harus Mengacu UU

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE menegaskan pelaksanaan rolling pejabat Eselon lingkup Pemprov Sulut dilaksanakan setelah enam bulan menjabat sebagai kepala daerah (Kada), hal ini mengacu UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang  Pilkada. Itu berarti rolling pejabat Eselon II, III dan IV di lingkup Pemprov Sulut nantinya akan berlangsung setelah Bulan Agustus 2016 nanti.  

Hal itu di tegaskan Gubernur pada dialog interaktif di RRI Manado, Senin (21/03) pagi kemarin.

“Enam bulan kedepan menjadi kesempatan bagi para pejabat struktural untuk menunjukan kinerja dan prestasi. Terutama dalam menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Saya akan mengevaluasi langsung kinerja mereke dan ini sekaligus menjadi motivasi Kepala SKPD," ujar Gubernur.
Jangan sampai ada Kepala SKPD tidak mampu menyesuaikan dengan kecepatan Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga bisa menghambat program dari visi misi kami, urainya.

Untuk diketahui, sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang  perubahan atas UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan PERPPU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi UU khususnya pasal 163 ayat (3) berbunyi Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur : Sektor Pertanian akan kembali di genjot

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE mengatakan dalam pemerintahan OD-SK Sektor pariwisata menjadi primadona disamping sektor Pertanian yang merupakan salah satu sektor utama untuk mendorong perekonomian daerah dan menyerap tenaga kerja, untuk itu kinerja sektor pertanian akan kembali digenjot. Penegasan ini disampaikan orang nomor satu di sulut ini pada dialog interaktif di RRI Manado, Senin (21/03) pagi kemarin.

Lebih lanjut Gubernur mengatakan permasalahan utama  yang dihadapi oleh para petani adalah pemasaran yang belum maksimal, seperti komoditi cengkih, kelapa, pala dan hasil olahan aren (captikus) Para petani kita tidak mampu menjual hasil pertanian dengan harga yang sesuai. bahkan ketika hasil pertanian memasuki masa panen, harga pasaran jatuh. Hal ini berbeda dengan pedagang yang tidak merasakan resiko yang sama dengan petani.

Selain itu Potensi pertanian Sulut yang besar pada kenyataannya berbanding terbalik dengan kondisi sebagian besar dari petani kita masih banyak yang termasuk golongan miskin.

“upaya-upaya pemerintah jangka pendek untuk mengatasi hal tersebut sudah dilaksanakan melalui Program ODSK (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan) melalui pemberian Bantuan Bibit kelapa dan cengkih di Bolsel. Kedepannya akan dilaksanakan sejumlah Program strategis untuk meningkatkan daya saing produk-produk hasil pertanian.”

Menanggapi sejumlah penanya dari sambungan telpon tentang nasib para petani cap tikus, Gubernur menyampaikan sudah mengutus tiga kepala daerah dalam memperjuangkan nasib para petani dalam pembahasan RUU Minuman Alkohol. Kedepannya Daya saing produk hasil pertanian atau cap tikus harus diarahkan lebih bernilai agar berkontribusi dalam aktifitas perdagangan dan perekonomian daerah.”(Humas Pemprov Sulut)