Kabupaten Kota Bangun dan Jaga Sinergitas Bersama Pemprov

Seluruh Kepala Daerah Kabupaten Kota se Sulut harus bersama membangun dan menjaga sinergitas dengan Pemprov Sulut guna mensukseskan program pembangunan demi mensejahterakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey di dampingi Wakil Gubernur Steven Kandouw saat memimpin rapat bersama para kepala daerah, anggota DPR RI, DPD bersama Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan Jumat (8/4) bertempat di hotel Fairmont Jakarta.

Pada kesempatan pertemuan dengan para eksekutif dan anggota legislatif asal Sulut tersebut  Gubernur juga mengingatkan agar para pemangku kepentingan di daerah untuk melakukan pembangunan skala prioritas, dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Para Bupati Walikota untuk lebih inovatif dan berinisiatif membangun komunikasi dengan Gubernur dan para Wakil Sulut di Pusat agar bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan daerah bisa dirasakan secara maksimal.

Demi mensukseskan segala pembangunan tentunya pemerintah Kabupaten Kota harus membangun komunikasi baik dengan pemprov, sehingga visi dan misi OD-SK Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Pemerintahan dan Politik  serta Berkepribadian Dalam Budaya, bisa berjalan dengan baik. Para Bupati,Walikota, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD harus Saling mendukung.

Pembangunan ekonomi terus di pacu guna kesejahteraan rakyat, walaupun disadari masih ada beberapa masalah yang mengganjal seperti
masalah infrastruktur penunjang yang belum berjalan dengan baik, seperti masalah pembangunan tol manado bitung kiranya segera selesai, sehingga pembangunan jalan alternatif tersebut dapat tercapai sesuai rencana.

Selain itu juga pengembangan pariwisata menjadi target utama pembangunan, dimana pulau Bunaken menjadi fokus utama, diharapkan dalam 2 tahun kedepan objek wisata di pulau bunaken akan lebih baik lagi. Beberapa hal terkait manajemen organisasi akan diperbaiki. 

Presiden Minta Kepala Daerah Serius Jalankan Kebijakan Pemerintah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada para kepala daerah baru yakni Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota ,Wakil Walikota hasil Pilkada Serentak 2015 yang sudah dilantik agar menjalankan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan Jokowi-JK dengan serius.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat kerja bersama pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, Jumat (8/4). Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw  turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Melalui keterangan pers yang di terima humas pemprov sulut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan Presiden Jokowi  memanggil para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2015 pada Jumat dalam rangka pengarahan kepada mereka khususnya terkait anggaran.

“Presiden memberikan arahan kepada para kepala daerah yang baru terpilih, baik itu bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Pramono mengatakan Presiden Jokowi memanggil kepala daerah baru dan memberi pengarahan agar apa yang menjadi kebijakan di pusat betul-betul bisa diturunkan sampai di daerah.

“Terutama adalah Presiden mau mengubah paradigma tentang anggaran karena tidak lagi sama dengan paradigma anggaran seperti yang sebelumnya,” katanya.

Ia menyebutkan pada paradigma anggaran sebelumnya, anggaran dibagi habis, maka saat ini diubah menjadi uang mengikuti program. “Sekarang diubah oleh beliau menjadi uang itu mengikuti program. Apa yang menjadi prioritas daerah, dari pemerintah,” katanya.

Selesai mengikuti rapat, Gubernur menyatakan pemerintah provinsi Sulut sangat siap menjalankan setial kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat, dimana visi dan misi pemerintqhan dari OD-SK dalam membangun sulut semua diambil berdasarkan program nawacita yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan pertemuan antara Ibu Negara Iriana Joko widodo bersama para Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua Tim Pengerak PKK yan juga dihadiri oleh Ibu Rita Dondokambey Tamuntuan dan ibu Dr. Devi Kandouw Tanos.

Wagub Warning Kepala Daerah Hetikan Bantuan Pertanian Pada Tim Sukses

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven Kandouw mewarning para Bupati/Walikota se- Sulut untuk menghentikan Bantuan alat-alat pertanian kepada para tim sukses yang mengatasnamakan  Kelompok Tani (Poktan), karena mereka itu dianggap Koptan kurang Jelas alias KJ.

Warning tersebut disampaikan oleh Wagub dihadapan peserta Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang di gelar Bakorlu Sulut di Hotel Sutan Raja, Kamis (07/04).

"Sekembalinya Saudara dari Rakornis ini, kalian harus berani menyampaikan kepada atasan saudara (Kepala Daerah-red) untuk menghentikan pemberian bantuan alat-alat pertanian termasuk bantuan hewan ternak kepada tim sukses. Warning ini juga berlaku bagi tim sukses ODSK," tegas orang nomor dua di sulut ini.

Diakuinya selama ini penerima bantuan Koptan sering salah sasaran, karena banyak bantuan hanya jatuh ketangan tim sukses. Untuk itu kedepan penetrasi (bantuan) baik yang berasal dari APBN maupun APBD harus diberikan kepada Koptan sebagai penerima yang sesungguhnya.

“Saya juga instruksikan pada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota agar tidak mengakomodir Kelompok tani yang mengaku tim sukses, jangan mau dipaksa menerbitkan sertifikasi bagi kelompok tani yang kurang jelas itu. Ini sudah bukan jamannya lagi mengakomodir hal-hal demikian.  Harus ada political will dari kepala daerah untuk lebih serius mengembangkan sektor pertanian di daerah masing-masing sehingga petani kita akan lebih bergairah lagi menekuni profesinya itu. Sembari menambahkan, selama ini sektor pertanian, kelautan dan kehutanan, termarginalkan dalam hal penganggaran. Kedepan idola penganggaran yang selama ini ada di Infrastruktur/ke-PU an, akan dipangkas. guna menunjang sektor-sektor ini. Karena dukungan infrastruktur seperti jalan Provinsi sudah mencapai 90 persen mantap begitu pula dengan jalan Kabupaten/Kota. Untuk tahun depan kami akan memangkas sekitar 2 ratus M dari anggaran PU untuk di plot pada peningkatan sektor-sektor tadi,  terang mantan Ketua Deprov Sulut ini.

Sementara terkait dengan Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK), Wagub mengungkapkan perlu disadari bersama untuk memerangi kemiskinan di daerah, paling efekti melalui pengembangan sektor pertanian. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat miskin berada di wilayah pedesaan, dan masyarakat di pedesaan masih memiliki potensi untuk mengolah lahan pertanian dan perkebunan, ujarnya.

Sementara Kepala Sekretariat Bakorlu Sulut Ir Jeffry Senduk melaporkan maksud dan tujuan kegiatan untuk membangun persamaan persepsi meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinergitas antar instansi pertanian, perikanan dan kehutanan serta SKPD terkait agar terpadunya pelaksanaan program kegiatan, sekaligus mendiskusikan rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat Provinsi, Bapelu/kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan balai pengkajian tehgnologi pertanian (BPTP) Provinsi dalam rangka mendukung percepatan pencapaian sasaran produksi dan produktivitas Tujuh komoditi prioritas padi, jagung, kedelai, tebu, aneka cabe, bawang merah san saging sapi.

Senduk juga melaporkan, jumlah penyuluh di sulut dari semua sub sektor adalah 1081 orang, ASN 862 dan non ASN 219.Jumlah tersebut, dibagi wilayah kerja di 1779 desa dan membina 8794 koptan, 1274 kelompok nelayan dan 146 kelopok rani hutan. Dengan jumlah gapoktan 856 unit. Jumlah ini tentunya belum mencukupi kevutuhan 1 dwsa 1 penyuluh dan menjadi tantangan kita bersama untuk mengoptimalkan kekuatan yang ada, tandas senduk. Turut hadir Kepala Badan penyuluh dan Pemgemba.ngan SDM Poertanian Ir Ali Bosar Harahap MM. (humas pemprov Sulut).

Wagub Larang REI Gunakan Tenaga Kerja Luar Daerah

 Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw melarang Dewan Pengurus  Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Provinsi Sulut, sebagai pengembang perumahan atau kawasan permukiman di daerah ini dilarang menggunakan tenaga kerja dari luar daerah.
Larangan orang nomor dua di Sulut itu, disampaikan pada saat membuka Musda VIII REI Sulut di Swiss Belhotel Maleosan Manado, Kamis (7/04).
"Saya mengajak kedepan  REI Sulut stop membawa tenaga kerja dari luar daerah, sebaliknya manfaatkan tenaga kerja  yang ada di daerah kita sendiri, sebab tenaga kerja di sektor konstruksi di Sulut tergolong cukup besar dan tidak kalah kualitasnya dengan tenaga kerja dari daerah lain, karena torang samua so baku  tau," terang mantan Ketua Deprov Sulut ini.
Bagian lain Wagub memberi apresiasi terhadap peran REI Sulut, karena merupakan salah satu variabel penyebab pertumbuhan ekonomi sulut kini berada di atas rata-rata nasional.
Khusus untuk pembangunan perumahan rakyat, Wagub menyebutkan indeks kemahalan konstruksi di Sulut berbeda dengan Makasar, Surabaya dan Jakarta, dimana Sulut dinilai lebih tinggi jika di banding dengan tiga provinsi tersebut, karena itu REI Sulut membicarakan dengan Insa supaya harga konstruksi menjadi lebih murah.
Begitu pula dengan biaya notaris juga tak luput jadi sorotan salah satu putra terbaik Tondano Minahasa ini, dianggap paling tinggi di Indonesia ini. Sebab dengan biaya tinggi menjadi beban masyarakat, sebut Kandouw. (Humas Pemprov Sulut).

Dinas Kelautan dan Perikanan Se Sulut Harus Sinkron Bersama

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota se Sulut harus bersinkronisasi bersama dengan pemerintah provinsi sulut dalam menjalankan setiap program dan kebijakan pembangunan yang di jalankan oleh pemerintan provinsi.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Kandouw saat membuka rapat teknis kelautan dan perikanan se Sulut yang dilaksanakan Rabu (6/4), bertempat di kantor Bupati Minahasa Tenggara.

Seluruh dinas kelautan dan perikanan di kabupaten kota juga diharapkan mampu berinovasi dalam melaksanakan program pembangunan guna menunjang masyarakat untuk berkembang dalam bidang kelautan dan perikanan, sehingga dapat menunjang kemajuan ekonomi daerah. 

Melalui rapat teknis ini, diharapkan juga mejadi media berbagi antar sesame stakeholder terkait kelautan dan perikanan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut Ir. Ronald Sorongan, para kepala dinas dan pejabat dinas Kelautan dan perikanan se sulut.(humas pemprov sulut)

Kotambunan : Peningkatan Pelayanan Publik Bagian Percepatan Pembangunan Daerah

Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Farly R. Kotambunan SE menyatakan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah bagian dari percepatan pembangunan daerah, penegasan ini sampaikan saat membuka acara Fasilitasi Instrumen Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Ruang Mapaluse Kantor Gubernur Rabu, (06/04).

Lebih lanjut Kotambunan mengatakan bahwa untuk memaksimalkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik maka diperlukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik yang dilakukan secara efektif dengan menggunakan instrumen yang terukur, sehingga hasil pelaksanaan evaluasi, dapat dijadikan sebagai acuan bagi pembina/penanggung jawab penyelenggara pelayanan publik guna memperbaiki, dan menyempurnakan layanan yang sesuai dengan aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

“Sejumlah upaya sudah diambil oleh Pemerintah Provinsi diantaranya penetapan Pergub tentang petunjuk penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah provinsi sulawesi utara; penyusunan Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Pemprov Sulut; pembinaan dan evaluasi tentang penyelenggaraan pelayanan publik baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun demikian, sangat disadari bahwa implementasi dari berbagai upaya strategis ini, bukanlah titik akhir dari karya dan kerja dalam proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, mengingat perlunya dilakukan pembenahan secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan”, ujar mantan Karo Umum.

“Oleh karena itu, perlu untuk terus diperbaiki kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan hasil evaluasi sehingga diketahui apa permasalahan dan bagaimana tindakan kongkrit dengan menciptakan inovasi  dan terobosan-terobosan yang konstruktif dalam proses pelayanan kepada masyarakat selaku objek dan subjek pembangunan” jelas mantan Karo Pembangunan ini, sembari mengingatkan bagi SKPD yang memiliki  pelayanan publik antara lain Dukcapil, PSTP, RS, Samsat serta unit pelayanan lainnya sewaktu-waktu akan mendapat sidak dari Bapak Gubernur maupun Pa Wagub ketika melakukan kunker ke Kabupaten/kota se-Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Palandung: Sulut Peringkat 4 Tingkat Kerukunan di Indonesia.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulut, Drs Jhon Palandung MSi mengatakan saat ini Provinsi Sulut kini berada pada peringkat 4 indeks tingkat kerukunan antar umat beragama di Indonesia.
Hal itu disampaikan Palandung saat membuka Rapat Koordinasi (rakor) Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Trantib) di Provinsi Sulut di Ruang Mapaluse Kantor Gubernur Sulut Rabu (6/04).
Kegiatan yang di gelar Biro Pemerintahan dan Humas itu diikuti Instansi terkait seperti  Kasat Pol PP, Kabag Pemerintahan, Kesbang Pol, unsur LSM dan BKSAUA Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
"Dulu Provinsi Sulut menduduki peringkat pertama indeks tingkat kerukunan di Indonesia, tapi saat ini posisi tersebut di ambil alih oleh Provinsi NTT," ujar mantan Pj. Walikota Bitung.
Karena itu duet pasangan Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wagub Drs Steven Kandouw telah merekomendasikan agar kita menciptakan program kegiatan dalam rangka mengembalikan peringkat pertama kerukunan ini.
Namun demikian patut di syukuri, sampai saat ini kondisi trantib di Bumi Nyiur Melambai senantiasa menunjukan kondisi menggembirakan, meskipun sempat di warnai dengan dua kejadian tarkam yang terjadi pada minggu terakhir Bulan Maret lalu yaitu Desa Basaan Mitra dan Desa Siniyung Bolmong. Meskipun secara cepat kejadian ini namun mampu diatasi oleh aparat keamanan  kita. Jelas Palandung.
Namun demikian, Palandung mengungkapkan hal ini merupakan pekerjaaan rumah bagi kita
Bersama untuk semakin meningkatkan kinerja dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya gangguan trantib.
Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi melalui Kabag Kemasyarakatan Drs G Kountul MEd menyebutkan, maksud dan tujuan kegiatan untuk memantapkan situasi dan kondisi wilayah terutama dari aspek trantib yang kondusif guna memperkokoh stabilitas wilayah dan daerah serta memberi wawasan pengetahuan pada aparat pelaksana trantib terutama tentang penegakan Perda di Provinsi Sulut ini. (Humas Pemprov Sulut).