Mokodongan: Diknas Sulut Terbaik Tingkat Kehadiran ASN

Sekretaris Provinsi Sulut Ir Siswa R Mokodongan mengatakan, sesuai  evaluasi tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lima SKPD pada Bulan Januari lalu Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulut mendapat nilai 97,03 persen. Artinya tertinggi di banding dengan SKPD lainnya seperti Kesbangpol 96,95 persen, BKP 96,8 persen, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 96,78 persen serta Ispektorat Provinsi 96,22 persen. Sedangkan terbaik pada bulan Pebruari antara lain Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 99,12 persen, diikuti berturut-turut Badan Penghubung Pemprov Sulut di Jakarta 98,75 persen, Dinas Koperasi dan UMKM 98,68 persen, jelasnya.

Mokodongan menyebutkan, ASN yang terjaring sidak selang bulan Januari s/d Maret 8 dari Biro Umum, 4 Dinas ESDM, 3 BPK-BMD, 3 Bappeda, 1 Dispora, dan 1 dari Sat Pol.PP Sulut. Sedangkan untuk ASN yang melakukan pelanggaran berat dan masih dalam proses,  diantaranya 1 orang dari Biro Perlengkapan, 1 Biro Perlengkapan dan 1 orang dari Dispenda Sulut.

Sementara untuk data kenaikan pangkat periode 2016 sesuai usulan SKPD berjumlah 454 orang, usulan ke BKN 381 yang sudah memiliki SK sebanyak 243 orang pegawai. Sesuai dengan data pensiun 2016, terdapat 279 ASN, untuk usul pensiun selang Januari s/d Maret terdapat 63 ASN yang memasuki masa pensiun diantaranya 5 pejabat Eselon III, 9 pejabat Eselon IV, 45 orang fungsional umum dan 4 orang fungsional tertentu, sembari menambahkan jumlah tenaga harian lepas (THL) pada pemprov Sulut sebanyak 2.242 orang, dimana 1901 THL sudah diatur dalam SK Gubernur sedangkan sisanya masih dalam proses. Terkait absensi Online 31 SKPD sudah menerapkan system absensi online sementara 16 SKPD belum, termasuk Tujuh UPTD  pada UPTD Dinas ESDM, UPTD Diknas, UPTD Dinas kelautan dan Perikanan, UPTD Bappeda serta UPTD Dinas Perkebunan. Kesempatan itu Wagub telah menyerahkan SK Pensiun dan Penyerahan SK Kenaikan Pangkat kepada ASN diantaranya Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE dari Pangkat Penata Tingkat I Golongan III/d ke Pangkat Pembina Golongan IV/a, Kasubbag Otonomi Daerah Claudio DV Tamara SSTP MSi dari Pangkat Penata Golongan III/c ke Pangkat Penata Tingkat I Golongan III/d. (Humas Pemprov Sulut).          

Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE saat menerima SK Kenaikan Pangkat

3 Bulan Pimpin Sulut Olly-Steven Evaluasi Kinerja Pemprov

Hampir tiga Bulan Memimpin Sulawesi Utara sebagai Gubernur dan Wagub Sulut duet Olly Dondokambey SE dan Drs Steven Kandouw melakukan evaluasi kinerja bagi jajaran ASN di lingkup Pemprov Sulut.

Evaluasi kinerja sekaligus bersamaan dengan pelaksanaan apel kerja perdana Bulan April 2016 berlangsung di ruang Auditorium Mapalus kantor Gubernur, Senin (11/03) dipimpin  Wagub Steven Kandouw.

Saat memberikan pembinaan Wagub mengingatkan kembali apa yang dimintakan Gubernur Sulut pada pertemuan perdana lalu dengan seluruh pejabat Eselon, agar baik pejabat maupun staf harus melakukan empat hal penting terkait dengan peningkatan kinerja tersebut. Ke-empat hal dimaksud yaitu loyalitas, dedikasi, pengorbanan dan prestasi.   

Menurut Kandouw, permintaan Gubernur tersebut sangat filosofis seperti loyalitas didalamnya mengandung kepatuhan dan kesetiaan. Artinya dalam setiap melaksanakan tugas dan kewenangannya setiap ASN harus patuh dan setia pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimintakan pimpinan. Dedikasi mengandung makna didalammnya ada pengorbanan baik tenaga pikiran dan waktu demi suatu tujuaan mulia. Sementara terkait dengan pengorbanan yaitu perbuatan mengorbankan. Sedangkan prestasi menunjukan hasil yang telah dicapai apakah dinikmati masyarakat atau sebaliknya.

Jika semua ini mampu di jalaninya dengan baik, berarti di antara sesama kita ada saling menghargai dan saling mendukung,sehingga kami senang dan kalian juga merasa senang.

“Saya dan dan Pak Olly sudah bertekad untuk memberi rasa aman kepada kalian  dengan catatan harus ada Feed Back, secara timbal balik, apa itu semua yaitu empat hal yang dimaksud tadi”, ujar mantan Ketua Deprov Sulut ini.   

Kandouw  juga turut mengingatkan kepada ASN yang sering mengangkat-angkat hal-hal yang kurang baik terhadap mantan pimpinan kita, itu harus dikuburkan jauh-jauh. Karena sebagai birokrat kita memiliki etika birokrasi. Jadi sebagai pejabat publik kita dilarang mengungkit-ungkit masah lalu dari mantan atasan kita, kuncinya.

Pada kesempatan itu Wagub telah menyerahkan, Sertifikat Akreditas A lulus penuh masa berlaku Lima Tahun kepada Laboratorium BPPK Dinkes Sulut yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK) Pusat yang diterima Kepada UPTD BPPK Dinkes Sulut dr Enrico H Rawung MARS.

Kadis Kesehatan Sulut dr Jemmy lampus menegaskan, pemberian akreditasi A kepada laboratorium milik pemprov ini sebagai satu-satunya yang sudah terakreditasi A. Sertifikat akreditasi ini adalah pengakuan bahwa laboratorium Kesehatan telah memenuhi standard pelayanan Labkes yang meliputi administrasi, manajemen dan pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana yang diwajibkan peraturan perundang-undangan. 

Untuk itu Lampus berharap, ini juga untuk memotivasi fasilitas pelayanan kesehatan lain seperti RS, Laboratorium klinik dan Puskesmas untuk mencapai akreditasi sebagai wujud kualitas pelayanan publik. Disulut selain Labkes BPPK Dinkes, saat ini yang sudah mencapai akreditasi A yaitu RSUD RD Kandou, tambah mantan Dirut RSJ Ratumbuisang ini. (Humas Pemprov Sulut).         

Kementrian Maritim Bantu OD-SK Untuk Lestarikan Kembali Pulau Bunaken

Langkah Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam membangun provinsi sulut ke arah yang lebih baik,  terus mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

Kementrian Koordinator Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Rizal Ramli, mensupport penuh langkah OD-SK dalam melestarikan kembali kehidupan yang ada di taman laut Bunaken guna menunjang pertumbuhan pariwisata Sulut. Pihak Kementrian Maritim dan sumber daya RI telah melakukan koordinasi dengan beberapa kementrian terkait guna memperbaiki kembali potensi pariwisata terbaik Sulut.

Dukungan tersebut disampaikan Rizal Ramli saat melakukan pertemuan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur guna membahas langkah yang akan diambil dalam melestarikan pulau bunaken, pertemuan itu dilaksanakan Jumat (8/4) bertempat di Kementrian Koordinator Maritim dan Sumber Daya RI.

Menteri bersama Gubernur dan Wagub membahas sejumlah kendala yang dihadapi saat ini yang mengakibatkan kerusakan alam di pulau bunaken yang berdampak pada turunnya potensi kunjungan wisatawan. Kendala tersebut telah di surfei tim khusus dilapangan.

Dari berbagai kendala tersebut, masalah paling krusial yang menyebabkan rusaknya lingkungan taman laut bunaken dan alam sekitar pulau bunaken adalah sampah, setiap hari kiriman sampah dari Manado, Minahasa dan Minut yang ada diperairan pulau bunaken semakin banyak, khusus untuk Daerah aliran sungai tondano akan dilakukan sejumlah perbaikan agar masyarakat tidak membuang sampah di DAS yanh berujung mengotori teluk manado hingga taman laut bunaken. Disamping itu juga akan dilakukan perbaikan dalam manajemen organisasi pengelolaan lokasi wisata taman laut bunaken, agar pendapatan daerah guna menunjang pengoperasian kawasan wisata taman laut bunaken lebih jelas dan dapat juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Untuk memperbaiki sejumlah permasalahan tersebut ditargetkan
diharapkan dalam 2 tahun kedepan objek wisata di pulau bunaken akan lebih baik lagi. Untuk itu Gubernur menegaskan kapada seluruh stakeholders terkait untuk mendukung penuh langkah yang dilakukan Gubernur ini, semuanya untuk kemajuan Sulut. 

Kabupaten Kota Bangun dan Jaga Sinergitas Bersama Pemprov

Seluruh Kepala Daerah Kabupaten Kota se Sulut harus bersama membangun dan menjaga sinergitas dengan Pemprov Sulut guna mensukseskan program pembangunan demi mensejahterakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey di dampingi Wakil Gubernur Steven Kandouw saat memimpin rapat bersama para kepala daerah, anggota DPR RI, DPD bersama Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan Jumat (8/4) bertempat di hotel Fairmont Jakarta.

Pada kesempatan pertemuan dengan para eksekutif dan anggota legislatif asal Sulut tersebut  Gubernur juga mengingatkan agar para pemangku kepentingan di daerah untuk melakukan pembangunan skala prioritas, dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Para Bupati Walikota untuk lebih inovatif dan berinisiatif membangun komunikasi dengan Gubernur dan para Wakil Sulut di Pusat agar bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan daerah bisa dirasakan secara maksimal.

Demi mensukseskan segala pembangunan tentunya pemerintah Kabupaten Kota harus membangun komunikasi baik dengan pemprov, sehingga visi dan misi OD-SK Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Pemerintahan dan Politik  serta Berkepribadian Dalam Budaya, bisa berjalan dengan baik. Para Bupati,Walikota, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD harus Saling mendukung.

Pembangunan ekonomi terus di pacu guna kesejahteraan rakyat, walaupun disadari masih ada beberapa masalah yang mengganjal seperti
masalah infrastruktur penunjang yang belum berjalan dengan baik, seperti masalah pembangunan tol manado bitung kiranya segera selesai, sehingga pembangunan jalan alternatif tersebut dapat tercapai sesuai rencana.

Selain itu juga pengembangan pariwisata menjadi target utama pembangunan, dimana pulau Bunaken menjadi fokus utama, diharapkan dalam 2 tahun kedepan objek wisata di pulau bunaken akan lebih baik lagi. Beberapa hal terkait manajemen organisasi akan diperbaiki. 

Presiden Minta Kepala Daerah Serius Jalankan Kebijakan Pemerintah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada para kepala daerah baru yakni Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota ,Wakil Walikota hasil Pilkada Serentak 2015 yang sudah dilantik agar menjalankan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan Jokowi-JK dengan serius.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat kerja bersama pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, Jumat (8/4). Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw  turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Melalui keterangan pers yang di terima humas pemprov sulut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan Presiden Jokowi  memanggil para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2015 pada Jumat dalam rangka pengarahan kepada mereka khususnya terkait anggaran.

“Presiden memberikan arahan kepada para kepala daerah yang baru terpilih, baik itu bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Pramono mengatakan Presiden Jokowi memanggil kepala daerah baru dan memberi pengarahan agar apa yang menjadi kebijakan di pusat betul-betul bisa diturunkan sampai di daerah.

“Terutama adalah Presiden mau mengubah paradigma tentang anggaran karena tidak lagi sama dengan paradigma anggaran seperti yang sebelumnya,” katanya.

Ia menyebutkan pada paradigma anggaran sebelumnya, anggaran dibagi habis, maka saat ini diubah menjadi uang mengikuti program. “Sekarang diubah oleh beliau menjadi uang itu mengikuti program. Apa yang menjadi prioritas daerah, dari pemerintah,” katanya.

Selesai mengikuti rapat, Gubernur menyatakan pemerintah provinsi Sulut sangat siap menjalankan setial kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat, dimana visi dan misi pemerintqhan dari OD-SK dalam membangun sulut semua diambil berdasarkan program nawacita yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan pertemuan antara Ibu Negara Iriana Joko widodo bersama para Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua Tim Pengerak PKK yan juga dihadiri oleh Ibu Rita Dondokambey Tamuntuan dan ibu Dr. Devi Kandouw Tanos.

Wagub Warning Kepala Daerah Hetikan Bantuan Pertanian Pada Tim Sukses

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven Kandouw mewarning para Bupati/Walikota se- Sulut untuk menghentikan Bantuan alat-alat pertanian kepada para tim sukses yang mengatasnamakan  Kelompok Tani (Poktan), karena mereka itu dianggap Koptan kurang Jelas alias KJ.

Warning tersebut disampaikan oleh Wagub dihadapan peserta Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang di gelar Bakorlu Sulut di Hotel Sutan Raja, Kamis (07/04).

"Sekembalinya Saudara dari Rakornis ini, kalian harus berani menyampaikan kepada atasan saudara (Kepala Daerah-red) untuk menghentikan pemberian bantuan alat-alat pertanian termasuk bantuan hewan ternak kepada tim sukses. Warning ini juga berlaku bagi tim sukses ODSK," tegas orang nomor dua di sulut ini.

Diakuinya selama ini penerima bantuan Koptan sering salah sasaran, karena banyak bantuan hanya jatuh ketangan tim sukses. Untuk itu kedepan penetrasi (bantuan) baik yang berasal dari APBN maupun APBD harus diberikan kepada Koptan sebagai penerima yang sesungguhnya.

“Saya juga instruksikan pada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota agar tidak mengakomodir Kelompok tani yang mengaku tim sukses, jangan mau dipaksa menerbitkan sertifikasi bagi kelompok tani yang kurang jelas itu. Ini sudah bukan jamannya lagi mengakomodir hal-hal demikian.  Harus ada political will dari kepala daerah untuk lebih serius mengembangkan sektor pertanian di daerah masing-masing sehingga petani kita akan lebih bergairah lagi menekuni profesinya itu. Sembari menambahkan, selama ini sektor pertanian, kelautan dan kehutanan, termarginalkan dalam hal penganggaran. Kedepan idola penganggaran yang selama ini ada di Infrastruktur/ke-PU an, akan dipangkas. guna menunjang sektor-sektor ini. Karena dukungan infrastruktur seperti jalan Provinsi sudah mencapai 90 persen mantap begitu pula dengan jalan Kabupaten/Kota. Untuk tahun depan kami akan memangkas sekitar 2 ratus M dari anggaran PU untuk di plot pada peningkatan sektor-sektor tadi,  terang mantan Ketua Deprov Sulut ini.

Sementara terkait dengan Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK), Wagub mengungkapkan perlu disadari bersama untuk memerangi kemiskinan di daerah, paling efekti melalui pengembangan sektor pertanian. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat miskin berada di wilayah pedesaan, dan masyarakat di pedesaan masih memiliki potensi untuk mengolah lahan pertanian dan perkebunan, ujarnya.

Sementara Kepala Sekretariat Bakorlu Sulut Ir Jeffry Senduk melaporkan maksud dan tujuan kegiatan untuk membangun persamaan persepsi meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinergitas antar instansi pertanian, perikanan dan kehutanan serta SKPD terkait agar terpadunya pelaksanaan program kegiatan, sekaligus mendiskusikan rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat Provinsi, Bapelu/kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan balai pengkajian tehgnologi pertanian (BPTP) Provinsi dalam rangka mendukung percepatan pencapaian sasaran produksi dan produktivitas Tujuh komoditi prioritas padi, jagung, kedelai, tebu, aneka cabe, bawang merah san saging sapi.

Senduk juga melaporkan, jumlah penyuluh di sulut dari semua sub sektor adalah 1081 orang, ASN 862 dan non ASN 219.Jumlah tersebut, dibagi wilayah kerja di 1779 desa dan membina 8794 koptan, 1274 kelompok nelayan dan 146 kelopok rani hutan. Dengan jumlah gapoktan 856 unit. Jumlah ini tentunya belum mencukupi kevutuhan 1 dwsa 1 penyuluh dan menjadi tantangan kita bersama untuk mengoptimalkan kekuatan yang ada, tandas senduk. Turut hadir Kepala Badan penyuluh dan Pemgemba.ngan SDM Poertanian Ir Ali Bosar Harahap MM. (humas pemprov Sulut).

Wagub Larang REI Gunakan Tenaga Kerja Luar Daerah

 Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw melarang Dewan Pengurus  Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Provinsi Sulut, sebagai pengembang perumahan atau kawasan permukiman di daerah ini dilarang menggunakan tenaga kerja dari luar daerah.
Larangan orang nomor dua di Sulut itu, disampaikan pada saat membuka Musda VIII REI Sulut di Swiss Belhotel Maleosan Manado, Kamis (7/04).
"Saya mengajak kedepan  REI Sulut stop membawa tenaga kerja dari luar daerah, sebaliknya manfaatkan tenaga kerja  yang ada di daerah kita sendiri, sebab tenaga kerja di sektor konstruksi di Sulut tergolong cukup besar dan tidak kalah kualitasnya dengan tenaga kerja dari daerah lain, karena torang samua so baku  tau," terang mantan Ketua Deprov Sulut ini.
Bagian lain Wagub memberi apresiasi terhadap peran REI Sulut, karena merupakan salah satu variabel penyebab pertumbuhan ekonomi sulut kini berada di atas rata-rata nasional.
Khusus untuk pembangunan perumahan rakyat, Wagub menyebutkan indeks kemahalan konstruksi di Sulut berbeda dengan Makasar, Surabaya dan Jakarta, dimana Sulut dinilai lebih tinggi jika di banding dengan tiga provinsi tersebut, karena itu REI Sulut membicarakan dengan Insa supaya harga konstruksi menjadi lebih murah.
Begitu pula dengan biaya notaris juga tak luput jadi sorotan salah satu putra terbaik Tondano Minahasa ini, dianggap paling tinggi di Indonesia ini. Sebab dengan biaya tinggi menjadi beban masyarakat, sebut Kandouw. (Humas Pemprov Sulut).