Gubernur Terima Kakwarda Gerakan Pramuka Sulut

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE Senin, (11/03) kemarin menerima kunjungan Ketua Kwartir  Gerakan Pramuda Daerah (Kakwarda) Sulut Vanda Sarundajang, yang didampingi Wakil Ketua Kwarda Sulut Asiano G Kawatu SE MSi di ruang kerja Gubernur.
Dalam pertemua itu Vanda Sarundajang (Vasung) telah meminta kesedian Gubernur Olly Dondokambey untuk dilantik oleh Ketua Umum Gerakan Pramuka Nasional (KaKwarnas) Adiaksa Dault untuk menjadi Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Kamabida) Sulut. Disamping itu Vasung juga telah menjelaskan panjang lebar program kegiatan Kwarda Sulut terutama dalam menghadapi persiapan mngikuti Jambore Geraka pramuka Nasional (Jamnas) Agustus mendatang di Cibubur jakrata.
Rencananya Pelntikan Kamabida Sulut akan berlangsung di Bumi Perkemahan Nyiur Melambai Maumbi Minut, tambah Anggota DPR-RI ini. (Humas Pemprov Sulut). 

Gubernur Serahkan Laporan Keuangan Pemda ke BPK

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menyerahkan secara langsung Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Provinsi Sulut Tahun 2015 kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Endang Tuti Kardiani SE MM di Aula Kantor BPK RI Perwakilan, Senin (11/04).

Gubernur yang didampingi Wakil Gubernur Steven Kandouw, Sekda SR Mokodongan menjelaskan, penyampaian LKPD ini memang merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan Permendagri No 13/2016 dan Permendagri No 21/2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“LKPD merupakan pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah dalam  penyelenggaraan penggunaan keuangan negara selama tahun anggaran 2015. LKPD itu menjadi dasar pemeriksaan bagi tim BPK RI untuk mengaudit penyelenggaraan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2015 lalu” lanjut Dondokambey.

Gubernur juga berharap BPK RI Perwakilan Sulut dapat memberikan bimbingan, arahan serta masukan terhadap SKPD terkait, baik Pemprov maupun Kabupaten/kota, sehingga ke depan semakin baik lagi. “semakin sedikit temuan, menunjuakan kinerja yang baik dari BPK karena mencerminkan keberhasilannya dalam melakukan pendampingan penyusunan LKPD” tandas Dondokambey.

Karo Pemhumas Terima Tim Pansus DPRD Mitra

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi, Senin (11/03) di ruang kerjanya menerima kunjungan kerja Tim Pansus DPRD Kabupaten Mitra yang berjumlah 11 orang di Pimpin Ketua Tim Pansus Fanly Mokolomban.

Mokolomban menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan di Pemprov Sulut untuk mengkonsultasikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah yang sudah disampaikan oleh Bupati Mitra James Sumendap SH di DPRD baru lalu. Konsultasi ini akan menjadi bahan dalam pembahasan dengan SKPD nanti.

“Kita juga sekaligus berdiskusi dan mendalami bagaimana proses mekanisme pembahasan LKPJ di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini sesuai mekanisme yang ada dalam aturan tata tertib di DPRD Kabupaten Mitra memang mewajibkan pembuatan Pansus” ujar Mokolomban.

Sementara, Karo Jemmy Kumendong mengatakan, LKPJ berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69  Ayat 1. Dimana setelah penyampaian LKPJ oleh Kepala Daerah, tahapan selanjutnya dilakukan pembahasan bersama dengan mitra kerja SKPD dengan Komisi-Komisi. Disitu Kepala SKPD akan memaparkan capaian kinerja termasuk Out Put dan Out Come sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) utamanya programprioritas daerah Tahun 2015 dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPDdan ;laporan yang tertuang dalam LKPJ tersebut.
"LKPJ Prov. Sulut disusun sesuai Sistematika penyusunan yang sudah diatur dalam PP 3 Tahun 2007. selain itu program juga memuat program unggulan dan prioritas SKPD, serta perbandingan capaian kinerja SKPD tiap tahunnya" tandas Kumendong.
Turut hadir Kabag Risala Persidangan Niko Damongilala SIP, Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE serta Kasubag Otonomi Daerah Danny Tamara SSTP MSi. (Humas Pemprov Sulut).

TP4D Cegah Timbulnya Kerugian Negara

Tim Pengawalan, Pengamanan pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) merupakan tim yang berperan mendukung keberhasilan penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah yang bekerja untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian Negara dalam pengelolaan anggaran.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Kandouw saat memimpin rapat kerja TP4D yang diselenggarakan Senin (11/4) bertempat diruang Cj Rantung Kantor Gubernur Sulut.

TP4D yang dibentuk Kejaksaan Tinggi RI ini bertugas mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan, memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal hingga akhir, melaksanakan koordinasi dengan aparat pengawasan internal daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan serta melaksanakan penegakan hukum jika ditemukan bukti penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian Negara.

Untuk itu seluruh SKPD yang ada di lingkup pemprov sulut untuk membangun komunikasi baik dengan TP4D, agar jalannya roda pembangunan dan pemerintahan bisa berjalan dengan baik tanpa gangguan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Provinsi ir. Siswa R Mokodongan, para Pejabat Eselon IIlingkup Pemprov Sulut, Perwakilan Kajati Sulut.

Gubernur Serahkan Bantuan Kendaraan Operasional Bencana

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, Senin (11/03) kemarin,  di halaman Kantor Gubernur Sulut telah menyerahkan bantuan kendaraan operasional penanggulangan bencana untuk pemerintah Kabupaten/Kota se- Sulut.
Penyerahan bantuan kendaraan bencana tersebut di tandai dengan pemberian kunci kendaraan dari Gubernur kepada para Kadis Sosial Kabupaten/Kota. Gubernur berharap pemerintah Kabupaten/Kota dapat merawat kendaraan tersebut dengan sebaik-baiknya, termasuk biaya pemeliharaan kendaraan, dan konsolidasi dengan Taruna Siaga Bencana (tagana), sehingga kendaraan ini bisa dipakai dalamjangka waktu yang lama.
"Kalau boleh Dapat dianggarkan lewat APBD masing-masing daerah, sehingga kendaraan ini bisa berfungsi dengan baik dalam membantu masyarakat yang terkena musiba bencana alam",  pintah orang nomor satu di Sulut ini.
Sementara Kadis Sosial Provinsi Sulut dr Lisye G Punu MKes menyebutkan bantuan kendaraan operasional penanggulangan bencana tersebut untuk Minahasa mendapat 1 unit mobil truk dan 1 unit motor rescue, Bolsel 1 unit mobil dapur umum lapangan (Dumlap) dan 1 unit motor trail TRC, Minsel  rescue tactical unit (RTU) dan 1 unit motorl trail TRC, Boltim 1 unit mobil Dumlap  dan 1 unit motor trail TRC, Bolmut 1 unit motor trail TRC, Minut 1 unit motor trail TRC, Kotamobagu 1 unit motor trail TRC, Talaud 1 unit mobil Dumlab  dan 1 unit motor trail TRC, Sitaro 1 unit mobil Dumlab dan 1 unit motor trail TRC, Bitung 1 unit mobil Dumlab dan 1 unit motor trail TRC, Tomohon 1 unit motor trail TRC, Sangihe 1 unit motor trail TRC, Mitra 1 unit trail TRC.
Selain itu Gubernur juga telah menyerahkan  bantuan kendaraan operasional penanggulangan bencana  untuk digunakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulut beruapa  mobil rescue tactical unit (RTU), 1 unit mobil Dumlab dan 1 unit motor trail TRC, tambah mantan Kadis Kesehatan Sulut ini. (Humas Provinsi Sulut).

Mokodongan: Diknas Sulut Terbaik Tingkat Kehadiran ASN

Sekretaris Provinsi Sulut Ir Siswa R Mokodongan mengatakan, sesuai  evaluasi tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lima SKPD pada Bulan Januari lalu Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulut mendapat nilai 97,03 persen. Artinya tertinggi di banding dengan SKPD lainnya seperti Kesbangpol 96,95 persen, BKP 96,8 persen, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 96,78 persen serta Ispektorat Provinsi 96,22 persen. Sedangkan terbaik pada bulan Pebruari antara lain Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 99,12 persen, diikuti berturut-turut Badan Penghubung Pemprov Sulut di Jakarta 98,75 persen, Dinas Koperasi dan UMKM 98,68 persen, jelasnya.

Mokodongan menyebutkan, ASN yang terjaring sidak selang bulan Januari s/d Maret 8 dari Biro Umum, 4 Dinas ESDM, 3 BPK-BMD, 3 Bappeda, 1 Dispora, dan 1 dari Sat Pol.PP Sulut. Sedangkan untuk ASN yang melakukan pelanggaran berat dan masih dalam proses,  diantaranya 1 orang dari Biro Perlengkapan, 1 Biro Perlengkapan dan 1 orang dari Dispenda Sulut.

Sementara untuk data kenaikan pangkat periode 2016 sesuai usulan SKPD berjumlah 454 orang, usulan ke BKN 381 yang sudah memiliki SK sebanyak 243 orang pegawai. Sesuai dengan data pensiun 2016, terdapat 279 ASN, untuk usul pensiun selang Januari s/d Maret terdapat 63 ASN yang memasuki masa pensiun diantaranya 5 pejabat Eselon III, 9 pejabat Eselon IV, 45 orang fungsional umum dan 4 orang fungsional tertentu, sembari menambahkan jumlah tenaga harian lepas (THL) pada pemprov Sulut sebanyak 2.242 orang, dimana 1901 THL sudah diatur dalam SK Gubernur sedangkan sisanya masih dalam proses. Terkait absensi Online 31 SKPD sudah menerapkan system absensi online sementara 16 SKPD belum, termasuk Tujuh UPTD  pada UPTD Dinas ESDM, UPTD Diknas, UPTD Dinas kelautan dan Perikanan, UPTD Bappeda serta UPTD Dinas Perkebunan. Kesempatan itu Wagub telah menyerahkan SK Pensiun dan Penyerahan SK Kenaikan Pangkat kepada ASN diantaranya Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE dari Pangkat Penata Tingkat I Golongan III/d ke Pangkat Pembina Golongan IV/a, Kasubbag Otonomi Daerah Claudio DV Tamara SSTP MSi dari Pangkat Penata Golongan III/c ke Pangkat Penata Tingkat I Golongan III/d. (Humas Pemprov Sulut).          

Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE saat menerima SK Kenaikan Pangkat

3 Bulan Pimpin Sulut Olly-Steven Evaluasi Kinerja Pemprov

Hampir tiga Bulan Memimpin Sulawesi Utara sebagai Gubernur dan Wagub Sulut duet Olly Dondokambey SE dan Drs Steven Kandouw melakukan evaluasi kinerja bagi jajaran ASN di lingkup Pemprov Sulut.

Evaluasi kinerja sekaligus bersamaan dengan pelaksanaan apel kerja perdana Bulan April 2016 berlangsung di ruang Auditorium Mapalus kantor Gubernur, Senin (11/03) dipimpin  Wagub Steven Kandouw.

Saat memberikan pembinaan Wagub mengingatkan kembali apa yang dimintakan Gubernur Sulut pada pertemuan perdana lalu dengan seluruh pejabat Eselon, agar baik pejabat maupun staf harus melakukan empat hal penting terkait dengan peningkatan kinerja tersebut. Ke-empat hal dimaksud yaitu loyalitas, dedikasi, pengorbanan dan prestasi.   

Menurut Kandouw, permintaan Gubernur tersebut sangat filosofis seperti loyalitas didalamnya mengandung kepatuhan dan kesetiaan. Artinya dalam setiap melaksanakan tugas dan kewenangannya setiap ASN harus patuh dan setia pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimintakan pimpinan. Dedikasi mengandung makna didalammnya ada pengorbanan baik tenaga pikiran dan waktu demi suatu tujuaan mulia. Sementara terkait dengan pengorbanan yaitu perbuatan mengorbankan. Sedangkan prestasi menunjukan hasil yang telah dicapai apakah dinikmati masyarakat atau sebaliknya.

Jika semua ini mampu di jalaninya dengan baik, berarti di antara sesama kita ada saling menghargai dan saling mendukung,sehingga kami senang dan kalian juga merasa senang.

“Saya dan dan Pak Olly sudah bertekad untuk memberi rasa aman kepada kalian  dengan catatan harus ada Feed Back, secara timbal balik, apa itu semua yaitu empat hal yang dimaksud tadi”, ujar mantan Ketua Deprov Sulut ini.   

Kandouw  juga turut mengingatkan kepada ASN yang sering mengangkat-angkat hal-hal yang kurang baik terhadap mantan pimpinan kita, itu harus dikuburkan jauh-jauh. Karena sebagai birokrat kita memiliki etika birokrasi. Jadi sebagai pejabat publik kita dilarang mengungkit-ungkit masah lalu dari mantan atasan kita, kuncinya.

Pada kesempatan itu Wagub telah menyerahkan, Sertifikat Akreditas A lulus penuh masa berlaku Lima Tahun kepada Laboratorium BPPK Dinkes Sulut yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK) Pusat yang diterima Kepada UPTD BPPK Dinkes Sulut dr Enrico H Rawung MARS.

Kadis Kesehatan Sulut dr Jemmy lampus menegaskan, pemberian akreditasi A kepada laboratorium milik pemprov ini sebagai satu-satunya yang sudah terakreditasi A. Sertifikat akreditasi ini adalah pengakuan bahwa laboratorium Kesehatan telah memenuhi standard pelayanan Labkes yang meliputi administrasi, manajemen dan pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana yang diwajibkan peraturan perundang-undangan. 

Untuk itu Lampus berharap, ini juga untuk memotivasi fasilitas pelayanan kesehatan lain seperti RS, Laboratorium klinik dan Puskesmas untuk mencapai akreditasi sebagai wujud kualitas pelayanan publik. Disulut selain Labkes BPPK Dinkes, saat ini yang sudah mencapai akreditasi A yaitu RSUD RD Kandou, tambah mantan Dirut RSJ Ratumbuisang ini. (Humas Pemprov Sulut).